Delegasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang sedang berada di Provinsi Hainan mengunjungi fasilitas Ausca pada Kamis, 16 Juli 2026.

Pembangunan fasilitas Ausca sendiri dimulai tahun 2020, di era pandemi Covid019. Sebagai salah satu proyek strategis di kawasan tersebut, fasilitas ini dirancang untuk memanfaatkan ekosistem perdagangan bebas Hainan yang mulai berkembang pesat untuk memperkuat rantai pasok industri pangan global.

Sebagai unit pengolahan modern, Ausca mengandalkan bahan baku berkualitas tinggi yang didatangkan dari berbagai negara. Perusahaan ini secara konsisten memproses beragam komoditas seperti kacang-kacangan dari Brasil hingga granola dari Kanada untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Kinerja operasional perusahaan sejak 2021 hingga 2025 menunjukkan tren kenaikan yang sangat signifikan di hampir seluruh indikator. Volume pemrosesan, yang pada tahun 2021 baru mencapai 190.000 ton, melonjak tajam hingga mencapai 1,58 juta ton pada tahun 2025.

Peningkatan produktivitas ini berbanding lurus dengan nilai produksi perusahaan. Dalam catatan laporan, nilai produksi Ausca tumbuh dari 1,08 miliar Yuan pada tahun 2021 menjadi 6,83 miliar Yuan pada tahun 2025, yang membuktikan efektivitas model bisnis mereka.

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari pemanfaatan kebijakan strategis yang tersedia di Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan. Ausca berhasil mengoptimalkan kebijakan seperti pembebasan bea masuk 30 persen untuk nilai tambah pemrosesan serta insentif pajak penghasilan perusahaan sebesar 15 persen bagi sektor strategis.

Selain insentif pajak, keberhasilan Ausca juga didukung oleh infrastruktur logistik dan sistem keuangan yang efisien.

Ketua JMSI Kalimantan Tengah, Julius Marulitua Sinaga, yang ikut dalam rombongan JMSI memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian perusahaan. Ia memuji kinerja Ausca yang dinilai sangat mengesankan, mengingat seluruh kemajuan tersebut dicapai dalam waktu kurang dari lima tahun sejak fasilitas tersebut dibangun.

Melalui integrasi kebijakan fiskal, teknologi logistik, dan manajemen rantai pasok yang unggul, Hainan Ausca telah membuktikan perannya sebagai penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Keberhasilan ini menjadi model bagi perusahaan lain yang beroperasi dalam ekosistem perdagangan bebas di Hainan.

Ke depan, dengan infrastruktur yang terus disempurnakan dan jalur logistik darat-laut baru, Ausca diprediksi akan terus memperkuat posisi dominannya di pasar internasional. Kunjungan JMSI ini semakin mengukuhkan reputasi perusahaan sebagai salah satu institusi paling sukses di zona perdagangan bebas tersebut. []

Di tengah transformasi besar ini, peran perusahaan logistik raksasa seperti Cosco Shipping Lines menjadi sangat krusial. Melalui pengembangan infrastruktur maritim dan pembukaan rute pelayaran baru, Cosco telah menjadi penggerak utama dalam integrasi ekonomi kawasan yang berbasis di Pelabuhan Yangpu.

Delegasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang sedang berada di Hainan atas undangan All China Journalists Association (ACJA) mengunjungi pelabuhan Yangpu pada Kamis, 16 Juli 2026.

Hainan memainkan peranan kunci dalam konektivitas perdagangan internasional di kawasan Laut China Selatan, ujar Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, dalam kunjungan ke fasilitas operasional serta ekosistem logistik yang dikelola oleh Cosco Shipping Lines di Hainan itu.

Pelabuhan Yangpu sendiri kini diposisikan sebagai pilar utama dalam Koridor Perdagangan Darat-Laut Internasional Baru. Sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road, pelabuhan ini mencatatkan pertumbuhan volume kargo dan peti kemas yang impresif, membuktikan daya tariknya sebagai hub logistik yang efisien di Asia Pasifik.

Cosco Shipping Lines tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi. Dengan menghubungkan Hainan secara langsung ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Vietnam, perusahaan ini memperpendek waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi arus barang.

Layanan rute yang dijalankan oleh Cosco memfasilitasi perdagangan intra-Asia yang lebih cair. Hal ini memungkinkan produk-produk dari berbagai negara untuk masuk ke pasar Tiongkok dengan biaya yang lebih kompetitif melalui infrastruktur yang disediakan di Hainan.

Keberadaan sistem bea cukai pelonggaran di perbatasan, pengawasan ketat di dalam negeri di Hainan memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Barang yang diproses di wilayah ini menikmati insentif tarif, yang kemudian didukung oleh armada logistik Cosco untuk didistribusikan ke seluruh daratan Tiongkok.

Bagi Indonesia, perkembangan Hainan FTP membawa peluang kerja sama ekonomi yang strategis. Kedekatan geografis antara kedua wilayah ini menjadi landasan kuat untuk mempererat kemitraan rantai pasok yang saling menguntungkan.

Produk unggulan Indonesia, seperti kopi, rempah-rempah, hasil laut, dan buah tropis, kini memiliki akses pasar yang lebih terbuka ke Hainan. Kebijakan tarif nol persen untuk banyak kategori barang memberikan keuntungan bagi eksportir Indonesia untuk menjadikan Hainan sebagai hub distribusi utama.

Sinergi ini semakin diperkuat dengan peran Kamar Dagang Indonesia di Hainan (ICCI) yang bertindak sebagai jembatan bagi para pelaku bisnis. ICCI aktif mempromosikan kerja sama di berbagai sektor, mulai dari perdagangan komoditas hingga inovasi teknologi digital.

Pebisnis Indonesia juga dapat memanfaatkan Hainan sebagai tempat untuk beradaptasi dengan aturan perdagangan internasional berstandar tinggi. Dengan infrastruktur ekonomi digital yang mumpuni di Hainan, perusahaan lokal Indonesia berkesempatan memperluas skala bisnis melalui platform e-commerce lintas batas.

Cosco Shipping Lines, dengan jejaring globalnya yang mencakup lebih dari 1.500 pelabuhan, berperan sebagai katalisator dalam mewujudkan visi tersebut. Investasi perusahaan dalam layanan logistik dan rute pelayaran terus mendukung realisasi Hainan sebagai Hong Kong baru yang dinamis.

Transformasi Hainan sebagai hub internasional bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah pernyataan keterbukaan Tiongkok terhadap dunia. Melalui kolaborasi lintas batas, Hainan kini berdiri sebagai titik temu kepentingan ekonomi yang menghubungkan produsen di Asia Tenggara dengan konsumen di Tiongkok.

Secara keseluruhan, peran Cosco Shipping Lines bersama dengan status FTP Hainan menciptakan babak baru bagi dinamika perdagangan Asia. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas untuk memperdalam integrasi rantai nilai global dan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional. []

Jet tempur Tranche 4 ini merupakan pesawat pertama yang diproduksi di bawah program Project Quadriga. Melalui proyek ambisius tersebut, Jerman berkomitmen untuk mengakuisisi sebanyak 38 unit jet tempur baru guna menggantikan armada Eurofighter Tranche 1 yang kini sudah dinilai usang. Setelah kesuksesan uji terbang ini, Airbus kini tengah bersiap untuk melakukan proses pengiriman unit pertama ke pihak Luftwaffe yang dijadwalkan terealisasi pada akhir tahun ini.

Langkah pengadaan yang diinisiasi sejak November 2020 ini dipandang sangat krusial bagi pertahanan nasional Jerman. Airbus secara terbuka mendeskripsikan momen penerbangan perdana Tranche 4 ini sebagai sebuah lompatan besar ke depan bagi kedaulatan serta sistem pertahanan wilayah Eropa secara keseluruhan. Jet tempur baru ini diharapkan mampu memberikan keunggulan taktis yang jauh lebih kuat bagi Angkatan Udara Jerman di masa mendatang.

Selain fokus pada Tranche 4, persiapan matang juga tengah berjalan untuk pengembangan Eurofighter Tranche 5. Varian generasi berikutnya tersebut dijadwalkan untuk dikirim antara tahun 2031 hingga 2034, yang diproyeksikan untuk menggantikan sebagian dari armada pesawat Tornado ECR (Electronic Combat and Reconnaissance) milik Luftwaffe. Sementara itu, sisa armada Tornado lainnya akan digantikan oleh Eurofighter EK (Elektronischer Kampf) yang dirancang khusus untuk misi penumpasan pertahanan udara musuh (SEAD).

Berdasarkan laporan dari portal berita pertahanan Jerman, Hartpunkt, yang mengutip pejabat resmi Airbus, pesawat yang menjalani uji kelaikan terbang tersebut memiliki nomor registrasi 34+02. Jet tempur ini diterbangkan oleh pilot uji senior Airbus, Stefan Auer. Dalam penerbangan yang berlangsung selama sedikit lebih dari satu jam tersebut, Auer dilaporkan memacu pesawat hingga batas maksimalnya guna mengevaluasi karakteristik penerbangan dasar, performa mesin, sistem kendali terbang, serta sistem hidrolik dan kelistrikan.

Tidak hanya menguji aspek mekanis dan aerodinamis, uji terbang ini juga difokuskan untuk memverifikasi keandalan instrumentasi kokpit serta sistem navigasi dan komunikasi pesawat. Saat ini, Pusat Pesawat Militer Airbus di Manching sendiri sedang sibuk memproduksi total 58 unit Eurofighter. Jumlah tersebut mencakup 38 unit Tranche 4 untuk Project Quadriga Jerman dan 20 unit Tranche 5 tambahan, yang kontrak pembeliannya telah resmi ditandatangani pada bulan Oktober 2025.

Dari total 38 unit jet tempur Quadriga yang dipesan oleh Luftwaffe, pihak pabrikan mengonfirmasi bahwa 30 unit di antaranya merupakan varian kursi tunggal (single-seater), sedangkan 8 unit sisanya dirancang dengan konfigurasi kursi ganda (twin-seater). Media Hartpunkt menambahkan informasi bahwa seluruh proses pengiriman dari total 38 jet tempur Tranche 4 ini ditargetkan selesai secara bertahap paling lambat pada tahun 2030 mendatang.

Selain aspek pertahanan militer, Airbus juga menekankan dampak ekonomi yang sangat signifikan dari mega proyek ini. Program Quadriga di Jerman bersama dengan program Halcon di Spanyol diklaim berhasil menciptakan sekitar 7.800 lapangan kerja langsung di kedua negara. Selain itu, kolaborasi ini berkontribusi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) kedua negara sebesar 6,5 miliar Euro, serta menyumbangkan pendapatan pajak mencapai 3,6 miliar Euro.

Peningkatan ekonomi ini diproyeksikan akan melonjak lebih tinggi lagi lewat kelanjutan program Tranche 5 dan program Halcon II. Kombinasi kedua proyek lanjutan tersebut diperkirakan mampu membuka hingga 19,500 lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, proyek tersebut juga diproyeksikan akan menyumbang nilai tambah sebesar 15,3 miliar Euro bagi PDB gabungan kedua negara serta menghasilkan pendapatan pajak yang menyentuh angka 8,2 miliar Euro.

Penerbangan perdana jet Quadriga ini berjalan beriringan dengan pengujian teknologi radar mutakhir European Common Radar System (ECRS) Mk 1 Active Electronically Scanned Array (AESA). Radar canggih ini, yang juga sedang diuji secara independen oleh militer Spanyol, menawarkan keunggulan teknologi mutakhir seperti kemampuan perang elektronik, penerima multi-kanal, jangkauan deteksi yang lebih luas, serta kemampuan pengenalan target yang jauh lebih presisi dibandingkan generasi radar sebelumnya.[]

Oleh: Dahlan Iskan, Wartawan Senior

KETIKA Febrie Adriansyah mengatakan uang itu bukan uangnya --tapi ada yang punya-- saya pun seperti Anda: tidak berhenti berpikir, uang siapa ya.

Rasanya tidak mungkin itu uangnya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, seperti yang beredar di media sosial. Juga bukan uang Jokowi karena ditemukannya bukan di bungker --seperti dikatakan medsos.

Bahwa kemungkinan uang tersebut titipan koruptor lain memang pernah ada contohnya: tahun lalu. Ketika ditemukan uang cash lebih Rp 1 trilun di satu kamar di sebuah rumah mantan hakim agung.

Ternyata itu bukan uangnya seluruhnya. Banyak pejabat lain yang titip. Ada daftarnya, yang ikut disimpan di kamar itu. Ada yang titip Rp 50 miliar, ada pula yang titip Rp 100 miliar. Uang titipan itu akan diambil ketika penitipnya sudah pensiun kelak. Itulah dana pensiun model baru.

Semua itu bisa dipertanggungjawabkan, ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung itu. Berarti itu bukan uang titipan. Uang titipan tergolong tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Lalu bagaimana Febrie akan mempertanggungjawabkannya?

Ia penegak hukum yang posisinya sudah di atas langit. Ia ahli hukum. Doktor di bidang cuci uang. Analisa saya: ia akan menggunakan term hukum untuk istilah ada yang punya itu.

Maka perkiraan saya Febrie akan berkilah uang itu milik perusahaan. Sah. Perusahaan boleh punya uang berapa saja dan ditaruh di mana saja. Termasuk di brankas cafe --sepanjang pemilik cafe mengizinkannya. Perkiraan saya lainnya: uang itu milik beberapa perusahaan.

Keluarga dan kerabat Febrie Adriansyah memang punya banyak perusahaan. Sedikitnya ada 12 perusahaan. Besar-besar. Ada yang omsetnya 1,5 triliun.

Awalnya perusahaan-perusahaan itu lebih banyak atas nama Don Ritto. Secara hukum itu miliknya. Bukan milik Febrie. Ada pula yang dimiliki bersama antara Don dan Nurman Herin.

Lama-lama nama anak kedua Febrie Adriansyah masuk ke jajaran komisaris. Namanya: Kheysan Farrandie. Yakni setelah anak ini berumur 21 tahun. Lalu menyusul nama anak pertamanya masuk ke perusahaan. Namanya: Aga Adrian Haitara.

Dalam laporannya ke Mabes Polri Ketua Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Ronald Loblobly mengatakan dugaan saya semua perusahaan itu milik Febrie Adriansyah.

Don Ritto, Anda sudah tahu: sekampung dengan Febrie Adriansyah. Sesama alumnus fakultas hukum Universitas Jambi.

Febrie angkatan 1986.

Don angkatan 1989.

