Menurut laporan dari Bloomberg, Ethiopian Airlines saat ini sedang dalam tahap pembicaraan awal dengan pihak Airbus untuk mendatangkan sekitar 20 unit jet regional tersebut. Jika kesepakatan ini terealisasi, Ethiopian akan menjadi pelanggan baru bagi program A220 sekaligus menjadi salah satu dari sedikit operator tipe pesawat ini di benua Afrika, memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar di kawasan tersebut.

Kehadiran Airbus A220 diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam struktur armada maskapai yang berbasis di Addis Ababa ini. Selama ini, Ethiopian Airlines sangat mengandalkan keluarga Boeing 737 untuk penerbangan jarak pendek dan armada De Havilland Dash 8-400 yang mulai menua untuk rute domestik. Penambahan A220 akan menambah kompleksitas teknis, namun memberikan fleksibilitas operasional yang lebih tinggi.

Alih-alih menjadi pengganti armada yang ada, Airbus A220 kemungkinan besar akan digunakan untuk melakukan strategi right-sizing atau penyesuaian kapasitas pada rute-rute tertentu. Pesawat ini sangat cocok untuk rute kurus yang membutuhkan daya jelajah jauh namun tidak memiliki permintaan penumpang yang cukup besar untuk diisi oleh pesawat sekelas Boeing 737.

Secara teknis, Airbus A220 menawarkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa berkat desain clean-sheet dan teknologi mesin terbaru. Jika dibandingkan dengan Boeing 737 MAX 8 yang memiliki kapasitas 160 kursi, A220-300 yang lebih kecil dapat mengangkut antara 120 hingga 160 penumpang dengan daya jelajah mencapai 6.389 km, menjadikannya opsi yang sangat ekonomis untuk membuka pasar-pasar baru di Afrika.

Selain fokus pada jet regional, Ethiopian Airlines juga sedang gencar memperluas armada widebody atau pesawat berbadan lebar mereka. Setelah baru-baru ini menambah pesanan untuk Boeing 787 Dreamliner, maskapai ini dikabarkan tengah berdiskusi dengan Airbus untuk menambah jumlah armada A350. Kombinasi jet regional baru dan pesawat jarak jauh canggih ini menegaskan visi mereka sebagai Super Connector di Afrika.

Investasi besar-besaran pada armada ini juga didukung oleh pembangunan infrastruktur darat yang masif. Ethiopian Airlines terlibat aktif dalam proyek bandara baru di Ethiopia yang diprediksi akan menjadi mega-hub terbesar di benua Afrika pada tahun 2030. Bandara ini dirancang untuk mampu menampung hingga 110 juta penumpang per tahun, memberikan ruang yang luas bagi pertumbuhan armada maskapai di masa depan.

Dengan perpaduan antara manajemen kapasitas yang cerdas melalui A220 dan ambisi infrastruktur yang besar, Ethiopian Airlines tampak sangat siap untuk mendominasi langit Afrika. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keuntungan maskapai, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di seluruh penjuru benua melalui layanan penerbangan yang lebih efisien dan modern.[]

Salah satu inovasi paling revolusioner yang diperkenalkan F-16 adalah sistem kontrol fly-by-wire (FBW). Teknologi ini awalnya dikembangkan oleh NASA untuk program luar angkasa mereka. Alih-alih menggunakan kabel baja dan aktuator hidrolik konvensional yang berat, F-16 menggunakan sinyal elektronik untuk mengirimkan perintah dari pilot ke permukaan kendali pesawat.

Penerapan sistem FBW ini memungkinkan desainer General Dynamics untuk menerapkan konsep stabilitas statis yang rileks (relaxed static stability). Secara desain, F-16 adalah pesawat yang tidak stabil secara aerodinamis. Tanpa bantuan komputer yang terus-menerus mengoreksi posisi permukaan kendali, pesawat ini secara alami akan jungkir balik di udara.

Ketidakstabilan yang disengaja inilah yang memberikan F-16 kelincahan yang tak tertandingi pada masanya. Karena pesawat ingin bermanuver setiap saat, pilot dapat melakukan gerakan manuver tajam dengan energi yang lebih sedikit dibandingkan jet konvensional. Komputer penerbangan bertindak sebagai perantara yang memastikan pesawat tetap terkendali meskipun memiliki desain yang liar.

Inovasi ini menjadikan F-16 sebagai jet tempur generasi keempat paling populer di dunia. Hingga saat ini, lebih dari 4.600 unit F-16 telah dikirimkan ke berbagai negara, dengan ratusan unit tambahan masih dalam daftar pesanan ekspor. Pesawat ini membuktikan bahwa teknologi kontrol elektronik adalah masa depan penerbangan militer.

Menariknya, F-16 adalah produk dari kelompok yang dikenal sebagai Fighter Mafia. Kelompok ini terdiri dari analis militer dan desainer yang menginginkan pesawat tempur ringan, murah, dan sangat lincah, sebagai antitesis dari pesawat tempur berat yang dianggap terlalu kompleks dan mahal oleh mereka pada era tersebut.

Meski desain dasarnya berasal dari tahun 70-an, F-16 terus berevolusi. Varian terbaru, F-16 Viper, memiliki kemampuan yang jauh melampaui versi orisinalnya. Ironisnya, seiring bertambahnya sistem sensor canggih dan tangki bahan bakar tambahan, F-16 masa kini justru menjadi pesawat kompleks yang dulu sempat dihindari oleh para perancangnya.

Sistem fly-by-wire pada F-16 juga membuka jalan bagi desain jet siluman di masa depan. Pesawat seperti F-117 Nighthawk atau B-2 Spirit yang memiliki bentuk aerodinamis mustahil tidak akan pernah bisa terbang tanpa sistem kendali elektronik yang dipelopori oleh program Fighting Falcon ini.

Produksi F-16 diprediksi akan terus berlanjut hingga dekade 2030-an, dan Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) berencana untuk tetap mengoperasikannya hingga tahun 2040-an. Hal ini menegaskan bahwa fondasi teknologi yang diletakkan pada tahun 1974 masih sangat relevan untuk menghadapi tantangan pertempuran udara modern.

Secara keseluruhan, F-16 bukan hanya sekadar alat pertahanan, melainkan monumen sejarah teknologi. Keputusan General Dynamics untuk mengadopsi kontrol elektronik NASA telah mengubah setiap jet tempur yang dirancang setelahnya, mengukuhkan fly-by-wire sebagai standar emas dalam dunia penerbangan militer modern. []

Oleh: Dr. Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PEMAKZULAN Wakil Presiden Sara Duterte oleh parlemen Filipina pada 12 Mei 2026 lalu, menjadi salah satu peristiwa politik paling penting di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga pertarungan kekuasaan antar-elite yang sangat terbuka di depan publik.

Di Filipina, konflik antara keluarga Rodrigo Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah berkembang dari koalisi politik menjadi perang politik terbuka.

Ketika Sara Duterte dimakzulkan DPR Filipina dengan dukungan mayoritas anggota parlemen, publik melihat bahwa hukum, parlemen, dan kekuasaan sedang bergerak dalam satu arena yang sama: perebutan pengaruh menuju pemilu berikutnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah dinamika serupa bisa terjadi di Indonesia terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Politik Filipina Sangat Personal

Filipina memiliki tradisi politik yang sangat personalistik. Dinasti politik memainkan peran dominan. Ketika hubungan Marcos dan Duterte memburuk, maka institusi negara ikut terseret ke dalam pertarungan.

Pemakzulan Sara Duterte tidak bisa dilihat semata-mata sebagai proses hukum mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan dana rahasia, atau ancaman terhadap presiden.

Semua itu memang menjadi pintu masuk formal. Namun secara substantif, proses tersebut memperlihatkan upaya kubu Marcos Jr untuk melemahkan pengaruh Duterte menjelang kontestasi politik berikutnya. Artinya, impeachment di Filipina menjadi instrumen politik sekaligus hukum.

Dalam sistem presidensial, langkah seperti ini sangat berisiko karena dapat memicu polarisasi elite, ketidakstabilan birokrasi, hingga konflik horizontal di masyarakat.

Filipina memiliki sejarah panjang rivalitas elite yang kerap melibatkan militer, polisi, dan mobilisasi massa.

Indonesia Tidak Sepenuhnya Aman

Indonesia memang berbeda dengan Filipina dalam banyak hal. Sistem politik Indonesia relatif lebih terkonsolidasi setelah reformasi. TNI tidak lagi menjadi pemain politik langsung seperti masa lalu, dan mekanisme konstitusional lebih ketat.

Namun, bukan berarti wacana pemakzulan terhadap Gibran tidak memiliki dimensi politik yang serius. Dalam konteks Indonesia, dorongan pemakzulan terhadap Gibran sejauh ini lebih banyak datang dari kelompok oposisi, aktivis demokrasi, dan sebagian kalangan akademik.

Umumnya mereka menyoroti kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Ada pula kritik mengenai dugaan konflik kepentingan karena hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Tetapi secara politik, situasi Gibran berbeda jauh dibanding Sara Duterte. Ada tiga alasan yang dapat dijelaskan.

Pertama, hingga saat ini belum ada pecah kongsi terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Bahkan, stabilitas pemerintahan masih bergantung pada soliditas keduanya.

Kedua, koalisi pemerintah di parlemen Indonesia sangat besar. Tanpa retaknya dukungan partai-partai utama, pemakzulan hampir mustahil terjadi.

Ketiga, konstitusi Indonesia membuat proses pemakzulan sangat berat. Tidak cukup hanya tekanan opini publik. Harus ada dugaan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela yang dibuktikan secara konstitusional melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum sampai ke MPR.

Dengan kata lain, pemakzulan di Indonesia tidak mudah dijadikan alat politik praktis seperti yang sering terlihat di sejumlah negara Amerika Latin atau Filipina.

Wacana Pemakzulan Tetap Muncul

Meski peluangnya kecil, wacana pemakzulan Gibran tetap muncul karena ada persoalan legitimasi politik yang belum sepenuhnya selesai sejak Pilpres 2024.

Bagi sebagian kelompok masyarakat, proses pencalonan Gibran dianggap menimbulkan preseden buruk terhadap independensi lembaga negara.

Oleh karena itu, isu pemakzulan menjadi simbol perlawanan politik dan moral terhadap apa yang mereka anggap sebagai praktik nepotisme politik.

Di sisi lain, pendukung pemerintah melihat isu tersebut lebih sebagai manuver politik oposisi ketimbang gerakan konstitusional yang realistis. Di sinilah letak bahayanya.

Jika isu pemakzulan terus dipelihara tanpa basis hukum yang kuat, maka ia bisa berubah menjadi instrumen delegitimasi permanen terhadap pemerintahan. Akibatnya, energi politik nasional habis untuk konflik elite, bukan untuk pemerintahan dan kebijakan publik.

Pelajaran Penting dari Filipina

Kasus Sara Duterte memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa ketika hubungan elite pecah, maka institusi negara dapat ikut terbelah. Demokrasi akhirnya bukan lagi arena kompetisi gagasan, melainkan pertarungan survival politik elite.

Indonesia perlu menghindari situasi seperti itu. Sebab, stabilitas politik Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan elite sipil, partai politik, aparat keamanan, dan legitimasi publik.

Jika pemakzulan dijadikan alat balas dendam politik, maka demokrasi akan kehilangan substansi hukumnya. Namun sebaliknya, jika mekanisme pemakzulan dianggap tabu dan tidak boleh disentuh sama sekali, maka pengawasan terhadap kekuasaan juga melemah.

Jalan tengah yang sehat adalah menjaga agar impeachment tetap menjadi instrumen konstitusional luar biasa (extraordinary constitutional mechanism), bukan alat perang politik harian.

Penutup

Pemakzulan Sara Duterte menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, konflik elite politik bisa berkembang menjadi krisis institusional. Filipina sedang mengalami fase itu.

Indonesia sejauh ini masih berada dalam situasi yang lebih stabil. Namun kemunculan wacana pemakzulan terhadap Gibran menunjukkan bahwa residu polarisasi politik pasca-Pilpres belum sepenuhnya hilang.

Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa hukum tidak dipakai sebagai senjata politik, dan politik tidak mematikan hukum.

Sebab ketika hukum dan kekuasaan saling diperalat, demokrasi akan berubah menjadi arena pertarungan elite tanpa akhir. []

Oleh: Abdullah Rasyid, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

PENGGEREBEKAN markas judi online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di Jakarta dan Batam bukan sekadar operasi kriminal biasa. Peristiwa ini adalah alarm serius tentang berubahnya wajah ancaman terhadap negara modern.

Dulu, ancaman terhadap kedaulatan identik dengan invasi militer, penyusupan bersenjata, atau konflik terbuka di perbatasan. Kini ancaman hadir jauh lebih senyap: melalui server digital, apartemen tertutup, rekening nominee, transaksi elektronik lintas negara, dan jaringan internet global.

Di tengah hiruk-pikuk kota besar Indonesia, sindikat internasional ternyata mampu membangun pabrik judi online yang bekerja secara sistematis dan profesional. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, bergerak dengan teknologi tinggi, memanfaatkan celah regulasi, dan beroperasi di balik layar laptop serta koneksi internet.

Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas kebijakan bebas visa ASEAN di tengah meningkatnya kejahatan siber lintas negara.

