Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

PERGANTIAN Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat. Di balik kursi Menteri Keuangan terdapat kendali atas APBN, mulai dari penerimaan negara, belanja, defisit, pembiayaan hingga utang. Karena itu, ketika Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara, publik patut melihatnya lebih jauh daripada sekadar perubahan nama.

Pertanyaan terpentingnya adalah: apakah pemerintah sedang mengubah arah kebijakan fiskalnya?

Pertanyaan itu menjadi semakin menarik jika ditempatkan dalam konteks kebutuhan pemerintah terhadap ruang fiskal yang besar. Negara harus membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, pangan, energi, industrialisasi dan berbagai program prioritas lainnya. Namun pada saat yang sama, kemampuan fiskal negara memiliki batas. Keinginan belanja pemerintah tidak pernah boleh dipisahkan dari kemampuan penerimaan negara.

Di sinilah posisi Menteri Keuangan menjadi sangat strategis. Menkeu pada dasarnya harus mampu memainkan dua fungsi sekaligus: menginjak gas ketika ekonomi membutuhkan dorongan, tetapi menginjak rem ketika APBN mulai kehilangan keseimbangan. Terlalu keras mengerem dapat membuat pertumbuhan kehilangan momentum. Sebaliknya, terlalu dalam menginjak gas tanpa dukungan penerimaan dapat memperbesar defisit dan kebutuhan pembiayaan.

Dalam konteks itulah polemik mengenai kewajiban setoran Danantara sebesar Rp120 triliun menjadi penting untuk dibaca. Purbaya sebelumnya mengungkap adanya riak resistensi dari pihak Danantara terkait rencana pemotongan sebagian keuntungan lembaga investasi tersebut untuk membantu menutup penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Purbaya bahkan menyebut pihak Danantara sempat memprotes dan mengaku tidak mengetahui adanya kewajiban setoran tersebut. Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa angka Rp120 triliun merupakan komitmen pimpinan Danantara kepada Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diturunkan menjadi perintah eksekutif.

Jika informasi tersebut dibaca dalam kerangka pengelolaan fiskal, persoalannya tidak berhenti pada angka Rp120 triliun. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana koordinasi antara pemerintah, Kementerian Keuangan dan Danantara berjalan ketika negara membutuhkan tambahan ruang fiskal. Sebab ketika penerimaan negara menghadapi tekanan, setiap sumber dana menjadi penting untuk menjaga APBN tetap memiliki bantalan.

Dinamika tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai tingkat kepuasan Presiden terhadap komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Danantara. Apalagi, kebutuhan untuk memastikan dana tersebut masuk ke dalam pengelolaan fiskal pemerintah bersentuhan langsung dengan kemampuan APBN membiayai berbagai agenda negara.

Namun, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa polemik Danantara merupakan satu-satunya penyebab pergantian Menteri Keuangan. Reshuffle adalah keputusan politik Presiden yang dapat dipengaruhi banyak pertimbangan. Yang dapat dikatakan dengan lebih aman adalah bahwa polemik tersebut memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar: pengelolaan fiskal membutuhkan koordinasi yang solid antara seluruh institusi yang menguasai atau mengelola sumber daya keuangan negara.

Di titik ini, pergantian Purbaya ke Suahasil menjadi menarik. Suahasil bukan orang baru dalam urusan fiskal. Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan, termasuk sebagai Wakil Menteri Keuangan, membuatnya memahami bagaimana kebijakan fiskal dirancang dan dijalankan. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kembali koordinasi kebijakan fiskal pemerintah.

Tetapi pengalaman saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Tantangan Suahasil adalah memastikan APBN tetap mampu membiayai agenda pemerintah tanpa membuat ruang fiskal semakin sempit. Sebab setiap tambahan belanja pada akhirnya harus dibayar melalui penerimaan negara atau pembiayaan. Jika penerimaan tidak tumbuh seimbang, ketergantungan terhadap pembiayaan, termasuk utang, akan semakin besar.

Utang sendiri bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai dosa fiskal. Negara memang dapat menggunakan utang untuk membiayai pembangunan, terutama ketika dana tersebut menghasilkan kegiatan produktif, memperkuat perekonomian, dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas penerimaan negara. Masalah muncul ketika utang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan ekonomi dan penerimaan negara untuk menanggung konsekuensinya.

Karena itu, persoalan yang harus diperhatikan bukan hanya berapa besar utang Indonesia, tetapi juga untuk apa utang tersebut digunakan dan berapa besar biaya yang harus dibayar APBN setiap tahunnya. Semakin besar kebutuhan pembiayaan, semakin penting kemampuan pemerintah menjaga biaya utang. Jika pembayaran bunga mengambil porsi anggaran yang semakin besar, ruang untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan produktif akan semakin terbatas.

Maka, salah satu pekerjaan terbesar Suahasil adalah memperkuat sisi penerimaan negara. Pemerintah membutuhkan reformasi perpajakan yang tidak sekadar mengejar wajib pajak yang sudah patuh, tetapi memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan, menutup celah kebocoran, meningkatkan kualitas administrasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak.

Di sinilah posisi Danantara juga menjadi bagian dari persoalan fiskal yang lebih luas. Jika lembaga tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap penerimaan atau mendukung kapasitas pembiayaan negara, maka mekanisme hubungan antara Danantara dan APBN harus jelas. Siapa yang menetapkan target, bagaimana mekanisme setoran ditentukan, bagaimana perhitungannya, serta bagaimana koordinasi dilakukan harus memiliki landasan dan tata kelola yang transparan.

Jangan sampai kebutuhan fiskal yang mendesak justru menghasilkan ketidakjelasan antarlembaga. APBN membutuhkan kepastian, sementara lembaga pengelola investasi negara membutuhkan tata kelola yang memungkinkan aset dan modal dikelola secara produktif. Kebutuhan jangka pendek APBN tidak boleh mengorbankan kemampuan negara membangun sumber penerimaan jangka panjang.

Karena itu, peningkatan penerimaan juga harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai negara mengejar target penerimaan dengan memberikan tekanan berlebihan kepada dunia usaha dan masyarakat. Penerimaan yang sehat seharusnya tumbuh bersama aktivitas ekonomi. Ketika investasi, produksi, konsumsi dan lapangan kerja tumbuh, basis penerimaan negara pun semakin kuat.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membenahi kualitas belanja. APBN yang besar tidak otomatis berarti APBN yang efektif. Yang lebih penting adalah apakah setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberikan dampak terhadap produktivitas ekonomi. Belanja yang tidak produktif hanya akan memperbesar kebutuhan pembiayaan tanpa memperkuat kemampuan negara menghasilkan penerimaan di masa depan.

Di sinilah keseimbangan menjadi kata kunci. Pemerintah membutuhkan fiskal yang cukup ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, tetapi ekspansi itu harus memiliki batas yang jelas. Belanja harus produktif, penerimaan harus diperkuat, defisit harus dijaga, dan pembiayaan harus dikelola secara hati-hati. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Pergantian Menteri Keuangan juga akan menjadi perhatian pasar. Pasar keuangan akan melihat apakah kebijakan fiskal pemerintah tetap kredibel. Bukan nama menterinya yang menjadi ukuran utama, melainkan bagaimana pemerintah mengelola defisit, menerbitkan surat utang, menjaga biaya pembiayaan, mengelola sumber-sumber penerimaan, serta memastikan kemampuan membayar kewajiban tetap kuat.

Karena itu, terlalu dini jika pergantian Purbaya ke Suahasil langsung dianggap sebagai tanda pemerintah sedang mengerem atau justru memperbesar ekspansi fiskal. Jawabannya baru akan terlihat dari kebijakan yang diambil. Angka-angka APBN akan menjadi alat ukur yang jauh lebih objektif daripada berbagai spekulasi politik.

Publik dapat menilai dari beberapa indikator sederhana: apakah penerimaan negara meningkat, apakah defisit terkendali, apakah beban bunga dapat dijaga, apakah utang digunakan untuk kegiatan produktif, apakah aset negara dikelola secara optimal, dan apakah belanja pemerintah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pada akhirnya, Suahasil tidak hanya mewarisi kursi Menteri Keuangan. Ia mewarisi pekerjaan besar untuk menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kemampuan fiskal negara. Ia juga harus memastikan koordinasi fiskal tidak berhenti pada Kementerian Keuangan, tetapi berjalan efektif dengan seluruh institusi yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya ekonomi negara, termasuk Danantara.

Purbaya boleh pergi, Suahasil boleh datang. Tetapi persoalan APBN tidak ikut berganti. Defisit tetap harus dikendalikan, utang tetap harus dibayar, bunga tetap harus ditanggung, penerimaan negara tetap harus dikejar, dan koordinasi antarlembaga harus diperbaiki.

Karena itu, pertanyaan akhirnya bukan siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan. Pertanyaannya jauh lebih fundamental: apakah Suahasil mampu membuat APBN Indonesia tetap melaju tanpa kehilangan kendali?

Sebab fiskal yang sehat bukanlah APBN yang sekadar mampu membiayai banyak program. Fiskal yang sehat adalah APBN yang mampu membiayai pembangunan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk membiayai masa depannya sendiri. []

Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup menyegel 50 badan usaha setelah ditemukan kebakaran di wilayah konsesinya. Total area terdampak mencapai 27.333,79 hektare yang tersebar di delapan provinsi.

Sebanyak 36 badan usaha berada di Kalimantan, dengan luas area terbakar 23.634,72 hektare. Di Sumatera, 14 badan usaha disegel dengan luas kebakaran 3.699,07 hektare.

Kalimantan Barat menjadi lokasi penindakan terbesar: 18 badan usaha dengan area terbakar 12.920,88 hektare.

Angka-angka itu bukan sekadar isi laporan.

Di baliknya ada gambut yang mengering, habitat satwa yang hilang, udara yang tercemar, serta warga yang menjalani hari dengan mata perih dan napas sesak.

Karena itu, penyegelan tersebut layak diapresiasi. Negara mulai menunjukkan bahwa kebakaran di wilayah konsesi tidak dapat terus diperlakukan sebagai musibah tanpa penanggung jawab.

Langkah Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

Ketika berada di Palangka Raya pada 22 Agustus 2026, Presiden menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan harus ditindak, baik perseorangan maupun korporasi.

Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan, kata Presiden.

Komitmen itu kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pencegahan, mitigasi, pengendalian, penegakan hukum, dan koordinasi lintas lembaga dalam menangani karhutla.

Namun, memasang segel jauh lebih mudah daripada menuntaskan perkara.

Ujian sebenarnya justru dimulai setelah papan penyegelan berdiri di depan konsesi.

Bukan Sekadar Bencana Alam

Selama ini, penanganan karhutla terlalu sering mengikuti pola yang sama.

Api muncul. Asap menebal. Penerbangan terganggu. Sekolah diliburkan. Warga mulai memenuhi fasilitas kesehatan.

Helikopter dikerahkan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan. Petugas berjibaku memadamkan api.

Setelah hujan turun, asap menghilang dan perhatian publik berpindah. Beberapa bulan kemudian, kita jarang mendengar kelanjutan kasusnya.

Karhutla memang dipengaruhi cuaca ekstrem dan kemarau panjang. Namun, cuaca tidak memegang korek api.

Di balik kebakaran bisa terdapat kesengajaan, kelalaian, pembiaran, atau buruknya pengelolaan wilayah konsesi.

Polri telah menetapkan 138 tersangka. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diproses karena kelalaian.

Fakta ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan semata-mata bencana alam. Ada tindakan manusia yang harus ditelusuri.

Kerugiannya juga sangat besar.

Dalam laporan The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesias 2015 Fire Crisis, Bank Dunia memperkirakan karhutla pada 2015 menimbulkan kerugian sedikitnya 16,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp221 triliun.

Jumlah itu setara dengan 1,9 persen produk domestik bruto Indonesia ketika itu.

Di sinilah ketidakadilan ekologis terlihat.

Keuntungan pengelolaan lahan dinikmati perusahaan. Ketika kebakaran terjadi, biaya kesehatan, pemadaman, gangguan ekonomi, dan pemulihan lingkungan justru ditanggung masyarakat dan negara.

Keuntungan dinikmati sendiri, kerugiannya dibagikan kepada semua orang.