Keduanya juga aktif sebagai pengurus alumni Unja. Febrie sebagai ketua dewan pembina. Don sebagai bendahara.

Awalnya dua orang itu tidak terlihat dekat. Mereka menjadi dekat setelah Don pindah ke Bandung, tulis wartawan Jambi Ekspress Rio Andrefami, Hahiz Alatas dan Bakar untuk Disway.

Awalnya Don membuka kantor pengacara di Jambi: Don Ritto Law Firm. Setelah istri dan anaknya meninggal Don pindah ke Bandung. Jadi pengacara di Bandung.

Febrie sendiri mengambil gelar doktor hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Judul disertasinya: Reformulasi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang.

Febrie sendiri kini menghadapi tuduhan melalukan pencucian uang. Jumlahnya besar sekali: hampir Rp 800 miliar --kalau emas dan dolar itu dirupiahkan.

Caranya, menurut Loblobly, lewat perusahaan-perusahaan yang banyak yang sahamnya atas nama Don Ritto itu. Don sendiri kini ditahan di Mabes Polri dengan status sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang.

Menurut laporan Loblobly perusahaan pertama yang didirikan adalah PT Kantor Omzet Indonesia. Tahun 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang penukaran valuta asing, broker dan dealer valuta asing.

Kalau laporan Loblobly itu benar pendirian perusahaan di bidang valuta asing ini sangat taktis dan strategis. Kalau perlu menukar valuta dalam jumlah banyak tidak harus lewat perusahaan orang lain.

Di perusahaan kedua, anak kedua Febrie sudah muncul bersama Don sebagai pengurus dan pemegang saham: PT Hutama Indo Tara. Perusahaan ini berdiri Oktober 2022. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan besar balas jasa (fee), perdagangan besar bahan padat cair dan gas.

Kheysan Farrandi, anak kedua itu dari perkawinan Febrie dengan Ade Rugun Saragih yang alumnus tehnik sipil Universitas Indonesia.

Di awal tahun itu Febrie mulai menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Di bulan berikutnya berdiri pula perusahaan baru: bergerak di bidang kuliner. Yang di Cipete itu.

Tahun 2023 dan 2024, ketika keadaan lagi sulit setelah Covid-19, grup ini sangat agresip mendirikan perusahaan baru. Selama tahun 2023 setidaknya berdiri tiga perusahaan baru: PT Prima Inti Selaras, PT Agra Mitra Perkasa dan PT Declan Kulinari.

Bahkan di tahun 2024, setidaknya empat aksi korporasi dilakukan. Salah satunya PT Blok Bulungan Bara Utama yang di dalamnya ada PT Andika Yoga Pratama, PT Saudagar Nikel, PT Raja Kutai Baru Makmur dan CV Perintis Bara Bersaudara.

Ada lagi beberapa PT yang asetnya mencapai Rp 1,5 triliun dan Rp 1,2 triliun.

Dugaan saya, kalau Febrie mengatakan uang itu ada yang punya mungkin Febrie akan bersandar pada nama-nama PT itu sebagai pemiliknya.

Secara hukum kata-kata bukan milik saya bisa jadi benar. Mungkin Febrie akan mengedipkan mata pada anak-anaknya agar PT-PT tersebut segera mengajukan permintaan untuk menarik kembali uang dan emas yang disita itu.

Tinggal Mabes Polri adu pintar secara hukum: membuktikan bahwa uang itu dan perusahaan itu adalah hasil korupsi, pemerasan, sogok, upeti sehingga bisa masuk ke dalam pasal pencucian uang.

Atau Mabes Polri kalah pintar dengan Febrie di bidang ilmu hukum, khususnya hukum korupsi dan pencucian uang. []

Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

DI dalam makalah oseanologis ini, yang tampil bukan Mimi, pemeran utama mahaopera mahakarya Puccini La Boheme namun Mimi, sang fosil hidup.

Di sela pasir pantai, kadang kita menemukan makhluk aneh berbentuk seperti helm perang. Punggungnya keras, ekornya runcing seperti pecut , dan jalannya pelan. Itu adalah Mimi, atau yang dikenal dunia sebagai kepiting tapal kuda. Bagian perut tubuhnya mirip wajah mahluk luar angkasa di serial film Predator.

Jangan tertipu namanya. Mimi bukan kepiting. Ia justru kerabat dekat kalajengking dan laba-laba. Dan yang lebih menakjubkan: ia sudah hidup di bumi sejak 450 juta tahun lalu. Lebih tua dari dinosaurus.

Bayangkan. Mimi sudah ada sejak zaman Ordovisium. Ia menyaksikan trilobita punah, dinosaurus muncul lalu hilang, dan manusia baru lahir kemarin sore secara usia bumi. Bentuk tubuhnya hampir tidak berubah selama ratusan juta tahun.

Karena apa? Karena desainnya sempurna. Cangkang keras melindunginya. 10 kakinya multifungsi untuk jalan, gali, dan makan. Dan ekor panjangnya berfungsi sebagai kemudi sekaligus tuas jika ia terbalik . Itulah kenapa para ilmuwan menyebutnya sang fosil hidup.

Ini bagian paling penting bagi manusia. Darah Mimi berwarna biru. Bukan merah seperti kita. Di dalam darahnya ada sel khusus yang langsung menggumpal jika bersentuhan dengan bakteri. Para ilmuwan memanfaatkan ini untuk membuat LAL Test - alat uji paling akurat untuk memastikan vaksin, obat suntik, dan alat medis steril dari racun bakteri.

Setiap tahun, industri farmasi dunia bergantung pada darah Mimi untuk menjaga obat-obatan kita aman. 1 liter darah birunya bisa berharga 15.000 dolar AS. Tapi kabar baiknya: Mimi tidak perlu dibunuh. Darahnya diambil sedikit, lalu ia dilepas kembali ke laut.

Saat musim bertelur tiba, ribuan Mimi akan naik ke pantai saat bulan purnama. Mereka menggali pasir dan bertelur puluhan ribu butir. Telur-telur ini adalah makanan penting bagi burung pantai yang bermigrasi ribuan kilometer. Anak penyu juga memakannya.

Jadi kalau populasi Mimi turun, rantai makanan pantai ikut terganggu. Sayangnya, habitat Mimi makin sempit karena reklamasi dan polusi plastik. Padahal ia sudah bertahan 4 kepunahan massal.

Ia tidak berevolusi berlebihan. Ia tidak butuh teknologi. Ia hanya butuh laut yang bersih dan pantai untuk bertelur. Menjaga Mimi berarti menjaga laut kita. Menjaga laut berarti menjaga masa depan kita juga. Hormati sang fosil hidup ini. Karena di dalam tubuhnya mengalir sejarah bumi. dan juga darah biru yang penting bagi pengembangan pelayanan kesehatan manusia. []

Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis Doktor Ilmu Komunikasi

ADA ungkapan yang sering terdengar ketika membicarakan karakter masyarakat Medan,keras dalam sikap, berani menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki solidaritas yang tinggi ketika menghadapi kesulitan bersama.

Karakter itu kembali diuji ketika dalam waktu yang hampir berdekatan masyarakat menghadapi dua persoalan mendasar, yakni pemadaman listrik (blackout) yang meluas dan gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Dua persoalan tersebut bukan sekadar gangguan layanan publik, tetapi telah menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat modern.

Listrik dan BBM hari ini bukan lagi sekadar komoditas. Keduanya merupakan fondasi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi, hingga keamanan. Ketika keduanya terganggu secara bersamaan, yang diuji bukan hanya kesiapan infrastruktur negara, tetapi juga tingkat ketahanan sosial masyarakat.

Blackout yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sistem kelistrikan nasional. Aktivitas perkantoran berhenti, transaksi digital terganggu, jaringan telekomunikasi melemah, rumah sakit harus mengandalkan generator cadangan, sementara pelaku usaha mengalami kerugian akibat terhentinya operasional.

Belum sepenuhnya pulih dari gangguan listrik, masyarakat kembali menghadapi persoalan distribusi BBM. Antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi pemandangan yang memunculkan kecemasan publik. Sopir angkutan umum, pengemudi ojek daring, nelayan, hingga pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena penghasilan mereka bergantung pada mobilitas harian.

Kondisi seperti ini sesungguhnya menjadi ujian psikologis bagi masyarakat. Dalam studi mengenai ketahanan nasional, krisis pelayanan publik yang berlangsung berulang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara apabila tidak diikuti komunikasi yang terbuka dan penanganan yang cepat.

Namun menariknya, masyarakat Medan tidak serta-merta bereaksi dengan kepanikan besar. Di tengah antrean panjang dan berbagai keterbatasan, kehidupan tetap berjalan. Aktivitas ekonomi tetap bergerak meski melambat. Masyarakat mencari berbagai cara beradaptasi.

Sebagian memilih mengurangi perjalanan, sebagian lainnya berbagi informasi mengenai ketersediaan BBM, sementara pelaku usaha melakukan penyesuaian jam operasional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa daya tahan sosial masyarakat Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Sejarah panjang menghadapi bencana alam, krisis ekonomi, pandemi COVID-19, hingga berbagai gangguan infrastruktur telah membentuk kemampuan adaptasi yang relatif kuat.

Namun ketahanan masyarakat tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mentoleransi gangguan pelayanan publik yang terus berulang. Kesabaran warga negara bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Ada titik ketika masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas tata kelola, kualitas pemeliharaan infrastruktur, serta kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi keadaan darurat.

Dalam perspektif kebijakan publik, blackout dan terganggunya pasokan BBM memperlihatkan pentingnya membangun sistem yang lebih tangguh (resilient). Infrastruktur energi tidak boleh hanya efisien dalam kondisi normal, tetapi juga harus mampu bertahan ketika menghadapi gangguan besar. Diversifikasi sumber energi, jaringan cadangan, distribusi logistik yang fleksibel, hingga sistem komunikasi krisis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional.

Persoalan lainnya adalah komunikasi publik. Di era media sosial, kekosongan informasi sering kali lebih berbahaya dibandingkan gangguan itu sendiri. Ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai penyebab gangguan, estimasi waktu pemulihan, maupun langkah pemerintah, ruang tersebut segera diisi spekulasi, rumor, bahkan disinformasi yang dapat memperbesar kepanikan.

Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam manajemen krisis. Masyarakat pada umumnya dapat menerima adanya gangguan apabila mengetahui penyebabnya, memahami langkah yang sedang dilakukan, dan memperoleh kepastian mengenai proses pemulihan. Yang paling sering memicu kemarahan bukan semata gangguan layanan, melainkan ketidakpastian.

Dari sudut pandang ketahanan nasional, peristiwa ini juga memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap stabilitas negara tidak selalu berasal dari konflik bersenjata. Gangguan pada infrastruktur strategis seperti listrik, energi, telekomunikasi, dan transportasi dapat menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur vital harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

Bagi masyarakat Medan, berbagai cobaan ini sekaligus menjadi cermin mengenai makna menjadi warga negara. Menjadi warga negara bukan hanya menikmati hasil pembangunan ketika semuanya berjalan baik, tetapi juga menghadapi masa-masa sulit dengan disiplin, saling membantu, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pelayanan publik yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, ukuran sebuah bangsa bukan ditentukan oleh seberapa jarang mengalami krisis, melainkan seberapa cepat mampu bangkit dari krisis tersebut. Demikian pula dengan masyarakat Medan.

Blackout dan gangguan pasokan BBM memang menguji batas kesabaran, tetapi juga memperlihatkan daya tahan sosial yang patut diapresiasi. Meski demikian, ketangguhan warga tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap gangguan semacam ini sebagai sesuatu yang lumrah.

Kesabaran masyarakat adalah modal sosial yang berharga. Modal itu harus dijaga melalui pelayanan publik yang semakin profesional, investasi pada infrastruktur yang lebih andal, serta komunikasi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Jika tidak, setiap gangguan yang datang akan terus mengikis kepercayaan publik sedikit demi sedikit.

Pada akhirnya, ujian terbesar bukan hanya apakah orang Medan mampu bertahan menghadapi blackout dan kelangkaan BBM. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara mampu menjawab kesabaran warganya dengan tata kelola yang semakin baik.

Sebab, hubungan antara negara dan warga negara dibangun di atas kontrak kepercayaan, dimana masyarakat menunjukkan ketahanan dan kepatuhan, sementara negara menghadirkan pelayanan publik yang dapat diandalkan.

Ketika kedua hal itu berjalan beriringan, setiap cobaan tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan momentum untuk memperkuat ketahanan bangsa Indonesia. []

Ketua DPW SPEDA Provinsi Jambi, Mizatur Rahmah, mengatakan pihaknya siap mendukung berbagai program yang mendorong kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kami menyambut baik kehadiran Wapres Gibran di Jambi dan siap berkolaborasi untuk menghadirkan berbagai program yang mampu mendorong kemajuan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Mizatur Rahmah kepada wartawan, Kamis, 16 Juli 2026.

Mizatur yang juga merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berharap kunjungan Wapres dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan anak muda.

Kami percaya masa depan Indonesia dimulai dari desa. Ketika anak muda diberi kepercayaan untuk berkarya dan berinovasi, desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. SPEDA Jambi siap mendukung setiap langkah pembangunan desa yang berpihak kepada generasi muda, ujarnya.

SPEDA Jambi berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan potensi generasi muda di desa. []

Apresiasi itu disampaikan langsung Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, di sela-sela kunjungan ke Provinsi Hainan, Tiongkok, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam kunjungan itu, Teguh melihat secara dekat bagaimana tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan diintegrasikan secara harmonis oleh otoritas setempat.

Di Hainan kita juga dapat menyaksikan integrasi pembangunan dan perlindungan alam yang serius. Kota Haikou menjadi semacam kota taman yang sangat asri. Banyak yang mengatakan Hainan menyerupai Hawaii, tapi setelah melihat Haikou dari dekat saya kira tidak berlebihan mengatakan bahwa Hawaii yang menyerupai Hainan dan khususnya Haikou, ujar Teguh dalam pembicaraan dengan Prof. Li Renjun dari Hainan University dalam perjalanan menuju pelabuhan Cosco Shipping Lines di Hainan.

Teguh juga memuji konsistensi Tiongkok dalam mengejar target ganda karbon atau dual carbon target. Kebijakan strategis ini menargetkan Tiongkok untuk mencapai puncak emisi karbon (carbon peak) sebelum tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon (carbon neutrality) sebelum tahun 2060.

Menurut Teguh, target tersebut tidak sekadar dijadikan jargon politik di atas kertas, melainkan sebuah peta jalan (roadmap) yang dikawal dengan regulasi ketat dan transisi energi yang terukur. Langkah ini dinilai sangat berani bagi negara dengan kapasitas industri raksasa seperti Tiongkok.