Tentu kebijakan bebas visa memiliki manfaat strategis. Ia memperkuat konektivitas kawasan, mempercepat arus bisnis, mendorong pariwisata, dan mempererat integrasi ekonomi ASEAN. Namun kasus ini menunjukkan bahwa keterbukaan tanpa pengawasan yang adaptif dapat berubah menjadi kerentanan nasional.

Indonesia kini menghadapi tantangan baru: bagaimana menjaga keterbukaan ekonomi tanpa membiarkan wilayahnya dipakai sebagai basis operasi kejahatan digital internasional.

Jakarta dan Batam menjadi lokasi favorit sindikat bukan tanpa alasan.

Jakarta menawarkan semua kebutuhan operasi digital modern: internet cepat, akses keuangan nasional, ribuan apartemen, ekosistem digital besar, dan mobilitas manusia yang tinggi. Dalam kota sebesar Jakarta, keberadaan operator asing mudah tersamarkan di tengah aktivitas urban yang padat.

Sementara Batam memiliki nilai strategis berbeda. Letaknya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia membuat mobilitas keluar-masuk menjadi sangat mudah. Sebagai kawasan perdagangan dan transit internasional, Batam ideal digunakan untuk rotasi personel, perpindahan dana, hingga penyamaran aktivitas lintas negara.

Namun ada satu aspek yang sering luput dibahas secara terbuka: keberadaan sponsor lokal Indonesia.

Dalam banyak kasus keimigrasian, WNA hampir tidak pernah berdiri sendiri. Mereka biasanya masuk menggunakan dukungan sponsor dari pihak di Indonesia, baik individu maupun badan usaha. Sponsor inilah yang sering menjadi pintu awal masuknya jaringan.

Karena itu, penanganan kasus judi online tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan operator asing di lapangan. Negara harus mengejar aktor lokal yang menjadi fasilitator.

Kita harus jujur mengakui bahwa sindikat sebesar ini hampir mustahil bekerja tanpa dukungan jaringan domestik.

Mereka membutuhkan:

• penyedia tempat tinggal,
• pembuka rekening,
• peminjam identitas,
• perusahaan penjamin,
• hingga pihak yang membantu pengurusan izin tinggal.

Artinya, ada ekosistem lokal yang ikut menopang operasi tersebut.

Di sinilah pentingnya evaluasi serius terhadap sistem sponsorship dan pengawasan orang asing di Indonesia. Sponsor tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai formalitas administrasi. Sponsor harus bertanggung jawab terhadap keberadaan dan aktivitas WNA yang dijaminnya.

Jika sponsor terbukti memfasilitasi atau membiarkan aktivitas ilegal, maka sanksi pidana, pencabutan izin usaha, hingga blacklist harus dilakukan secara tegas.

Karena itu, negara tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital nasional.

Pertama, memperkuat selective policy berbasis risiko. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen keamanan nasional. Negara harus semakin selektif terhadap pola kedatangan WNA yang berpotensi disalahgunakan.

Kedua, membangun integrated immigration intelligence. Data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, sponsor, hingga pola hunian harus terintegrasi dengan Polri, PPATK, BIN, Komdigi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa lagi bekerja secara sektoral.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperluas pengawasan ke wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, dan kantor tertutup sebagai basis operasi. Pengawasan keimigrasian tidak cukup berhenti di bandara dan pelabuhan.

Kelima, mempercepat penggunaan artificial intelligence dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Negara harus mampu membaca anomali sejak awal: kedatangan massal dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga transaksi digital mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala melalui pendekatan whole of government. Judi online adalah kejahatan multidimensi yang tidak mungkin ditangani oleh satu institusi saja.

Pemerintah juga perlu mulai mengevaluasi secara serius kebijakan bebas visa dan pola pengawasan terhadap negara-negara yang berulang kali muncul dalam kasus kejahatan siber dan judi online lintas negara. Evaluasi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, tetapi memastikan bahwa keterbukaan tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional.

Kasus Jakarta dan Batam memperlihatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia hari ini bukan hanya datang dari senjata, tetapi juga dari keyboard, server, dan jaringan keuangan ilegal global.

Kedaulatan di era digital bukan lagi semata menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.

Jika negara lengah, kota-kota besar Indonesia perlahan dapat berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bergerak senyap namun menghancurkan dari dalam.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan masa depan kedaulatan Indonesia sendiri. []

Kecelakaan ini terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 12:05 siang waktu setempat. Pesawat pribadi dengan registrasi Panama HP-1859 tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Marsh Harbour Leonard M. Thompson menuju Bandara Internasional Freeport Grand Bahama. Rute ini sebenarnya tergolong sangat pendek, dengan jarak tempuh hanya sekitar 161 kilometer atau 100 mil.

Upaya penyelamatan dimulai segera setelah pilot menyatakan keadaan darurat dan kontak dengan pengatur lalu lintas udara terputus di antara Marsh Harbour dan Freeport. Kebetulan, sejumlah kru cadangan Angkatan Udara AS (US Air Force) sedang melakukan latihan di area tersebut dan langsung dikerahkan untuk mencari lokasi jatuhnya pesawat. Pencarian dipermudah berkat sinyal dari pemancar lokasi darurat (ELT) pesawat yang tetap aktif setelah benturan terjadi.

Setelah berhasil melakukan pendaratan darurat di air (ditching), ke-11 orang tersebut segera berpindah ke rakit penyelamat darurat. Mereka harus menghabiskan waktu sekitar lima jam terombang-ambing di tengah laut dalam kondisi penuh ketidakpastian. Selama masa penantian yang menegangkan tersebut, para penyintas sama sekali tidak memiliki sarana komunikasi dengan dunia luar untuk meminta bantuan secara langsung.

Menariknya, para penumpang baru menyadari bahwa mereka sedang dicari setelah pesawat militer muncul tepat di atas mereka. Sebelum melakukan proses ekstraksi, kru militer terlebih dahulu menjatuhkan perbekalan darurat berupa makanan, air bersih, dan perlengkapan bertahan hidup lainnya. Langkah ini sangat krusial mengingat kondisi fisik para penyintas yang mulai melemah setelah berjam-jam terpapar cuaca laut.

Operasi penyelamatan ini melibatkan kerja sama yang erat antara Angkatan Udara AS dan Penjaga Pantai (US Coast Guard). Selain menghadapi kondisi laut yang menantang, tim penyelamat juga harus memperhitungkan batasan bahan bakar pesawat mereka selama operasi berlangsung. Dari total 11 orang yang dievakuasi, tiga di antaranya dilaporkan mengalami cedera ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis setelah dibawa ke pangkalan militer.

Terkait investigasi kecelakaan, Otoritas Investigasi Kecelakaan Pesawat (AAIA) Bahama menyatakan bahwa karena lokasi kejadian berada di luar wilayah perairan mereka, mereka tidak akan membuka penyelidikan resmi secara mandiri. Namun, AAIA menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung otoritas Amerika Serikat dan Panama jika diperlukan dalam mengungkap penyebab teknis di balik jatuhnya pesawat bermesin turboprop tersebut. []

Dalam sebuah wawancara dengan FOX News, Trump mengungkapkan bahwa awalnya Boeing hanya menargetkan kesepakatan untuk 150 pesawat. Namun, melalui proses negosiasi selama kunjungannya ke Beijing, pemerintah China justru sepakat untuk meningkatkan jumlah pesanan menjadi 200 unit jet komersial.

Kabar mengenai kesepakatan besar ini dilaporkan selama kunjungan diplomatik Trump ke China, di mana sektor penerbangan, energi, dan pertanian menjadi agenda utama. Meskipun jumlah total pesawat telah disebutkan, hingga saat ini belum ada rincian resmi mengenai jenis pesawat spesifik yang akan dipesan oleh pihak China.

Para analis industri memperkirakan bahwa pesanan tersebut akan didominasi oleh Boeing 737 MAX yang kini mulai bangkit kembali. Namun, kepastian mengenai maskapai mana yang akan menerima unit tersebut, jadwal pengiriman, serta nilai kontrak total masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebelumnya telah memberikan sinyal bahwa pembelian pesawat merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan ekspor Amerika ke China. Dalam kunjungan ini, CEO Boeing Kelly Ortberg juga turut hadir sebagai bagian dari delegasi pemimpin bisnis senior AS.

Pengumuman ini muncul setelah berminggu-minggu spekulasi bahwa Boeing mengejar paket pesanan yang jauh lebih besar. Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan adanya kemungkinan kesepakatan hingga 500 unit pesawat, sehingga angka 200 unit ini dianggap sebagai tahap awal atau bentuk penyesuaian dari rencana semula.

Reaksi pasar terhadap pengumuman ini terpantau cukup beragam. Saham Boeing sempat mengalami penurunan lebih dari 4% karena para investor menilai jumlah 200 pesawat tersebut lebih kecil dibandingkan ekspektasi pasar yang sempat mengharapkan pesanan dalam skala masif.

Jika diformalkan, ini akan menjadi pesanan pesawat negara China yang pertama bagi Boeing sejak tahun 2017. Selama hampir satu dekade terakhir, hubungan Boeing dengan China membeku, terutama setelah krisis Boeing 737 MAX yang mengakibatkan larangan terbang di banyak negara, termasuk China sebagai negara pertama yang mengambil tindakan.

Sejak krisis MAX meletus tujuh tahun lalu, Boeing dilaporkan hanya mengirimkan sekitar 100 pesawat ke China. Angka ini sangat kontras dengan periode sebelum krisis, di mana produsen ini biasanya rutin membukukan pesanan besar setiap beberapa tahun sekali dari maskapai-maskapai di Negeri Tirai Bambu.

Selama masa absennya Boeing, kompetitor utamanya, Airbus, berhasil mengambil keuntungan besar dengan mendominasi pasar China melalui berbagai kontrak pengadaan. Kesepakatan baru yang diumumkan oleh Presiden Trump ini diharapkan dapat memulihkan kembali posisi tawar Boeing di pasar penerbangan terbesar kedua di dunia tersebut. []

Oleh: Dahlan Iskan, Wartawan Senior

BEGITU banyak harapan untuk Nadiem Makarim: ia sudah boleh menjalani tahanan rumah setelah setahun berada di rumah tahanan. Ada yang menafsirkan itu tanda-tanda ia akan divonis bebas.

Tiga terdakwa korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Semarang juga dibebaskan dari hukuman. Mereka adalah direksi di tiga bank milik pemerintah yang memberikan kredit ke PT Sritex. Kredit ke perusahaan tekstil itu macet. Bank berpotensi rugi besar. Akhirnya Sritex dinyatakan pailit. Kerugian tiga bank itu pun menjadi nyata.

Hakim tidak menemukan kesalahan apa pun di tiga pimpinan bank itu. Semuanya sesuai dengan prosedur. Tidak terbukti kredit itu diarah-arahkan oleh terdakwa. Tidak ditemukan unsur kolusi. Tidak ada pula sogok dan aliran dana. Bahwa kredit itu macet karena terjadi mismanagement di Sritex.

Putusan bebas Semarang itu memberikan harapan baru bagi Nadiem: tidak semua hakim takut membebaskan orang yang mereka yakini tidak bersalah. Selama ini ada semacam rumus seberani-berani hakim hanya berani memutus separo plus dari tuntutan jaksa. Padahal pimpinan tiga bank tersebut (Supriyatno, Yuddy Renaldi, Dicky Syahbandinata) dituntut 10 tahun penjara, 6 tahun dan 10 tahun.

Banyak pendukung Nadiem yang menjadikan dua kasus itu sebagai pertanda-pertanda baik. Namun ternyata itu tidak terjadi. Di sidang Selasa lalu jaksa menuntut Nadiem 18 tahun penjara dan membayar uang ganti ke negara sebesar Rp 5,6 triliun. Kalau Nadiem tidak membayarnya hukuman penjaranya ditambah sembilan tahun.

Heboh. Pembelaan dari sekian banyak tokoh --termasuk dari tokoh-tokoh antikorupsi-- seperti tidak mempan. Justru seperti jadi bahan bakar bagi jaksa untuk menjaga nama korps Kejaksaan.

Jangan-jangan kalau Nadiem menempuh strategi perlawanan secara perang gerilya tuntutan jaksa justru lebih ringan dari itu.

Banyak pengacara yang sebelum mau membela tersangka bertanya lebih dulu ke pasien-nya: mau pakai strategi high profile atau low profile. Dua-duanya punya sisi keuntungan dan kerugian. Indonesia tetaplah negara timur --di samping negara hukum. Benar-salah kadang kalah dengan dapat muka atau kehilangan muka. Di mata kuliah di fakultas hukum mungkin ini masuk dalam strategi pembelaan atau budaya hukum. Bukan hukum itu sendiri.

Nadiem, Anda sudah tahu: pilih strategi high profile. Medsos gegap gempita. Ia berhasil membuat begitu banyak tokoh turun tangan. Lewat tulisan maupun hadir di persidangan. Di sidang terakhir hadir pula tokoh sekaliber Rocky Gerung.

Kalau boleh disebut di sini, satu-satunya orang yang menulis sangat kritis atas Nadiem adalah AEK. Setidaknya tiga kali ia menulis panjang tentang kasus Nadiem. Salah satunya justru setelah banyak tokoh terlihat membela Nadiem mati-matian. Ia kukuh dengan prinsip di tulisannya: anti Nadiem.

Ia sangat rajin menulis. Hampir setiap hari tulisannya muncul di media. Semua tulisannya sangat kritis pada pasar modal, perdagangan saham, lembaga keuangan dan kebijakan ekonomi pemerintah. Di semua tulisan itu ia hanya menyebut diri sebagai AEK.