Menagih Tanggung Jawab Korporasi

Penegakan hukum karhutla perlu berpijak pada prinsip polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar.

Prinsip yang diperkenalkan OECD pada 1972 ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan harus menanggung biaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihannya.

Tujuannya sederhana: biaya kerusakan lingkungan tidak boleh dipindahkan kepada masyarakat, negara, dan pembayar pajak.

Prinsip tersebut juga menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang itu, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 108 memuat ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Hukum lingkungan juga mengenal strict liability atau tanggung jawab mutlak dalam gugatan perdata untuk kegiatan tertentu yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Artinya, perusahaan tidak dapat serta-merta mencuci tangan dengan mengatakan bahwa api berasal dari luar konsesi atau dinyalakan orang yang tidak dikenal.

Pemegang izin mempunyai kewajiban mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah yang dikuasainya.

Pemeriksaan harus menjawab pertanyaan konkret.

Apakah perusahaan memiliki petugas dan peralatan pemadam yang memadai?

Apakah tersedia sumber air?

Apakah kanal dan gambut dikelola dengan benar?

Seberapa cepat titik api diketahui dan ditangani?

Apakah perusahaan sebelumnya pernah menerima peringatan?

Namun, ketegasan harus tetap berjalan dalam koridor hukum.

Kebakaran di wilayah konsesi merupakan dasar kuat untuk melakukan pemeriksaan, tetapi tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Unsur kesalahan dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus dibuktikan secara cermat.

Penyidikan juga tidak boleh berhenti pada orang yang ditemukan memegang korek api. Dalam perkara korporasi, pekerja lapangan sering hanya berada di ujung rantai.

Hukum harus menjangkau pemberi perintah, penyandang dana, pengurus yang membiarkan pelanggaran, dan pihak yang menikmati keuntungan.

Jika hanya pekerja kecil yang dihukum, sedangkan pengambil keputusan tetap aman di ruang berpendingin udara, penegakan hukum kehilangan maknanya.

Dari Segel Menuju Kepatuhan

Ian Ayres dan John Braithwaite dalam buku Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate menjelaskan bahwa penegakan hukum memerlukan jenjang sanksi yang meningkat sesuai tingkat pelanggaran dan sikap pelaku.

Pemerintah dapat memulai dari peringatan dan perintah perbaikan. Jika pelanggaran berlanjut, tindakan dapat ditingkatkan menjadi pembekuan izin, denda, gugatan perdata, pencabutan izin, hingga proses pidana.

Dalam kerangka responsive regulation, penyegelan adalah bagian awal dari piramida penegakan hukum, bukan puncaknya.

Efektivitas kebijakan baru terlihat apabila tindakan tersebut menghasilkan kepatuhan, efek jera, dan pemulihan lingkungan.

Pandangan ini sejalan dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Indonesia relatif memiliki perangkat aturan yang memadai. Masalahnya sering muncul pada struktur penegakan dan budaya kepatuhan.

Aturannya tegas, tetapi pengawasannya lemah. Pelanggaran ditemukan, tetapi penanganannya lambat. Sanksi diumumkan, tetapi kelanjutannya tidak diketahui publik.

Karena itu, penyegelan harus diikuti koordinasi KLH, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta kementerian yang menerbitkan atau mengawasi izin usaha.

Tanpa koordinasi, perkara karhutla mudah terpecah ke dalam banyak kewenangan dan akhirnya kehilangan arah.

Jangan Berhenti Pada Papan Segel

KLH perlu membuka perkembangan setiap kasus kepada publik: nama badan usaha, lokasi dan luas kebakaran, hasil pemeriksaan, sanksi administratif, proses pidana, gugatan perdata, serta kewajiban pemulihannya.

Keterbukaan penting agar penyegelan tidak sekadar menjadi foto bagus untuk pemberitaan.

Publik perlu diyakinkan bahwa hukum berlaku sama, termasuk terhadap korporasi besar yang memiliki modal, jaringan, dan pengaruh.

Penanganan karhutla juga tidak boleh selesai setelah denda dibayar.

Uang tidak dapat seketika menghidupkan kembali hutan, membasahi gambut, mengembalikan satwa, atau menyembuhkan paru-paru warga.

Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus memulihkan lahan. Target pemulihannya mesti jelas, waktunya terukur, dan pelaksanaannya dapat diawasi publik.

Tanpa pemulihan, penegakan hukum hanya menghukum masa lalu tanpa memperbaiki masa depan.

Sikap Presiden Prabowo dan tindakan Menteri Jumhur telah menunjukkan arah yang sama. Namun, ketegasan negara bukan diukur dari kerasnya pernyataan atau banyaknya papan segel.

Ketegasan diukur dari keberanian menuntaskan perkara, menjangkau pengambil keputusan, menghukum pihak yang terbukti bersalah, serta memulihkan lingkungan yang rusak.

Penyegelan 50 badan usaha telah mengirimkan peringatan. Pesan itu jangan berhenti di pagar konsesi.

Masyarakat tidak hanya ingin melihat api dipadamkan.

Mereka ingin mengetahui siapa yang menyalakannya, siapa yang membiarkannya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang akhirnya bertanggung jawab.[]

Menurut Rodrguez Parrilla, BRICS memegang kunci penting dalam mewujudkan keamanan yang inklusif bagi seluruh bangsa. Kelompok ini dinilai mampu mendorong pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, serta kemajuan nyata bagi negara-negara di Kawasan Selatan Global atau Global South.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan BRICS sangatlah indispensable atau tidak tergantikan. Peran kolektif ini krusial dalam proses membangun arsitektur internasional yang baru, yang jauh lebih adil, demokratis, dan menjunjung tinggi prinsip multilateralisme.

Fondasi dari tatanan internasional baru tersebut, menurut Menlu Kuba, haruslah berpijak pada prinsip kesetaraan berdaulat antar-negara. Selain itu, kepatuhan mutlak terhadap hukum internasional menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditawar dalam percaturan politik global masa kini.

Dalam pidatonya, Rodrguez Parrilla juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk secara tegas melawan apa yang ia sebut sebagai filosofi pelucutan dan perampasan. Perlawanan ini dinilai mendesak agar dunia dapat menghentikan lingkaran setan filosofi perang yang terus mengganggu stabilitas era modern.

Ia mengingatkan kembali peringatan historis yang pernah disampaikan oleh Panglima Tertinggi Kuba, Fidel Castro Ruz, tepat 66 tahun yang lalu. Pesan tersebut dinilai masih sangat relevan dalam membaca dinamika geopolitik global hari ini yang sarat dengan ketegangan militer.

Kritik tajam turut diarahkan pada doktrin kebijakan luar negeri kontemporer yang mengusung konsep perdamaian melalui kekuatan (peace through strength). Bagi Havana, pendekatan semacam ini justru memicu eskalasi konflik dan memperparah ketidakpercayaan antar-negara.

Penerapan konsep kekuatan militer yang berlebihan tersebut, lanjut Rodrguez Parrilla, kini termanifestasikan dalam berbagai bentuk agresi nyata. Ia menyoroti bagaimana korolari imperialis yang agresif dan penuh kekerasan terus mengancam kedaulatan berbagai bangsa yang lemah.

Kehadiran Kuba dalam forum strategis ini sekaligus menegaskan komitmen diplomatik mereka untuk terus bersuara bersama negara-negara berkembang lainnya. Mereka berupaya menggalang solidaritas internasional guna membendung dominasi hegemonik yang merugikan kepentingan dunia ketiga.

Melalui momentum KTT BRICS 2026 ini, Kuba berharap aliansi ekonomi dan politik tersebut dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan demikian, cita-cita luhur mengenai tatanan dunia yang damai, setil, dan berkeadilan dapat segera terwujud secara nyata. []

Betty Ong tercatat sebagai orang pertama yang membunyikan alarm kepada pihak pengendali darat pada hari naas tersebut. Melalui panggilan telepon dari dalam pesawat, ia melaporkan adanya penusukan di kelas bisnis serta keheningan yang mencurigakan dari kokpit pesawat. Panggilan telepon selama 23 menit itu memberikan peringatan dini yang sangat krusial bagi otoritas nasional mengenai aksi terorisme terkoordinasi yang sedang berlangsung.

Informasi berharga yang disampaikan oleh Betty membantu pihak berwenang mengonfirmasi identitas para pelaku dengan tingkat kepastian yang tinggi. Aksi heroiknya di tengah situasi yang genting menunjukkan ketenangan luar biasa seorang warga biasa yang menghadapi ancaman besar di udara.

Betty Ong merupakan salah satu dari 11 awak kabin dan 76 penumpang yang tewas ketika Penerbangan 11 akhirnya menabrak Menara Utara World Trade Center. Serangan mendadak ini memicu respons cepat dari Angkatan Udara dan Garda Nasional AS yang segera menerbangkan jet-jet tempur untuk mengantisipasi ancaman lanjutan.

Meskipun skala serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat upaya pencegahan penuh menjadi sangat sulit, panggilan dari Betty memainkan peran penting dalam menghentikan potensi serangan lanjutan lainnya. Penyelidikan lanjutan pasca-kejadian juga memperketat prosedur keamanan penerbangan di berbagai bandara utama di Amerika Serikat.

Keluarga Betty, melalui saudaranya Harry Ong, secara aktif terus menjaga warisan sang pramugari tetap hidup melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, advokasi, dan proyek pelestarian. Harry mengungkapkan bahwa upaya berkelanjutan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bahwa kenangan tentang Betty akan selalu dijaga oleh orang-orang terdekatnya.

Sebagai bentuk dedikasi terhadap kecintaan Betty kepada anak-anak semasa hidupnya, pihak keluarga mengadopsi dan mendedikasikan sebuah pusat rekreasi di San Francisco untuk program sosial anak muda. Pusat rekreasi tersebut kini rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan positif seperti kamp musim panas dan program dukungan bagi komunitas setempat.

Selain itu, keluarga juga aktif memperjuangkan peningkatan standar keselamatan serta dukungan kesehatan mental bagi para pramugari melalui kerja sama dengan berbagai organisasi penerbangan. Upaya ini menjadi bentuk nyata penghormatan agar pengorbanan para awak kabin dalam insiden sejarah tersebut tidak pernah dilupakan oleh industri penerbangan.

Pada peringatan hari lahirnya yang ke-60, National 9/11 Memorial turut mengenang sosok Betty dengan meletakkan setangkai mawar putih di ukiran namanya di Ground Zero, New York. Penghormatan ini menjadi simbol abadi atas keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang pramugari di saat-saat paling gelap dalam sejarah modern Amerika.

Hingga 25 tahun berlalu, kisah kepahlawanan Betty Ann Ong tetap menginspirasi banyak pihak di seluruh dunia. Keberaniannya selama 23 menit di ujung sambungan telepon tidak hanya menjadi bukti pengabdian profesi yang tinggi, tetapi juga warisan ketulusan hati yang terus dikenang sepanjang masa. []

Peristiwa tragis tersebut tidak hanya merombak peta geopolitik global, tetapi juga melahirkan sebuah diskursus baru tentang bagaimana sebuah negara merumuskan ulang batas antara kebebasan bergerak dan keamanan mutlak.

Sebagai respons cepat atas serangan itu, Presiden George W. Bush meneken Undang-Undang Keamanan Penerbangan dan Transportasi pada November 2001. Langkah revolusioner diambil: kendali keamanan bandara yang sebelumnya tercerai-berai di tangan perusahaan-perusahaan swasta ditarik ke dalam yurisdiksi publik federal. Lahirlah Transportation Security Administration (TSA), sebuah badan yang dirancang dari nol dengan mengerahkan tenaga rekrutan dalam skala yang belum pernah disaksikan sejak Perang Dunia Kedua.

Pada masa-masa awal pembentukannya, tantangan terbesar TSA adalah mengatasi inkonsistensi prosedur pengamanan yang diterapkan oleh operator swasta. Dalam waktu singkat, badan ini harus menyaring jutaan pelamar demi mengisi puluhan ribu posisi petugas pemeriksa di berbagai penjuru negeri. Semula berada di bawah naungan Departemen Transportasi, TSA kemudian digelandang ke bawah panji Departemen Keamanan Dalam Negeri pada 2003 guna memperketat koordinasi intelijen nasional.