Kita menyaksikan bagaimana sebuah negara industri besar bersedia mengambil tanggung jawab raksasa demi masa depan bumi. Komitmen dual carbon target Tiongkok ini memberikan optimisme baru di tengah ancaman perubahan iklim global yang semakin nyata, ujar Teguh Santosa.

Selain kebijakan makro energi, Teguh juga memuji proyek-proyek restorasi ekologi skala besar yang telah menunjukkan hasil nyata. Salah satu yang paling mengesankan adalah program penghijauan intensif yang dilakukan di Provinsi Hebei dan wilayah Gurun Gobi.

Provinsi Hebei, yang secara historis merupakan salah satu wilayah industri berat dan penyumbang polusi terbesar, kini perlahan bertransformasi. Melalui program penanaman pohon yang masif, wilayah ini berhasil membangun sabuk hijau pelindung yang secara signifikan mengurangi polusi udara dan badai pasir menuju Beijing.

Sementara itu, proyek penghijauan Gurun Gobi melalui penanaman vegetasi khusus menjadi bukti bahwa teknologi dan ketekunan manusia mampu memulihkan lahan kritis. Tiongkok berhasil mengubah sebagian wilayah gurun yang gersang menjadi area yang produktif dan hijau, sekaligus membendung perluasan lahan kritis.

Mengubah lahan gersang di Gurun Gobi menjadi kawasan hijau bukanlah pekerjaan mudah. Ini membutuhkan konsistensi, sains, dan keterlibatan masyarakat yang luar biasa. Apa yang dilakukan di Hebei dan Gobi adalah preseden penting bagi dunia, tambah dosen hubungan internasional tersebut.

Kunjungan Teguh ke Provinsi Hainan sendiri memperkuat pandangannya tentang keseriusan Tiongkok dalam menjaga keselarasan alam. Hainan, yang kini berkembang pesat sebagai pelabuhan perdagangan bebas (Free Trade Port), tetap mempertahankan statusnya sebagai salah satu wilayah dengan kualitas udara dan ekologi terbaik di Tiongkok.

Pemerintah Hainan berhasil menerapkan konsep pembangunan hijau dengan membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan mendorong ekowisata. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

Teguh menilai, keberhasilan Tiongkok ini tidak lepas dari kemauan politik (political will) yang kuat dari jajaran kepemimpinan nasional hingga daerah. Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, inovasi teknologi hijau, dan mobilisasi masyarakat sipil menjadi kunci utama keberhasilan program-program tersebut.

Sebagai pemimpin organisasi media siber di Indonesia, Teguh juga menekankan pentingnya peran media dalam mengabarkan praktik-praktik baik penataan lingkungan ini. Diseminasi informasi mengenai keberhasilan restorasi lingkungan di berbagai belahan dunia diharapkan dapat memicu kesadaran kolektif yang lebih luas.

Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan gerakan penyelamatan bumi. Kolaborasi informasi mengenai teknologi hijau dan konservasi alam seperti yang dipraktikkan Tiongkok harus terus kita dorong agar bisa diadaptasi di tanah air, pungkas Teguh.

Kunjungan persahabatan delegasi JMSI ke Hainan ini diharapkan dapat mempererat hubungan people-to-people antara Indonesia dan Tiongkok. Di samping itu, kunjungan atas undangan All China Journalists Association (ACJA) ini diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih erat dalam kampanye global penyelamatan lingkungan hidup di masa depan.

Dalam kunjungan, Teguh didampingi Penasihat JMSI Pusat Mursyid Sonsang, Utusan Bidang Luar Negeri Yophiandi Kurniawan, Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan, dan Ketua JMSI Kalimantan Tengah Julius Marulitua Sinaga, serta pembina Farah.id, Farida Farhah. []

Kampanye ini digagas sebagai bentuk kolaborasi erat antara Central de Trabajadores de Cuba (CTC) dan World Federation of Trade Unions (WFTU). Kedua organisasi besar ini bersatu untuk menggalang suara dari berbagai belahan dunia guna menyuarakan solidaritas bagi rakyat Kuba melalui platform digital yang mudah diakses.

Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Dagmar Gonzlez Grau, secara resmi mengumumkan peluncuran inisiatif ini kepada rekan-rekan dan masyarakat luas. Beliau menekankan bahwa setiap tanda tangan yang terkumpul memiliki arti penting dalam memperkuat posisi dan kedaulatan Kuba di mata internasional.

Partisipasi dalam kampanye ini dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi di situs resmi www.firmoporcuba.com. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pendukung dari berbagai negara dapat memberikan dukungan mereka dengan cepat, aman, dan efisien tanpa hambatan geografis.

Duta Besar Dagmar Gonzlez Grau menyampaikan ajakan hangat kepada seluruh pihak yang menaruh simpati dan dukungan terhadap Kuba untuk segera bergabung. Beliau menegaskan bahwa dukungan moral dari masyarakat global sangat berharga bagi keberlangsungan program-program kerakyatan di Kuba.

Selain mengajak untuk menandatangani petisi digital, Duta Besar juga meminta bantuan dari para pendukung untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai kampanye ini. Semakin luas jangkauan informasi, diharapkan semakin banyak pula solidaritas yang terbangun demi kesuksesan inisiatif tersebut.

Lebih lanjut, Duta Besar Kuba untuk Indonesia ini juga mengharapkan adanya koordinasi yang baik dari para mitra dan simpatisan. Beliau sangat mengapresiasi setiap dukungan yang diberikan, termasuk informasi mengenai jumlah atau identitas pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kampanye.

Kampanye ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dari World Federation of Trade Unions untuk membela hak-hak pekerja dan kedaulatan negara-negara anggota. Solidaritas lintas batas yang diusung oleh gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa Kuba tidak berdiri sendiri dalam menghadapi dinamika politik dunia.

Bagi masyarakat Indonesia yang ingin memberikan dukungan, akses ke laman www.firmoporcuba.com kini telah dibuka. Proses penandatanganan ini dirancang sesederhana mungkin agar dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dukungannya.

Melalui gerakan I Sign for Cuba, diharapkan pesan persatuan dan solidaritas dapat tersampaikan dengan kuat ke seluruh dunia. Langkah ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa semangat kemanusiaan dan dukungan antarnegara tetap menjadi prioritas utama dalam komunitas global saat ini. []

Oleh: Dahlan Iskan, Wartawan Senior

KALAU benar Febrie Adriansyah akan mengajukan praperadilan, saran saya: ajukan cepat-cepat. Kalau bisa satu jam lagi. Mantan jaksa agung muda tindak pidana khusus itu sudah menyatakan ke aktivis Said Didu akan melawan habis-habisan (Baca Disway kemarin). Salah satu bentuk perlawanannya lewat praperadilan.

Kalau betul begitu Febrie (atau pengacaranya) harus balapan dengan pengacara seperti Boyamin Saiman atau aktivis seperti Ronald Loblobly. Mereka bisa lebih cepat mengajukan praperadilan.

Kalau sampai keduluan ketua MAKI dan ketua MOSAK itu, Febrie bisa tidak punya peluang mengajukan praperadilan.

Anda pun bisa ikut balapan. Anda juga punya legal standing untuk mengajukan praperadilan. Ayo cepat. Bergerak. Jangan hanya omon-omon. Siapa yang tercepat mengajukan praperadilan akan dapat hadiah khusus dari saya: gelas istimewa Piala Dunia.

Awalnya gelas itu saya niatkan sebagai hadiah untuk Perusuh Disway. Tapi saya bisa alihkan atas nama perusuh memberikannya sebagai hadiah untuk Anda.

Gelas itu mahal sekali. Saya membelinya sampai dengan mengorbankan akidah. Itu gelas untuk minum bir. Indah sekali. Jadi rebutan selama Piala Dunia di Amerika-Kanada-Meksiko.

Begitu banyak orang membeli itu. Saya lihat sendiri waktu menonton Piala Dunia di stadion New York New Jersey. Bahkan ketika ada orang meninggalkan gelas itu setelah menghabiskan birnya banyak orang yang memperebutkannya. Sampai saya melongok: apa yang mereka rebutkan. Setelah tahu: saya pun beli bir -hanya untuk mengincar gelasnya. Saya bawa pulang.

Lebih mahal lagi: gelas itu saya ajak jalan-jalan ke Niagara, ke Toronto, ke Montreal, ke Quebec City, ke Seoul, ke Beijing, dan ke Vladivostok-nya Russia.

Tak apalah itu untuk Anda yang berhasil menjadi yang pertama mengajukan praperadilan dalam kasus Febrie Adriansyah.

Menurut Boyamin, siapa pun Anda, pastilah punya legal standing. Memang dalam KUHAP yang baru -pun menurut KUHAP yang lama- praperadilan hanya bisa diajukan oleh korban atau pengacara korban. Tapi dalam sebuah kasus korupsi Anda bisa ikut mengaku sebagai korban. Apalagi kalau Anda seorang pembayar pajak. Pajak apa pun: PBB, PPN, BPKB kendaraan, pajak ke salon kecantikan, pajak makan di restoran bahkan pajak ke panti pijat sekali pun.

Topik yang paling hot pastilah soal sah tidaknya pelimpahan perkara itu dari polisi ke kejaksaan agung. Anda bisa berdalih itu tidak sah.

Banyak alasan bisa Anda gunakan: berkas itu pasti belum lengkap. Syarat pelimpahan, menurut KUHAP, berkasnya harus sudah lengkap. Termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi utama: Febrie Adriansyah. Anda bisa berasumsi Febrie belum pernah diperiksa sebagai saksi. Tidak mungkin. Kecuali ada BAP (berita acara pemeriksaan) afdruk kilat.

Anda bisa minta tokoh-tokoh terkenal sebagai saksi ahli. Misalnya guru besar yang mantan Menko Polhukam Mahfud M.D. Calon Wapres dari PDI-Perjuangan di Pilpres 2024 itu jelas menyatakan pelimpahan itu tidak sah.

Anda juga bisa minta kesaksian guru besar hukum plus aktivis hebat dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: Zaenur Rohman. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat-UGM) itu juga satu pendapat dengan Mahfud.

Target Anda sebaiknya sederhana saja: agar hakim menyatakan pelimpahan perkara tersebut tidak sah.

Kalau sampai hakim mengabulkan berarti Febrie harus kembali diperiksa oleh Mabes Polri. Rasanya meski Anda mempraperadilankan Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri lembaga yang dipimpin Irjen Pol Totok Suharyanto itu akan senang-senang saja.

Misalkan Anda kalah Mabes Polri akan senang.

Misalkan Anda menang pun Mabes Polri akan senang.

Maka tidak perlu sungkan-sungkan. Anda justru membantu Mabes Polri.

Bagaimana kalau Febrie yang lebih cepat mengajukan praperadilan? Tentu saya yang kecewa: kok hadiah saya tidak laku. []

Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

SAMA halnya dengan kriminologi bukan ilmu berbuat kriminal namun ilmu yang menelaah kriminal, maka alasanologi bukan ilmu membuat alasan namun ilmu yang menelaah alasan. Maka naskah alasanologi perang Thailand-Kamboja yang sedang anda baca ini berniat bukan membuat alasan namun menelaah alasan kenapa dua negara bertetangga sengit berseteru secara politik maupun militer.

Preah Vihear adalah sebuah kuil Hindu yang terletak di perbatasan Kamboja dan Thailand. Kuil ini dibangun pada abad ke-11 dan merupakan puncak arsitektur Khmer paling indah dan unik. Kuil Preah Vihear dibangun pada masa pemerintahan Raja Suryavarman I (1006-1050 M) dan Raja Suryavarman II (1113-1150 M).

Kuil ini pada masa itu. Preah Vihear memiliki arsitektur yang unik dan berbeda dari kuil-kuil Khmer lainnya. Kuil ini dibangun di atas sebuah bukit yang curam dan memiliki lima gapura (gerbang) yang menghubungkan kuil dengan jalan menuju ke puncak. Arsitektur kuil ini merupakan perpaduan eksemplaris gaya Khmer dan India tiada dua di planet bumi ini.

Mujur tak teraih, nahas tak tertolak, Kuil Preah Vihear telah menyebabkan sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand sejak dekade 50-an abad XX. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) resmi memutuskan Preah Vihear berada di dalam wilayah Kamboja.

Namun, Thailand tetap gigih mengklaim wilayah di sekitar kuil monumental ini sebagai bagian dari teritorial mereka. Pada tahun 2008, Preah Vihear diakui UNESCO sebagai Warisan Kebudayaan Dunia. Pada tahun 2025, mulai terjadi konflik bersenjata antara Tentara Nasional Kamboja dan Tentara Kerajaan Thailand di sekitar kuil Preah Vihear. Konflik ini menyebabkan kerusakan cukup parah pada kuil Preah Vihar dan memaksa warga sekitar untuk mengungsi.

Deskripsi alasan pengakuan UNESCO cukup meyakinkan: The Temple of Preah Vihear, a unique architectural complex of a series of sanctuaries linked by a system of pavements and staircases on an 800 metre long axis, is an outstanding masterpiece of Khmer architecture, in terms of plan, decoration and relationship to the spectacular landscape environment.

Amerika Serikat dan China sama-sama menjanjikan bantuan dana asal kedua negara mau berhenti berperang. Sungguh sangat disayangkan, geopolitik maupun geokultural beda dari geografi. Pengakuan UNESCO justru memicu perang antara Thailand dan Kamboja sebagai dua bangsa dan negara yang sebenarnya secara geografis bertetangga bahkan serumpun bahasa maupun sekelompok etnis.

Serupa Korea terpecah-belah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Irlandia juga terbelah menjadi Irlandia yang sudah merdeka dan Irlandia Utara yang masih konstituen Brittania Raya. Atau dahulu Jerman Barat dan Jerman Timur serta Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. []

Langkah terbaru yang menarik perhatian global adalah keputusan mereka untuk memasang antena satelit SpaceX Starshield pada armada pesawat tanker Boeing KC-135 Stratotanker. Meskipun pesawat pengisi bahan bakar di udara ini telah berusia lebih dari 65 tahun, integrasi teknologi mutakhir ini dinilai menjadi kunci vital dalam strategi pertahanan modern.

KC-135 Stratotanker pertama kali terbang pada era 1950-an dan hingga kini tetap menjadi tulang punggung operasi logistik udara militer AS. Sebagai pesawat tanker, tugas utamanya adalah memastikan jet tempur dan pesawat pembom dapat beroperasi dalam jarak jauh tanpa perlu mendarat. Namun, di era peperangan modern yang sangat bergantung pada data, pesawat tua ini dituntut untuk tidak hanya sekadar membawa bahan bakar, tetapi juga bertransformasi menjadi node komunikasi yang cerdas di angkasa.