Saya harus memanggil Anda Agus, Edy, atau Kris? tanya saya kepadanya suatu saat.

Agus saja pak, jawabnya. Nama lengkapnya Agustinus Edy Kristanto.

Berapa tahun Anda di harian Kompas?

Saya tidak pernah di Kompas pak. Saya dulu di Media Indonesia. Lalu bergabung ke LBH Jakarta, jawabnya. Kini Agus punya media sendiri.

Semua tulisan itu ia posting di FB miliknya. Siapa saja boleh mengutip.

Misalnya soal transaksi di GoTo. AEK luar biasa detil dan kritis. Ia telanjangi habis transaksi antara Gojek dan Tokopedia yang kemudian menjadi GoTo itu. Puluhan tulisannya di bidang ini. Termasuk bagaimana dana Telkom terbelit di transaksi itu dengan kerugian sampai Rp 5 triliun. Tokoh-tokoh di balik transaksi itu pun semuanya ia ungkap. Tidak ada orang yang menelanjangi transaksi GoTo sehebat Agus.

Ketika Nadiem mulai banyak dibela di medsos, AEK menulis lagi. Tulisannya diawali dengan kalimat ini: Saya ingin memberi semangat kepada penegak hukum, khususnya Kejaksaan. Isi tulisan: bagaimana hubungan antara Nadiem, Gojek, GoTo, Google dan Chrombook. Lengkap dengan angka-angkanya.

Setelah membaca itu saya kirimkan tulisan AEK tersebut ke seorang tokoh yang gigih membela Nadiem.

Tokoh tersebut meragukan tulisan AEK. Kan gak disebut dalam tuduhan jaksa. Kalau benar begitu pasti jaksa menyebutkannya dalam dakwaan.

Lalu saya pun mengontak mas Agus: Kok yang Mas Agus tulis itu tidak disebutkan dalam dakwaan jaksa ya? Berarti yang mas Agus tulis belum tentu betul.

Apa jawaban AEK?

Sebagian besar bahan tulisan saya, terutama tentang peran Jurist Tan dan tim wartek (govtech edu), tercantum di dakwaan jaksa secara detail. Tapi memang ada beberapa bahan eksklusif (tentang dugaan tim fiktif govtech edu) dan paparan kronologi investasi GoTo dari pimpinan Telkom yang saya dapat itu tidak masuk dakwaan. Mungkin jaksa masih akan ke kasus baru tersendiri.

Saya belum melihat AEK menulis lagi setelah Nadiem dituntut 18 tahun plus Rp 5,6 triliun.

Saya sendiri juga kaget atas tingginya tuntutan jaksa itu. Jangan-jangan faktor penting yang jadi pertimbangan jaksa adalah soal Jurist Tan yang tidak mau jadi saksi di persidangan.

Jurist yang pilih sembunyi di Australia adalah saksi mahkota.

Tidak. Bukan soal itu, ujar Boyamin Saiman, pimpinan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Itu semata-mata karena JPU anggap Nadiem tidak kooperatif dan nilai kerugian versi jaksa adalah besar, katanya. Dalam kasus Jiwasraya malah dituntut seumur hidup.

Pengacara terkemuka Surabaya, Johanes Dipa, juga mengatakan tidak ada faktor Jurist Tan. Tidak. Saya lihat tingginya tuntutan JPU karena semangat punitive (menghukum) memang terlihat sejak dari semula, kata Dipa.

Tentu Nadiem masih punya waktu untuk membela diri. Sidang yang akan datang adalah arena Nadiem untuk membacakan pledoi. Setelah replik dan duplik barulah hakim akan ambil putusan. Pun itu belum putusan final. Masih ada upaya banding, kasasi dan PK.

Pihak keluarga tentu fokus agar Nadiem bisa bebas. Kalau pun dinyatakan bersalah bagaimana agar ia tetap jadi tahanan rumah seperti sekarang. Vonis Ibam harus jadi pelajaran. Hakim tidak hanya memvonis hukuman, bersamaan dengan itu hakim juga mencabut status Ibam dari tahanan rumahnya. []

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute

SETELAH sembilan tahun, Donald Trump kembali ke Beijing, bertemu Xi Jinping yang diakuinya sebagai pemimpin hebat. Penyambutan resmi di Great Hall of the People dilakukan dengan kemegahan penuh, mulai dari barisan garda kehormatan hingga dentuman meriam sebanyak 21 kali di Lapangan Tiananmen.

Di balik kemeriahan tersebut, pembicaraan intensif berlangsung selama lebih dari dua jam. Xi mengajak agar kedua negara menjadi mitra dan bukan musuh, sementara Trump memuji kepemimpinan Xi dan menekankan komunikasi telepon rutin yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah.

Dalam jamuan makan malam kenegaraan, Xi mengungkapkan visinya bahwa ambisi rejuvenation atau peremajaanChina dan misi Make America Great Again dapat berjalan beriringan tanpa harus saling menjatuhkan. Sebagai bentuk niat baik, Trump mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dan secara resmi mengundang Xi Jinping untuk membalas kunjungan ke Gedung Putih pada 24 September mendatang.

Namun, ketegangan tetap terasa saat Xi membahas risiko Perangkap Thucydides atau Thucydides Trap, suatu istilah yang digunakan Graham Allison dalam Destined for War: Can America and China Escape Thucydidess Trap? yang ditulisnya tahun 2017.

Istilah ini merujuk pada ketakutan bahwa kekuatan yang sedang bangkit, dalam hal ini China, akan selalu berbenturan dengan kekuatan mapan, dalam hal ini Amerika Serikat. Seperti halnya Athena yang menantang Sparta di masa Yunani kuno, pada abad ke-5 SM. Xi mendesak agar kedua negara menciptakan paradigma baru guna menghindari konfrontasi yang tampaknya tak terhindarkan dalam teori tersebut.

Di dalam buku itu, Allison mengingatkan bahwa ketika kekuatan yang naik mengancam menggusur kekuatan dominan, tekanan struktural mendorong kedua pihak menuju konflik.

Selain Taiwan, agenda utama dalam pertemuan Trump dan XI mencakup isu perdagangan, teknologi, krisis di Ukraina, akal imitasi, dan Semenanjung Korea. Salah satu poin kesepakatan penting yang dicapai adalah komitmen bersama untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Waterway vital tersebut telah terblokir sejak perang AS-Israel melawan Iran pecah pada Februari lalu, yang berdampak besar pada pasokan energi global.

Bagi China, pertemuan ini adalah panggung untuk menegaskan diri sebagai penyeimbang. Sejak perang Iran pecah, Beijing aktif melakukan diplomasi antar pihak: lebih dari 30 panggilan telepon Wang Yi dengan Iran, Israel, Rusia, dan negara Teluk. China bahkan mendorong Iran menerima gencatan senjata dua minggu melalui saluran Pakistan.

Pertemuan Beijing adalah ujian nyata apakah kedua pemimpin bisa menghindari Perangkap Thucydides.

Allison mengatakan bahwa perang bukan takdir, tetapi peluangnya untuk terjadi cukup tinggi bila tidak ada manajemen strategis. Pertemuan ini mencoba menciptakan ruang manuver: Trump mendorong pembelian produk pertanian dan pesawat AS, sementara China meminta pelonggaran pembatasan teknologi dan retorika Taiwan.

Di sinilah peran Timur Tengah menjadi krusial. Perang Iran telah mengubah kalkulasi strategis kedua negara. Bagi Washington, Iran adalah masalah keamanan langsung dan simbol kegagalan maximum pressure yang kembali dijalankan Trump. Sementara bagi Beijing, Iran adalah sumber energi dan simpul penting Belt and Road Initiative.

John Mearsheimer dalam The Tragedy of Great Power Politics menjelaskan logika realisme struktural: The world is condemned to perpetual great-power competition. Tesisnya ini melawan tesis Immanuel Kant yang percaya pada idealisme perpetual peace. Dalam sistem anarki internasional, negara besar tidak bisa hanya bergantung pada niat baik. Mereka harus memaksimalkan kekuasaan untuk bertahan.

Dari kacamata Mearsheimer, China tidak bisa naik dengan damai. Ketika kekuatan China tumbuh, AS akan bereaksi dengan kecemasan struktural. Perang Iran justru memberi kedua pihak alasan baru untuk saling menguji batas. Trump meminta Xi menekan Iran membuka Hormuz. Xi menolak bertindak sebagai subkontraktor kebijakan AS.

Arti Penting Kartu Iran

Pertemuan Beijing menghasilkan gencatan senjata parsial dan komitmen membentuk Board of Trade untuk mengelola perdagangan nonsensitif senilai puluhan miliar dolar. Namun pada isu Iran, hasilnya ambigu. China setuju membantu stabilitas regional, tetapi tidak akan mengorbankan kemitraan strategis 25 tahun dengan Teheran.

Di sinilah peran Iran sebagai kartu geopolitik China menjadi jelas. Beijing tidak mengirim senjata langsung ke Iran, menurut catatan intelijen AS, China telah mempersiapkan pengiriman senjata ke Iran pada April 2026. Belum lagi, Iran mengakses BeiDou, sistem navigasi satelit China, yang meningkatkan akurasi rudal Iran terhadap pangkalan AS-Israel.

Iran juga menjadi jalur darat alternatif bagi China ketika Hormuz diblokade. Koridor kargo darat Iran-Pakistan-China dibangun untuk menjaga kontinuitas perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka. Pelabuhan Gwadar dan China Pakistan Economic Corridor (CPEC) menjadi taruhan strategis yang tidak boleh goyah.

Dengan kata lain, Iran bukan sekadar mitra dagang. Ia adalah jantung China untuk menahan tekanan AS di dua front: energi dan logistik Eurasia. Jika Iran runtuh, proyek CPEC dan poros barat BRI akan lumpuh.

Trump tampaknya memahami ini. Dalam surat yang dikirimnya bulan April lalu kepada Xi, ia meminta China tidak memasok senjata ke Iran. Xi membalas dengan surat yang menegaskan Beijing tidak melakukan itu. Tapi secara diplomatik, China justru memperkuat posisi Iran di BRICS dan SCO untuk menahan isolasi Barat.

Pertemuan Beijing juga membahas Taiwan. China meminta AS mengubah bahasa resmi soal Taiwan sebagai prasyarat meredakan ketegangan perdagangan. Trump menyebut ia akan membahas penjualan senjata ke Taiwan. Ini menunjukkan bahwa isu Iran dan Taiwan saling terkait sebagai mata uang dalam proses tawar-menawar ini.

Optimisme Naif

Di dalam bukunya, Allison menyebut bahwa menghindari Thucydides Trap butuh tiga hal: pengakuan atas ketakutan pihak lain, batasan ambisi, dan penciptaan ruang ekonomi bersama. Board of Trade yang dibahas di Beijing adalah upaya ke arah itu. Tapi tanpa penyelesaian konflik di Timur Tengah, ruang itu rapuh.

Sementara dari perspektif Mearsheimer, hal ini akan disebut sebagai optimisme naif. Dalam sistem anarki, setiap konsesi ekonomi tidak mengubah distribusi kekuasaan. China tetap akan mengejar hegemoni regional, AS tetap akan menahannya. Kesimpulannya: perang Iran hanya mempercepat proses itu.

Bagaimanapun juga realitas 2026 lebih kompleks dari model 2001. China tidak ingin perang langsung dengan AS. Fokusnya adalah menjaga stabilitas Teluk untuk melindungi pasokan energi dan jalur dagang. Karena itu Beijing memilih jalur mediasi bersama Pakistan: gencatan senjata, pembukaan Hormuz, dan negosiasi nuklir.

Iran sendiri menggunakan jalur darat Caspian dan Pakistan untuk menghindar dari blokade AS. Ini menunjukkan bahwa perang telah menciptakan multipolaritas ekonomi baru, di mana China, Rusia, dan Turki menjadi penopang logistik Iran.

Bagi Indonesia, dinamika ini adalah peringatan dan peluang. Perang Iran telah menaikkan harga energi dan mengguncang rantai pasok global. Stabilitas ASEAN bergantung pada apakah AS dan China bisa menahan eskalasi di Teluk.

Presiden Prabowo berada pada posisi unik. Indonesia tidak berada dalam blok militer AS maupun China. Indonesia mendorong diplomasi inklusif dan penolakan terhadap blokade yang merugikan negara berkembang.

Posisi yang bisa diambil Indonesia adalah tiga hal. Pertama, memperkuat ASEAN sebagai zona netral yang tidak memihak dalam konflik AS-China. Kedua, menggunakan jalur diplomasi multilateral di PBB dan G20 untuk mendesak pembukaan Hormuz dan perlindungan jalur energi. Ketiga, menjaga jarak dari jebakan kartu Iran atau kartu Pakistan dengan fokus pada ketahanan ekonomi nasional.

Pertemuan Trump-Xi di Beijing 2026 tidak menyelesaikan dilema Perangkap Thucydides. Untuk sementara dapat dikatakan baru sekadar menundanya.