Kini, seperempat abad berselang, wajah pengamanan di gerbang-gerbang keberangkatan telah mengalami metamorfosis radikal. Dari sekadar barisan petugas berseragam dengan prosedur manual yang kaku, TSA telah bertransformasi menjadi lembaga keamanan berbasis kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir. Kendati demikian, filosofi dasar mereka tidak pernah bergeser: memastikan mobilitas manusia dan arus perdagangan global tetap berjalan tanpa hambatan berarti di tengah bayang-bayang ancaman.

Di bawah arahan pemerintahan Presiden Donald Trump dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin, roda pembaruan terus berputar melalui strategi anyar bernama Horizon 25. Program ini diformulasikan untuk menjadikan tubuh birokrasi keamanan tersebut jauh lebih lincah, tangguh, serta adaptif menghadapi spektrum bahaya zaman modern. Horizon 25 juga memperluas ruang kolaborasi publik-swasta lewat skema kemitraan penyaringan baru.

Dari sisi teknis, bandara-bandara utama di Amerika Serikat kini menjadi etalase bagi perangkat pemindai tomografi komputer (CT) berteknologi AI, pemindai tubuh nir-sentuh, hingga sistem autentikasi kredensial berbasis perbandingan wajah. Kehadiran inovasi semacam TSA PreCheck dengan jalur cepat biometrik terbukti efektif mengurai antrean panjang, sekaligus memilah penumpang tepercaya agar petugas dapat memusatkan atensi pada titik-titik krusial.

Uji ketahanan terbesar atas sistem modern ini terlihat ketika Amerika Serikat turut menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia FIFA. Puluhan pertandingan yang mendatangkan jutaan suporter dari berbagai belahan dunia menguji kapasitas infrastruktur transportasi nasional pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam momentum tersebut, kombinasi pemindai sentuh nir-arah, pengerahan ratusan tim anjing pelacak, serta sinkronisasi lintas lembaga berhasil meredam potensi kerawanan.

Meski dominan dikelola langsung oleh pemerintah federal, lanskap pengelolaan bandara di Amerika Serikat menyisakan ruang pengecualian. Sejumlah fasilitas penerbangan seperti Bandara Internasional San Francisco (SFO) dan Bandara Internasional Kansas City (MCI) tetap memilih mengoperasikan keamanan secara mandiri. Namun, kendali standar operasional dan pasokan perangkat teknologi tetap berada sepenuhnya di bawah garis komando TSA.

Administrator TSA, David P. Cummins, dalam refleksi 25 tahun lembaganya, menyampaikan apresiasi tinggi kepada ratusan ribu pegawai yang tetap menjaga kewaspadaan di tengah dinamika ancaman global. Menurutnya, ancaman terorisme masa kini jauh lebih canggih, tersembunyi, dan terus bermutasi seiring perkembangan zaman.

Dua setengah dekade berlalu sejak kepulan asap hitam melukai Manhattan, TSA berdiri sebagai monumen perubahan struktural sebuah bangsa. Penjagaan di balik mesin-mesin pemindai bandara bukan lagi sekadar prosedur administratif, melainkan benteng pertahanan harian dalam memastikan dunia penerbangan tetap merdeka dari ketakutan. []

Dalam sesi pertemuan bertema Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth itu, Presiden Prabowo memaparkan transformasi Indonesia dari negara pengimpor menjadi pengekspor pangan sebagai wujud penguatan kapasitas nasional.

Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan importir terbesar biji-bijian, beras, dan jagung. Kini, kita telah menjadi eksportir dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia, ujar Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS.

Kepala Negara meyakini potensi serupa dimiliki oleh negara-negara anggota BRICS apabila kekuatan masing-masing dihubungkan dan dioptimalkan secara bersama. Menurutnya, tantangan global yang saling berkaitan dapat diubah menjadi peluang investasi yang lebih besar, penguatan industri, serta penciptaan lapangan kerja melalui kerja sama yang erat.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menawarkan agar negara-negara anggota BRICS mendorong industrialisasi bersama guna mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki. Ia menilai negara-negara BRICS telah memiliki modal besar berupa sumber daya dan kapasitas produksi yang saling melengkapi untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai global.

BRICS sudah menjadi rantai pasokan. Tugas kita adalah menghubungkan dan mengoptimalkannya sehingga kekuatan yang ada ini dapat menjadi sumber nilai yang lebih besar bagi kita semua, lanjutnya.

Perkuat Suara Global South

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti peran strategis BRICS dalam menyatukan sekaligus memperkuat suara negara-negara Global South dalam membentuk masa depan global yang inklusif dan berkelanjutan.

Menyongsong tahun 2030 sebagai target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Kepala Negara menekankan bahwa komitmen mengentaskan kemiskinan dan melindungi planet bumi harus terus dilangkah-lampaui demi menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang semestinya dalam tatanan global.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya suara negara-negara Global South didengar, tidak hanya dalam mempercepat pelaksanaan agenda 2030, tetapi juga dalam menentukan arah masa depan setelahnya, tandas Presiden.

Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh, ujarnya lagi.

Rangkaian kegiatan KTT BRICS 2026 di New Delhi ini diawali dengan sesi foto bersama, di mana Presiden Prabowo berdiri berdampingan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Kepala Negara juga sempat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sebelum memasuki ruang sidang utama. []

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan, arahan Presiden dalam Inpres tersebut memberikan mandat yang jelas agar pemerintah tidak memberi ruang toleransi terhadap aksi pembakaran lahan. Di tengah ancaman cuaca ekstrem dan kemarau panjang, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu demi melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus bersinergi memantau titik api secara real-time dan tidak akan ragu membawa setiap pelanggar ke meja hijau demi menjamin kepatuhan hukum dan menjaga ruang hidup yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar Jumhur, Minggu, 13 September 2026.

Sebagai langkah konkret, KLH menyegel 50 badan usaha yang tersebar di 8 provinsi dengan total area konsesi yang terbakar mencapai 27.333,79 hektare. Pulau Kalimantan mencatatkan luasan terbakar terbesar yang ditindak, yakni mencakup 36 badan usaha dengan total area 23.634,72 hektare.

Di kawasan Kalimantan, penindakan terbesar berada di Kalimantan Barat yang melibatkan 18 badan usaha seluas 12.920,88 hektare. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 6 badan usaha seluas 6.476,94 hektare, Kalimantan Tengah sebanyak 6 badan usaha seluas 2.684,02 hektare, Kalimantan Timur sebanyak 4 badan usaha seluas 1.244,81 hektare, serta Kalimantan Utara sebanyak 2 badan usaha seluas 308,07 hektare.

Sementara itu, di wilayah Sumatera, KLH menyegel 14 badan usaha dengan total luasan terbakar 3.699,07 hektare. Penindakan terluas di Sumatera terjadi di Sumatera Selatan dengan 11 badan usaha seluas 2.928,28 hektare, diikuti Lampung sebanyak 2 badan usaha seluas 758,88 hektare, dan Riau sebanyak 1 badan usaha seluas 11,91 hektare.

Di samping langkah administratif KLH, Polri juga telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan karhutla. Sebanyak 119 orang di antaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sementara 19 orang lainnya tersangkut akibat kelalaian.

Jumhur menjelaskan, seluruh rangkaian penegakan hukum ini sejalan dengan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak pemegang izin konsesi sebagaimana ditekankan dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2026. Setiap korporasi wajib bertanggung jawab penuh atas kebakaran yang terjadi di dalam wilayah konsesinya, terlepas dari unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Selain sanksi penyegelan dan administratif, para pelanggar juga dihadapkan pada ancaman sanksi pidana serta gugatan perdata untuk ganti rugi pemulihan lingkungan. KLH pun kembali mengimbau seluruh pemilik konsesi dan masyarakat luas untuk meninggalkan metode pembakaran dalam pembukaan atau pembersihan lahan, khususnya di tengah kondisi siaga karhutla saat ini. []

Desakan ini dilayangkan secara resmi melalui Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 09/SPIP/IX/2026. Dokumen permohonan tersebut diajukan oleh Slamet Burhanudin, S.H. bersama Luhut Parlinggoman Siahaan, S.H., M.Kn. yang bertindak atas nama Siahaan, Burhan Partners Law Office.

Sebelum desakan ini mengemuka, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pekalongan telah memberikan respons awal. Melalui Surat Nomor 500.12.10/843 yang diterbitkan pada 10 September 2026, pihak Diskominfo menyatakan bahwa permohonan tersebut saat ini sedang dalam tahap koordinasi internal.

Dalam pengajuan dokumen tersebut, para pemohon memfokuskan permintaan pada tiga kelompok informasi utama yang krusial. Kelompok pertama mencakup dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL beserta lembar persetujuan lingkungan PT HAI.

Kelompok informasi kedua yang diminta berkaitan erat dengan keabsahan dokumen kesesuaian tata ruang serta perizinan bangunan. Sementara itu, kelompok ketiga memuat catatan penting mengenai dokumen pengawasan, hasil pemeriksaan, uji laboratorium, serta tindak lanjut pemerintah atas peristiwa lingkungan yang terjadi pada Maret 2024.

Slamet Burhanudin menegaskan bahwa seluruh permintaan ini diajukan untuk mendapatkan kejelasan berbasis data dan fakta resmi dari pemerintah daerah. Menurutnya, publik di Kabupaten Pekalongan memiliki hak penuh untuk mengetahui efektivitas pengawasan industri dan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Langkah hukum dan administratif ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Regulasi tersebut menegaskan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk merespons dan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja.

Undang-undang juga mengatur adanya ruang perpanjangan waktu paling lama 7 hari kerja apabila dibutuhkan, dengan catatan harus disertai alasan tertulis yang jelas. Para pemohon berharap Pemkab Pekalongan dapat mematuhi koridor waktu dan aturan hukum yang berlaku tersebut.

Jika nantinya permohonan informasi ini tidak ditindaklanjuti secara transparan sesuai ketentuan perundang-undangan, pihak kuasa hukum telah menyiapkan langkah lanjutan. Mereka menyatakan siap menempuh mekanisme hukum berupa pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi.

Luhut Parlinggoman Siahaan menambahkan bahwa langkah ini sama sekali bukan upaya untuk menghakimi pihak mana pun secara sepihak. Tujuan utamanya adalah mendorong keterbukaan agar seluruh polemik yang ada dapat dinilai secara objektif berdasarkan data, dokumen, dan hasil pengawasan resmi negara.[]

Pertemuan puncak ini mengusung tema besar Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability yang merefleksikan kebutuhan mendesak atas tata kelola global yang inklusif.

Bagi Indonesia, momentum KTT BRICS di India ini memiliki arti yang sangat historis karena untuk pertama kalinya hadir sebagai anggota penuh. Keikutsertaan delegasi Indonesia di bawah kepemimpinan nasional menunjukkan ketegasan arah politik luar negeri yang aktif, dinamis, dan berorientasi pada kepentingan strategis Global South.

Demikian antara lain disampaikan Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, merespons pertemuan yang diselenggarakan di pusat pertemuan Bharat Mandapam, New Delhi.

Teguh menbapresiasi substansi yang tertuang dalam Deklarasi New Delhi. Dokumen komprehensif tersebut dinilai mampu merumuskan langkah taktis dalam menjawab ketimpangan global serta meredam ketidakpastian geopolitik kontemporer.

Salah satu poin paling fundamental dalam deklarasi ini adalah komitmen kolektif untuk mereformasi lembaga-lembaga multilateral utama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional. Reformasi tersebut dipandang mutlak agar institusi keuangan dan politik dunia lebih representatif terhadap realitas kekuatan ekonomi global saat ini.

Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini turut memperkuat gaung solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari Semangat Bandung 1955. Prinsip kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap hegemoni sepihak menemukan saluran institusional yang efektif melalui wadah kerja sama ekonomi berkembang seperti BRICS, urai dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta ini.

Deklarasi New Delhi juga dinilai memberikan penekanan kuat pada penguatan rantai pasok global yang tangguh serta transformasi digital yang inklusif. Negara-negara anggota sepakat bahwa inovasi teknologi tidak boleh menjadi hak eksklusif negara maju, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan umat manusia.
Selain isu digitalisasi, fokus terhadap ketahanan pangan dan transisi energi berkelanjutan menjadi pilar penting yang disoroti dalam dokumen akhir KTT.

Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau antarnegara anggota diupayakan untuk mengakselerasi target pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik, ujarnya lagi.

Terobosan signifikan lainnya mencakup dorongan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral antarnegara anggota atau Local Currency Settlement (LCS). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan stabilitas keuangan makro serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak mata uang tunggal global.

Bagi Indonesia, partisipasi perdana ini membuka peluang lebar untuk mengintegrasikan kepentingan nasional ke dalam kerangka kerja sama ekonomi lintas benua yang masif. Sinergi ini melengkapi posisi tawar Indonesia di kancah internasional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Teguh menilai bahwa keberhasilan India selaku tuan rumah dalam merumuskan konsensus menunjukkan kepemimpinan kawasan yang matang. Kemampuan menjembatani kepentingan berbagai negara dengan spektrum politik yang beragam adalah kunci utama soliditas blok ekonomi ini.

Kendati demikian, masih kata Teguh, tantangan terbesar pasca-KTT New Delhi terletak pada implementasi nyata dari seluruh komitmen di atas kertas. Sebagaimana ditegaskan oleh para pemimpin dunia di New Delhi, kredibilitas BRICS kini diuji oleh seberapa cepat kebijakan strategis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Keterlibatan aktif Indonesia diharapkan mampu menjadi katalisator pengisi substansi kerja sama yang berpihak pada keadilan sosial global. Suara Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam menuntut tata ekonomi dunia yang lebih adil dan transparan, Teguh menggarisbawahi.

Secara keseluruhan, Deklarasi New Delhi bukan sekadar dokumen diplomatik formal, melainkan peta jalan menuju tatanan dunia multipolar yang lebih berimbang. Pergeseran poros kekuatan ekonomi global kini kian nyata dengan semakin terkonsolidasinya kekuatan negara-negara berkembang.

Partisipasi sukses Indonesia di KTT BRICS 2026 menegaskan bahwa diplomasi Indonesia berada di jalur yang tepat dalam merespons dinamika zaman. Peran strategis ini sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai motor penggerak perdamaian dan kemakmuran kawasan serta dunia.

Masa depan tata kelola global menuntut kolaborasi yang melampaui batas-batas tradisional, dan momentum New Delhi telah meletakkan fondasi kokoh ke arah tersebut. Di bawah kerangka kerja sama yang inklusif ini, optimisme baru bagi terciptanya keadilan internasional kini terbuka semakin lebar. []

Keputusan bulat ini diambil menyusul gelombang duka mendalam atas kepergian sang legenda. Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker, sebuah kabar duka yang mengguncang jutaan penggemarnya di seluruh dunia pada akhir Agustus lalu.

Sebelum keputusan dewan ini disahkan, sebuah kampanye akar rumput masif telah bergulir secara luas. Petisi online yang mendesak agar bandara di ibu kota Tennessee tersebut diubah namanya menjadi Dolly Parton International Airport berhasil mengumpulkan lebih dari 175.000 tanda tangan dari masyarakat.

Dukungan politik tingkat tinggi turut mengalir deras demi mempercepat proses penghormatan ini. Gubernur Tennessee, Bill Lee, bersama jajaran pemimpin lokal dengan cepat menyatakan dukungan penuh mereka agar nama sang ikon budaya abadi di gerbang utama kedatangan negara bagian tersebut.

Meskipun dewan telah memberikan lampu hijau secara mutlak, pihak MNAA menegaskan bahwa bentuk akhir dari nama resmi bandara tersebut masih belum diputuskan secara final. Pihak otoritas bandara menyatakan akan bekerja sama secara saksama dengan berbagai pihak terkait untuk menentukan bagaimana warisan besar Parton diabadikan.

Dewan Kota Nashville sebelumnya juga telah mengadopsi sebuah resolusi yang secara khusus meminta agar fasilitas tersebut dinamai sesuai nama sang musisi. Namun, MNAA memandang pemungutan suara ini baru sebagai langkah awal dari sebuah proses multi-fase yang membutuhkan koordinasi administratif lanjutan.

Perubahan nama bandara berskala besar ini juga harus melalui penyesuaian regulasi internal, mengingat kebijakan penamaan fasilitas sebelumnya mensyaratkan tenggat waktu tertentu setelah seseorang wafat. Otoritas bandara kini tengah merevisi aturan tersebut untuk mengakomodasi penghormatan luar biasa bagi sang ikon.

Dari sisi operasional penerbangan, kode bandara yang ikonik, yaitu BNA, direncanakan akan tetap dipertahankan untuk menjaga sejarah awal pendirian bandara. Kode tersebut memiliki ikatan historis dengan Kolonel Harry S. Berry yang turut membantu merintis pembangunan bandara pada tahun 1939.

Apabila seluruh proses administratif dan penyesuaian dengan Federal Aviation Administration (FAA) rampung sepenuhnya, proyek perubahan nama ini diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan. Langkah ini sekaligus menempatkan bandara Nashville dalam sejarah baru sebagai salah satu bandara utama di Amerika Serikat yang dinamai untuk mengapresiasi seorang tokoh perempuan legendaris.

Melalui keputusan bersejarah ini, warisan Dolly Partonyang dikenal luas tidak hanya lewat karya musiknya tetapi juga kedermawanan dan kontribusi sosialnyaakan menyambut jutaan pelancong yang tiba di Music City. Semangat dan pengaruh positif sang legenda kini bersiap diabadikan selamanya di langit Tennessee. []

Fenomena ini bukan sekadar pamer kemewahan, melainkan hasil dari perpaduan desain aerodinamis, efisiensi operasional, dan fleksibilitas rute.

Perbedaan utama ini berakar dari rasio bobot dan tenaga yang dimiliki oleh pesawat bisnis. Berbeda dengan pesawat komersial besar yang mengangkut ratusan penumpang serta kargo berat, jet pribadi dirancang memiliki ukuran lebih kecil dan bobot yang jauh lebih ringan. Dengan mesin bertenaga besar yang dipadukan dengan bodi ringan, pesawat ini memiliki performa mendaki (climb rate) yang luar biasa untuk menembus lapisan atmosfer atas dengan cepat.

Salah satu alasan terkuat jet pribadi terbang lebih tinggi adalah untuk menghindari kepadatan lalu lintas udara. Sebagian besar pesawat komersial terjebak di koridor ketinggian sibuk, biasanya antara 30.000 hingga 41.000 kaki. Dengan terbang di atas zona padat ini, pilot jet pribadi mendapati jalan raya di langit yang jauh lebih lengang, sehingga meminimalisir hambatan antrean kendali lalu lintas udara.

Ketinggian jelajah yang lebih tinggi juga memberikan keuntungan besar dalam hal efisiensi bahan bakar dan aerodinamika. Seiring bertambahnya ketinggian, udara menjadi semakin tipis dan berkurang kepadatannya. Udara yang tipis ini mengurangi hambatan angin (aerodynamic drag) pada badan pesawat, memungkinkan jet bergerak lebih efisien pada kecepatan jelajah yang tinggi.

Faktor kenyamanan penumpang menjadi pertimbangan krusial berikutnya, terutama dalam hal menghindari turbulensi. Pada ketinggian di atas 45.000 kaki (FL450), jet pribadi umumnya terbang di atas sebagian besar sistem cuaca troposfer bawah. Hal ini drastis mengurangi potensi goncangan akibat cuaca buruk, memberikan pengalaman penerbangan yang jauh lebih mulus dan tenang bagi para pelancong VIP.

Kendati demikian, terbang di ketinggian ekstrem tidak diambil tanpa perhitungan matang dan risiko tersendiri. Semakin tinggi sebuah pesawat terbang, semakin tipis pula kandungan oksigen di luar, yang memperpendek waktu kesadaran (time of useful consciousness) jika terjadi depresurisasi kabin darurat. Oleh karena itu, meskipun banyak jet mewah seperti seri Gulfstream atau Bombardier mampu mencapai ketinggian 51.000 kaki, operator sering kali memilih menerbangkannya di kisaran 41.000 hingga 45.000 kaki sebagai titik optimal.

Fleksibilitas rute menjadi keunggulan lanjutan yang dirasakan oleh penerbangan privat. Karena tidak harus mengikuti jalur udara kaku yang dipadati maskapai komersial, pengendali lalu lintas udara sering kali dapat memberikan izin rute yang lebih langsung (direct-to) bagi jet pribadi. Rute yang lebih lurus ini menghemat waktu tempuh secara signifikan dari titik keberangkatan hingga tujuan.

Aspek keselamatan dan navigasi cuaca juga menjadi lebih fleksibel bagi jet pribadi. Apabila terdapat sistem badai atau awan cumulonimbus di depan, pesawat komersial sering kali kesulitan mengubah jalur secara mendadak akibat padatnya pesawat lain di sekitarnya. Sebaliknya, pilot jet pribadi memiliki kebebasan manuver yang lebih luas untuk bergeser menghindari cuaca buruk tanpa mengganggu jadwal penerbangan lain.

Kombinasi antara kemampuan terbang tinggi, rute langsung, serta efisiensi waktu di bandara-bandara kecil membuat aviasi privat unggul dalam hal produktivitas waktu. Para pebisnis yang menggunakan moda transportasi ini dapat memangkas waktu perjalanan secara keseluruhan secara drastis. Waktu yang dihemat ini tentu sangat berharga bagi jadwal eksekutif yang padat.

Pada akhirnya, kemampuan jet pribadi untuk terbang lebih tinggi melampaui batas pesawat komersial adalah cerminan dari evolusi teknologi dirgantara. Dari efisiensi bahan bakar yang lebih baik, langit yang bebas macet, hingga kabin yang jauh dari turbulensi, ketinggian adalah kunci utama mengapa perjalanan dengan jet pribadi menawarkan pengalaman yang berada di kelas tersendiri. []

KTT BRICS 2026 mengangkat tema utama Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Tema ini menyoroti pentingnya penguatan ketahanan, inovasi, kerja sama antarnegara, serta komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan global.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi selaku Ketua BRICS 2026. Keduanya sempat berbincang hangat dan melakukan sesi foto bersama sebelum Presiden Prabowo bergabung dengan para pemimpin negara peserta lainnya.

Dalam sesi pertemuan terbatas, Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan bahwa diskusi berlangsung secara bermakna dan konstruktif. Modi memaparkan berbagai realitas dunia secara jelas dan menekankan bahwa perubahan global saat ini memerlukan pembaruan institusi-institusi internasional, khususnya dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan.

Puncak dari sesi tersebut ditandai dengan diadopsinya Deklarasi New Delhi yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota BRICS. Deklarasi ini dirumuskan sebagai arah bersama untuk menerjemahkan berbagai komitmen strategis ke dalam langkah dan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa Deklarasi New Delhi memberikan arah yang sangat jelas bagi tekad bersama negara-negara anggota. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan seluruh komitmen yang telah disepakati dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata yang berdampak luas.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir dalam forum tersebut turut menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS. Prabowo menyatakan bahwa kekuatan tersebut tidak boleh sekadar berhenti di atas kertas, melainkan harus diterjemahkan menjadi peluang nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi tawar Global South.

Lebih lanjut, Kepala Negara menambahkan bahwa kekuatan kolektif BRICS harus dimanfaatkan secara optimal untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Melalui kerja sama yang solid, suara dan kepentingan negara-negara berkembang dapat semakin diperhitungkan dalam tata kelola global.

Kehadiran Presiden Prabowo di New Delhi merupakan bagian dari komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat kerja sama multilateral dan membangun kemitraan strategis internasional. Indonesia sendiri tercatat resmi menjadi anggota BRICS sejak 1 Januari 2025, yang memperluas ruang partisipasi bangsa dalam percaturan ekonomi dan politik global.

Selama rangkaian KTT berlangsung, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan nasional dalam dua sesi utama, yaitu sesi khusus negara anggota BRICS serta sesi yang melibatkan negara anggota dan negara mitra. Sejumlah isu ekonomi strategis turut menjadi fokus pembahasan, termasuk reformasi lembaga multilateral seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia.