Di sisi lain, Starshield merupakan jaringan satelit besutan SpaceX yang dirancang khusus untuk kebutuhan militer dan pemerintah. Berbeda dengan Starlink versi komersial, Starshield menawarkan enkripsi tingkat tinggi, keamanan data yang lebih ketat, serta kemampuan komunikasi yang tangguh di wilayah-wilayah terpencil. Jaringan satelit orbit bumi rendah (LEO) ini mampu menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan latensi yang sangat rendah, sebuah fitur yang sangat dibutuhkan oleh militer saat ini.

Alasan utama di balik pemasangan antena Starshield pada KC-135 adalah kebutuhan mutlak akan komunikasi yang andal di medan perang digital. Sistem komunikasi satelit militer tradisional yang menggunakan orbit geostasioner (GEO) sering kali memiliki latensi tinggi dan rentan terhadap gangguan jamming dari musuh. Dengan memanfaatkan konstelasi LEO Starshield, KC-135 kini dapat mengakses data secara instan dan berbagi informasi real-time dengan pusat komando serta unit tempur lainnya tanpa hambatan.

Dengan adanya antena baru ini, peran KC-135 mengalami evolusi yang signifikan dari sekadar pom bensin terbang menjadi hub relai data taktis. Saat berada di zona operasi, pesawat ini dapat menerima data intelijen, memprosesnya, dan memancarkannya kembali ke jet tempur generasi kelima seperti F-35 dan F-22. Kemampuan ini sangat krusial agar armada tempur garis depan selalu mendapatkan gambaran situasi medan perang (situational awareness) yang paling mutakhir.

Langkah modernisasi ini juga sangat dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya di wilayah Indo-Pasifik. Dalam potensi konflik melawan musuh yang setara (near-peer adversaries), sistem komunikasi militer diprediksi akan menjadi sasaran utama serangan siber dan elektronik. Ketangguhan jaringan Starshield yang memiliki ribuan satelit dinilai mampu memberikan redundansi yang luar biasa; jika satu satelit terganggu, satelit lain dapat langsung mengambil alih koneksi.

Dari segi anggaran, strategi mengawinkan platform udara tua dengan teknologi komersial mutakhir terbukti sangat efisien bagi Pentagon. Mengembangkan pesawat tanker baru dari nol membutuhkan biaya miliaran dolar dan waktu bertahun-tahun. Dengan melakukan peningkatan (upgrade) pada selubung luar pesawat KC-135 yang masih sangat kokoh, USAF dapat memperoleh kemampuan komunikasi tingkat tinggi secara cepat dan dengan biaya yang jauh lebih murah.

Secara teknis, pemasangan antena ini dilakukan dengan metode yang relatif cepat dan fleksibel, atau sering disebut bolting on. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengadaan alutsista militer AS yang kini lebih adaptif menggunakan teknologi Commercial-Off-The-Shelf (COTS). Tanpa perlu merombak total struktur internal pesawat, antena Starshield dipasang pada bagian luar badan pesawat (fuselage) dan langsung diintegrasikan dengan sistem avionik yang ada.

Program integrasi ini juga menjadi bagian dari visi besar Pentagon yang dikenal dengan JADC2 (Joint All-Domain Command and Control). Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan semua sensor dan elemen tempur dari angkatan darat, laut, udara, antariksa, hingga siber ke dalam satu jaringan yang terpadu. KC-135 yang telah dilengkapi Starshield akan berfungsi sebagai salah satu simpul terpenting dalam mewujudkan ekosistem pertempuran yang terintegrasi penuh tersebut.

Pada akhirnya, proyek pemasangan antena SpaceX Starshield pada armada KC-135 membuktikan bahwa umur sebuah pesawat bukanlah penghalang untuk tetap relevan di medan pertempuran modern. Kombinasi antara keandalan rekayasa penerbangan abad ke-20 dan inovasi teknologi antariksa abad ke-21 ini memastikan bahwa Stratotanker akan tetap menjadi aset yang mematikan dan tak tergantikan bagi Angkatan Udara AS hingga beberapa dekade mendatang. []

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, skema lama yang menghitung bagasi berdasarkan total berat barang atau weight concept tidak akan berlaku lagi. Perubahan ini menandai transformasi penting dalam standar pelayanan komersial penerbangan yang diterapkan oleh Garuda Indonesia bagi para pelanggannya.

Manajemen Garuda Indonesia menegaskan bahwa sistem baru ini dirancang untuk menghadirkan kemudahan serta kenyamanan ekstra bagi para penumpang. Melalui pernyataan resmi di situs perusahaan, maskapai menjelaskan bahwa bagasi tercatat nantinya akan dihitung secara spesifik berdasarkan jumlah satuan barang bawaan yang dibawa oleh setiap orang.

Aturan komersial terbaru ini akan berlaku secara menyeluruh untuk semua tiket penerbangan yang dibeli atau diterbitkan per tanggal 1 September 2026. Skema piece concept ini juga menjadi dasar baru dalam penentuan kapasitas bagasi bebas biaya (free baggage allowance) pada seluruh rute penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia.

Nantinya, setiap lembar tiket yang dicetak atau diterbitkan akan langsung mencantumkan informasi kapasitas bagasi secara mendetail. Penumpang bisa melihat dengan jelas jumlah maksimal koper yang boleh dibawa beserta batas bobot tertinggi untuk masing-masing koper tersebut sebelum mereka melakukan perjalanan.

Pihak manajemen optimistis bahwa transparansi informasi ini akan membantu penumpang dalam melakukan persiapan barang bawaan sejak dari rumah. Melalui sistem ini, proses pelaporan mandiri maupun check-in di bandara diharapkan bisa berjalan jauh lebih cepat dan meminimalisir antrean panjang.

Selain memperlancar proses di meja check-in, penerapan piece concept juga diproyeksikan dapat mempercepat proses bongkar muat serta pengambilan bagasi di area kedatangan bandara. Hal ini menjadi komitmen maskapai dalam meningkatkan efisiensi waktu perjalanan bagi seluruh pelanggannya.

Langkah strategis ini juga diambil untuk menyelaraskan aturan bagasi domestik Garuda Indonesia dengan standar yang jamak diterapkan oleh berbagai maskapai internasional global. Keselarasan sistem ini akan memberikan kenyamanan dan konsistensi pengalaman, khususnya bagi penumpang yang ingin melanjutkan penerbangan interkoneksi ke luar negeri.

Garuda Indonesia juga telah menyusun ketentuan masa transisi agar tidak membingungkan masyarakat. Bagi masyarakat yang membeli tiket sebelum 1 September 2026, mereka tetap akan dilayani dengan sistem weight concept yang berbasis total berat, meskipun jadwal penerbangannya jatuh setelah tanggal 1 September 2026.

Namun perlu dicatat, jika tiket yang dibeli sebelum 1 September 2026 mengalami perubahan jadwal atau diterbitkan ulang (reissue/rebooking) pada atau setelah tanggal 1 September 2026, maka sistem bagasi otomatis berubah. Tiket baru tersebut secara regulasi akan langsung mengikuti ketentuan piece concept yang mengacu pada tanggal penerbitan terbaru. []

Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran

USIA Gunung Padang masih diperdebatkan oleh para arkeolog maupun pemerhati arkeologi. Namun secara prinsip para arkeolog sudah sepakat bahwa Gunung Padang merupakan gundukan tanah.

Dalam bahasa arkeologis, gundukan tanah adalah struktur buatan manusia yang dibuat dengan menumpuk tanah dan batu untuk menciptakan sebuah bangunan berbentuk anak-bukit atau gundukan.

Gunung Padang di Jawa Barat, Indonesia, adalah contoh gundukan tanah yang diyakini sebagai situs arkeologis yang sangat tua.

Namun gundukan tanah sebagai situs arkeologis bukan hadir hanya di Gunung Padang saja. Situs arkeologis gundukan tanah di NTT tidak secara spesifik disebutkan dalam hasil pencarian sebagai gundukan tanah dalam pengertian struktur buatan, melainkan situs fosil penting seperti Situs Mata Menge di Ngada dan Situs Mala Huma di Nagekeo yang banyak ditemukan fosil gajah purba (Stegodon) dan alat batu (artefak), serta Gua Liang Bua di Manggarai (Flores) yang terkenal dengan penemuan Homo floresiensis, di mana lapisan sedimen dan batuan membentuk gundukan alami.

Gundukan tanah lebih umum diartikan sebagai struktur buatan manusia (mound) oleh para arkeolog Amerika Serikat.

Gundukan tanah sebagai situs arkeologis buatan manusia seperti di Gunung Padang bisa ditemukan di banyak tempat di dunia. Beberapa contoh adalah antara lain Serpent Mound, Cahokia Mound dan Moundville di Amerika Serikat; Lingkaran Panen di dekat Silbury Hill, Inggris sebagai gundukan tanah terbesar di Eropa, dibangun sekitar 2400 SM; Tumuli di Korea: gundukan tanah yang berisi makam raja-raja Korea kuno, dibangun sekitar 100 SM - 600 M; Zikkurat di Irak: gundukan tanah yang berisi kuil-kuil Mesopotamia kuno, diyakini dibangun sekitar 2100 SM.

Di Asia Tenggara, ada juga beberapa contoh gundukan tanah sebagai situs arkeologis, seperti: Gunung Jerai di Malaysia: gundukan tanah yang diyakini sebagai situs arkeologis yang sangat tua ; Phnom Kulen di Kamboja: gundukan tanah yang berisi kuil-kuil Khmer kuno.

Para gundukan tanah yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Gunung Padang di Indonesia, membuktikan bahwa manusia purba di berbagai belahan dunia sudah memiliki keterampilan membangun struktur ukuran besar dan skala kompleks dengan secara naluriah dan intuitif mendayagunakan teknologi khas tradisional masing-masing. []

Makam yang tak jauh dari Museum Distrik Jinning itu ditemukan tahun 1894 dan membuka satu misteri yang sudah lama dicari: siapa leluhur Laksamana Cheng Ho atau Zheng He dari era Dinasti Ming di abad ke-15.

Dunia mengenal Cheng Ho sebagai pemimpin armada Tiongkok yang melakukan pelayaran ke negeri-negeri yang ada di selatan Tiongkok, termasuk Semarang dan Palembang. Dari kepulauan nusantara, armada Cheng Ho mengunjungi Selat Malaka, juga ke Champa, Siam, lalu India, Srilanka, Selat Hormuz Iran, Laut Merah, hingga ke pantai timur Afrika.

Laksmana Cheng Ho lahir dengan nama Ma He. Dia mulai bekerja di lingkungan Istana Kaisar Zhu Yuangzhang di Nanjin pada usia 11 tahun. Lalu dia ikut Zhu Di ke Peiping atau Beijing. Adalah Zhu Di yang memberikan nama keluarga Zheng kepada Ma He.

Setelah Zhu Di memimpin Dinasti Ming dan mengganti namanya menjadi Kaisar Yongle, karier militer Cheng Ho pun semakin menanjak. Dia diangkat menjadi laksamana dan dipercaya memimpin armada Tiongkok.

Adapun Ma Hazhi yang makamnya diziarahi delegasi JMSI adalah ayahanda dari Cheng Ho. Dia disebutkan meninggal dalam perang di usia 39 tahun. Di balik nisan makam Ma Hazhi ada sebuah prasasti yang menjelaskan bahwa Cheng Ho pernah berziarah ke makam ayahnya di sela kesibukan menjadi petinggi militer di Beijing.

Kawasan di sekitar makam Ma Hazhi di puncak Bukit Yueshan dipercaya sebagai tanah kelahiran Cheng Ho. Sebuah patung Cheng Ho berukuran raksasa setinggi 5,5 meter didirikan di bukit itu. Dari ketinggian patung Cheng Ho seakan menatap jauh ke arah Danau Dian Chi yang merupakan danau terbesar dan terdalam di Yunnan.

Seperti ayahnya, Cheng Ho adalah seorang Muslim. Dia merupakan cucu keenam dari Saidianchi, mufti Yunnan pada masa itu. Di banyak tempat yang disinggahinya, Cheng Ho ikut menyebarkan ajaran agama Islam. Kini di Indonesia, ada beberapa masjid yang menggunakan nama Cheng Ho. Seperti di Palembang dan Batam.

Adapun masjid yang pernah dibangun Cheng Ho di Semarang sejak lama telah berubah menjadi kuil Sam Poo Kong.

Jembatan Kebudayaan

Ketika berbicara di pertemuan meja bundar aliansi media Asia Selatan dan Asia Tenggara di Kunming, Selasa, 14 Juli 2026, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengutip kisah Laksamana Cheng Ho sebagai bukti persahabatan Indonesia dan Tiongkok yang berlangsung sejak lama.

Nama Laksamana Cheng Ho begitu dikenal di Indonesia. Dia tidak hanya dikenang sebagai penjelajah besar dalam sejarah, lebih dari itu ia adalah simbol persahabatan, diplomasi, dan jembatan kebudayaan, ujar Teguh yang juga mengajar mata kuliah HI dan Kebudayaan dan Politik Asia Timur di UIN Jakarta.

Perjalanannya menjadi bukti yang kuat dan abadi bahwa hubungan masyarakat Indonesia dan Tiongkok telah ditempa selama ratusan tahun secara damai melalui perdagangan didasarkan sikap saling menghormati, kata Teguh lagi.

Pembina Farah.id, Farida Farhah, yang ikut dalam ziarah ke makam Ma Hazhi menyampaikan kekagumannya pada upaya pemerintah Tiongkok mengabadikan kisah Cheng Ho.

Sejak kecil kita sudah sering mendengar nama Cheng Ho. Dulu kita menganggapnya sebagai legenda. Tapi ternyata ada dan nyata. Kisah hidupnya sungguh inspiratif, ujar Farida.

Adapun Ketua JMSI Kalimantan Tengah Julius Marulitua Sinaga mengatakan, sudah sepatutnya hubungan kedua negara hari ini didasarkan pada nilai-nilai yang diwariskan Cheng Ho.

Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan menambahkan, pelayaran Cheng Ho memperlihatkan bahwa bangsa Tiongkok sejak lama memiliki ketertarikan dalam mengembangkan kebudayaan dan pembangunan ekonomi melalui perdagangan.

Kita perlu meniru dan menerapkan semangat bangsa Tiongkok membangun negara mereka, katanya.