Pelajaran dari Allison dan Mearsheimer sama: tanpa manajemen struktural yang sadar, kartu itu bisa berubah menjadi pemicu perang yang tidak diinginkan siapa pun. Indonesia dan Presiden Prabowo harus memastikan Jakarta tidak menjadi papan catur, melainkan menjadi penengah yang menjaga ruang damai di tengah persaingan adikuasa.[]

Oleh: Jaya Suprana, Budayawan dan Pendiri MURI

DONALD Trump adalah personifikasi arogansi America First. Retorikanya membakar garis keras anti-China. Kebijakan tarifnya mencekik Beijing tanpa ampun. Namun, ada satu pemandangan ironis yang terus berulang: sang koboi Washington ini tetap sudi terbang ribuan mil, mendarat di Beijing, dan menjabat erat tangan Xi Jinping.

Mengapa pemimpin paling keras kepala di dunia ini rela merendahkan diri demi mendatangi seteru geopolitik nomor satunya di kandang lawan? Jawabannya sederhana: Trump bukan politisi ideologis yang kaku. Ia adalah pedagang pragmatis yang oportunis. Bagi Trump, ideologi adalah omong kosong; yang ada hanyalah untung dan rugi.

Trump sangat mendewakan ego dan kemampuan negosiasi dirinya sendiri. Melalui prinsip The Art of the Deal, ia memandang diplomasi formal lewat menteri sebagai hal yang lamban dan impoten. Trump yakin, dengan menatap langsung mata Xi Jinping di Beijing, ia bisa mengintimidasi sang Presiden China untuk menyerah.

Ia datang bukan untuk menurunkan egonya, melainkan menodongkan kesepakatan dagang baru, memaksa China membuka pasar, dan menguras miliaran dolar demi keuntungan domestik AS.

Trump tahu betul bahwa AS tidak bisa mendikte dunia sendirian. Saat krisis global mencekik, Beijing adalah kunci. Di tengah bara api Timur Tengah saat ini, terutama gesekan dengan Iran yang mengancam Selat Hormuz, Trump sadar hanya China yang punya kendali.

Sebagai pembeli minyak terbesar Iran, Xi Jinping memegang tuas ekonomi yang tidak dimiliki Barat. Trump sudi merendahkan diri ke Beijing karena ia butuh China untuk menjinakkan sekutu-sekutunya yang nakal demi mengamankan pasokan energi global. Ini adalah panggung teatrikal terbaik untuk konstituennya.

Trump adalah master dalam akrobat narasi. Di dalam negeri AS, kunjungan ini tidak akan dijual sebagai bentuk kompromi. Sebaliknya, mesin propagandanya akan menggoreng momentum ini sebagai bukti ketegasan seorang Presiden AS yang bernyali mendatangi sarang naga untuk mendiktekan kemauan Amerika secara langsung.

Pulang membawa komitmen investasi adalah amunisi politik mutakhir untuk menyombongkan diri di hadapan para pemilih setianya.

Pada akhirnya, keangkuhan Trump hanyalah topeng yang bisa dicopot kapan saja demi kepentingan transaksional. Ia sudi datang ke Beijing bukan karena hormat, melainkan karena kalkulasi licik.

Di balik jabat tangan yang tampak hangat di Beijing, Trump sedang menancapkan kuku pengaruhnya, membuktikan bahwa dalam catur global, musuh bebuyutan pun bisa menjadi mitra dadakan jika harganya cocok. []

Rapat krusial tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 384,27 miliar lembar saham, atau setara dengan 94,39 persen dari total hak suara. Salah satu poin utama yang disepakati adalah rotasi kepemimpinan, di mana Frans Dicky Tamara diangkat sebagai Direktur Human Capital Corporate Service. Sebelumnya, Frans menjabat sebagai Komisaris sejak Oktober 2025.

Selain itu, RUPST menunjuk Sugito Anjasmoro sebagai Komisaris baru, menggantikan Frans Dicky Tamara. Bersamaan dengan itu, perseroan memberhentikan dengan hormat Eksitarino Irianto dari posisinya sebagai Direktur Human Capital Corporate Service.

Rapor Keuangan Kuartal I 2026: Sinyal Positif Pemulihan

Di samping perombakan pengurus, Garuda Indonesia melaporkan perkembangan bisnis yang menjanjikan pada awal tahun 2026. Selama periode Januari hingga Maret, pendapatan usaha konsolidasian grup naik 5,36 persen menjadi USD 762,35 juta. Sektor penerbangan berjadwal tetap menjadi motor penggerak utama dengan sumbangan USD 648,10 juta, tumbuh 7,36 persen secara tahunan.

Kabar baik lainnya datang dari sisi efisiensi. Garuda berhasil memangkas kerugian bersih hingga 45,2 persen menjadi USD 41,62 juta pada kuartal pertama tahun ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menilai pencapaian ini sebagai bukti kuat bahwa fundamental bisnis perusahaan sedang menguat. Peningkatan kapasitas dan trafik penumpang menunjukkan bahwa transformasi yang kami jalankan berada di jalur yang benar menuju progres positif, ungkap Glenny dalam keterangan resminya, Kamis, 14 Mei 2026.

Strategi Mendatang dan Formasi Baru

Kedepannya, Garuda akan menitikberatkan pada keunggulan operasional, disiplin biaya, keandalan layanan, serta akselerasi digital. Dengan susunan manajemen yang baru, perusahaan optimistis dapat mempercepat fase turnaround untuk menjadi maskapai nasional yang lebih berdaya saing.

Berikut adalah komposisi terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Garuda Indonesia:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama Independen: Fadjar Prasetyo
Komisaris Independen: Mawardi Yahya
Komisaris: Chairal Tanjung
Komisaris: Sugito Anjasmoro

Dewan Direksi:
Direktur Utama: Glenny Kairupan
Wakil Direktur Utama: Thomas Sugiarto Oentoro
Direktur Keuangan Manajemen Risiko: Balagopal Kunduvara
Direktur Operasi: Dani Haikal Iriawan
Direktur Teknik: Mukhtaris
Direktur Niaga: Reza Aulia Hakim
Direktur Human Capital Corporate Service: Frans Dicky Tamara
Direktur Transformasi: Neil Raymond Mills

Garuda Indonesia berawal dari penerbangan sipil pertama pada 26 Januari 1949 dengan nama Indonesian Airways. Bermodal pesawat sumbangan rakyat Aceh (Seulawah RI-001), maskapai ini menjadi pilar utama transportasi udara Indonesia. Nama Garuda diberikan langsung oleh Presiden Soekarno yang terinspirasi dari kendaraan Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu.

Berikut adalah tonggak sejarah penting maskapai nasional kebanggaan Indonesia:

26 Januari 1949: Cikal bakal maskapai didirikan dengan nama Indonesian Airways, yang awalnya menyewakan pesawat ke pemerintah Burma (Myanmar).
28 Desember 1949: Maskapai resmi terbang dengan nama Garuda Indonesian Airways untuk menjemput Presiden Soekarno di Yogyakarta.
1950: Garuda resmi beroperasi sebagai perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan KLM (maskapai Belanda) dengan total 38 armada terbang.
1956: Garuda Indonesia mencatatkan sejarah menerbangkan jamaah haji Indonesia pertama ke Mekkah.
1965: Perusahaan merintis rute penerbangan jarak jauh ke kawasan Eropa, dengan tujuan akhir di Amsterdam, Belanda.
1980-an hingga 1990-an: Maskapai ini mengalami restrukturisasi besar-besaran, membangun pusat pelatihan karyawan (GITC), dan sempat melebarkan sayap rute penerbangan hingga ke Amerika Serikat pada 1985.
2014: Garuda Indonesia resmi bergabung dengan aliansi maskapai global SkyTeam, memperluas jaringan konektivitasnya hingga ke seluruh dunia.

Saat ini, Garuda Indonesia terus beroperasi sebagai flag carrier yang menghubungkan berbagai destinasi domestik dan internasional. Untuk melihat rute, promo, dan pemesanan tiket terkini, Anda bisa mengunjungi situs resmi Garuda Indonesia. []

Namun, jika kita melihat lebih dekat pada badan pesawat jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF), terdapat berbagai simbol, kode, dan tanda yang dicat secara khusus. Simbol-simbol ini bukan sekadar hiasan estetika, melainkan membawa informasi vital mulai dari identitas unit hingga sejarah pertempuran pesawat tersebut.

Salah satu tanda yang paling mencolok dan mudah dikenali adalah kode dua huruf yang terletak pada ekor pesawat, yang dikenal sebagai Tail Code. Kode ini berfungsi sebagai identitas markas atau pangkalan udara asal pesawat tersebut.

Sebagai contoh, kode ZZ menandakan pesawat tersebut berasal dari Pangkalan Udara Kadena di Jepang, sementara WA merujuk pada Pangkalan Udara Nellis di Nevada. Sistem pengkodean ini memudahkan pengatur lalu lintas udara dan personel darat untuk mengidentifikasi unit dalam operasi skala besar.

Selain kode pangkalan, terdapat simbol yang jauh lebih personal dan legendaris dalam sejarah penerbangan: Kill Marks atau tanda kemenangan. Biasanya berbentuk siluet kecil pesawat musuh, bintang, atau bahkan simbol tank yang dicat di dekat kokpit. Tanda ini menunjukkan bahwa pilot atau pesawat tersebut telah berhasil menjatuhkan target musuh dalam pertempuran nyata. Tradisi ini berakar sejak Perang Dunia I dan tetap dipertahankan sebagai bentuk kehormatan serta peringatan atas kapabilitas tempur kru pesawat tersebut.

Tidak kalah pentingnya adalah penulisan nama pilot dan kepala kru (Crew Chief) yang tertera tepat di bawah kanopi kokpit. Hal ini mencerminkan hubungan emosional dan tanggung jawab antara manusia dan mesin. Meskipun dalam situasi perang pilot mungkin menerbangkan pesawat apa pun yang tersedia, memiliki nama yang tertera di badan pesawat memberikan rasa kepemilikan dan kebanggaan bagi personel yang bertugas merawat jet bernilai jutaan dolar tersebut.

Di bagian hidung pesawat, kita sering melihat apa yang disebut sebagai Nose Art. Berbeda dengan tanda identifikasi resmi yang kaku, Nose Art lebih bersifat ekspresif dan sering kali menampilkan gambar kartun, hiu yang menyeringai, atau desain grafis lainnya. Meskipun sempat dibatasi karena aturan standarisasi, Angkatan Udara AS kini lebih fleksibel dalam mengizinkan seni ini, selama tetap dalam batas kesopanan, karena dianggap mampu meningkatkan moral prajurit di medan tugas.

Bergeser ke aspek teknis, terdapat simbol-simbol keselamatan yang sangat krusial, seperti segitiga merah dengan tulisan DANGER di dekat lubang asupan udara (air intake). Simbol ini memperingatkan personel darat tentang risiko tersedot ke dalam mesin jet yang sangat kuat. Selain itu, tanda kursi pelontar (ejection seat) biasanya ditandai dengan segitiga berwarna kuning atau merah untuk memberi tahu petugas penyelamat di mana posisi mekanisme darurat berada jika terjadi kecelakaan.

Simbol Star and Bars atau lambang nasional Amerika Serikat juga selalu hadir, namun kini sering dicat dengan teknik low-visibility. Alih-alih menggunakan warna merah, putih, dan biru yang cerah, lambang ini sekarang menggunakan gradasi warna abu-abu. Tujuannya adalah untuk menjaga sifat siluman pesawat agar tidak mudah tertangkap oleh mata manusia dari jarak jauh, selaras dengan filosofi peperangan modern yang mengutamakan kamuflase.

Terdapat juga kode numerik yang dikenal sebagai Serial Number atau nomor seri pesawat. Nomor ini biasanya terdiri dari dua angka tahun fiskal saat pesawat dipesan, diikuti oleh nomor urut produksi. Melalui nomor ini, sejarah panjang sebuah pesawat dapat dilacak, mulai dari kapan ia keluar dari pabrik hingga misi apa saja yang pernah ia jalani selama masa pengabdiannya di angkatan udara.

Pada bagian sayap atau badan pesawat, sering ditemukan garis-garis tipis yang dikenal sebagai No-Step Lines. Tanda ini sangat penting bagi teknisi pemeliharaan. Karena jet tempur dibuat dari material komposit yang ringan namun kuat, ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh diinjak karena dapat merusak struktur internal atau sensor sensitif. Melanggar tanda ini bisa berakibat fatal pada performa aerodinamis pesawat saat terbang dengan kecepatan supersonik.

Beberapa pesawat juga membawa simbol yang merujuk pada penghargaan unit, seperti Air Force Outstanding Unit Award. Simbol ini biasanya berupa pita kecil yang dicat di dekat ekor atau hidung. Ini menandakan bahwa skuadron tersebut telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam operasi militer atau misi kemanusiaan. Ini adalah bentuk pengakuan kolektif bagi seluruh anggota tim, bukan hanya untuk pilotnya saja.

Untuk pesawat yang memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara, terdapat simbol berupa garis-garis penanda atau Refueling Markings di bagian atas badan pesawat. Tanda ini berfungsi sebagai panduan visual bagi operator boom pada pesawat tanker untuk mengarahkan pipa bahan bakar dengan presisi. Tanpa tanda ini, proses transfer bahan bakar yang berbahaya pada ketinggian ribuan kaki akan jauh lebih sulit dilakukan.

Selain tanda permanen, ada juga tanda sementara yang sering muncul selama latihan gabungan internasional, seperti latihan Red Flag. Pesawat mungkin akan menggunakan strip warna cerah atau simbol tertentu untuk membedakan antara tim kawan dan lawan dalam simulasi tempur. Tanda sementara ini memastikan bahwa semua peserta latihan dapat mengidentifikasi target secara visual dalam jarak dekat sesuai skenario latihan.