Agenda ekonomi dalam KTT tahun ini juga mencakup pembahasan kerja sama keuangan, mekanisme penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Settlement / LCS), serta penguatan rantai pasok global. Sistem perdagangan yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan juga masuk dalam prioritas pembahasan para pemimpin dunia.

Selain sektor ekonomi dan perdagangan, Keketuaan BRICS India 2026 mengangkat berbagai isu krusial lainnya seperti kerangka kelembagaan BRICS, perdamaian dan keamanan, transisi energi, ketahanan pangan, pertanian, digitalisasi, teknologi, hingga perubahan iklim. Forum ini dihadiri oleh para kepala negara dan pemerintahan dari negara anggota maupun negara mitra.

Beberapa pemimpin dunia yang hadir di antaranya Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Kehadiran para pemimpin negara mitra seperti Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. turut memperkaya diskursus dalam KTT ini.

Dalam lawatannya ke India, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yulirto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jajaran sektor keuangan dan dunia usaha seperti Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie juga turut mendampingi delegasi Indonesia.

Rangkaian agenda hari pertama KTT BRICS diakhiri dengan kunjungan ke pameran Bharat Innovates dan BRICS @20, sesi foto bersama kepala negara, penanaman pohon bersama, serta jamuan makan malam resmi. Melalui partisipasi aktif ini, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjembatani kepentingan global, memperkuat solidaritas Global South, serta mewujudkan tatanan dunia yang adil, tangguh, dan berkelanjutan. []

Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

KELIRUMOLOGI bukan ilmu membuat kekeliruan namun ilmu menelaah kekeliruan. Di dunia teknologi, kelirumologi paling mahal bayarnya bukan uang. Taruhannya nyawa. Semisal terjadi pada jembatan ambruk.

Namun tidak ada pelajaran kelirumologis lebih tragis daripada PRAHARA ZEPPELIN.

Awal 1900-an, pesawat masih kayu dan kain. Lalu datang Zeppelin: balon udara mirip cerutu ukuran raksasa dari Jerman. Panjangnya 200 meter. Bisa muat 50 orang, ruang makan, kamar tidur, bahkan piano. Kecepatannya 130 km/jam. Ini kapal pesiar langit. Simbol kemajuan. Simbol Jerman.

Epistemologi zamannya: Lebih besar = lebih aman. Lebih mewah = lebih canggih. Semua orang percaya. Sampai hari itu tiba.

6 Mei 1937: Tragedi Hindenburg

Kapal LZ 129 Hindenburg mendarat di Lakehurst, New Jersey. 97 orang di dalamnya. Penonton melambaikan tangan. Kamera rolling. Radio menyiarkan langsung: Ini kapal paling aman di dunia... 30 detik kemudian, api.

Dalam 34 detik, zeppelin 245 meter itu jadi bola api dan bangkai. 35 orang langsung tewas, lain-lainnya luka lahir-batin. Dunia menyaksikan secara live. Mimpi langit runtuh bersamaan dengan alumunium yang meleleh dan kulit terbakar.

Ada 3 kekeliruan fatal teknologi di sini:

1. Keliru Bahan: Zeppelin diisi Hidrogen, bukan Helium. Kenapa? AS embargo Helium ke Jerman karena takut dipakai militer. Hidrogen 10x lebih mudah terbakar. Ada dikalahkan Aman.

2. Keliru Desain: Kulit luarnya dilapisi senyawa mirip bahan roket. Sekali kena percikan api, langsung jadi korek raksasa. Insinyur tahu risikonya. Tapi estetika mengkilap menang.

3. Keliru Rasa Aman : Karena mewah dan besar, orang lupa bertanya: Bagaimana kalau terbakar di ketinggian 200 meter? Tidak ada parasut. Tidak ada prosedur evakuasi.

Setelah Hindenburg, era zeppelin penumpang tamat. Semua lari ke pesawat bersayap. Zeepelin memang masih digunakan namun terbatas untuk iklab terbang tanpa penumpang manusia

Kita dapat memetik 3 pelajaran yang masih dipakai sampai sekarang:
1. Safety Prestise. Regulasi penerbangan hari ini lahir dari abu Hindenburg.
2. Uji di dunia nyata, bukan di brosur. Teknologi harus diuji gagalnya, bukan hanya suksesnya.
3. Publik berhak curiga. Canggih bukan sinonim benar.

Hari ini kita punya AI, roket, mobil terbang, robot, mobil otonom. Bahasanya sama seperti 1937: Revolusioner. Aman. Masa depan.

Prahara Zeppelin membisik dari langit: Hati-hati. Setiap teknologi baru selalu datang dengan 2 hal: janji dan titik buta. Kelirumologi teknologi tugasnya satu: mencari titik buta itu sebelum ia mencari kita. Dari mimpi terbang, ke bola api di New Jersey, ke segenap checklist keselamatan di pesawat yang kita naiki hari ini.

Itulah harga dari 1 kekeliruan yang disiarkan ke seluruh dunia.

Namun akibat manusia mustahil sempurna maka karya manusia termasuk teknologi yang paling canggih juga mustahil sempurna. Terbukti kecelakaan pesawat udara maupun luar angkasa bukan Zeppelin masih terjadi sampai masa kini. []

Surat pengaduan tersebut tercatat diterima Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) melalui Sub Bagian Persuratan pada tanggal 10 September 2026. Dokumen itu nantinya akan diteruskan kepada Presiden Prabowo, Menteri Sekretaris Negara, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara guna mendapatkan tindak lanjut yang komprehensif.

Laporan ini merupakan tindak lanjut langsung dari desakan yang diajukan oleh Konsorsium Jaringan Rakyat Lampung bersama masyarakat terdampak yang berasal dari Kecamatan Air Hitam, Way Tenong, dan Suoh.

Sebelum menyampaikan aduan ke tingkat pusat, konsorsium telah mendesak Kementerian ESDM untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghentian Sementara atau Moratorium. Mereka juga dengan tegas menolak perpanjangan izin PSPE PT Star Energy mengingat masa status hukum perizinan tersebut telah berakhir sejak 20 Juni 2026.

Di dalam surat pengaduan yang diserahkan kepada pihak Kemensetneg, termuat berbagai persoalan mendesak yang terjadi di lapangan dan merugikan masyarakat sekitar. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kerusakan infrastruktur jalan kabupaten yang diakibatkan oleh aktivitas hilir mudik kendaraan proyek.

Selain masalah infrastruktur jalan, laporan tersebut juga mencatat adanya rumah-rumah warga yang mengalami retak struktural. Kerusakan fisik bangunan ini diduga kuat timbul akibat getaran keras dari lalu lalang armada berat proyek di wilayah pemukiman.

Persoalan lain yang diadukan mencakup dugaan praktik pembebasan lahan yang manipulatif dalam proses pengadaan tanah oleh pihak perusahaan. Warga menilai proses tersebut tidak transparan dan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat pemilik tanah asli.

Aduan ini turut menyoroti adanya potensi ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di sekitar wilayah kerja panas bumi tersebut. Keanekaragaman hayati dan kawasan lindung dinilai rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas eksplorasi yang masif.

Seluruh rangkaian aduan dan penolakan ini dikonfirmasi oleh Koordinator Konsorsium Jaringan Rakyat Lampung, Joni Fadly, saat memberikan keterangan kepada awak media pada Sabtu, 12 September 2026. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus konsisten mengawal aspirasi masyarakat sampai ada keadilan dari pemerintah.

Dengan diterimanya surat pengaduan ini oleh Kementerian Sekretariat Negara, masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah tegas berupa investigasi lapangan, audit lingkungan secara menyeluruh, serta pembekuan operasional proyek hingga seluruh persoalan sosial dan lingkungan diselesaikan secara tuntas oleh perusahaan. []

Namun, rasa aman bukanlah sesuatu yang datang begitu saja dari udara. Ia adalah hasil dari rancangan rumit, disiplin yang tak kenal kompromi, dan sistem yang berdetak di balik dinding-dinding sunyi. Di Radisson Lampung Kedaton, perlindungan ini bukan sekadar janji pemasaran di atas brosur, melainkan sebuah ekosistem ketenangan yang baru saja diuji oleh standar paling ketat di bumi.

Lembaga independen asal Swedia, Safehotels Alliance AB, baru saja menelusuri setiap jengkal fasilitas hotel ini melalui mikroskop audit global mereka. Menilai dari protokol evakuasi darurat hingga kesiapan mental personel, para auditor mengukur hotel ini dengan parameter The Global Hotel Security Standard. Hasilnya, sebuah pengakuan internasional resmi disematkan: Safe Hotel Certificate. Sebuah stempel validitas bahwa di titik koordinat ini, ketenangan bukan lagi sekadar harapan, melainkan sains yang diterapkan.

Bagi dunia perhotelan modern, keamanan telah bertransformasi menjadi seni yang tak terlihat. Pengunjung yang menikmati secangkir kopi di sudut lobi mungkin tidak pernah menyadari keberadaan jaringan sensor termal, jalur evakuasi yang dihitung dalam hitungan detik, atau simulasi keselamatan yang rutin dilatihkan kepada para staf sebelum fajar menyingsing. Semua elemen vital ini beroperasi dalam senyap, bagaikan akar pohon yang menopang kokohnya sebuah batang di tengah terpaan angin.

General Manager Radisson Lampung Kedaton, Frank Mayland, melihat sertifikasi tahunan ini bukan sebagai piala kebanggaan yang dipajang untuk dipuji, melainkan sebagai kompas moral. Standar keamanan harus terus dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu, bisiknya, menyadari bahwa lanskap ancaman di dunia modern selalu bergerak dinamis. Baginya, keamanan adalah denyut nadi operasional yang membuat jiwa para tamu tetap tenteram selama singgah.

Di era ketika mobilitas manusia melintasi benua dan batas negara terjadi dalam hitungan jam, rasa aman telah menjadi komoditas paling berharga. Wisatawan petualang, para eksekutif korporat yang membawa dokumen rahasia, hingga delegasi konferensi internasional kini menjadikan rasa aman sebagai saringan pertama dalam memilih tempat labuh. Mereka tidak lagi hanya mencari kemewahan visual, melainkan benteng pertahanan yang dapat diandalkan ketika malam tiba.

Director of Business Development hotel tersebut, Liza Anggraini, memahami betul psikologi para pelancong modern ini. Rasa aman adalah fondasi utama bagi kenyamanan, tuturnya dengan penuh keyakinan. Ketika fondasi itu tertanam kokoh di bawah kesadaran para tamu, beban psikologis perjalanan pun menguap. Mereka dapat memejamkan mata dengan lelap, membiarkan mimpi membawanya jauh, tanpa secercah pun rasa cemas di dalam dada.

Sertifikat yang kini menggantung di dinding memang memiliki batas waktu hingga Juli 2026 sebelum siklus audit berikutnya dimulai kembali. Namun, siklus birokrasi dan stempel kertas itu hanyalah simbol formal. Esensi sejati dari penghargaan ini hidup di dalam kebiasaan para penjaga keamanan yang berdiri tegap di pintu, para teknisi yang memeriksa jalur kelistrikan, dan para pelayan yang memastikan setiap pintu terkunci rapat.

Pada akhirnya, ingatan manusia tentang sebuah perjalanan bersifat fana. Tamu-tamu yang datang dan pergi mungkin akan melupakan bentuk lampu gantung di lobi atau rasa hidangan sarapan pagi. Namun, tubuh dan pikiran mereka tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya tidur dengan nyenyak di tanah rantau, dikelilingi oleh sistem perlindungan yang bekerja tanpa cela.

Dan di sanalah letak pencapaian tertinggi Radisson Lampung Kedaton: menghadirkan sebuah ruang suaka di tengah belantara perkotaan, tempat di mana setiap jiwa yang lelah dapat melepaskan atribut dunianya, merasa sepenuhnya terlindungi, dan kelak pulang membawa ketenangan yang utuh. []

Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

MENYAMKAN standar tidak selalu berarti menghadirkan keadilan. Di atas kertas, angka yang sama memang terlihat sederhana dan mudah diterapkan. Namun kehidupan warga tidak pernah sesederhana sebuah angka dalam tabel.