Sebelum meninggalkan Bukit Yueshan, Penasihat JMSI Mursyid Sonsang, berpesan kepada staf ACJA yang mengatur perjalanan delegasi JMSI.

Seperti Cheng Ho, kami juga siap menjadi jembatan kebudayaan dan persahabatan di era digital, katanya. []

Permohonan informasi didaftarkan pada Rabu, 15 Juli 2026, untuk menguji legalitas dan transparansi pemasangan baliho yang sebelumnya menuai sorotan publik.

Langkah tersebut menyusul laporan yang telah dilayangkan LBH Mega Bintang bersama sejumlah elemen masyarakat ke Kejaksaan Negeri Solo terhadap Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Mereka menduga terdapat penyalahgunaan wewenang hingga indikasi korupsi dalam pemasangan atribut yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam permohonannya, Luhut meminta PPID membuka sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pemasangan baliho tersebut, meliputi dokumen perizinan beserta identitas pemohon, rekomendasi teknis, dan surat persetujuan pemasangan.

Selain itu, ia juga meminta bukti pembayaran retribusi atau pajak daerah, dokumen izin penggunaan lahan milik Pemerintah Kota Surakarta, sumber pembiayaan pemasangan reklame, hingga dokumen penetapan zonasi atau tata ruang lokasi baliho.

Luhut menegaskan, permohonan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, dokumen yang diminta merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Solo masih mempelajari laporan dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah terkait pemasangan baliho tersebut. Sementara itu, pihak Wali Kota Surakarta sebelumnya menyatakan pemasangan baliho menggunakan dana pribadi.

Kini, Luhut menunggu jawaban resmi dari PPID Pemerintah Kota Surakarta sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. []

Kemhan.go.id melaporkan, pertemuan pertama dengan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, H.E. Pekka Kaihilahti, membahas peluang penguatan kerja sama pertahanan. Fokus pembahasan meliputi perlindungan data, teknologi C4ISR, komunikasi satelit, Maritime Domain Awareness, sistem pengawasan, keamanan siber, serta pengembangan pertahanan maritim.

Selanjutnya, Sjafrie bertemu Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, H.E. Yoon Soon Gu. Keduanya membahas penguatan kemitraan strategis di bidang pertahanan, termasuk rencana pertemuan Menlu-Menhan format 2+2, kerja sama pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem pertahanan udara, serta kerja sama industri pertahanan yang berorientasi pada proyek konkret, transfer teknologi, dan manfaat yang seimbang bagi kedua negara.

Pada pertemuan ketiga, Sjafrie menerima Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing. Keduanya membahas penguatan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama bilateral untuk menghadapi tantangan keamanan kawasan yang terus berkembang.

Usai pertemuan, kedua menteri menghadiri Indonesia-Singapore Defence Alumni Launch Ceremony dan Singapore Armed Forces Day Reception 2026. []

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam pertemuan meja bundar media Asia Selatan dan Asia Tenggara yang diselenggarakan All China Journalists Association (ACJA) di Kunming, Yunnan, Selasa, 14 Juli 2026.

Dalam kegiatan bertema Bagaimana Membentuk Narasi Asia di Era Kecerdasan Buatan delegasi Indonesia yang diwakili JMSI terdiri dari Penasihat JMSI Pusat Mursyid Sonsang, Utusan Bidang Luar Negeri Yophiandi Kurniawan, Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan, dan Ketua JMSI Kalimantan Tengah Julius Marulitua Sinaga, sertapembina Farah.id, Farida Farhah.

Mengawali sambutannya, Teguh menggarisbawahi hubungan yang mendalam antara Indonesia dan daratan Asia, khususnya dengan wilayah Yunnan. Dia mengatakan, Yunnan memiliki tempat istimewa dalam kesadaran sejarah masyarakat Indonesia.

Catatan sejarah menunjukkan nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi melalui wilayah selatan Tiongkok, termasuk Yunnan, menuju kepulauan Nusantara. Perjalanan panjang ini meletakkan fondasi awal bagi koneksi budaya dan kemasyarakatan yang kuat, serta membentuk warisan bersama yang masih lestari hingga saat ini.

Teguh mengenang sosok legendaris Laksamana Cheng Ho dari era Dinasti Ming di abad ke-15, yang juga berasal dari provinsi Yunnan. Bagi Indonesia, Cheng Ho bukan sekadar penjelajah, melainkan simbol persahabatan, diplomasi, dan jembatan antarkebudayaan yang membuktikan bahwa hubungan kedua bangsa telah terjalin selama berabad-abad melalui perdamaian dan perdagangan.

Dalam sesi tersebut, Teguh membagikan bukti ilmiah mengenai jejak leluhur keluarganya yang dia peroleh melalui serangkaian tes DNA. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa garis keturunan paternal dan maternalnya memiliki akar migrasi yang sangat panjang, sekitar 180 ribu sampai 275 ribu tahun, dari wilayah timur Afrika yang melintasi Asia hingga sampai ke Nusantara.

Dalam bagian berikutnya, Teguh mengatakan, inisiatif ACJA menyelenggarakan pertemuan di jantung provinsi Yunnan ini merupakan bukti komitmen nyata untuk memperkuat solidaritas media, baik di tingkat domestik maupun kawasan.

Kehadiran pemimpin media dan organisasi media dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dalam forum ini mencerminkan semangat kolektif untuk terus memupuk dialog, kerja sama, dan pemahaman bersama demi masa depan Asia yang stabil dan inklusif, ujarnya.

Karena itu Teguh menambahkan, pertemuan ini adalah momentum krusial bagi industri media dalam menghadapi tantangan transformasi teknologi yang tengah mengubah lanskap ekosistem informasi global secara radikal.

Ia mengingatkan, meskipun menyediakan perangkat analisis data yang canggih, teknologi AI ini juga berisiko mengaburkan perspektif regional yang unik akibat algoritma yang kerap diprogram dengan standar yang berpusat pada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, ia menyerukan agar narasi Asia harus dikurasi secara proaktif.

Teguh menekankan urgensi untuk menyematkan etika AI, nuansa nilai-nilai budaya lokal, serta realitas pembangunan regional ke dalam sistem digital yang membentuk persepsi publik. Dengan cara ini, Asia dapat memastikan bahwa teknologi tidak mengikis identitas unik kawasan dalam arus informasi global.

Lebih lanjut, ia menegaskan peran media sebagai jembatan narasi positif di tengah disrupsi informasi saat ini. Dengan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab, ia meyakini bahwa kearifan masa lalu yang diwakili oleh semangat persaudaraan Laksamana Cheng Ho tetap akan relevan dalam era algoritma.

Prioritas Kolaborasi

Teguh menyoroti beberapa isu fundamental yang harus menjadi prioritas dalam kolaborasi media, yakni pembangunan nasional dan regional, kemitraan masyarakat sipil, keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau, serta stabilitas kawasan.

Perdamaian bukan kondisi yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dicapai melalui dialog terbuka. Media memiliki kekuatan besar untuk meredam potensi konflik dan mengedepankan narasi perdamaian yang menyejukkan, tambahnya.

Karena di era AI pers harus menjadi garda terdepan sebagai penjaga kebenaran, Teguh mengajak masyarakat pers Asia memanfaatkan teknologi guna memerangi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian.

Teguh menegaskan bahwa masa depan digital Asia harus dibangun di atas fondasi transparansi, integritas, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan bersama bangsa Asia. Kemitraan media lintas batas adalah solusi terbaik untuk merespons tantangan zaman. Ia mengajak seluruh peserta forum di Kunming untuk saling bertukar gagasan dan memperkuat jaringan profesional.

Langkah ini penting dilakukan agar saat merangkul kecerdasan buatan, masyarakat pers melakukannya dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Hal ini bertujuan memperkuat identitas regional kita dan tidak membiarkannya hilang tergerus oleh mesin.

Teguh berharap hasil pertemuan di Kunming akan menjadi langkah konkret bagi perkembangan media di kawasan Asia. Harapannya, lahir rekomendasi yang mampu membawa perubahan nyata bagi ekosistem media yang lebih sehat di masa depan.

Dengan semangat kebersamaan yang terjalin di Kunming, ia optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat di seluruh penjuru Asia dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. []

Oleh: Dahlan Iskan, Wartawan Senior

SAYA ditelepon Said Didu karena tokoh pergerakan itu ditelepon Febrie Ardiansyah. Saya akan lawan, ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu kepada Said Didu seperti yang diceritakan kepada saya kemarin sore.

Selebihnya saya belum bisa bercerita banyak. Ia bilang bisa mempertanggungjawabkan semua yang selama ini dituduhkan kepadanya, ujar Didu, mantan ketua alumni Universitas IPB Bogor itu.

Kenapa Anda yang ditelepon? tanya saya malu-malu mengapa kok bukan saya.

Saya juga bertanya begitu kepadanya. Kenapa menghubungi saya. Ia bilang karena saya independen, tidak bisa dibayar oleh siapa pun, ujar Didu.

Dengan cara apa ia akan melawan?

Itu juga saya tanyakan. Katanya, akan melakukan praperadilan.

Persis dengan dugaan saya. Ia akan mempraperadilankan penetapannya sebagai tersangka; padahal belum pernah diperiksa sebagai saksi. Itu tidak sesuai dengan KUHAP yang baru.

Kata Febrie ia ini ternyata belum tersangka.

Lho kan sudah diumumkan?

Katanya tidak jadi ditetapkan sebagai tersangka. Itu hanya pengumuman.

Lalu apanya yang akan dipraperadilankan?

Penggeledahan itu.

Kalau betul begitu berarti akan seru banget. Anda pasti mendukung perlawanan itu. Tidak ada motif lain selain agar semuanya lebih terbuka. Siapa tahu inilah momentum tipping point dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam sidang praperadilan nanti, semuanya akan dibeberkan -kalau jadi. Jangan-jangan telepon itu hanya untuk menaikkan posisi tawar.

Melawan atau tidak saya harus menyebut nama satu ini: Ronald Lobloby, ketua Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK). Loblobky-lah yang melaporkan Febrie ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri.

Laporan itu dikirim 12 Juni 2025. Isinya langsung menyasar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah. Saat itu komandan satkornya masih dijabat Irjen Pol Cahyono Wibowo.

Juni 2025 langit Jakarta lagi heboh-hebohnya kasus bensin oplosan Pertamina -yang akhirnya menyeret raja minyak Indonesia Riza Khalid dan anaknya. Febrie saat itu dielu-elukan karena mampu menersangkakan si raja minyak yang selama itu dikesankan tidak tersentuh.

Irjen Pol Cahyono tidak sampai 1,5 tahun menjabat di situ: Februari lalu ia pensiun. Selama ia menjabat tidak ada tanda-tanda Febrie diusut. Penggantinya, Irjen Pol Totok Suharyanto langsung tancap gas. Pengaduan Loblobly pun ditangani. Lalu bikin heboh luar biasa di tangan Irjen Pol Totok.

Saya menghubungi Loblobly kemarin dulu. Ia tinggal di Jakarta. Ternyata KOSMAK yang dipimpin Loblobly juga sudah pernah kirim laporan serupa ke KPK. Sudah tiga kali. Pun Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

KOSMAK sendiri terdiri dari empat LSM: Koalisi Sipil Selamatkan Tambang, Indonesia Police Watch, Tim Demokrasi Perjuangan Indonesia, dan Peradi Pergerakan.

Nama Anda Ronald Lobloby atau Ronald Loblobly?

Saya memang penasaran dengan nama yang tidak biasa itu. Di HP saya tercatat Loblobly. Di surat ke Mabes Polri tertulis Lobloby. Itu typo. Yang benar Ronald Loblobly, katanya.

Itu diambil dari istilah dalam Alkitab?

Bukan. Itu nama marga, katanya. Marga di pulau Tanimbar.

Ayahnya kelahiran Tanimbar, sebuah pulau di Maluku Tenggara tapi sudah lebih dekat ke Dili. Loblobly adalah marga para raja di Tanimbar masa lalu.

Arti Loblobly adalah bendera yang berkibar tinggi di puncak tiang bendera, katanya.

Ia sendiri lahir di Jakarta. Ibunya orang dari pulau Sabu nun di NTT -antara Sumba dan Timor, sudah lebih dekat ke Australia dari pada ke Jakarta.

Pernah ke Tanimbar?

Belum pernah.

Haha... Tidak apa-apa. Perusuh Disway juga belum ada yang ke sana. Saya yang pernah Tanimbar.

Pernah ke kampung ibunda di Sabu?

Pernah. Waktu masih kecil. Sudah lupa. Jauh sekali.

Loblobly punya darah aktivis. Ayahnya tergolong aktivis Angkatan 66 dari unsur Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Saat itu sang ayah kuliah di Institut Theologi -kemudian menjadi pendeta.

Selama kuliah di Perbanas Jakarta, Loblobly juga jadi aktivis tapi yang intra kampus. Lalu bekerja di perusahaan kontraktor sebelum akhirnya jadi aktivis antikorupsi.

Saya akan kawal terus penanganan kasus ini, ujar Loblobly. Saya kan juga sudah mendengar Febrie akan melakukan perlawanan, tambahnya.

Loblobly tidak pernah takut. Ia sudah sering diancam di soal laporan korupsi yang lain.

Saya yang justru takut: jangan-jangan telepon saya berdering. Tapi aman. Telepon saya selalu silent mode. []

Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

ADA satu pertanyaan yang terus mengusik rasa keadilan publik: untuk apa seorang koruptor dihukum bertahun-tahun apabila hasil kejahatannya tetap aman, disembunyikan atas nama pihak lain, atau bahkan diwariskan menjadi kemewahan bagi keluarganya?

Pertanyaan itu menunjukkan kelemahan dalam cara kita memandang pemberantasan korupsi. Keberhasilan penegakan hukum terlalu sering diukur dari jumlah tersangka, panjangnya hukuman, atau kerasnya vonis. Padahal, kejahatan ekonomi juga menghasilkan kekayaan ilegal yang harus dipulihkan.

Korupsi adalah perampasan terhadap hak masyarakat. Uang negara yang dicuri sesungguhnya adalah sekolah yang tidak dibangun, rumah sakit yang kehilangan fasilitas, bantuan sosial yang tidak sampai, dan kesempatan hidup yang dirampas dari mereka yang paling membutuhkan. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di pintu penjara.

Hukum yang Tidak Berhenti di Penjara

Dalam konteks itulah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menghadirkan harapan baru. RUU ini menawarkan perubahan orientasi: dari sistem yang terlalu berpusat pada penghukuman pelaku menuju sistem yang juga berani mengejar, mengamankan, dan mengembalikan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat.