Di era modern, beberapa jet tempur siluman seperti F-35 menggunakan tanda yang sangat minim untuk menjaga integritas lapisan penyerap radar (Radar Absorbent Material). Simbol-simbol pada pesawat generasi kelima ini sering kali dicetak dengan tinta khusus yang tidak memantulkan gelombang radar. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan sebuah coretan cat kecil pun harus diperhitungkan secara sains agar tidak mengorbankan keselamatan pilot dari deteksi musuh.

Melihat semua simbol ini, jelas bahwa badan sebuah jet tempur adalah dokumen hidup yang menceritakan banyak hal. Dari kepatuhan terhadap regulasi internasional, prosedur keselamatan yang ketat, hingga tradisi heroik para penerbang, setiap inci dari cat yang menempel memiliki fungsi yang sangat spesifik. Tidak ada satu pun garis atau huruf yang diletakkan secara sembarangan tanpa alasan teknis maupun historis.

Memahami simbol-simbol ini memberikan kita perspektif baru dalam mengapresiasi kompleksitas operasi Angkatan Udara Amerika Serikat. Di balik gemuruh mesin jet yang memekakkan telinga, terdapat bahasa visual yang tenang namun tegas, yang memastikan bahwa setiap misi berjalan lancar dan setiap personel pulang dengan selamat. Rahasia di balik cat tersebut adalah bukti dedikasi tanpa henti dalam menjaga supremasi di angkasa. []

Oleh: Jaya Suprana, Budayawan dan Pendiri MURI

Adegan 1. (Di pinggir jalan, senja Jakarta. AQI 157)

VLADIMIR: Kita di sini lagi ngapain ya, Estragon?
ESTRAGON: Menunggu. Katanya sebentar lagi ada pengumuman resmi.
VLADIMIR: Pengumuman apa?
ESTRAGON: Pengumuman PPN. Eh, bukan. PPU. Pajak Pemakaian Udara.
VLADIMIR: Oh iya. Pajak Napas.

(Mereka diam. Hanya terdengar suara motor lewat dan batuk seorang bapak)

VLADIMIR: Kalau beneran jadi, kita bayar pakai apa? Saldo GoPay nggak cukup buat napas sebulan.
ESTRAGON: Katanya bisa cicil. 12 kali. Bunga 2,5% per bulan.
VLADIMIR: Jadi napas pun sekarang punya tenor? Hebat. Dulu cuma utang motor yang bikin sesak. Sekarang napasnya juga.

(Mereka tertawa. Tawa yang getir, karena mereka tahu: ini bukan lelucon. Di grup WhatsApp RT sudah rame. Info A1: uji coba Pajak Oksigen di DKI Q1 2027. A1 yang sama yang 3 tahun lalu bilang Besok BBM turun.)

Adegan 2. (Masuk POZZO dan LUCKY. POZZO bawa dokumen tebal, LUCKY digiring pakai tali)

POZZO: Saya konsultan fiskal! Saya datang membawa pencerahan!
ESTRAGON: Pencerahan apa?
POZZO: Bahwa udara yang kalian hirup selama ini adalah aset negara yang belum termonetisasi.
LUCKY: Berbayar! Berbayar! Berbayar!
VLADIMIR: Kenapa kami yang bayar?
POZZO: Karena user pays principle. Kalian pakai, kalian bayar. Seperti tol. Seperti parkir. Seperti cinta sepihak.

(POZZO membuka dokumen. Di dalamnya ada tabel: Tarif Napas Reguler Rp500/m, Napas Premium di Mall Rp1200/m, Napas Malam Hari +20% karena dianggap barang mewah)

ESTRAGON: Kalau saya napas pendek-pendek biar hemat, kena denda nggak?
POZZO: Itu namanya tax avoidance. Nanti diaudit.

(Mereka pergi. Meninggalkan Vladimir dan Estragon dengan oksigen gratis yang sebentar lagi jadi barang kena cukai.)

Adegan 3. (Kembali ke dua orang itu. Malam makin gelap)

VLADIMIR: Dulu kita nunggu Godot. Dia nggak datang-datang.
ESTRAGON: Sekarang kita nunggu Pajak Napas. Dia pasti datang.
VLADIMIR: Ironis ya. Godot nggak ada, tapi kita tetap nunggu. Pajak Napas belum ada, tapi kita sudah ketakutan.
ESTRAGON: Itulah kreativitas fiskal. Membuat yang belum ada terasa nyata.

(Mereka diam lagi. Di kejauhan terdengar pengumuman dari pengeras suara kelurahan: Warga dihimbau untuk bernapas dengan tertib, hemat, dan sesuai peruntukan. Napas berlebihan akan ditindak.)

VLADIMIR: Gimana cara napas tertib?
ESTRAGON: Mungkin harus daftar dulu di aplikasi. Scan wajah. Bayar. Baru boleh tarik napas dalam-dalam. Mereka saling pandang. Lalu tertawa. Tertawa karena kalau tidak tertawa, mereka akan menangis. Atau sesak napas. Yang bayarnya mahal.

Epilog:
Homo hoaxiensis bilang ini naskah hoax. Homo sapiensis bilang naskah ini absurd. Tapi Homo fiscalis bilang: Semua bisa jadi objek pajak, asal ada peraturan dan meterannya.

Kita menertawakan Godot karena dia tak kunjung datang.
Kita menertawakan Pajak Napas karena takut dia beneran datang.
Tapi sampai hari itu tiba, mari kita hirup udara ini dalam-dalam. Gratis. Terakhir kali. Layar turun. Vladimir dan Estragon tetap di tempat. Menunggu. []

Dalam pertemuan tersebut, Xi memperingatkan bahwa penanganan masalah Taiwan akan menjadi penentu masa depan kedua negara. Ia menyatakan bahwa jika dikelola dengan tepat, hubungan bilateral dapat menjaga stabilitas global. Namun, jika terjadi kesalahan penanganan, kedua kekuatan besar tersebut berisiko terjebak dalam bentrokan atau konflik yang dapat mendorong hubungan Tiongkok-AS ke situasi yang sangat berbahaya.

Laporan dari Xinhua ini menjadi rilis pertama dari pihak Tiongkok mengenai rincian diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tertutup antara kedua pemimpin tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih terus berlanjut dengan fokus utama pada garis merah yang ditetapkan oleh Beijing terkait kedaulatan wilayah yang mereka klaim.

Sebagai latar belakang, Partai Komunis Tiongkok telah lama bersumpah untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Meski Beijing menganggapnya sebagai provinsi yang membangkang, Tiongkok daratan faktanya tidak pernah mengendalikan pulau yang kini memiliki sistem pemerintahan demokratis dan mandiri tersebut.

Di sisi lain, Washington tetap mempertahankan hubungan informal yang kuat dengan Taiwan. Meski demikian, Amerika Serikat sengaja bersikap ambigu mengenai apakah mereka akan melakukan intervensi militer secara langsung jika terjadi serangan dari Tiongkok, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

Ketegangan semakin meningkat setelah Trump menyatakan pada hari Senin bahwa ia akan membahas penjualan senjata AS ke Taiwan secara langsung dengan Xi. Pernyataan ini memicu kekhawatiran mengenai masa depan paket penjualan senjata senilai kurang lebih 14 miliar dolar AS yang hingga kini belum diproses secara formal oleh administrasi Trump, mengingat Beijing selalu menentang keras transaksi tersebut.

Meskipun strategi keamanan nasional Trump yang diluncurkan tahun lalu menyoroti peran penting Taiwan dalam produksi semikonduktor dan lokasi geografisnya yang strategis, dokumen tersebut dinilai memberikan pesan yang campur aduk. Para pakar berpendapat bahwa bahasa yang digunakan cenderung melunak di beberapa bagian, menciptakan ketidakpastian mengenai arah kebijakan luar negeri AS yang sebenarnya terhadap pulau tersebut. []

Jet-jet ini dirancang khusus untuk memastikan para pemimpin dunia dapat menjalankan tugas kenegaraan dari ketinggian 40.000 kaki dengan keamanan maksimal.

Amerika Serikat memimpin daftar ini dengan dua unit Boeing 747-200B yang dimodifikasi secara masif, yang secara teknis dikenal sebagai VC-25A. Pesawat ini adalah kantor kepresidenan terbang yang dilengkapi dengan sistem pertahanan antirusuk, komunikasi satelit yang aman, dan kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Kehadiran Air Force One di bandara mana pun di dunia selalu menjadi sinyal kuat kehadiran pengaruh Amerika Serikat.

Namun, Jerman tidak mau kalah dengan kecanggihan teknologinya melalui armada Konrad Adenauer. Pemerintah Jerman baru-baru ini memperbarui armada mereka dengan Airbus A350-900 yang modern. Pesawat ini dianggap sebagai salah satu jet VIP paling efisien di dunia, mampu terbang jarak jauh tanpa henti dengan interior yang mencakup area konferensi luas dan sistem privasi tingkat tinggi bagi Kanselir dan delegasinya.

Di Timur Tengah, kemewahan mencapai puncaknya melalui armada Qatar Amiri Flight. Sebagai maskapai eksklusif milik pemerintah Qatar, mereka mengoperasikan berbagai jet berbadan lebar, termasuk Boeing 747-8 yang legendaris. Pesawat-pesawat ini sering kali menampilkan interior berlapis emas, kamar tidur utama yang mewah, dan ruang perjamuan yang mencerminkan kekayaan negara teluk tersebut.

Uni Emirat Arab juga memiliki standar serupa melalui Dubai Air Wing. Armada mereka terdiri dari campuran pesawat Boeing 747 dan 737 yang digunakan untuk mengangkut keluarga kerajaan dan pejabat tinggi. Yang membedakan armada ini adalah fleksibilitasnya dalam mobilitas global, sering kali terlihat di bandara-bandara utama dunia dengan desain eksterior yang elegan namun mencolok.

Beralih ke Asia, Korea Selatan telah meningkatkan kemampuan diplomasi udaranya dengan menyewa Boeing 747-8i terbaru sebagai Code One. Pesawat ini menggantikan model 747-400 yang lebih tua, memberikan jangkauan terbang yang lebih jauh dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Interior pesawat ini dirancang untuk mendukung tugas kepresidenan dengan ruang kerja yang sangat tenang dan sistem keamanan enkripsi mutakhir.

Jepang juga mengandalkan keandalan Boeing 747-8 untuk layanan transportasi udara pasukannya, yang dikenal sebagai Japanese Air Force One. Digunakan oleh Kaisar dan Perdana Menteri, pesawat ini menonjol karena ketepatan operasionalnya yang legendaris. Selain kemewahan, fokus utama armada Jepang adalah pada protokol keamanan yang ketat dan koordinasi komunikasi yang mulus dengan pusat komando di darat.

Rusia memiliki pendekatan yang unik dengan menggunakan pesawat produksi dalam negeri, Ilyushin Il-96-300PU. Pesawat ini merupakan simbol kebanggaan industri dirgantara Rusia. Dengan desain empat mesin, Il-96 ini dilengkapi dengan pusat komando nuklir terbang dan interior yang sangat klasik, sering kali dihiasi dengan permadani dan panel kayu yang memberikan kesan megah namun formal.

Prancis, di sisi lain, lebih memilih efisiensi dan fleksibilitas dengan Airbus A330-200. Pesawat yang dijuluki Cotam Unit ini telah dimodifikasi untuk mencakup ruang medis canggih dan ruang pertemuan kedap suara. Selain A330, Angkatan Udara Prancis juga mengoperasikan jet Dassault Falcon yang lebih kecil untuk rute-rute pendek di daratan Eropa yang memerlukan akses ke bandara dengan landasan pacu terbatas.

Britania Raya baru-baru ini memberikan identitas baru pada pesawat Airbus A330 MRTT milik mereka yang dikenal sebagai Vespina. Pesawat ini dicat ulang dengan corak Union Jack yang mencolok. Berbeda dengan negara lain yang memiliki pesawat khusus VIP murni, pesawat Inggris ini tetap mempertahankan fungsi gandanya sebagai pesawat pengisi bahan bakar di udara saat tidak digunakan oleh keluarga kerajaan atau Perdana Menteri.

Cina tetap menjaga kerahasiaan tinggi mengenai armada kepresidenannya. Pemimpin Cina biasanya menggunakan pesawat Boeing 747-8 milik maskapai nasional Air China yang dikonversi untuk penggunaan Vespina. Pesawat ini menjalani inspeksi keamanan yang sangat ketat setiap kali akan digunakan untuk kunjungan kenegaraan, memastikan bahwa standar keselamatan tertinggi terpenuhi untuk pemimpin negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Turki memiliki salah satu armada VIP paling beragam, termasuk Boeing 747-8 yang merupakan hadiah dari Qatar. Pesawat ini memiliki kapasitas besar dan interior yang sangat mewah. Selain jet besar, pemerintah Turki juga mengoperasikan berbagai model Airbus dan Gulfstream untuk memastikan mobilitas yang cepat bagi para pejabatnya ke berbagai zona konflik maupun pertemuan internasional.

Brasil melalui Angkatan Udaranya mengoperasikan Airbus A319CJ yang dikenal sebagai Santos-Dumont. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan 747 milik AS, pesawat ini sangat cocok untuk menjangkau berbagai wilayah di Amerika Selatan. Interiornya mencakup suite kepresidenan dan ruang rapat yang memungkinkan koordinasi pemerintahan tetap berjalan efektif selama penerbangan trans-atlantik.