Biaya hidup, kebutuhan keluarga, harga tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga akses terhadap layanan dasar berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Karena itu, ketika sebuah kebijakan menggunakan satu standar nasional untuk mengukur kondisi ekonomi warga, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa angkanya, tetapi apakah angka tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan mereka.

Jakarta memiliki karakter ekonomi yang berbeda dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari relatif tinggi. Penghasilan Rp4 juta atau Rp5 juta di Jakarta tidak otomatis memberikan kemampuan hidup yang sama dengan penghasilan nominal yang sama di daerah lain. Seorang pekerja dengan penghasilan Rp5 juta di Jakarta harus berhadapan dengan biaya tempat tinggal, ongkos perjalanan, kebutuhan makan, pendidikan anak, dan berbagai pengeluaran perkotaan yang tidak selalu terlihat dalam ukuran pendapatan semata.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Pendapatan nominal tidak selalu menggambarkan kesejahteraan riil. Dua keluarga yang sama-sama berpenghasilan Rp5 juta per bulan bisa memiliki kondisi kehidupan yang sangat berbeda. Keluarga pertama mungkin hanya menanggung satu anggota keluarga, tinggal di rumah sendiri, dan tidak memiliki biaya pendidikan anak. Keluarga kedua bisa memiliki tiga atau empat anak, harus membayar sewa rumah, menanggung ongkos transportasi setiap hari, serta membiayai sekolah dan kebutuhan kesehatan keluarga. Angkanya sama, tetapi beban kehidupannya berbeda.

Karena itu, penggunaan satu standar nasional secara kaku berisiko menghasilkan kesalahan dalam membaca kondisi masyarakat. Warga yang secara statistik terlihat sudah melewati batas tertentu belum tentu secara nyata telah hidup sejahtera. Sebaliknya, masyarakat yang berada sedikit di bawah atau di atas sebuah ambang angka bisa memiliki kebutuhan dan tingkat kerentanan yang sangat berbeda. Jika angka tersebut kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan, perlindungan, subsidi, atau jaminan sosial, kesalahan membaca kondisi ekonomi dapat berujung pada kesalahan menentukan penerima kebijakan.

Standar nasional tentu tetap diperlukan. Negara membutuhkan ukuran bersama agar kebijakan memiliki dasar yang seragam dan dapat dibandingkan antardaerah. Namun standar nasional seharusnya menjadi titik awal, bukan satu-satunya ukuran untuk membaca realitas sosial. Pemerintah daerah harus diberi ruang untuk memperkaya ukuran tersebut dengan kondisi lokal. Dengan demikian, kebijakan nasional tetap memiliki pijakan yang sama, sementara implementasinya tidak kehilangan konteks daerah.

Jakarta justru memiliki alasan kuat untuk membangun ukuran yang lebih rinci. Pemerintah daerah memiliki data kependudukan dan sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk membaca kondisi masyarakat secara lebih akurat. Data tersebut dapat dipadukan dengan indikator biaya hidup, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, pengeluaran transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan pendekatan semacam itu, pemerintah tidak hanya mengetahui berapa penghasilan seseorang, tetapi juga memahami berapa besar beban yang harus ditanggungnya.

Persoalannya menjadi semakin penting ketika angka tersebut digunakan sebagai dasar sebuah kebijakan publik. Kebijakan yang baik bukan sekadar mampu menghitung berapa banyak warga yang masuk dalam kategori tertentu. Kebijakan yang baik juga harus mampu memastikan bahwa mereka yang sebenarnya membutuhkan tidak justru tersingkir karena tidak memenuhi batas administratif. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak bukan karena kehidupannya sudah membaik, melainkan karena cara kita mengukurnya terlalu sederhana.

Karena itu, perdebatan mengenai standar ekonomi warga Jakarta seharusnya tidak berhenti pada persoalan apakah menggunakan standar nasional atau standar daerah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan ukuran tersebut mencerminkan kenyataan hidup masyarakat. Pemerintah pusat membutuhkan standar bersama, tetapi pemerintah daerah membutuhkan ruang untuk membaca konteks lokal. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru keduanya harus dipadukan agar kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.

Jakarta tidak membutuhkan angka yang berbeda hanya demi terlihat berbeda. Jakarta membutuhkan ukuran yang lebih akurat karena kehidupan warganya memang memiliki karakteristik tersendiri. Jika biaya hidup lebih tinggi, beban keluarga lebih besar, dan kebutuhan dasar lebih mahal, seluruh faktor tersebut semestinya diperhitungkan dalam merancang kebijakan. Keadilan bukan berarti semua orang dipaksa menggunakan penggaris yang sama, melainkan memastikan ukuran yang digunakan mampu menggambarkan kondisi mereka secara proporsional.

Pada akhirnya, pemerintah tidak sedang mengurus angka. Pemerintah sedang mengurus manusia. Di balik setiap angka pendapatan terdapat keluarga yang harus makan, anak yang harus sekolah, pekerja yang harus berangkat setiap hari, serta warga yang membutuhkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Karena itu, jangan sampai kesederhanaan administrasi membuat negara kehilangan kemampuan melihat kerumitan kehidupan warganya.

Jangan sampai kita terlalu sibuk menyamakan angka, lalu lupa bahwa manusia tidak pernah hidup hanya di dalam angka. []

Kelima warga yang sempat menghadapi proses hukum dalam perkara ini masing-masing bernama Aziz, Mislan, Samsu Alam, Junaidi, dan Alluk. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, mereka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 12 September 2026, Yusril menilai putusan tersebut mencerminkan bahwa peradilan pidana harus senantiasa berpedoman pada pembuktian yang sah. Menurutnya, seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana manakala kesalahan terdakwa gagal dibuktikan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

Ia kemudian berpesan kepada para penegak hukum agar senantiasa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dengan berpedoman pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Yusril mengingatkan sebuah prinsip universal bahwa hakim lebih baik keliru saat membebaskan seseorang daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.

Keberhasilan para terdakwa dalam mendapatkan keadilan di pengadilan juga tidak terlepas dari peran aktif tim penasihat hukum yang mendampingi mereka. Tim advokat tersebut terdiri atas Kemas Muhamad Sholihin, Adie Yansah, Doni Mudaris, Zainal Abidin, Febrinaldo, dan Muhamad Rizqi.

Yusril memberikan penghargaan khusus kepada para advokat yang gigih membela masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, kehadiran penasihat hukum di persidangan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan berdasarkan fakta objektif, bukan karena asumsi atau tekanan tertentu.

Menanggapi aspek hukum acara, Yusril mengingatkan ketentuan baru yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan kasasi secara tegas dinyatakan tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.

Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026. SEMA ini mengatur secara ketat ihwal upaya hukum terhadap putusan bebas, lepas, dan banding agar memberikan kepastian hukum yang utuh bagi para pencari keadilan.

Dengan berlakunya aturan baru tersebut, Yusril meminta agar praktisi hukum tidak lagi menciptakan kategori-kategori seperti bebas murni dan bebas tidak murni demi mencari celah hukum. Ia menegaskan bahwa pembagian kategori semacam itu tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana yang baru.

Sebagai penutup, Yusril berharap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ini dapat menjadi teladan bagi peradilan di seluruh tanah air. Negara memang memiliki kewenangan untuk menuntut, namun kebebasan warga yang telah diputus tak bersalah harus dihormati demi menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan substansial. []

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti menjelaskan, langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan tenaga pengajar sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia.

Tahun ini (2026) kita sedang mendata untuk tahun 2027 nanti guru-guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, ujar Abdul Muti.

Ia juga memastikan bahwa anggaran untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan guru melalui transisi status tersebut sudah tersedia dan siap dialokasikan.

Selain fokus pada penuntasan status PPPK paruh waktu, pemerintah turut menyiapkan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus untuk formasi guru. Kebijakan ini diprioritaskan bagi daerah-daerah yang saat ini masih mengalami krisis kekurangan tenaga pengajar.

Nanti juga akan ada pengangkatan guru-guru CPNS untuk daerah-daerah yang kekurangan, karena memang masih banyak daerah dan sekolah yang kekurangan guru, jelas Abdul Muti.

Melalui rangkaian kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap persoalan distribusi tenaga pendidik serta kesejahteraan guru dapat terselesaikan secara bertahap demi mutu pendidikan yang lebih merata. (f)

Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

DI antara tak terhingga gubahan lagu yang lahir dari rahim tradisi Spanyol, dua karya menonjol karena keindahan melodinya yang intim, eksotis, dan berakar pada irama ritmis Semenanjung Iberia.

La Paloma karya Sebastin Iradier dan Tango in D (Op. 165, No. 2) gubahan Isaac Albniz. Meski sama-sama membawa napas romantika Spanyol, keduanya memiliki karakter, struktur, dan sejarah perjalanan yang saling berbeda.

La Paloma (Sang Merpati): Lahir sekitar tahun 1860-an setelah Iradier mengunjungi Kuba. Komposisi ini merupakan salah satu contoh tertulis paling awal dari ritme Habanera Afro-Kuba.

Musiknya memiliki ketukan sinkopasi khas, mengalir manis sebagai lagu cinta yang universal. Lagu ini tercatat sebagai lagu berbahasa Spanyol yang paling banyak direkam dalam sejarah musik dunia.

Tango in D: Digubah oleh maestro pianis Isaac Albniz pada tahun 1890 sebagai bagian dari siklus pianoforte Espaa. Berbeda dengan tango Argentina yang agresif, karya ini merupakan tango flamenco khas Cdiz, Spanyol Selatan.

Karakter musiknya lambat (Andantino), sensual, melankolis, dan sarat dengan nuansa kedekatan emosional.

La Paloma sejatinya diciptakan sebagai lagu vokal (serenada). Melodinya yang fleksibel membuatnya mudah diadaptasi ke berbagai bahasa dan aransemenbahkan pernah dibawakan oleh Elvis Presley lewat lagu No More. Daya tarik La Paloma terletak pada kesederhanaan melodinya yang langsung menyentuh hati pendengar awam.

Di sisi lain, Tango in D adalah sebuah mahakarya instrumental murni. Albniz merajut harmoni piano yang kompleks, penuh teknik rubato (perubahan tempo ekspresif) yang menuntut kepekaan rasa sang musisi.

Menariknya, keindahan Tango in D justru mencapai puncak popularitas global ketika ditranskripsi ke dalam instrumen gitar klasik oleh Miguel Llobet.

Karakter petikan gitar membuat esensi eksotisme Spanyol dalam karya Albniz terasa jauh lebih hidup dan intim. Menandingkan La Paloma dengan Tango in D seperti membandingkan dua lukisan lanskap Spanyol di waktu yang berbeda.

La Paloma adalah angin pantai yang membawa pesan kerinduan melintasi samudra luas. Sementara Tango in D adalah ruang dansa senja yang tenang, tempat emosi meluap lewat harmoni instrumen yang magis.

Bagi para pencinta musik, pembandingan ini tidak mencari siapa yang terbaik. Keduanya merupakan bukti sahih bagaimana melodi sederhana mampu menangkap makna imajinasi kolektif dunia dan abadi melintasi berabad-abad masa. []

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Produser Konten Radio dan Penyiaran di Jakarta, Ninding Yulius Permana, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 11 September 2026. Menurutnya, radio telah mengakar sebagai bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa, bertransformasi dari ruang siaran sederhana hingga menjadi studio modern.

Radio tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi sumber informasi, pendidikan, ruang publik, serta teman masyarakat dalam berbagai situasi, ujar Ninding.

Kendati demikian, pria yang juga duduk sebagai Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia ini menekankan bahwa era digital menuntut industri radio melakukan transformasi total agar siaran tidak mati suri saat microphone studio dimatikan. Kreativitas konten menjadi kunci, di mana satu materi siaran harus mampu dikembangkan ke berbagai platform seperti video pendek, siniar (podcast), artikel digital, hingga media sosial.

Dewan Pakar Bidang Media Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia itu menyoroti bahwa tantangan terbesar saat ini adalah adaptasi terhadap perilaku audiens, khususnya generasi muda. Dalam hitungan detik, masyarakat dapat berpindah dari radio menuju YouTube, TikTok, hingga layanan streaming musik.

