Mogok Kerja di Bandara Hong Kong, Lebih 200 Penerbangan Dibatalkan

Gelombang unjuk rasa dan pemogokan di Hong Kong hari Senin ini (5/8) membuat lebih dari 200 aktivitas penerbangan di bandara itu dibatalkan.

Seperti dilansir Channel News Asia, otoritas Bandara Hong Kong, yang merupakan bandara tersibuk di dunia, sebelumnya memang telah memperingatkan calon penumpang tentang kemungkinan adanya 'gangguan'.

Selain itu, pihak bandara juga menyarankan penumpang untuk selalu memeriksa situs dan jadwal penerbangan agar mendapatkan informasi terbaru mengenai penerbangan.

Gangguan penerbangan ini terjadi setelah adanya gelombang unjuk rasa yang diikuti dengan aksi pemogokan terencana di seluruh kota. Unjuk rasa kali ini bertujuan untuk meningkatkan 'tekanan' kepada pemerintah Hong Kong yang dinilai pro-Beijing.

Ada beberapa maskapai yang terkena dampak dari unjuk rasa. Di antaranya Hong Kong Airlines dan Cathay Pacific, yang para pramugarinya dikabarkan ikut terlibat dalam pemogokan hari ini.

Menurut akun MTR Service Update di Twitter, selain bandara, layanan kereta Airport Express juga ikut mengalami penundaan.

"Selama 50 hari terakhir, pemerintah telah mengabaikan tuntutan rakyat. Malah menggunakan polisi untuk menekan suara yang menyebabkan banyak warga Hong Kong putus asa," tulis serikat pekerja Hong Kong dalam halaman Facebook-nya.

Selama dua bulan terakhir, Hong Kong memang mengalami krisis politik akut. Terutama sejak aksi unjuk rasa terhadap RUU Ekstradisi dibalas dengan kekesaran oleh aparat keamanan.

Gelombang unjuk rasa ini pun telah melibatkan jutaan orang turun ke jalan dan cukup menimbulkan banyak korban serta kerugian. Karena telah menutup kantor pemeritah, memblokir jalan, hingga mengganggu aktivitas bisnis.

Gelombang unjuk rasa ini pada akhirnya menjadi sebuah tantangan terbesar bagi Pemerintah Hong Kong setelah berpisah dari Inggris pada 1997. Juga tantangan bagi pemerintah China yang dipimpin Xi Jinping sejak 2012.

Akibat adanya gelombang unjuk rasa ini, jumlah wisatawan Hong Kong langsung menurun drastis. Sehingga unjuk rasa ini tidak hanya menimbulkan tekanan politik, namun juga tekanan ekonomi bagi Pemerintah Hong Kong.