Australia menggunakan armada Airbus A330 yang dikenal sebagai KC-30A. Mirip dengan model Inggris, pesawat ini memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara namun dilengkapi dengan suite komunikasi VIP yang canggih. Australia memilih pendekatan fungsional ini untuk memaksimalkan penggunaan aset militer mereka sambil tetap menyediakan kenyamanan bagi Perdana Menteri dalam perjalanan jarak jauh ke belahan dunia lain.

Sebagai penutup, keragaman armada udara VIP ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki prioritas yang berbeda, mulai dari kemewahan murni hingga fungsionalitas militer. Namun, satu kesamaan di antara semuanya adalah bahwa pesawat-pesawat ini merupakan instrumen penting dalam diplomasi modern. Di balik kemilau interiornya, jet-jet ini adalah benteng terbang yang menjaga stabilitas komunikasi pemimpin dunia di mana pun mereka berada. []

Fenomena ini sekaligus memicu diskursus hangat mengenai batasan tanggung jawab jabatan dan risiko pidana bagi para pengambil kebijakan yang selama ini seolah tak tersentuh.

Praktisi hukum dan Pengamat Kebijakan Publik, Luhut Parlinggoman Siahaan, memberikan catatan kritis terkait tren penegakan hukum yang mulai menyasar pejabat publik melalui konstruksi delik pembiaran.

Menurutnya, dalam kasus besar seperti Bantargebang, penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti pada level teknis atau operasional di lapangan. Jika ditemukan bukti adanya pengabaian yang bersifat sistemik, maka pertanggungjawaban hukum harus ditarik ke tingkat otoritas yang lebih tinggi untuk menjamin keadilan ekologis.

Luhut menegaskan bahwa Pasal 112 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan instrumen hukum yang sangat kuat untuk menjerat pejabat yang lalai.

Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dapat dipidana. Ini bukan lagi sekadar persoalan maladministrasi, melainkan sudah masuk ke ranah pidana lingkungan, ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2026.

Hal ini mempertegas bahwa supremasi otoritas KLH kini melampaui sekat-sekat birokrasi tradisional.

Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa jabatan kepala daerah, termasuk Gubernur, tidak bisa lagi dijadikan perisai hukum apabila terbukti melakukan pembiaran yang nyata. Unsur mens rea atau niat jahat dalam delik pembiaran terbentuk ketika otoritas pusat telah melayangkan peringatan berkali-kali, namun tidak ditindaklanjuti dengan tindakan konkret atau sanksi administratif oleh kepala daerah. Dengan demikian, pengabaian terhadap peringatan pusat dapat menjadi pintu masuk bagi jeratan pidana bagi pemangku kebijakan di daerah.

Selain persoalan limbah perkotaan, Luhut juga menyoroti tingginya risiko litigasi di sektor hilirisasi pertambangan yang menjadi fokus ekonomi nasional. Ia menilai, di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi, mitigasi risiko hukum lingkungan sering kali terabaikan oleh para pejabat yang mengeluarkan izin.

Risiko litigasi saat ini dinilai sangat nyata seiring dengan pergeseran penegakan hukum lingkungan yang lebih agresif, di mana setiap keputusan administratif akan dipantau secara ketat dampak ekologisnya.

Dalam konteks ini, praktisi hukum disarankan untuk lebih jeli melihat potensi penggunaan doktrin pertanggungjawaban komando (command responsibility). Doktrin ini memungkinkan tanggung jawab pidana ditarik ke level pimpinan jika terbukti ada unsur pembiaran terhadap kerusakan ekosistem di wilayah kewenangannya.

Penegakan hukum model ini diharapkan mampu memutus rantai impunitas yang selama ini melindungi para pengambil keputusan dari dampak destruktif kebijakan yang mereka buat terhadap lingkungan hidup.

Sebagai langkah preventif, sosok yang juga merupakan bagian dari Tim Pengacara Prabowo-Gibran ini menyarankan agar pejabat publik dan pelaku usaha segera melakukan audit hukum (legal audit) secara berkala. Langkah progresif KLH/BPLH saat ini dipandang sebagai pesan kuat bahwa jabatan publik bukan lagi tempat berlindung dari pertanggungjawaban atas kerusakan alam.

Penegakan hukum ini adalah ujian bagi integritas tata kelola lingkungan kita. Ini membuktikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pengabaian dalam perlindungan ekosistem, pungkas Luhut. []

Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

INDONESIA sedang berada di persimpangan jalan ekologis. Di satu sisi, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat baru saja meniup peluit tanda bahaya dengan target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2029. Di sisi lain, realita lapangan masih menampilkan wajah muram dengan 75 persen sampah nasional yang masih terlantar, entah menyumbat selokan, terbakar di lahan terbuka, atau sekadar menumpuk di TPA yang sudah megap-megap.

Target 51,8 juta ton timbunan sampah pada 2026 bukan sekadar angka statistik; itu adalah bom waktu. Pertanyaannya, mampukah birokrasi kita beralih dari sekadar paradigma angkut-buang menuju tata kelola yang integratif?

Jika kita menoleh ke utara, Shanghai telah memberikan cetak biru bagaimana sebuah megalopolis bisa keluar dari jerat krisis serupa.

Disiplin: Antara Kesadaran dan Paksaan

Transformasi Shanghai pada 2019 tidak dimulai dengan permohonan santun, melainkan dengan regulasi yang memiliki taring. Hukum pemilahan sampah di sana membuktikan bahwa perubahan perilaku masyarakat seringkali harus diawali dengan paksaan hukum (legal coercion) sebelum menjadi budaya.

Di Indonesia, kita sebenarnya memiliki instrumen serupa melalui UU No. 32 Tahun 2009. Pernyataan Menteri Jumhur mengenai ancaman pidana satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar adalah langkah shock therapy yang diperlukan. Namun, dalam kacamata ilmu pemerintahan, hukum tanpa konsistensi penegakan adalah macan kertas.

Tantangan kita bukan pada ketiadaan pasal, melainkan pada integritas pengawasan di level akar rumput. Shanghai menggunakan relawan dan sistem Grid Management untuk memastikan setiap kantong sampah diperiksa. Tanpa pengawasan ketat di tingkat RT/RW, denda miliaran rupiah hanya akan menjadi retorika di atas kertas dokumen negara.

Teknologi dan Infrastruktur: Jembatan Menuju Solusi

Shanghai mengajarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar hiasan. Penggunaan Internet of Things (IoT) untuk melacak truk sampah dan penggunaan Waste-to-Energy (WTE) yang mengubah 70 persen residu menjadi listrik adalah bentuk modernisasi infrastruktur yang mutlak.

Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada TPA konvensional seperti Bantar Gebang. Target 63,54 persen sampah terkelola pada 2026 membutuhkan akselerasi Teknologi Insinerasi bersih dan fasilitas pengolahan sampah organik (kompos/biogas) di tiap daerah. Pemerintah pusat harus memfasilitasi investasi ini, namun pemerintah daerah (Pemda) wajib menjamin keberlangsungan operasionalnya.

Seringkali, infrastruktur dibangun dengan dana hibah pusat, namun mangkrak karena Pemda enggan mengalokasikan biaya pemeliharaan.

Pergeseran Paradigma: Sampah sebagai Aset

Poin krusial dari pidato Menteri Jumhur adalah ekonomi sirkular. Sampah harus berhenti dipandang sebagai limbah dan mulai dilihat sebagai sumber daya. Shanghai berhasil melakukan ini dengan memberikan poin atau kredit bagi warga yang disiplin, yang kemudian bisa ditukar dengan kebutuhan pokok.

Ini adalah bentuk insentif ekonomi yang bisa diadopsi Indonesia.

Jika memilah sampah berkorelasi langsung dengan pengurangan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau voucher belanja, maka resistensi masyarakat akan berkurang.

Catatan Penutup: Menanti Langkah Nyata

Target 100 persen di 2029 adalah pertaruhan kredibilitas pemerintah. Kita tidak butuh lagi sekadar seremoni peresmian gedung TPS3R yang kemudian sepi penghuni.

Kita butuh:

1. Konsistensi Penegakan Hukum: Sanksi administratif bagi Pemda yang abai harus benar-benar dieksekusi.
2. Modernisasi Logistik: Memastikan sampah yang sudah dipilah warga tidak dicampur kembali saat pengangkutan.
3. Edukasi Berkelanjutan: Memasukkan literasi limbah ke dalam kurikulum pendidikan dasar, meniru cara Shanghai membentuk agen perubahan dari level anak-anak.

Transformasi Shanghai membuktikan bahwa keajaiban kebersihan adalah hasil dari perkawinan antara kemauan politik (political will), teknologi, dan kedisiplinan warga. Indonesia punya peluang yang sama, asalkan keberanian Menteri Jumhur diikuti oleh aksi nyata para kepala daerah di seluruh penjuru negeri.

Jika tidak, 2029 hanya akan menjadi tahun di mana kita terkubur lebih dalam oleh gunung sampah yang kita buat sendiri. []

Kelompok ini mendasarkan sikap pada kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) yang dilakukan tim akademisi lintas disiplin dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dari kajian itu disimpulkan bahwa perjanjian yang dijadwalkan berlaku efektif pada 19 Mei 2026 ini dinilai sangat asimetris dan mengancam kedaulatan ekonomi, politik, serta hukum nasional.

Tim peneliti UGM yang dipimpin oleh Rimawan Pradiptyo menegaskan bahwa substansi ART justru memaksa Indonesia tunduk pada standar kepentingan strategis AS tanpa adanya timbal balik yang setara.

Kajian UGM tersebut mengungkapkan bahwa ART bukan sekadar kesepakatan dagang biasa, melainkan instrumen tekanan yang berpotensi mempersempit ruang kebijakan nasional (policy space). Indonesia diwajibkan menyesuaikan regulasi dan kebijakan industri domestik demi memfasilitasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini dianggap menempatkan Indonesia dalam posisi subordinasi yang berbahaya bagi kemandirian bangsa di masa depan.

Secara hukum, perjanjian ini disebut berisiko melanggar sedikitnya 10 pasal dalam UUD 1945, termasuk Pasal 33 yang menjadi landasan strategis hilirisasi sumber daya alam dan perlindungan industri nasional. Implementasi ART diperkirakan akan memaksa Indonesia mengamandemen 117 regulasi, termasuk 32 Undang-Undang, hanya demi harmonisasi dengan standar Amerika Serikat yang sifatnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan domestik mereka.

Poin krusial lain yang disoroti adalah adanya 36 kewajiban tidak setara yang harus dipikul Indonesia, termasuk kewajiban membuka lapangan kerja di AS menggunakan sumber daya domestik. Selain itu, Indonesia terancam kehilangan kemandirian dalam menentukan kebijakan luar negeri karena adanya tekanan untuk mengikuti restriksi perdagangan terhadap negara ketiga yang ditetapkan sepihak oleh Amerika Serikat.

Dari sisi ekonomi rakyat, kajian RIA memperingatkan dampak destruktif terhadap petani, UMKM, dan industri manufaktur akibat penghapusan persyaratan konten lokal (TKDN) serta kewajiban pembelian paksa produk Amerika. Pemerintah dinilai belum transparan dalam menyampaikan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) maupun strategi mitigasi risiko kepada publik, padahal kebijakan ini menyentuh langsung ketahanan pangan dan kesejahteraan sektor-sektor rentan.

Menanggapi potensi sanksi jika Indonesia membatalkan kesepakatan, para peneliti menekankan bahwa ongkos untuk menolak ART jauh lebih murah dibandingkan dampak kerusakan jangka panjang jika tetap diterima.

Ancaman tarif 32% dari AS dinilai tidak lagi memiliki landasan hukum yang kuat pasca putusan pengadilan di Amerika Serikat pada awal 2026. Mempertahankan kedaulatan ekonomi disebut sebagai nilai yang tidak ternilai ketimbang patuh pada perjanjian yang merugikan rakyat.

Terakhir, kelompok akademisi ini mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak konstitusionalnya, seperti hak interpelasi atau hak angket, guna meminta penjelasan terbuka dari pemerintah. Dengan sisa waktu yang sangat terbatas sebelum tanggal pemberlakuan 19 Mei, pengawasan ketat diperlukan agar kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap masa depan bangsa ini tidak diputuskan secara tertutup tanpa akuntabilitas publik yang memadai. []

Oleh: Dahlan Iskan, Wartawan Senior

SAYA memang perlu merenung panjang sebelum mengangkat anjloknya rupiah di tulisan hari ini. Utamanya memikirkan mengapa pemerintah seperti adem-ayem saja. Tidak terlihat ada yang darurat. Tidak pula ada penjelasan baru selain yang dulu itu: turunnya kurs rupiah hanya siklikal -di saat-saat tertentu ketika banyak perusahaan sedang perlu dolar.

Tapi nyatanya penurunan nilai rupiah masih terus berlanjut, sampai angka yang mengkhawatirkan: di atas Rp17.500. Tetap saja tidak ada langkah besar pemerintah yang bisa dibaca sebagai pengereman penurunan itu.

Mungkin pemerintah beranggapan lebih baik menjaga agar cadangan devisa tetap tinggi dari pada menggunakannya untuk intervensi pasar. Toh sampai pun cadangan devisa habis belum tentu berhasil memperkuat rupiah.