Karena itu, radio harus menawarkan sesuatu yang tidak mudah digantikan oleh algoritma, tegas Ninding. Ia berharap radio tetap konsisten memelihara kedekatan dengan manusia, komunitas, serta persoalan nyata di tengah masyarakat.

Kecepatan arus informasi, imbuhnya, wajib diimbangi dengan akurasi data dan kualitas jurnalistik yang bertanggung jawab. Di tengah gempuran disinformasi, radio justru memiliki peluang emas untuk meneguhkan posisinya sebagai media massa yang tepercaya.

Peran strategis tersebut kian krusial manakala radio hadir membersamai masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana, kemacetan, isu ekonomi, hingga dinamika daerah. Radio memiliki kemampuan membangun percakapan dua arah dengan pendengarnya, pungkas Ninding.

Sebagai catatan, Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September untuk mengenang tonggak sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1945. Momentum ini terus menjadi pengingat abadi atas fungsi radio sebagai media perjuangan, penyebar informasi, sekaligus perekat sosial bangsa Indonesia. []

Pemimpin dari negara-negara anggota BRICS berkumpul di pusat konvensi Bharat Mandapam untuk membahas masa depan kerja sama ekonomi serta strategi kolektif di tengah bayang-bayang perang global. Kehadiran para kepala negara dalam forum ini mencerminkan pentingnya posisi blok tersebut dalam dinamika politik internasional saat ini.

Salah satu fokus utama dalam agenda KTT kali ini adalah penguatan multilateralisme dan peran strategis BRICS bagi kawasan Selatan Global. Di tengah situasi dunia yang semakin terpolarisasi, BRICS berupaya mengonsolidasikan kekuatan untuk menjaga stabilitas ekonomi di antara negara-negara anggotanya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dikabarkan hadir secara langsung dalam KTT tersebut sebagai anggota penuh. Partisipasi Indonesia di KTT ke-18 ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperluas ruang kemitraan ekonomi dengan negara-negara besar di blok tersebut.

Sebelum keberangkatannya, pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen untuk mendorong inklusivitas ekonomi dan keuangan. Indonesia berupaya membangun berbagai inisiatif yang saling melengkapi guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan kondisi global yang kompleks.

Para delegasi yang hadir dijadwalkan akan membahas berbagai isu mendesak, mulai dari reformasi sistem keuangan global hingga kolaborasi di bidang inovasi dan teknologi. Diskusi ini dinilai krusial bagi negara-negara berkembang yang terdampak oleh fluktuasi ekonomi global.

Selain isu ekonomi, KTT ini juga menjadi ajang bagi para pemimpin dunia untuk melakukan pertemuan bilateral guna membahas krisis kemanusiaan dan keamanan di berbagai wilayah. Isu-isu seperti eskalasi konflik di Timur Tengah turut menjadi pembicaraan penting di sela-sela sesi formal.

India, selaku tuan rumah, telah melakukan persiapan keamanan dan logistik yang ketat demi memastikan kelancaran rangkaian acara. New Delhi diharapkan dapat menjadi titik temu yang produktif bagi para pemimpin BRICS dalam menciptakan resolusi damai bagi tantangan global.

Hingga saat ini, para delegasi terus merumuskan kesepakatan bersama yang akan tertuang dalam deklarasi akhir KTT. Harapannya, hasil dari pertemuan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar.

KTT ke-18 BRICS dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 12 hingga 13 September 2026. Fokus utama di hari kedua akan diarahkan pada pengesahan komitmen kerja sama jangka panjang antarnegara anggota untuk memperkokoh ketahanan ekonomi kolektif. []

Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Salah ucap mungkin mengusik telinga sesaat. Salah kebijakan dapat menyengsarakan rakyat sepanjang generasi.

Presiden Prabowo Subianto memiliki selera humor yang khas. Ia sering menyelipkan candaan dalam pidato, terutama pada acara yang tidak terlalu formal. Humornya spontan, kadang menyentil, tetapi biasanya mencairkan suasana.

Hal itu terlihat saat peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Senayan, 9 September 2026.

Presiden bercerita bahwa stafnya mengingatkan agar membaca teks yang telah disiapkan. Mereka khawatir ia berbicara terlalu jauh dari materi. Peringatan itu justru dijadikan bahan candaan. Seisi arena tertawa. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tersorot kamera pun tersenyum lebar.

Orang yang menyaksikan pidato secara utuh akan menangkap suasana akrab dan penghormatan Presiden kepada tuan rumah. Namun, ketika beberapa detik pidato dipotong, diberi judul provokatif, lalu disebarkan tanpa konteks, maknanya bisa berubah.

Di situlah masalah komunikasi politik kita.

Robert M. Entman melalui teori framing menjelaskan bahwa media memilih bagian tertentu dari realitas, lalu membuatnya lebih menonjol. Bagian yang dipilih itu kemudian membentuk cara publik mendefinisikan masalah, menilai pelaku, dan menarik kesimpulan.

Potongan video tidak selalu berisi kebohongan. Namun, ia dapat menyesatkan ketika konteks penting sengaja dibuang.

Di media sosial, keadaan ini diperparah oleh algoritma. Algoritma tidak membedakan kritik bermutu dengan penghinaan yang gaduh. Ia mengutamakan konten yang membuat orang berhenti menggulir layar, marah, berkomentar, lalu membagikannya.

Lahirlah industri konten nirsimpati. Potongan video diproduksi untuk mengejar penonton, engagement, hadiah digital, dan pendapatan platform. Kemarahan menjadi komoditas, sedangkan konteks dianggap beban.

Akibatnya, humor yang dimaksudkan untuk membangun keakraban dapat dibingkai sebagai kesombongan atau permusuhan.

Dari berbagai kelakar politik Presiden Prabowo, saya melihat pola yang konsisten:

Merangkul, bukan memukul.
Mengajak, bukan menginjak.
Bersanding, bukan bertanding.
Mendidik, bukan membidik.
Membina, bukan menghina.
Membela, bukan mencela.
Menyayangi, bukan menyaingi.

Di balik gaya bicaranya yang spontan, Presiden berikhtiar membangun jembatan, bukan tembok kekuasaan.

Namun, apresiasi terhadap gaya komunikasinya tidak berarti Presiden bebas dari kritik. Presiden harus dikritik, tetapi kritik perlu diarahkan pada hal yang menentukan kehidupan rakyat: kebijakan, anggaran, tata kelola, pelaksanaan, dan dampaknya.

Demokrasi kehilangan kedalaman jika energi publik habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah lolos dari pengawasan.

Dari Sensasi Menuju Substansi

Salah ucap tidak serta-merta menaikkan harga beras, mengurangi cadangan energi, menutup lapangan kerja, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri.

Dampak besar lahir dari keputusan struktural: bagaimana sumber daya alam dikelola, siapa yang memperoleh kredit, ke mana keuntungan ekonomi mengalir, bagaimana kontrak energi disusun, dan seberapa kuat negara menghadapi kepentingan modal.

Dalam ilmu pemerintahan, legitimasi tidak cukup dibangun melalui pidato dan popularitas. Fritz Scharpf membedakan legitimasi yang bersumber dari partisipasi rakyat dengan legitimasi yang lahir dari hasil kebijakan. Pemerintahan akhirnya dinilai bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dikerjakan dan siapa yang menikmati hasilnya.

Di wilayah itulah kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo perlu diperdalam.

Pertama, hilirisasi sumber daya alam.

Hilirisasi menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi. Realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja patut diapresiasi, tetapi besarnya investasi belum membuktikan lahirnya kedaulatan industri.

Pertanyaannya: berapa banyak teknologi yang dikuasai bangsa Indonesia? Berapa banyak tenaga kerja lokal menduduki posisi strategis? Seberapa besar industri nasional dan UMKM masuk dalam rantai pasok? Berapa banyak keuntungan yang tinggal di dalam negeri setelah dikurangi dividen, bunga pinjaman, impor mesin, dan pembayaran jasa?

Albert Hirschman mengingatkan pentingnya keterkaitan industri. Investasi baru menggerakkan ekonomi nasional jika menciptakan hubungan dengan industri hulu dan hilir, tenaga kerja, pusat riset, serta pemasok domestik.

Indonesia jangan hanya berpindah dari pengekspor bahan mentah menjadi lokasi pengolahan milik pihak lain. Hilirisasi harus melahirkan industrialisasi nasional, bukan sekadar memindahkan cerobong asap ke Indonesia.

Kedua, kebocoran penerimaan negara.

Under-invoicing, manipulasi ekspor-impor, penghindaran pajak, penyelundupan, dan pemindahan keuntungan jauh lebih penting dibongkar daripada sebuah candaan.

Douglass North menjelaskan bahwa pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas institusi: aturan, pengawasan, dan kemampuan negara menegakkannya. Kebijakan yang baik kehilangan makna jika institusinya mudah ditundukkan oleh rente.

Komitmen memberantas kebocoran harus diuji melalui hasil. Berapa nilai kebocoran yang ditemukan? Berapa aset yang dipulihkan? Siapa penerima manfaatnya? Apakah penegakan hukum berani menjangkau korporasi besar dan jaringan pelindungnya?

Pemberantasan kebocoran jangan garang terhadap pelaku kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal.

Ketiga, investasi asing dan kepentingan nasional.

Investasi asing dibutuhkan untuk menghadirkan modal, teknologi, jaringan produksi, dan akses pasar. Namun, negara harus mempunyai posisi tawar. Pengusaha Indonesia tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.

Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nominal yang masuk. Pemerintah perlu menghitung kualitas pekerjaan, tingkat upah, alih teknologi, kandungan lokal, keterlibatan UMKM, pembangunan pusat riset, dampak lingkungan, dan nilai tambah yang menetap di Indonesia.

Jika modal masuk tetapi keuntungan, teknologi, bahan penolong, dan tenaga ahlinya tetap berasal dari luar, kita memperoleh pertumbuhan tanpa penguatan kemampuan nasional.

Keempat, kedaulatan energi dan mafia migas.

Konsumsi BBM nasional masih jauh melampaui produksi domestik. Ketimpangan ini membuat Indonesia rentan terhadap kenaikan harga dunia, gangguan pasokan, tekanan nilai tukar, dan permainan tata niaga.

Pemerintah berusaha memperkecil kesenjangan melalui peningkatan produksi migas, RDMP Balikpapan, pembangunan kilang dan tempat penyimpanan, penerapan B50, serta pengembangan etanol.

Arah tersebut patut didukung, tetapi pelaksanaannya harus diawasi. Pembangunan kilang perlu diuji dari sisi biaya, teknologi, transparansi pengadaan, dan kepastian penyelesaian. B50 harus dihitung dampaknya terhadap devisa, petani sawit, harga minyak goreng, pangan, tata guna lahan, dan lingkungan.

Kedaulatan energi tidak akan tercapai jika tata niaganya masih dikuasai pemburu rente. Kritik harus menyasar transparansi impor, isi kontrak, kapasitas penyimpanan, produksi domestik, dan keberanian membongkar mafia migas.

Kelima, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi beras, cadangan pemerintah, tambahan pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk, dan penetapan harga pembelian gabah merupakan capaian penting. Namun, swasembada tidak boleh hanya dimaknai sebagai tidak adanya impor.

Keberhasilannya harus terlihat pada pendapatan petani, stabilitas harga konsumen, perlindungan lahan produktif, kualitas irigasi, kepastian pupuk, regenerasi petani, dan ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Jangan sampai gudang pemerintah penuh, tetapi rumah petani tetap kekurangan. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi keuntungan terbesar dinikmati tengkulak.

Keenam, konsentrasi kredit.

Pertumbuhan kredit sering dianggap pertanda bergeraknya ekonomi. Namun, pertanyaan utamanya adalah siapa yang menikmati kredit tersebut.

Dana masyarakat yang dikelola perbankan, terutama bank milik negara, harus lebih luas mengalir kepada UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri rakyat, pengusaha daerah, dan generasi baru wirausaha.

Thomas Piketty menunjukkan bahwa tanpa koreksi kelembagaan, keuntungan modal cenderung terkonsentrasi pada mereka yang sudah memiliki aset. Kredit dapat menjadi alat pemerataan, tetapi juga memperbesar ketimpangan jika terus berputar di antara kelompok yang telah kuat.