Hukuman badan memang penting. Namun, keadilan tetap tidak utuh apabila kekayaan hasil tindak pidana masih dapat dinikmati, disamarkan, dialihkan, atau disimpan melalui pihak lain. Penjara tidak boleh menjadi harga sementara untuk mempertahankan keuntungan hasil korupsi.

Negara harus mengirim pesan yang tegas: siapa pun yang memperoleh kekayaan dari kejahatan tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara pidana, tetapi juga tidak boleh menikmati keuntungan ekonominya. Setiap rupiah yang dikembalikan kepada negara adalah bagian dari hak rakyat yang dipulihkan.

Momentum Politik yang Perlu Dijaga

RUU Perampasan Aset kini berada dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan terus menjadi perhatian publik. Penyusunan substansinya melibatkan akademisi, pakar hukum, praktisi, dan masyarakat sipil. Keterlibatan publik penting karena undang-undang yang memberi kewenangan besar kepada negara tidak boleh disusun secara tertutup.

Presiden Prabowo Subianto telah mendukung percepatan pembentukan UU Perampasan Aset. Dukungan itu menegaskan bahwa perang melawan korupsi membutuhkan perangkat hukum yang efektif, bukan sekadar seruan moral.

Di parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya menyelaraskan RUU ini dengan KUHAP, KUHP, UU Tipikor, serta UU TPPU. Sinkronisasi tidak semestinya selalu dibaca sebagai penundaan. Ia diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak tumpang tindih dan tidak melahirkan ketidakpastian hukum.

Keterlibatan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam memperluas diskursus publik juga menunjukkan bahwa isu ini telah bergerak dari tuntutan masyarakat menjadi agenda legislasi yang dibicarakan secara lebih terbuka.

Kecepatan penting. Namun, kualitas dan legitimasi hukum jauh lebih menentukan.

Tegas tanpa Menjadi Sewenang-wenang

Optimisme terhadap RUU Perampasan Aset layak dijaga. Namun, optimisme yang sehat bukanlah dukungan tanpa syarat.

Semakin besar kewenangan negara, semakin kuat pula pengawasannya. RUU ini tidak boleh menjadi cek kosong bagi aparat. Ia harus tunduk pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, dan due process of law.

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan tidak boleh dianggap sebagai pelemahan pemberantasan korupsi. Justru kritik diperlukan agar kekuasaan negara memiliki batas yang jelas.

Negara yang kuat bukanlah negara yang dapat mengambil aset warga tanpa kendali, melainkan negara yang bertindak berdasarkan hukum, menunjukkan bukti, menghormati hak pembelaan, dan menguji tindakannya di hadapan pengadilan yang independen.

Ketegasan tanpa pengawasan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, kehati-hatian tanpa keberanian dapat memperpanjang impunitas.

Perampasan Aset Bukan Perampasan tanpa Pengadilan

Perdebatan mengenai non-conviction based confiscation perlu ditempatkan secara proporsional. Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak boleh dimaknai sebagai perampasan tanpa pengadilan, tanpa pembuktian, atau tanpa hak membela diri.

Dalam keadaan tertentu, mekanisme itu dapat digunakan, misalnya ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau proses pidana tidak dapat diselesaikan. Namun, prosedur hukumnya harus tetap jelas.

Prinsip dasarnya tegas: negara tidak boleh merampas aset hanya berdasarkan dugaan. Aparat harus lebih dahulu menunjukkan dasar yang objektif, bukti awal yang memadai, serta hubungan antara aset dan tindak pidana.

Pemilik aset harus memperoleh kesempatan menjelaskan asal-usul hartanya, menghadirkan bukti, mendapat pendampingan hukum, menyampaikan keberatan, dan mengajukan upaya hukum. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus dijamin.

Aset Dirampas, Lalu Apa?

Persoalan tidak selesai ketika hakim mengetukkan palu. Setelah aset dirampas, muncul pertanyaan: siapa yang mengelolanya, bagaimana menjaga nilainya, kapan aset dilelang, dan ke mana hasilnya disalurkan?

Tujuan akhirnya bukan sekadar memindahkan kepemilikan kepada negara, melainkan memulihkan nilai ekonomi dan mengembalikannya bagi kepentingan masyarakat.

Jangan sampai negara berhasil merampas aset secara hukum, tetapi gagal mengelolanya secara ekonomi. Aset yang terbengkalai, rusak, hilang, atau kehilangan nilai merupakan bentuk kegagalan pemulihan yang lain.

Karena itu, RUU ini perlu merancang sistem pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan dapat diaudit. Publik harus dapat mengetahui nilai aset, proses pengelolaannya, hasil pelelangannya, serta pemanfaatan dana yang diperoleh.

Dengan demikian, pemulihan aset tidak lagi menjadi angka dalam laporan penegakan hukum. Ia menjadi keadilan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.

Empat Ukuran Keberhasilan

Keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari seberapa cepat ia disahkan atau berapa banyak aset yang dirampas.

Setidaknya ada empat ukuran: pengawasan pengadilan yang kuat dan independen; pembagian beban pembuktian yang adil, dengan kewajiban negara menunjukkan bukti awal; harmonisasi dengan KUHAP, KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, dan aturan terkait; serta pengelolaan aset rampasan yang profesional, transparan, dan dapat diaudit.

Keempat ukuran itu akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen keadilan atau hanya menambah daftar regulasi baru.

Menjaga Harapan

Harapan terbesar terhadap RUU Perampasan Aset bukan hanya terletak pada seberapa cepat ia disahkan, tetapi pada seberapa kokoh fondasi keadilannya dibangun.

Kita membutuhkan hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan, tetapi tetap melindungi warga yang tidak bersalah. Kita membutuhkan negara yang kuat dalam mengejar hasil korupsi, tetapi tetap rendah hati di hadapan konstitusi. Kita membutuhkan keberanian untuk merampas keuntungan dari kejahatan, sekaligus kebijaksanaan agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Apabila DPR dan pemerintah mampu merajut keseimbangan itu, RUU Perampasan Aset dapat menjadi penanda perubahan cara negara memahami keadilan: dari sekadar menghukum pelaku menuju pemulihan hak rakyat; dari membiarkan keuntungan kejahatan bertahan menuju akuntabilitas; dari impunitas ekonomi menuju negara hukum yang lebih berani, lebih adil, dan lebih dipercaya.

Di sanalah harapan itu layak dijaga. []

Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior

GILA! Benar-benar gila cara main elite kita. Publik awalnya mengira bakal ada pertunjukan adu otot yang menegangkan antara Polri dan Kejagung. Dua raksasa penegak hukum ini sudah tak malu-malu mempertontonkan ego sektoral masing-masing.

Tapi tunggu dulu. Ego sektoral? Bukan. Itu masih mending. Sejatinya mereka cuma sedang berebut lapak. Kalau preman kampung rebutan lapak lahan parkir atau uang jago di pasar tradisional. Polri dan Kejagung rebutan lapak kasus-kasus korupsi superjumbo. Maklum, dari sini para pejabat laknat itu berpeluang ikut menjarah duit hasil korupsi. Buktinya? Temuan hasil penggeledahan di rumah Jampidsus Febrie Ardiansyah itu, lah. Uang tunai ratusan miliar plus 74 kg batangan emas murni! Itu baru dari satu lokasi. Padahal polisi menggeledah belasan titik lain. Hmmm...

Publik sudah telanjur pasang mata. Sebelumnya ada adegan drama intip-intipan. Juga kuntit-kuntitan. Puncaknya (?) isu panas penggeledahan dan penersangkaan Jampidsus Febrie. Kita pikir, ini adalah perang bubat dua institusi penegak hukum pembantu Presiden. Dari sini diharapkan bakal jadi babak baru pembersihan korupsi secara brutal.

Tapi apa yang kita dapat? Antiklimaks yang bikin mual. Drama itu mendadak padam. Senyap, tanpa asap. Lalu, cling! Terbit sebuah surat sakti dari Gedung Bundar tertanggal 10 Juli 2026 kemarin. Surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diteken Direktur Penyidikan Jampidsus ini layaknya mantra penyihir. Ada perintah menghentikan total seluruh pengumpulan data (Puldata) dan bahan keterangan (Pulbaket) soal dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seantero negeri.

Surat itu sekaligus membatalkan perintah sebelumnya dalam surat yang ditandatangani 15 Juni silam. Instruksi usut itu digelorakan gara-gara borok SPPG di Jawa Tengah mulai tercium. Netizen bahkan sudah kasak-kusuk soal kemungkinan mencuatnya 47 nama atau korporasi kakap yang bakal digulung. Tapi hari ini? Semua nama itu mendadak jadi gaib. Batal diumumkan. Rapi disimpan di dalam laci.

Kenapa Kejaksaan Agung tiba-tiba injak rem sedalam itu? Apa karena Febrie jadi tersangka? Apa karena dua jenderal polisi petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya yang dicokok sudah dianggap lebih cukup? Atau bahkan, rompi pink Kejagung kepada mereka ini benar-benar membuat geng Trunojoyo murka? Jika bersih-bersih BGN dan SPPG berlanjut, bakal makin banyak pejabat Trunojoyo yang disikat. Jangan lupa, Polri punya ribuan dapur! Penangkapan jenderal polisi tersebut adalah pukulan telak Kejagung. Lalu Polri membalas lewat kasus Febrie.

Di sinilah analisis publik harus lebih tajam. Jangan mau disuapi narasi normatif birokrasi. Netizen yang jemarinya superpedas langsung nyeletuk: Mereka mulai berdamai... Atau yang paling ekstrem, Setan dan setan akhirnya tetap saja saling melindungi. Kasar? Mungkin. Tapi apakah keliru? Belum tentu.

Mari kita bedah isi kamar gelap realpolitik mereka. Dalam hukum rimba kekuasaan di Indonesia, gesekan bahkan benturan antar institusi pemerintah sering terjadi. Penyebabnya sering karena ego sektoral.

MoU di Bawah Meja

Tapi, kecepatan penyelesaian konflik Kejagung vs Polri sepertinya tidak wajar. Publik yang jeli bisa menafsirkan satu hal: ada transaksi besar di bawah meja. Istilah menterengnya barter kepentingan. Bahasa jalanannya: lu punya kartu gua, gua punya kartu lu. Kalau lu nekat bongkar mainan gua, jangan salahin kalau isi dompet lu gua sebar ke publik.

Brengsek? Pasti! Ingat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang (terlampau) istimewa bagi Presiden Prabowo. Ini bukan sekadar urusan bagi-bagi susu dan nasi untuk anak sekolah. MBG adalah megaproyek strategis nasional. Tapi bagi para bandit pemburu rente, MBG adalah ladang basah korupsi. Pasalnya, ada perputaran uang yang luar biasa masif. Siapa yang bermain di sana? Ya, jejaring gurita faksi elite yang sama.

Ketika Kejaksaan Agung mulai genit mengendus dan mengumpulkan data korupsi di proyek MBG ini, faksi sebelah jelas gerah. Itu sama saja dengan mengusik kapal keruk yang sedang bekerja. Kebetulan atau tidak, momen sengkarut Jampidsus Febrie kemarin seperti menjadi alat tekan balik yang sempurna.

Hasil akhirnya bisa ditebak. Terjadilah instrumen saling kunci. Daripada sama-sama telanjang di depan rakyat, opsi paling rasional bagi mereka adalah gencatan senjata. Surat sakti penghentian kasus MBG yang keluar tanggal 10 Juli kemarin bisa dianggap bukti administratif, alias nota perdamaian yang sah. Kasus MBG ditutup sebelum naik ke penyidikan, dan sebagai timbal baliknya, urusan gesekan personal di internal penegak hukum kemarin dianggap selesai. Win-win solution yang sangat rapi, bukan?

Alasan resminya ke publik pasti terdengar sangat mulia. Demi menjaga stabilitas nasional dan memastikan program strategis untuk rakyat tidak terganggu. Halah, pret! Itu cuma bedak kosmetik untuk menutupi wajah penegakan hukum kita yang makin coreng-moreng. Pragmatis dan transaksional.

Penegakan hukum di negeri ini terbukti bukan lagi soal keadilan. Ia soal tombol volume. Bisa dikeraskan kalau mau mengancam lawan. Sebaliknya bisa di-mute total jika sudah tercapai kesepakatan dagang.

Jadi, kesimpulan satir netizen tentang kolaborasi setan dan setan itu sebenarnya adalah bentuk frustrasi publik yang paling jujur. Benteng hukum terakhir justru memilih jalan kompromi demi kenyamanan perut elite. Rakyat cuma bisa gigit jari menonton drama kotor ini.

Kotak pandora MBG resmi ditutup buku. Kartu truf disimpan kembali ke dalam saku. Selanjutnya para pemainnya bisa kembali pesta pora dengan gempita. []

Oleh: Adhie M. Massardi, Perumus dan Peramu Peradaban

NONTON pertarungan Perancis dan Spanyol dini hari nanti seperti menyaksika VAR saat dua raksasa Eropa ini membanjiri Amerika dengan darah. Salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah modern awal, yang membentang dari akhir abad ke-15 hingga abad ke-18.

PIALA DUNIA 2026 ini memang seperti Video Assistant Referee (VAR) di hadapan sejarah. Dan kita menjadi wasit yang melihat rekaman ulang sepakterjang mereka yang brutal, seperti binatang penuh nafsu kekuasaan, menindas dan buas.

Pada babak penyisihan, misalnya, saat menyaksikan Belanda dan Jepang berlaga(15/6) untuk meraih dua tiket di Grup F, kita seperti sedang melihat kembali konflik mereka sepak terjang mereka di Nusantara.

Ketika itu ersaingan Belanda dan Jepang di Indonesia (Hindia Belanda) adalah kisah tentang benturan dua kekuatan besar di Asiayang satu mewakili kolonialisme Barat tua yang eksploitatif, dan Jepang mewakili imperialisme baru Timur yang agresif dengan semboyan modernisasi.

Hubungan ini bergerak dari persaingan dagang yang terselubung, spionase, hingga akhirnya meletus menjadi konfrontasi militer terbuka yang mengubah jalannya sejarah Indonesia.

Persaingan Ekonomi dan Perang Dingin Dagang

Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami industrialisasi yang luar biasa pesat (Restorasi Meiji). Mereka membutuhkan dua hal: pasar untuk menjual barang-barang hasil pabrik mereka, dan sumber daya alam (terutama minyak bumi, karet, dan besi) untuk memberi makan mesin industri dan militer mereka. Hindia Belanda memiliki keduanya.