Bisa juga karena hasil analisis intelijen pemerintah begitu yakin: anjloknya rupiah tidak akan membuat jatuhnya pemerintah. Unsur-unsur yang membuat pemerintah jatuh tidak atau belum terpenuhi: harga pangan relatif stabil, inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi meningkat.

Gerakan oposisi masih sangat terbatas dengan tiga atau empat tokoh utamanya yang Anda sudah tahu: Prof Saiful Mujani, Ustad Islah Bahrawi, Feri Amsari, dan Ray Rangkuti. Merekalah yang terang-terangan mengatakan tidak ada jalan lain kecuali Presiden Prabowo harus dijatuhkan. Sedang Rocky Gerung sudah masuk ke lingkaran istana.

Melihat tenangnya sikap pemerintah saya menduga semua itu sudah diperhitungkan. Itu sudah masuk risiko yang harus dihadapi akibat kebijakan baru yang dilakukan pemerintah Prabowo.

Kebijakan baru itu saya istilahkan ideologi baru pembangunan ekonomi. Mungkin suatu saat kelak bisa disebut Prabowonomics.

Bisa jadi guncangan-guncangan ekonomi sekarang ini sebagai konsekuensi atas dilaksanakannya ideologi baru ekonomi Prabowo. []

Oleh: Jaya Suprana, Budayawan dan Pendiri MURI

MATEMATIKAWAN tidak punya selebritas seperti sepak bola. Tapi di balik papan tulis dan kertas coretan, ada orang-orang yang sedang menenun ulang cara manusia memahami semesta. Mereka bukan para jenius kesepian.

Mereka atlet olimpiade pikiran. 5 nama yang karyanya ikut menentukan peradaban matematika abad 21:

1. Terence Tao: Mozart Matematika
Lahir 1975, IQ 230+, umur 9 kuliah S1, umur 20 PhD Princeton. Tapi yang bikin Tao mahamatematikawan bukan angka itu. Melainkan jangkauannya. Hari Senin ia mengerjakan analisis harmonik. Selasa teori bilangan. Rabu persamaan diferensial. Kamis kombinatorik. Jumat machine learning.

Dan di semua bidang itu ia kelas dunia. Bukti Green-Tao 2004 mengguncang blantika matematika dengan gagasan bahwa barisan bilangan prima sepanjang apapun dengan selisih tetap. Misal 3, 5, 7 atau 199, 409, 619. Dia buktikan ada barisan 1000 bilangan prima yang naiknya teratur. Tao juga dermawan. Blog-nya Whats New jadi ruang kelas gratis untuk doktoral sedunia. Katanya: Matematika itu ibarat duet, bukan duel.

2. Peter Scholze: Alien dari Bonn
Umur 30 sudah dianugerahi Fields Medal 2018, termuda kedua sepanjang sejarah. Scholze tidak banyak menulis. Tapi satu makalahnya cukup menghidupi 50 profesor 20 tahun. Ia menciptakan perfectoid spaces benua baru di antara aljabar dan geometri. Alat ini dipakai menyerang konjektur paling berdarah dalam Teori Langlands, grand unified theory matematika.

Mentornya bilang: Kami butuh 6 bulan untuk paham yang Peter pahami dalam 6 hari. Scholze membuktikan: dalam matematika, kedalaman mengalahkan kecepatan.

3. Maryam Mirzakhani: Ratu Geometri Abstrak
Perempuan pertama peraih Fields Medal 2014. Iran, berhijab, mengerjakan geometri hiperbolik yang paling abstrak. Ia menjawab soal biliar donat : jika bola mantul di meja berbentuk donat berlubang-lubang, berapa lintasan tertutup yang mungkin? Jawabannya dipakai untuk memetakan ruang modulus peta dari semua kemungkinan bentuk alam semesta.

Cara kerjanya legendaris: coret-coret di kertas 2 meter, lalu digunting. Temannya: Dia main gunting, yang keluar teorema. Wafat umur 40 karena kanker. Jika hidup lebih lama, ia mungkin bisa mengungguli Tao.

4. Grigori Perelman: Pertapa yang Menolak $1 Juta
Tahun 2003 ia unggah 3 makalah ke internet yang membuktikan Konjektur Poincar soal 100 tahun yang masuk 7 Millennium Problems. Hadiahnya $1 juta. Perelman menolak. Ia juga menolak Fields Medal 2006.

Alasan: Jika buktinya benar, saya tak butuh pengakuan lain. Ia muak pada politik komunitas matematika. Kini hidup menyendiri di St. Petersburg dengan ibunya. Ia bukti bahwa matematika bisa bersosok jalan sunyi. Bahwa kebenaran tidak butuh keriuhan tepuk tangan.

5. Cedric Villani : Lady Gaga Matematika
Lalu masih ada matematikawan Prancis pemenang Medali Fields yang tersohor bergelar Lady Gaga Matematika sebab selalu tampil gemebyar dengan akesori dasi kupu besar dan bros laba-laba yang gagal menjadi poilitikus yaitu Cedric Villani. Nama Cedric Villani terabadikan di lembaran sejarah matematika atas keberhasilannya membuktikan konjuktur Cercignani.

Siapa paling hebat? Tidak ada. Tao paling luas. Scholze paling dalam. Mirzakhani paling elegan. Perelman paling murni. Villani paling adibusana.

Mereka para mahamatematikawan bukan karena IQ, tapi karena keberanian. Berani gagal 1000 kali demi 1 baris bukti yang benar. Berani berpikir 7 tahun di loteng seperti Andrew Wiles saat menaklukkan Fermat. Berani bilang saya tidak tahu di depan dunia.

Pelajaran dari mereka: matematika bukan tentang menghitung cepat. Ia tentang tahan jadi bodoh lebih lama dari orang lain, sampai semesta lambat-laun mau berbisik . Dan saat semesta bersabda, yang keluar bukan angka. Yang keluar adalah puisi paling indah yang mustahil ditulis manusia. []

Oleh: Salamuddin Daeng

APAKAH pelemahan rupiah terhadap US Dollar sangat diperlukan bagi penguatan APBN? Memang tidak demikian logika yang sepenuhnya bekerja. Namun pelemahan rupiah tepat pada saat meningkatnya harga komoditas andalan ekspor Indonesia, jelas sangat menguntungkan bagi usaha men Top Up APBN.

Usaha ini tidak merugikan siapapun, bahkan usaha ini sangat menguntungkan banyak investor sumber daya alam atau investor komoditas.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak konflik dan kekacauan melanda dunia, terhitung sejak kekacauan akibat covid 19, perang Russia Ukraina, dan terakhir perang Israel AS Vs Iran, harga kokoditas sumber daya alam yang dihasilkan oleh Indonesia naik tinggi. Pada masa ini kita melihat pengusaha pengusaha yang bergerak di SDA mengalami kenaikan kekayaan secara brutal. Uangnya ada yang disimpan di dalam dan diluar negeri. Ada dalam mata uang rupiah dan banyak juga dalam mata uang asing.

Pelemahan rupiah menjadi strategi kunci dalam meningkatkan penerimaan ekspor SDA semua pengusaha. Penerimaan ekspor pengusaha dalam mata uang asing akan menjadi nilai yang sangat besar jika dihadapkan pada kewajiban mereka terhadap Pemerintah. Sederhananya,. Pendapatan dollar tapi bayar kewajiban rupiah, seperti gaji, bunga, pajak dan upah, semua rupiah.

Apa arti bagi APBN? Dengan cara ini para investor dan eksporter sumber daya alam tidak perlu membayar lebih kepada APBN, bahkan bisa membayar kecil saja sebagai hasil pelemahan rupiah, namun jumlah yang dibayarkan secara nominal menjadi besar bagi APBN Indonesia. Sehingga baik menteri keuangan maupun menteri eksploitasi dan ekspor komoditas tidak perlu berkelahi dengan investor untuk mendapatkan pajak atau pendapatan yang besar.

Penerimaan ekspor yang sangat besar setelah dikonversi dalam rupiah akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi APBN. Walaupun secara riel nilai yang diterima APBN jika dihitung dalam dollar tetap kecil, namun dalam rupiah menjadi besar. Itulah mengapa pelemahan rupiah mendapatkan momentum yang sangat tepat dan anehnya selalu tepat karena harga kokoditas naik secara brutal.

Penurunan nilai tukar rupiah bersamaan dengan kenaikan harga komoditas menjadi berkah bagi APBN. Secara nominal setoran yang sama dari pengusaha atau setoran yang lebih kecil dalam hitungan mata uang asing, menjadi nilai besar bagi APBN. Mengapa? Karena APBN ini adalah belanja dalam rupiah, gaji PNS dan anggota DPR semua rupiah, gaji honorer rupiah, belanja MBG rupiah, belanja proyek semua rupiah.

Jadi rupiah melemah jadi berkah bagi APBN. Begitulah ekonomi kita yang selalu digempur oleh asing. Setiap ada kesulitan pasti ada jalan. Tadinya pelemahan rupiah buat menakut nakuti pemerintah atau menyerang pemerintah, malah berbalik jadi momentum penguatan APBN. []

Situasi ini diperparah oleh ambisi Amerika Serikat yang memunculkan mekanisme Board of Peace (BoP) untuk mempertahankan dominasinya di kawasan tersebut.

Dalam Webinar Internasional bertajuk Understanding Contemporary Middle East Dynamics: Israeli Colonialism in Palestine, Gulf Strategic Policies, and Irans Nuclear Trajectory yang digelar Asia Middle East for Research and Dialogue (AMEC) pada Rabu, 13 Mei 2026, terungkap bahwa kehadiran militer Iran tetap menjadi faktor penentu yang sulit dikalahkan meski telah ditekan oleh AS dan Israel selama dua bulan terakhir.

Prof. M. Hamdan Basyar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti bahwa genosida dan pengusiran bangsa Palestina oleh Israel menjadi sumber utama instabilitas. Ia menyebut pengelolaan Gaza di bawah Board of Peace usul Donald Trump sebagai bentuk perwalian baru atau protektorat modern yang menangguhkan peran Otoritas Palestina.

Kerangka kerja yang diusulkan dalam resolusi ini sangat ambisius: gencatan senjata permanen, rekonstruksi besar-besaran, dan yang paling penting, pembentukan pemerintahan transisi internasional melalui Board of Peace dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), ujar Prof. Hamdan Basyar. Ia menambahkan bahwa resolusi ini secara eksplisit meminggirkan peran Otoritas Palestina (PA) hingga reformasi mereka dianggap memuaskan oleh pihak luar.

Lebih lanjut, Prof. Hamdan mempertanyakan efektivitas arsitektur politik tersebut bagi kedaulatan Palestina di masa depan. Pemerintahan sehari-hari nanti akan dijalankan oleh sebuah komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan ketat BoP, sebuah badan yang dipimpin oleh tokoh politik Amerika, Donald J. Trump, sebuah representasi dramatis dari dominasi kepentingan eksternal, tegasnya.

Meninjau aspek militer, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, mengkritik klaim defensif Israel yang selama ini dijadikan pembenaran atas aksi militernya. Menurutnya, berbeda dengan Iran, Israel justru terlibat secara ofensif di seluruh kawasan. Israel telah terlibat secara terus-menerus dalam konflik militer aktif, baik secara ofensif maupun defensif, terhadap berbagai aktor di seluruh kawasan, jelas Dian.

Dian juga menyoroti pergeseran geopolitik global terkait rencana pertemuan Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ia menilai AS mulai kehilangan daya tawar di mata sekutu Eropa dan Arab jika dibandingkan dengan Tiongkok. Iran, meskipun memiliki retorika revolusioner dan keterlibatan melalui jaringan proksinya, tidak menunjukkan tingkat agresi militer langsung yang sama terhadap mayoritas regional, tambahnya.

Sementara itu, peneliti AMEC Pizaro Gozali Idrus menjelaskan bahwa negara-negara Teluk kini mulai mencari jalur mandiri dan melakukan normalisasi dengan Iran guna menghindari dampak konflik AS-Iran. Kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran, yang dimediasi oleh Tiongkok, menunjukkan bahwa negara-negara Teluk mampu menangani konflik regional tanpa campur tangan Washington, ungkap Pizaro.

Namun, upaya kemandirian negara Teluk ini dibayangi tantangan besar, termasuk tekanan balik dari Washington serta ketergantungan struktural. Di sisi lain, Abdolreza Alami dari Asia West-East Centre (AsiaWE) Malaysia menilai asumsi bahwa jaringan perlawanan Iran dan sekutunya akan ambruk adalah keliru. Realitasnya, Iran tetap bertahan berkat posisi geografis yang sulit ditembus dan kekuatan senjata yang menjadi daya penggetar.

Sebagai penutup, AMEC menegaskan bahwa krisis multidimensional di Timur Tengah merupakan hasil dari interaksi sejarah kolonial dan persaingan kepentingan global yang kompleks. Konflik Israel-Palestina serta dinamika keamanan di Teluk tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling terkait dalam struktur politik domestik maupun internasional yang sangat berlapis. []

Dalam pernyataan resminya, koalisi menegaskan bahwa TNI adalah institusi pertahanan negara yang tugas utamanya berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan personel militer dalam urusan sipil, terutama hingga membubarkan kegiatan warga, dianggap telah menyalahi kodrat institusi tersebut. TNI dinilai tidak memiliki wewenang hukum untuk mencampuri aktivitas ekspresi yang sah.

