Senin lalu (7/10), Presiden Joko Widodo dan rombongannya bertolak ke Singapura. Salah satu agenda kunjungannya ini adalah untuk menindaklanjuti pembahasan proposal Framework for Negotiation of Flight Information Region (FIR) Rearrangement yang ditandatangani pada 12 September 2019.
Menanggapi hal ini, Kolonel Penerbang (Pnb) Supri Abu mengatakan Indonesia harus berhati-hati terhadap dua hal dalam pembahasan framework tersebut.
Pertama, dalam framework tersebut disebutkan bahwa FIR tidak berhubungan dengan kedaulatan melainkan hanya sebatas safety dan efficiency. Padahal, FIR tak bisa dipisahkan dari kedaulatan sebuah negara.
"FIR tidak bisa dipisahkan dengan kedaulatan karena kalau ditarik, batas-batasnya sama dengan wilayah kedaulatan. Oleh karenanya yang mengelola FIR adalah negara yang berdaulat," ujar Kolonel Supri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/10) yang dimuat ulang Zona Terbang.
Kolonel Supri menjelaskan, beberapa negara yang berbatasan dengan laut bebas seperti Indonesia dan Australia memiliki ruang udara yang lebih besar dari wilayah kedaulatan, karena ruang udara di laut bebas tidak boleh kosong. Sehingga FIR tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan suatu negara.
Kedua, dalam framework itu Indonesia mengakui bahwa Singapura punya hak melakukan military training area di Laut China Selatan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Artikel 51.
"Padahal selama ini kita tahu kalau Singapura itu men-declare wilayah latihannya itu sebagian besar di Indonesia. Kalau kita mengakui itu, ini sama saja dengan pengakuan diam-diam kita terhadap traning area tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, Kolonel Supri mengungkapkan kekhawatirannya perihal framework ini. Apalagi military training area menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan, sedangkan FIR itu jadi urusan Kementerian Perhubungan. 
KOMENTAR ANDA