Perang Intelijen dan Toko Jepang

Bersamaan dengan ekspansi dagang, muncul jaringan Toko Jepang hingga ke pelosok-pelosok desa di Jawa dan Sumatra. Banyak dari pemilik toko, fotografer, atau pengusaha perikanan Jepang ini belakangan diketahui merupakan agen intelijen (spionase) yang memetakan topografi, pelabuhan, dan kekuatan militer Belanda.

Hanya dalam hitungan pekan, setelah pasukan Jepang mendarat di Jawa (Banten, Eretan Wetan, dan Kragan) dan bergerak cepat ke jantung pertahanan Belanda, Panglima Tentara Hindia Belanda, Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, 8 Maret 1942.

Tapi dalam persaingnan dalam sepakbola modern di Piala Dunia 2026, kekuatan mereka seimbang sehingga berakhir dengan sama-sama happy: 2-2.

Dan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia tetap setia menyaksikan kejadian itu dengan tatapan: melongo.

Portugal vs Spanyol (Ternate vs Tidore)

Lebih menarik lagi saat nonton laga Portugal vs Spanyol di babak knockout (7/7) di Stadion Dallas, AS. Kita seperti melihat putaran ulang yang diperlambat bagaimana penguasa lokal (Tidore) mengundang armada asing Spanyol (1521) untuk memerangi Ternate yang sejak 1512 besekutu dengan Portugal.

Dua raksasa penjelajah dari Eropa ini akhirnya tabrakan di kawasan penghasil rempahyang mereka butuhkan.

Perselisihan hak dagang akibat kedatangan Spanyol akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragosa pada 1529, yang menetapkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berpindah ke Filipina, sementara Portugal tetap memegang hak atas Maluku dengan kompensasi: Portugal membayar hak eksklusif atas wilayah kaya rempah-rempah itu sebesar 350.000 dukat emas kepada Spanyol yang kemudian pergi ke Filipina.

Tapi persaingan antara Portugal dan Spanyol di Maluku bukan sekadar pertarungan dua bangsa Eropa, melainkan sebuah contoh klasik perang proksi di Nusantara yang memanfaatkan rivalitas lokal yang sudah ada sebelumnya.

Ternate dan Tidore sudah lama bersaing memperebutkan hegemoni perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ketika bangsa Eropa tiba, para Sultan dari kedua kesultanan ini melihat kehadiran orang asing sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi mereka masing-masing.

Akan tetapi di abad digital, di dunia sepakbola modern, persaingan Portugal dan Spanyoll berakhir terbalik. Portugal yang dipaksa pulang kampung dengan satu sepakan Mikel Merino (skuad Arsenal) ke gawang yang dijaga Diego Costa, di injury time.

Dan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia tetap setia menyaksikan kejadian itu dengan tatapan: melongo.

Perancis vs Spanyol = Sejarah Kebrutalan Imperialisme

Persaingan Perancis dan Spanyol memang tak ada kaitan emosional langsung dengan kita. Tapi tidak bagi bangsa Amerika. Maka ketika mereka menyaksikan laga semi-final di Stadion Dallas itu, Perancis yang dibekali dua gelar juara dan Spanyol satu gelar, yang akan tampak di layar VAR adalah ini:

Ladang Pembantaian di Benteng Caroline

Ketika itu Spanyol mengeklaim seluruh wilayah Florida berdasarkan penjelajahan awal mereka, namun pada tahun 1564, sekelompok kaum Huguenot (Protestan Perancis) membangun Benteng Caroline dekat Jacksonville modern.

Bagi Spanyol, ini adalah ancaman ganda: Perancis tidak hanya merambah wilayah mereka, tetapi juga membawa bidah Protestan yang menantang hegemoni Katolik Spanyol, sekaligus mengancam armada perak Spanyol yang berlayar pulang lewat Selat Florida.

Raja Spanyol, Philip II, langsung mengirim laksamana kejamnya, Pedro Menndez de Avils, untuk menyelesaikan masalah ini secara radikal. Pasukan Spanyol mendirikan pemukiman St. Augustine (kota tertua di AS yang dihuni terus-menerus hingga kini) sebagai pangkalan, lalu melancarkan serangan dadakan ke Benteng Caroline di tengah badai tropis.

Pasukan Spanyol membantai hampir seluruh garnisun Perancis. Mereka yang selamat dari pertempuran dieksekusi mati di sebuah pantai yang hingga kini dinamai Matanzas (berarti pembantaian dalam bahasa Spanyol). Peristiwa brutal ini secara efektif mengubur ambisi awal Perancis untuk menguasai Florida.

Perasingan yang Mengubah Sejarah

Persaingan antara Prancis dan Spanyol merupakan salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah modern awal, yang membentang dari akhir abad ke-15 hingga abad ke-18.

Rivalitas ini berakar pada perebutan hegemoni atas wilayah-wilayah kaya di Eropa, dengan Italia sebagai medan pertempuran utama yang melahirkan inovasi militer radikal seperti formasi Tercio Spanyol.

Puncak persaingan di benua Eropa ini ditandai oleh peristiwa dramatis seperti penawanan Raja Prancis Francis I pada abad ke-16, hingga meletusnya Perang Suksesi Spanyol pada awal abad ke-18 yang melibatkan seluruh kekuatan besar Eropa demi mencegah bersatunya kedua imperium raksasa tersebut di bawah satu mahkota.

Di luar Eropa, persaingan kedua kekuatan Katolik ini melebar ke Dunia Baru, memicu benturan berdarah demi mengamankan jalur perdagangan komoditas bernilai tinggi di Amerika Utara dan Karibia.

Ekspansi Prancis ke Florida pada pertengahan abad ke-16 dijawab secara brutal oleh Spanyol melalui Pembantaian Benteng Caroline guna mengamankan armada perak mereka. Sementara itu, di Kepulauan Karibia, penetrasi bajak laut Perancis membuahkan hasil melalui pembelahan geopolitik Pulau Hispaniola dalam Perjanjian Ryswick 1697, yang melahirkan koloni Saint-Domingue (Haiti) di bawah kendali Perancis dan meninggalkan sisi timur bagi Spanyol.

Secara keseluruhan, rivalitas Prancis-Spanyol merupakan dinamika benturan kekuasaan yang tidak hanya membentuk ulang peta politik dan militer di daratan Eropa, tetapi juga memicu komersialisasi kolonialisme yang agresif di benua Amerika. Konflik berkepanjangan ini pada akhirnya memaksa kedua belah pihak menguras sumber daya mereka, yang secara tidak langsung membuka celah bagi bangkitnya kekuatan maritim baru seperti Inggris dan Belanda sebagai penguasa global berikutnya.

Perancis dan Spanyol dalam Realitas

Lalu bagaimana jalannya persaingan mereka di sepakbola?

Persaingan antara Perancis dan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti tentu akan menjadi salah satu laga paling sengit dalam sejarah sepak bola modern.

Laga ini mempertemukan dua raksasa Eropa dengan filosofi permainan yang sangat kontras namun sama-sama mematikan.

Perancis (Ledakan Lini Serang Transisi Cepat): Les Bleus asuhan Didier Deschamps tetap mengandalkan serangan balik kilat dan efisiensi di depan gawang. Dengan Kylian Mbapp yang sedang on-fire (memimpin dengan 8 gol di turnamen ini), Perancis memiliki keunggulan mutlak dalam hal kecepatan dan kemampuan individu yang bisa memecah kebuntuan dalam sekejap.

Spanyol (Dominasi Kontrol Kolektivitas): Sebagai juara bertahan Euro, La Roja tetap setia pada identitas penguasaan bola mereka. Dimotori oleh Rodri di lini tengah serta kreativitas Dani Olmo dan Lamine Yamal, Spanyol akan mencoba mendikte tempo pertandingan dan meredam agresivitas Prancis lewat operan-operan pendek yang presisi.

Kedua tim tidak hanya andal dalam menyerang, tetapi juga memiliki lini belakang yang sangat disiplin di edisi Piala Dunia ini:

Pertandingan ini kemungkinan besar akan berjalan seperti catur. Spanyol akan mengambil inisiatif menguasai bola sejak menit awal, sementara Prancis akan cenderung menunggu di area pertahanan mereka sendiri sebelum melepaskan umpan terobosan mematikan ke arah Mbapp atau Ousmane Dembl.

Siapa pun yang mencetak gol lebih dulu akan memiliki keuntungan psikologis yang sangat besar untuk mengamankan tiket ke babak final di New York/New Jersey pada 19 Juli mendatang.

Penutup: Kepolisian vs Kejaksaan

Dan bagaimana bangsa Indonesia menyaksikan semua laga di Piala Dunia 2026?

Bangsa Indonesia tetap setia menyaksikan semua kejadian itu dengan tatapan: melongo. Sama dibuat melongonya saat menyaksikan pertarungan Kepolisian vs Kejaksaan.

Semula dibayangkan akan berlangsung seru. Serangan bolak-balik antar-mereka akan melahirkan sejumlah gol skandal korupsi triliunan rupiah. Tapi sebagiaman juga yang sudah dibayangkan, pertarungan itu berkesudahanparah! []

Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

MAHASOSIOLOG Peter L. Berger mengajar kita cara tahu lewat lelucon pahit dan luka nyata. Manusia itu epistemologinya analog bikin kopi susu:
1. Air = data mentah. Dari berita, TikTok, bisik tetangga. Keruh tidak apa.
2. Kopi = teori. Makin pekat, makin keras kepala. Gue paling bener.
3. Susu = keraguan. Tidak enak, tapi tanpa susu kopinya tidak bisa diminum.

Kesimpulannya: Yang mengaku paling objektif, biasanya lupa kasih susu. Makanya debat medsos ribut. Semua ngaku kopinya murni, padahal airnya dari comberan.

Ada juga Hukum Sniper: Kamu tidak akan paham arah peluru... sampai kamu berdiri di atap gubuk sendiri. Teori tanpa pengalaman = omong Di balik lelucon, Peter L. Berger serius.

Dan dia tidak pakai Piramida Maslow. Dia bikin Piramida Kemanusiaan, tapi fondasinya dibalik:

Kemanusiaan tidak mulai dari saya kenyang dulu. Tapi dari sini sakitnya di mana?. Hakim tahu hukum dari buku KUHP. Warga tahu keadilan dari buldoser jam 4 pagi. Kalau luka diabaikan, semua lantai di atasnya roboh. Negara mulai dari proyek, Berger mulai dari gubuk.

Kita manusia karena ada kita. Aku tahu banjir beda dengan Kami tahu banjir. Warga Bukit Duri tahu lewat bunga, sujud, dan gudang penampungan pasca penggusuran. Pengetahuan kolektif pengetahuan individual. Sniper di atas atap tidak akan mengerti gubuk kalau tidak pernah tidur di dalamnya.

Puncaknya bukan aktualisasi diri, tapi martabat. Manusia seharusnya diperlakukan sebagai subjek pembangunan, bukan objek penggusuran atas nama pembangunan . Martabat tidak bisa dikasih, tapi tidak boleh dirampas.

Tahu = tanggung jawab. Kalau sudah tahu warga tergusur lalu diam, berarti buta itu pilihan moral. Berger menyebut ini kebutaan yang disengaja. Ilmu tanpa keberpihakan ke yang lemah = ilmu lumpuh.

Humor Berger melucuti kesombongan orang pintar.

Seriusnya mengingatkan bahwa pengetahuan sejati itu kotor, sakit, memihak, dan berujung martabat.

Jadi kalau ditanya kamu tahu dari mana?, jawab Peter L Berger: Dari kopi yang dikasih susu, dari luka yang saya akuin, dan dari atap gubuk yang pernah saya pijak.

Sayang saya tidak sepaham dengan Peter Elbeger akibat saya tidak suka minum kopi sembari alergi susu sapi. []

Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior

LANGSUNG saja. Saya sedang gregetan. Marah. Dongkol setengah mati. Bagaimana tidak? Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik rakyat, kita justru disuguhi tontonan sirkus yang amat memuakkan. Pertarungan terbuka antara dua institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

​Ini bukan lagi gesekan biasa. Tidak bisa tidak, ini adalah perang dingin yang meledak dan menyeruak ke permukaan. Yang bikin tambah muak, perseteruan mereka bukan demi penegakan keadilan atau frasa heroik lain. Pada hakikatnya, mereka bertarung untuk memperebutkan lapak kasus korupsi superjumbo. Maklum, dari sini peluang penjarahan hasil korupsi terbentang lebar.

​Publik tentu belum lupa rentetan peristiwa yang terjadi sejak 18 Mei 2024 silam. Saat itu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) makan malam di restoran Prancis bernama Gontran Cherrier, di Jakarta Selatan. Ternyata dia dikuntit sejumlah orang yang kemudian diketahui anggota Densus 88. Tempat makan elit yang kemudian berganti nama jadi deClan Signature itulah yang tempo hari digeledah polisi.

Ditangkapnya para penguntit berbuntut aksi teror konvoi kendaraan taktis Brimob di depan gedung Kejaksaan Agung. Saat itu, narasi yang dibangun adalah kepahlawanan penegakan hukum melawan korupsi. Korps Adhyaksa tengah mengusut megakorupsi senilai ratusan triliun rupiah. Di antaranya kasus PT Timah, skandal BBM Pertamina. Asabri, Jiwasraya, dan lainnya. Publik cenderung melihatnya sebagai upaya pelemahan terhadap kejaksaan.

Pahlawan itu ternyata penjahat?

​Namun, tabir tersebut perlahan terkoyak. ​Operasi pembersihan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri baru-baru ini membuka mata kita selebar-lebarnya. Penggeledahan di belasan titik, menyisakan syok berat bagi publik. Bayangkan, ditemukan 74 kilogram emas murni dan uang tunai berbagai mata uang senilai Rp546 miliar di rumah mewah kedua milik sang Jampidsus, di Sentul,. Totalnya mendekati angka Rp1 triliun!

​Bagaimana akal sehat kita bisa menerima ini?

Berapa, sih, pendapatan resmi dan sah pejabat eselon satu? Berdasarkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), pendapatan resmi pejabat eselon I berkisar antara Rp37 juta hingga Rp117 juta lebih per bulan. Total penghasilan ini merupakan gabungan dari gaji pokok (golongan IV/d atau IV/e), tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan kinerja (Tukin). Angka Rp117 juta itu hanya berlaku untuk pejabat eselon satu di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.