Tindakan represif yang terjadi di Ternate ini dipandang sebagai sinyal buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Koalisi menyebut bahwa kejadian ini menambah panjang daftar penyempitan ruang sipil di tanah air. Intervensi militer dalam ruang-ruang diskusi dan seni menunjukkan adanya kecenderungan kembalinya militer ke ranah kehidupan publik yang seharusnya bebas dari intimidasi.

Lebih lanjut, koalisi menekankan bahwa film merupakan karya seni dan budaya yang dilindungi secara normatif oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU HAM. Sebagai bentuk ekspresi, film memiliki kedudukan hukum yang kuat. Setiap warga negara memiliki hak yang melekat untuk menciptakan, mendistribusikan, maupun mengapresiasi karya seni tanpa rasa takut akan persekusi.

Secara spesifik, koalisi merujuk pada Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Dalam konteks ini, kegiatan nonton bareng (nobar) adalah bagian dari hak publik untuk mendapatkan informasi dan menikmati hasil kebudayaan. Pembubaran tersebut dianggap telah merampas hak konstitusional warga secara paksa.

Sifat kegiatan pemutaran film Pesta Babi ditegaskan sebagai urusan sipil murni yang tidak memiliki kaitan dengan ancaman pertahanan negara. Dengan demikian, kehadiran dan tindakan pelarangan oleh anggota TNI dianggap telah melampaui batas kewenangan (abuse of power). Hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk jika tidak segera dihentikan dan diberikan sanksi.

Atas dasar insiden tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Centra Initiative, Imparsial, dan HRWG, mendesak pemerintah dan pimpinan TNI untuk melakukan evaluasi total. Mereka menuntut agar tindakan personel di lapangan tersebut tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Ketegasan dari pimpinan militer sangat diperlukan untuk memastikan bahwa institusi TNI tetap berada pada rel profesionalismenya. Koalisi menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada lagi oknum yang bertindak sewenang-wenang dan menindas kebebasan warga. Penegakan disiplin menjadi kunci agar militer tidak terus merangsek ke dalam ranah kehidupan sipil.

Siaran pers ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2026 sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas di Ternate. Koalisi berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban dari pihak terkait. Mereka mengajak publik untuk tetap berani bersuara melawan segala bentuk pembungkaman ekspresi.

Adapun narahubung dalam advokasi ini melibatkan tokoh-tokoh HAM ternama seperti Al Araf dari Centra Initiative, Ardi Manto Adiputra dari Imparsial, dan Julius Ibrani dari Indonesia Risk Center. Mereka siap memberikan keterangan lebih lanjut mengenai langkah hukum atau advokasi yang akan diambil selanjutnya untuk merespons tindakan represif ini. []

Aluminium dipilih sebagai material utama pesawat karena sifatnya yang ringan namun sangat kuat. Ketika sebuah pesawat jatuh, material ini sering kali ditemukan dalam kondisi hancur, terbakar, atau terdistorsi. Langkah pertama yang diambil oleh otoritas penerbangan adalah mengamankan seluruh puing untuk kepentingan investigasi. Dalam tahap ini, tidak ada satu gram pun aluminium yang boleh dipindahkan tanpa izin dari tim penyidik kecelakaan.

Setelah kotak hitam ditemukan dan penyebab kecelakaan berhasil diidentifikasi, puing-puing tersebut biasanya dipindahkan ke gudang penyimpanan tertutup. Di sini, sisa-sisa aluminium disusun kembali seperti puzzle raksasa untuk memahami titik kegagalan struktur. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun hingga kasus dinyatakan benar-benar ditutup secara hukum dan teknis oleh lembaga terkait.

Jika investigasi telah selesai dan puing-puing tersebut tidak lagi diperlukan sebagai barang bukti di pengadilan, kepemilikan material tersebut biasanya jatuh ke tangan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang telah membayar klaim atas kehilangan pesawat tersebut kemudian bertanggung jawab untuk memutuskan nasib akhir dari ribuan kilogram aluminium yang tersisa.

Salah satu jalur utama yang ditempuh adalah penjualan ke perusahaan khusus daur ulang logam pesawat. Namun, proses ini tidak sesederhana mendaur ulang kaleng minuman. Aluminium pesawat adalah paduan (alloy) tingkat tinggi yang mengandung campuran tembaga, magnesium, dan seng. Oleh karena itu, material ini harus diproses secara khusus agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak tercampur dengan logam jenis lain.

Dalam industri daur ulang, aluminium dari bangkai pesawat sering kali dilebur kembali menjadi balok-balok logam mentah. Menariknya, karena standar keamanan yang sangat ketat, aluminium bekas kecelakaan hampir tidak pernah digunakan kembali untuk memproduksi komponen pesawat baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko sekecil apa pun terkait kelelahan logam (metal fatigue) yang mungkin terjadi selama benturan kecelakaan.

Sebagai gantinya, aluminium hasil daur ulang ini dialihkan untuk industri lain yang memiliki standar beban kerja lebih rendah. Logam tersebut sering berakhir menjadi komponen otomotif, bahan konstruksi bangunan, atau bahkan peralatan rumah tangga. Dengan cara ini, material yang pernah terbang di ketinggian 30.000 kaki mendapatkan kehidupan kedua sebagai bagian dari infrastruktur di darat.

Namun, tidak semua bagian pesawat dihancurkan. Beberapa komponen aluminium yang masih dalam kondisi utuh dan tidak terkait langsung dengan penyebab kecelakaan terkadang disimpan oleh museum penerbangan. Potongan-potongan ini digunakan sebagai alat edukasi atau memorial untuk mengenang peristiwa tersebut serta memberikan pembelajaran bagi generasi teknisi pesawat di masa depan.

Aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan serius dalam penanganan sisa kecelakaan. Jika pesawat jatuh di lokasi yang sulit dijangkau seperti hutan atau laut dalam, upaya ekstra dilakukan untuk mengangkat puing aluminium agar tidak mencemari ekosistem. Aluminium memang tidak beracun secara langsung, namun tumpukan logam dalam jumlah besar dapat mengganggu habitat alami jika dibiarkan tergeletak begitu saja.

Secara keseluruhan, perjalanan aluminium setelah kecelakaan pesawat mencerminkan siklus yang kompleks antara penegakan hukum dan efisiensi industri. Meskipun berawal dari peristiwa yang memilukan, pengelolaan sisa material ini memastikan bahwa sumber daya yang berharga tidak terbuang sia-sia, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keamanan penerbangan global yang tidak mengenal kompromi. []

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH), pemerintah akan memaksimalkan seluruh instrumen hukum dan kewenangan yang ada guna mewujudkan ekosistem Indonesia yang lebih bersih serta berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat berbicara dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola Yang Berkelanjutan yang diinisiasi oleh Great Institute, pada Rabu siang 13 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Jumhur menekankan bahwa berdasarkan mandat UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihaknya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.

Langkah ini juga berlaku apabila Pemerintah Daerah terbukti tidak tegas dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan yang bersifat serius.

Pasal 114 UU 32/2009 mengatakan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana 1 (satu) tahun dan denda Rp1 milyar, kata Jumhur.

Menteri LH memaparkan data bahwa potensi timbunan sampah nasional pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 51,8 juta ton. Dari angka tersebut, baru sekitar 25 persen yang berhasil dikelola, sementara 75 persen sisanya masih menjadi tantangan besar.

Untuk itu, pemerintah menetapkan target ambisius agar 63,54 persen sampah dapat terkelola pada tahun 2026, dan mencapai angka 100 persen pada tahun 2029.

Kendati demikian, Jumhur memberikan catatan penting bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya bertumpu pada sektor hilir atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, perilaku masyarakat di tingkat awal memegang peranan paling vital.

Kunci keberhasilan pada perubahan perilaku di hulu, ujar Jumhur.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk memulai langkah kecil dengan berkomitmen meminimalkan pemakaian plastik sekali pakai serta menginisiasi pemilahan sampah organik dan anorganik dari lingkup rumah tangga.

Kondisi lapangan juga mendapat sorotan dari Dwi Sawung, Konsultan Regional Center for Energy, Ecology and Development.

Ia mengungkapkan bahwa beban pengelolaan sampah terbesar, yakni sekitar 75 persen, sebenarnya berada di tingkat kabupaten dan kota, sementara porsi Kementerian hanya sekitar 25 persen. Ia menilai banyak kota besar di Indonesia yang masih gagal mengelola sampahnya dengan efektif.

Meski demikian, Dwi memberikan apresiasi terhadap pola pengelolaan sampah di Jakarta yang dinilai sudah lebih maju karena telah menerapkan sistem pemilahan di tingkat hulu, meskipun praktik baik ini sayangnya belum diikuti oleh wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya.

Diskusi yang diikuti oleh berbagai pakar, akademisi, hingga praktisi dari BRIN, PLN EPI, Semen Indonesia, serta perwakilan kepala daerah ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Ketua Dewan Direktur Great Indonesia, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa hasil FGD ini nantinya akan diserahkan langsung kepada Menteri LH sebagai bahan rencana aksi pengelolaan sampah nasional ke depan. []

Konflik tersebut bukan lagi sekadar isu Timur Tengah, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan keamanan energi di Asia Tenggara.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam keterangannya kepada redaksi mengatakan, keputusan para pemimpin ASEAN untuk memprioritaskan deeskalasi di tengah blokade Selat Hormuz adalah langkah diplomatik yang matang dan sangat tepat.

Teguh menyoroti efektivitas strategi 5F yang diadopsi ASEAN untuk memitigasi dampak krisis. 5F dimaksud merujuk pada Fuel, Food, Fertilizers, Finance, dan Foreign Workers.

Fokus pada aspek-aspek krusial ini menunjukkan bahwa kedaulatan kawasan diukur dari kemampuan melindungi kepentingan rakyat di atas kepentingan politik blok tertentu. ASEAN dianggap cerdas karena memilih jalan netralitas aktif yang memprioritaskan perlindungan jutaan pekerja migran dan stabilitas harga pangan domestik.

Blokade Selat Hormuz yang menghambat jalur energi global menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa gangguan di titik tersebut berdampak langsung pada Selat Malaka, menciptakan efek domino yang membahayakan perdagangan internasional.

Seruan ASEAN agar jalur pelayaran segera dibuka kembali merupakan pesan tegas kepada Washington dan Teheran bahwa ego geopolitik tidak boleh mengorbankan hajat hidup orang banyak, ujar Teguh.

Langkah konkret yang paling menyentuh kemanusiaan, menurut Teguh, adalah kesepakatan repatriasi silang bagi warga negara ASEAN di zona konflik. Penggunaan armada negara anggota secara kolektif untuk evakuasi membuktikan bahwa ASEAN Community bukan sekadar slogan, melainkan entitas yang berfungsi nyata saat krisis terjadi.

Koordinasi konsuler terpadu ini menjadi fondasi penting bagi upaya perlindungan manusia di tengah ancaman peperangan.

Teguh juga menyarankan agar ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai meja perundingan. Meskipun waktu pelaksanaan KTT dipangkas demi efisiensi energi, semangat untuk menjadi jembatan dialog harus tetap menyala.

Diplomasi belakang layar atau shuttle diplomacy, katanya lagi, perlu diperkuat agar aspirasi perdamaian dari Asia Tenggara didengar oleh para pengambil kebijakan di kedua negara yang bertikai.

Kemandirian energi regional menjadi poin strategis lain yang diapresiasi. Percepatan transisi ke energi terbarukan dan penguatan mekanisme berbagi minyak antaranggota dianggap sebagai instrumen perdamaian jangka panjang. Dengan mengurangi ketergantungan pada minyak Teluk, ASEAN secara bertahap memperkuat daya tawar politiknya agar tidak mudah terseret dalam pusaran konflik kekuatan besar dunia.

Dari sisi ekonomi, Teguh memuji fokus pada inovasi finansial dan digital yang dibahas di Cebu. Ketangguhan sistem keuangan regional sangat diperlukan untuk meredam volatilitas pasar akibat sanksi ekonomi global. Langkah ini memastikan bahwa meskipun sistem keuangan dunia terguncang, ekonomi Asia Tenggara memiliki bantalan yang cukup kuat untuk tetap tumbuh secara mandiri.

Teguh mengingatkan bahwa deeskalasi memerlukan pengorbanan dan penahanan diri dari semua pihak. ASEAN telah memberikan contoh dengan menyelenggarakan KTT secara sederhana dan hemat energi. Ini adalah pesan moral yang kuat bagi dunia bahwa di masa sulit, yang dibutuhkan adalah kerja nyata untuk kemanusiaan, bukan pamer kekuatan militer yang hanya memicu kehancuran.

Indonesia, menurut Teguh, harus tetap mengambil peran sebagai pendorong utama implementasi hasil KTT Cebu. Kepemimpinan kolektif bersama Filipina sebagai ketua saat ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap butir kesepakatan benar-benar dijalankan di lapangan. Stabilitas kawasan sangat bergantung pada seberapa solid negara-negara anggota dalam memegang prinsip perdamaian.

Sebagai penutup, Dr. Teguh Santosa menegaskan bahwa pesan dari Cebu sangat jelas: tidak ada pemenang dalam perang, dan perdamaian adalah harga mati.

ASEAN telah memilih jalur diplomasi dan solidaritas regional sebagai kompas di tengah badai geopolitik. Harapannya, ketegasan sikap ASEAN ini dapat menjadi tekanan moral bagi komunitas internasional untuk segera mengakhiri ketegangan di Teluk Persia demi kesejahteraan dunia, demikian Teguh. []