Mau tahu gaji pokok mereka? Cuma Rp3.447.200 hingga Rp6.373.200 per bulan. Tunjangan Jabatannya antara Rp4.375.000 hingga Rp5.500.000. Yang lumayan besar, tunjangan kinerja (Tukin). Itu pun hanya berkisar di angka Rp30 juta hingga Rp40 juta. Khusus di Kementerian Keuangan/Ditjen Pajak. Tukin tertinggi bisa mencapai Rp117 juta.

Jadi, bagaimana kita menjelaskan ada duit kontan nyaris setengah triliun plus 74 kg emas murni di kediaman Jampidsus? Lalu, dari mana tumpukan emas dan uang ratusan miliar di dalam brankas raksasa itu berasal?

Kita memang harus menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, rakyat bukan anak kecil yang bisa dibohongi mentah-mentah. Sulit untuk tidak mencurigai bahwa ini adalah hasil dari lingkaran setan upeti atau transaksional penanganan kasus korupsi super kakap.

​Di sisi lain, kemarahan rakyat sudah di ubun-ubun. Kita dipaksa taat pajak. Pengendara motor dan mobil diuber-uber hingga ke SPBU. Diancam tidak bisa membeli Pertalite jika belum melunasi kewajiban. Terus, ke mana uang hasil emas kita? Nikel, batubara, timah, hutan, dan sumber daya alam lainnya?

Rakyat kecil diperas demi mengisi kas negara. Sementara di atas sana, para pejabat penegak hukum, eksekutif, hingga legislatif asyik korupsi. Maling duit rakyat. Ditambah mereka tanpa malu sibuk pamer kemewahan dan menimbun harta haram. Uang pajak kita ternyata digunakan untuk membiayai kelakuan para pejabat tak bertanggung jawab dan nirmoral ini.

Pecat dan Pecat!

​Kini, bola panas ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. ​Sempat beredar kabar, Presiden mendesak Febri Ardiansyah mundur demi menjaga independensi hukum. Padahal sampai beberapa belas jam silam, Febrie keukeuh menyatakan masih diperintah melaksanakan tugas. Namun Sabtu 11 Juli 2026 dini hari, beredar video pernyataan Kapuspenkum Kejagung, bahwa Jaksa Agung menerima pengunduran diri Jampidsus.

Tentu, ini langkah awal yang bagus. Namun, itu sama sekali tidak cukup. Mundurnya Febrie adalah wujud kompromi. Pasti ada sejumlah kompensasi untuk itu. Kompromi-kompromi politik semacam ini justru memperpanjang kegaduhan. Publik butuh ketegasan nyata, bukan akrobat lanjutan.

​Presiden Prabowo sering dicitrakan memiliki ketegasan sikap, sekaligus banyak ewuh pakewuh. Itu sebabnya si Manusia Merdeka Said Didu menyebut Prabowo berwajah Rambo tapi hatinya Rinto. Jelas, ini gambaran tak bagus bagi seorang Presiden yang berdaulat penuh.

Presiden memegang kekuasaan mutlak atas kedua lembaga ini. Kapolri dan Jaksa Agung adalah para pembantu Presiden. Seharusnya, pembersihan total terhadap figur-figur bermasalah dilakukan sejak hari pertama menjabat. Desakan mencopot Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanudin sudah menggema sejak lama. Tapi apa yang Prabowo lakukan? Keduanya masih bercokol di kursinya.

​Kita tidak boleh membiarkan negara ini terus disandera oleh ego sektoral. Apalagi bila ia bermutasi jadi aksi saling sandera dan balas dendam antarlembaga. Institusi hukum tidak boleh menjadi lapak mencari kekayaan.

​Jadi, pak Presiden, tolong turun tangan. Selamatkan negeri ini dari kehancuran moral para penegak hukumnya. Rakyat sudah lelah. Muak. Terluka. Rakyat dipalak habis-habisan membayar pajak, bukan untuk membiayai para preman berseragam itu.

Pak Prabowo, kembali kami mengingatkan: ada tugas bagi para penggenggam kekuasaan sebagaimana diamanatkan paragraf keempat konstitusi kita. Antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga bertugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nah...! []

Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

PELUNCURAN Indonesia Forestry Carbon Hub (IFCH) pada Senin, 6 Juli 2026, yang kemudian diperkuat dengan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada Kamis, 9 Juli 2026, patut diapresiasi sebagai langkah penting membangun ekonomi karbon Indonesia yang lebih tertib, transparan, terintegrasi, dan berdaulat.

Pemerintah mulai menyambungkan proyek penurunan emisi, penerbitan unit karbon, registrasi nasional, hingga perdagangan. Pada tahap awal, proyek yang memperoleh persetujuan mencakup sekitar 225.000 hektare dengan potensi penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO₂ ekuivalen, estimasi nilai transaksi Rp5 triliun, dan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak sekitar Rp500 miliar.

Momentum tersebut hadir ketika ekonomi karbon global berkembang semakin cepat. Laporan Bank Dunia 2026 mencatat 87 kebijakan harga karbon telah mencakup lebih dari 29 persen emisi gas rumah kaca dunia dan menghasilkan lebih dari US$107 miliar bagi anggaran publik sepanjang 2025. Harga karbon rata-rata global juga mendekati US$21 per ton CO₂ ekuivalen. Karbon kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi instrumen ekonomi, fiskal, investasi, perdagangan, daya saing industri, dan diplomasi internasional.

Namun, justru ketika nilai ekonomi karbon semakin besar, satu pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah pasar karbon sedang dibangun untuk memperkuat kebijakan lingkungan hidup, atau kebijakan lingkungan hidup perlahan direduksi menjadi kebijakan perdagangan karbon?

Pertanyaan tersebut penting karena karbon hanyalah salah satu fungsi ekologis hutan. Hutan bukan semata-mata ruang penyimpanan karbon. Hutan merupakan habitat keanekaragaman hayati, pengatur tata air, pelindung tanah, sumber pangan dan penghidupan, penyangga iklim lokal, pelindung dari bencana, ruang hidup masyarakat adat, serta bagian dari identitas sosial dan budaya.

Karena itu, nilai hutan tidak boleh berhenti pada berapa ton karbon yang dapat diterbitkan, berapa harga kredit karbon yang dapat diperdagangkan, dan berapa besar penerimaan yang dapat diperoleh negara.

UU Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak setiap warga negara serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. PP Nomor 26 Tahun 2025 juga menempatkan inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai fondasi perencanaan.

Logikanya jelas: pembangunan harus mengikuti kemampuan ekosistem, bukan ekosistem dipaksa mengikuti kepentingan pasar.

Di sinilah risiko pertama muncul, yaitu reduksi ekologi menjadi angka karbon. Keberhasilan proyek karbon tidak cukup hanya diukur melalui jumlah ton CO₂ ekuivalen, nilai transaksi, dan penerimaan negara. Ketiga indikator tersebut memang penting, tetapi belum menggambarkan keseluruhan kualitas lingkungan.

Suatu kawasan dapat memiliki cadangan karbon tinggi, tetapi pada saat yang sama mengalami penurunan biodiversitas, kerusakan tata air, konflik tenurial, kebakaran berulang, atau ketimpangan penguasaan lahan. Karena itu, proyek karbon harus dinilai pula berdasarkan peningkatan kualitas tutupan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, kesehatan gambut dan daerah aliran sungai, pemulihan lahan kritis, penurunan risiko kebakaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berkurangnya konflik agraria.

Pertanyaannya bukan hanya, Berapa juta ton karbon berhasil dijual?

Pertanyaannya harus diperluas menjadi, Apakah ekosistem semakin sehat dan masyarakat penjaga hutan semakin sejahtera?

Risiko kedua adalah ketika kredit karbon berubah menjadi izin untuk tetap mencemari. Perusahaan beremisi tinggi jangan diberi jalan mudah membeli kredit karbon sambil menunda perubahan teknologi dan mempertahankan pola produksi tinggi karbon.

Urutan kebijakan harus tegas: menghindari emisi, mengurangi emisi, mengganti teknologi, meningkatkan efisiensi, kemudian menggunakan mekanisme pengimbangan atau offset hanya untuk emisi residual yang benar-benar sulit dihilangkan.

PP Nomor 46 Tahun 2017 memang menyediakan kerangka instrumen ekonomi lingkungan hidup. Namun, instrumen ekonomi harus digunakan untuk mengubah perilaku pencemar, mendorong efisiensi, dan menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan. Jangan sampai pencemaran justru berubah menjadi aktivitas yang seolah-olah dapat terus dilakukan selama pelakunya mampu membeli kredit karbon.

Prinsipnya harus jelas: kredit karbon bukan lisensi untuk mencemari, melainkan instrumen transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Risiko berikutnya adalah ketika arsitektur pasar bergerak lebih cepat daripada arsitektur lingkungan. SRUK merupakan kemajuan penting karena diarahkan menjadi satu sumber data nasional bagi setiap unit karbon, memperkuat ketertelusuran, dan mencegah penghitungan ganda. Sistem ini dirancang mencakup enam sektor, yaitu energi, limbah, proses industri, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Namun, kesiapan regulasi sektoral masih belum seragam. Sektor kehutanan telah bergerak melalui Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, sementara sejumlah sektor lain masih menyiapkan regulasi operasional.

Kondisi tersebut berpotensi melahirkan fragmentasi data, perbedaan metodologi, tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, serta kompetisi antarsektor dalam menerbitkan unit karbon.

Karena itu, gagasan pembentukan Badan Karbon Nasional atau Otorita Karbon Indonesia semakin relevan. Namun, badan tersebut jangan dibentuk sebagai lembaga perdagangan baru yang mengambil alih seluruh kewenangan kementerian dan lembaga.

Badan Karbon Nasional harus berfungsi sebagai orkestrator di bawah Presiden: menyatukan arah dan target lintas sektor, menjaga kedaulatan data karbon, mengintegrasikan SRUK, IDXCarbon, BPDLH, kementerian teknis, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, serta memastikan bahwa transaksi karbon tidak mengorbankan kepentingan pencapaian target iklim nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH harus tetap menjadi penjaga integritas ekologis, pengelola akuntansi emisi nasional, pengawas standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau MRV, serta pengelola SRUK. Kementerian sektoral mengembangkan proyek dan standar teknis. OJK dan IDXCarbon menjaga integritas pasar serta transparansi transaksi. Kementerian Keuangan dan BPDLH mengembangkan pembiayaan, insentif fiskal, dan pengelolaan penerimaan. Sementara pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi pelaku utama perlindungan ekosistem serta penerima manfaat di tingkat tapak.

Namun, registri yang rapi belum otomatis menjamin ekologi yang benar.

Teknologi digital dapat memastikan suatu unit karbon tercatat, berpindah tangan, dan tidak diperdagangkan dua kali. Akan tetapi, teknologi tidak otomatis membuktikan bahwa pohon benar-benar tumbuh, hutan tetap berdiri, gambut tetap basah, kebakaran tidak terjadi, atau penurunan emisi sungguh-sungguh bersifat tambahan.

Karena itu, integritas administrasi harus disertai integritas ekologis melalui pengukuran lapangan, pemantauan satelit, audit independen, keterbukaan metodologi, verifikasi berkala, transparansi data proyek, mekanisme pengaduan publik, serta sistem sanksi terhadap manipulasi data.

Persoalan baseline, additionality, leakage, dan permanence juga tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata. Baseline yang terlalu tinggi dapat menghasilkan kredit berlebihan. Kegiatan yang sebenarnya sudah diwajibkan oleh regulasi jangan diberi kredit seolah-olah merupakan penurunan emisi tambahan. Perlindungan hutan di satu wilayah jangan hanya memindahkan deforestasi ke wilayah lain. Sementara risiko kebakaran dan degradasi setelah kredit dijual harus diantisipasi melalui cadangan atau buffer karbon serta tanggung jawab hukum jangka panjang.

Keadilan bagi masyarakat juga harus menjadi syarat utama. Perdagangan karbon kehutanan berlangsung pada kawasan yang dalam banyak kasus telah lama dihuni, dijaga, dan dikelola oleh masyarakat lokal serta masyarakat adat.

Karena itu, setiap proyek perlu memiliki pemetaan hak dan konflik tenurial, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau PADIATAPA, kontrak yang mudah dipahami, formula pembagian manfaat yang terbuka, keterwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

Jangan sampai masyarakat menjadi penjaga hutan, perusahaan menjadi pemilik proyek, konsultan memperoleh biaya pengembangan, lembaga sertifikasi memperoleh jasa verifikasi, investor memperoleh kredit karbon, tetapi masyarakat hanya menerima bagian paling kecil.

Hal yang sama berlaku terhadap PNBP karbon. Potensi Rp500 miliar dari proyek tahap awal seharusnya tidak sekadar masuk sebagai penerimaan fiskal biasa. Sebagian penerimaan perlu dikembalikan secara terukur untuk rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan gambut, konservasi biodiversitas, pencegahan kebakaran, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan teknologi MRV, serta dana mitigasi risiko ekologis.

Prinsipnya sederhana: pendapatan dari aset lingkungan harus digunakan kembali untuk memperkuat aset lingkungan.

Indonesia juga tidak boleh mengulangi pola lama: memiliki sumber daya, tetapi pihak lain menentukan standar, membentuk harga, menyediakan pembiayaan, dan menikmati nilai tambah terbesar.

Kredit karbon adalah aset strategis karena berkaitan dengan pencapaian NDC Indonesia, daya saing industri, perdagangan internasional, investasi hijau, dan posisi diplomasi negara. Karena itu, diperlukan prinsip domestic-first, cadangan karbon nasional, pengaturan kredit yang dapat diperdagangkan ke luar negeri, mekanisme penyesuaian akuntansi internasional yang jelas, serta strategi peningkatan nilai tambah.

Jangan sampai kredit berkualitas tinggi dijual murah hari ini, sementara Indonesia kehilangan ruang mitigasi yang dibutuhkan untuk mencapai target iklim nasional pada masa depan.

Pada akhirnya, Indonesia Forestry Carbon Hub dan SRUK harus ditempatkan dalam kerangka Environmental Asset Economy, bukan semata-mata carbon commodity economy. Karbon bukan satu-satunya nilai alam, melainkan bagian dari aset lingkungan yang lebih luas: hutan, air, tanah, biodiversitas, mangrove, gambut, udara bersih, dan ekosistem laut.

Pasar karbon boleh berkembang cepat, tetapi harus tetap tunduk pada tujuan ekologis, keadilan sosial, dan kepentingan nasional.

Paradigma yang harus dibangun bukan hutan sebagai komoditas karbon, melainkan:

Karbon sebagai instrumen pembiayaan untuk menjaga hutan, memulihkan lingkungan, menyejahterakan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan ekologis Indonesia. []