Ketujuh, BUMN dan sektor strategis.

BUMN bukan perusahaan biasa. Ia merupakan instrumen negara untuk menjaga pelayanan publik, ketahanan energi, stabilitas harga, pembiayaan pembangunan, dan penguasaan sektor strategis.

Karena itu, restrukturisasi, konsolidasi, dan privatisasi BUMN harus diuji berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar kebutuhan fiskal jangka pendek.

Apakah kebijakan tersebut memperkuat kendali negara dan memperbaiki pelayanan, atau justru memindahkan manfaat aset strategis kepada segelintir pihak?

Kedelapan, ketimpangan penguasaan kekayaan.

Perbaikan rasio gini patut diapresiasi, tetapi angka rata-rata tidak selalu menggambarkan kenyataan. Di balik pertumbuhan ekonomi, penguasaan tanah, sumber daya alam, kredit, teknologi, dan akses pasar masih timpang.

Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi inklusif dengan institusi ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan ekonomi secara luas. Institusi ekstraktif membuat kekayaan dan kekuasaan terus berputar pada kelompok yang sama.

Karena itu, pertumbuhan tidak cukup ditanyakan berapa persen, tetapi juga dinikmati oleh siapa.

Kesembilan, narkoba dan judi daring.

Narkoba dan judi daring menghancurkan keluarga, menggerus produktivitas, menarik uang dari masyarakat kecil, serta menghidupi jaringan kejahatan terorganisasi.

Penurunan transaksi judi daring merupakan kemajuan, tetapi perang belum selesai. Negara harus mengejar bandar, pemilik platform, pengendali rekening, pencuci uang, dan pihak yang melindunginya.

Menangkap pemain kecil tanpa memutus jaringan keuangan hanya memindahkan transaksi dari satu rekening ke rekening lain. Keberhasilan bukan diukur dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari runtuhnya ekosistem bisnis dan keuangan yang menopangnya.

Menjaga Kritik Tetap Bernilai

Ucapan Presiden tentu tidak boleh dianggap sepele. Setiap kata kepala negara memiliki bobot simbolik, politik, dan diplomatik. Presiden perlu berhati-hati karena sebuah kalimat dapat ditafsirkan jauh melampaui maksudnya.

Namun, kehati-hatian Presiden juga harus diimbangi kedewasaan publik. Kritik jangan berhenti pada ekspresi wajah, potongan video, atau kalimat yang dilepaskan dari konteks.

Presiden Prabowo sedang berusaha membenahi persoalan struktural melalui hilirisasi, swasembada pangan, kedaulatan energi, penguatan BUMN, pemberantasan kebocoran, dan pemerataan akses ekonomi.

Arah tersebut layak diapresiasi, tetapi keberhasilannya tidak boleh diterima hanya berdasarkan pidato, target, atau klaim.

Setiap angka harus diuji. Setiap proyek harus diawasi. Setiap kebijakan harus ditelusuri hingga pihak yang menerima manfaat akhirnya.

Kita boleh tertawa mendengar candaan Presiden. Kita juga boleh tidak menyukai pilihan katanya. Namun, setelah riuh itu selesai, bukalah kembali dokumen anggaran, kontrak, data produksi, struktur kepemilikan, laporan audit, dan hasil program.

Di situlah demokrasi menemukan kedalamannya.

Jangan sampai energi bangsa habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah luput dari pengawasan.

Kritiklah Presiden pada kebijakannya. Awasi pelaksanaannya. Uji keberpihakannya kepada rakyat. Jangan biarkan substansi dikalahkan oleh sensasi.

Kritiklah kekuasaan sedalam dampak kebijakannya, bukan seramai sensasi ucapannya. Demokrasi bukan perlombaan mencari kesalahan kata, melainkan ikhtiar memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk rakyat. []

Pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, 10 September 2026,tersebut menyoroti berbagai aspek penting mulai dari landasan kerja sama strategis, pencapaian nyata di bidang ekonomi dan keamanan, hingga tanggapan tegas terkait isu migrasi dan dinamika politik di Spanyol.

​Dalam poin pertamanya, kementerian menegaskan bahwa Maroko telah memilih secara berdaulat untuk menjalin hubungan bertetangga yang baik dengan Spanyol. Hubungan ini didasarkan pada prinsip pemahaman politik, kemitraan ekonomi yang kokoh, serta kerja sama keamanan yang erat demi kepentingan bersama kedua negara.

​Pendekatan strategis tersebut mencapai momentum tertingginya dalam Deklarasi Bersama yang ditandatangani pada 7 April 2022. Deklarasi ini lahir dari pertemuan penting antara Yang Mulia Raja Mohammed VI dan Presiden Pemerintah Spanyol, H.E. Pedro Sanchez, yang menandai babak baru dalam diplomasi bilateral kedua negara tetangga di kawasan Mediterania.

​Kerangka kerja sama baru ini berfondasikan prinsip-prinsip esensial seperti saling menghormati, kepercayaan timbal balik, dialog yang berkelanjutan, serta aspirasi bersama untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Melalui fondasi inilah kedua negara berupaya mengelola hubungan secara konstruktif dan berkelanjutan.

​Di bidang ekonomi dan keamanan, pendekatan proaktif ini telah membuahkan hasil yang nyata dan signifikan. Spanyol saat ini tercatat sebagai mitra ekonomi utama Maroko, sementara Maroko adalah mitra dagang terbesar kedua bagi Spanyol di luar Uni Eropa, mencerminkan integrasi ekonomi yang kuat di antara kedua negara.

​Dalam kerja sama keamanan, sinergi kedua negara terbukti berhasil menyelamatkan banyak nyawa serta membongkar berbagai jaringan teroris dan kriminal. Keberhasilan ini sering kali harus dibayar mahal melalui pengorbanan nyawa serta kerusakan properti yang diderita oleh aparat keamanan Maroko di lapangan.

​Terkait isu migrasi, kementerian menegaskan bahwa kerja sama dalam penanganan migran selalu dikoordinasikan secara efektif. Kendati demikian, peristiwa-peristiwa malang yang terjadi pada Juli lalu dipandang memerlukan investigasi menyeluruh guna mengungkap fakta, mencegah interferensi, serta memastikan insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

​Pernyataan tersebut juga melontarkan sejumlah pertanyaan kritis kepada pihak berwenang Spanyol, termasuk mengapa tuduhan terus dialamatkan kepada Maroko tanpa adanya bukti atau laporan valid. Pihak kementerian mempertanyakan kendala dalam pemulangan migran ilegal serta anak di bawah umur tanpa pendamping yang sebenarnya telah lama diminta kembali oleh pemerintah Maroko.

​Selain itu, Maroko menyampaikan rasa penyesalannya terhadap sebagian kalangan politik dan media di Spanyol yang dinilai masih kerap memanfaatkan isu Maroko demi kepentingan politik domestik. Partai-partai politik mapan dan institusi legislatif Spanyol diingatkan agar tidak terjebak dalam retorika populis yang dapat memicu perselisihan serta merusak iklim kepercayaan bersama.

​Sebagai penutup, Kementerian Luar Negeri Maroko menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan bersedia dijadikan pion politik pra-pemilu ataupun kambing hitam dalam perselisihan domestik Spanyol. Kedekatan geografis adalah realitas yang mutlak, dan para pemimpin politik dituntut untuk memiliki keberanian serta visi agar kedekatan tersebut menjadi aset masa depan, bukan sumber ketegangan yang kronis. []

Pengamat Kebijakan Publik Tope Rendusara menilai bahwa rencana aksi korporasi tersebut tidak seharusnya dipaksakan di tengah karut-marut laporan keuangan lembaga terkait. Menurutnya, pemerintah daerah dan manajemen BUMD harus fokus menuntaskan persoalan internal terlebih dahulu daripada sibuk menjual mimpi transformasi kepada publik.

Sorotan tajam diarahkan pada temuan selisih Penyertaan Modal Daerah (PMD) senilai Rp16 miliar yang hingga kini belum jelas juntrungannya. Angka fantastis tersebut menjadi salah satu indikator lemahnya pengawasan dan pencatatan keuangan yang dikelola oleh institusi terkait.

Selain selisih PMD, audit BPK juga menemukan dugaan manipulasi laporan realisasi dana yang mencapai angka Rp44 miliar. Temuan ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai integritas pelaporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan maupun otoritas pengawas.

Persoalan lain yang tidak kalah pelik adalah pengelolaan bunga deposito PMD sebesar Rp169,8 miliar yang berjalan tanpa adanya persetujuan resmi. Dana ratusan miliar rupiah tersebut diketahui dikelola secara mandiri tanpa restu dari Gubernur maupun Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD).

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa IPO sama sekali bukan solusi atau obat mujarab untuk menutupi borok tata kelola perusahaan pelat merah. Alih-alih mendatangkan keuntungan bagi daerah, langkah memaksakan go public justru berpotensi memindahkan risiko kegagalan manajemen ke pundak masyarakat luas.

Publik secara tegas mendesak agar otoritas terkait tidak menutup-nutupi masalah dengan dalih seremoni, konferensi pers, ataupun jargon transformasi. Seluruh pertanyaan mendasar mengenai aliran dana dan pertanggungjawaban hukum harus dijawab secara transparan melalui audit independen.

Gubernur DKI Jakarta diminta untuk menahan diri dan menginjak rem agar tidak gegabah melanjutkan proses IPO BUMD. Seluruh temuan pemeriksaan BPK wajib diperiksa dan diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu hingga status hukumnya terang-benderang.

Langkah penundaan ini dinilai sangat krusial demi menjaga kepercayaan publik yang telanjur terusik oleh berbagai dugaan penyimpangan tersebut. Kepercayaan masyarakat jauh lebih berharga dan tidak boleh dipertaruhkan demi ambisi pencapaian korporasi semata.

Pesan utama dari polemik ini sangat jelas, yakni agar pihak berwenang tidak melakukan IPO-kan persoalan. Pemerintah dan manajemen BUMD dituntut untuk membereskan seluruh kekacauan administrasi dan keuangan di dalam rumah tangga mereka sebelum melangkah ke lantai bursa. []

Sebagai seorang janda dan orang tua tunggal yang harus menanggung tiga orang anak, ia hanya mengantongi upah bersih sebesar Rp20.000 untuk setiap kilogram bawang yang berhasil ia bersihkan.

Untuk membawa pulang uang Rp100.000 demi menyambung dapur, membayar WC umum berbayar, dan membiayai anak-anaknya, Ibu Mardiana harus menahan perih mata yang luar biasa dengan mengupas sedikitnya 5 kilogram bawang per hari.

Penderitaan fisik tersebut tentu dijalani dengan berat, terlebih penghasilannya sangat bergantung pada ketersediaan pasokan bawang yang masuk ke lapak tempatnya bekerja. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana roda ekonomi keluarga kecil ini harus terus berputar di tengah keterbatasan ruang dan waktu yang menekan.

Ironisnya, di atas kertas data administratif pemerintah, eksistensi ekonomi Ibu Mardiana justru dianggap telah cukup mampu. Berdasarkan sistem pendataan berbasis desil yang menjadi instrumen utama penentuan penerima bantuan sosial, keluarganya secara administratif terlempar ke kelompok Desil 6.

Akibat kriteria kaku dalam aplikasi Cek Bansos tersebut, hak atas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sempat ia terima lima tahun lalu kini terputus total tanpa penjelasan yang memadai.

Anomali data yang menimpa Ibu Mardiana hanyalah puncak gunung es dari jurang pemisah antara statistik birokrasi dan realitas kehidupan masyarakat urban bawah.

Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menilai persoalan ini kian memprihatinkan ketika realitas pahit di Kramat Jati disandingkan dengan narasi resmi pemerintah di ruang publik.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyebut besaran upah buruh kupas bawang mencapai Rp700.000 per kilogram telah menciptakan kontras perbedaan yang sangat fantastis dan menyesatkan pembuat kebijakan.

Pertanyaan besar pun mengemuka di tengah masyarakat mengenai bagaimana angka ratusan ribu rupiah bisa sampai ke telinga pengambil kebijakan pusat, sementara para perempuan pekerja di gang-gang sempit Jakarta Timur harus memeras keringat seharian penuh hanya demi upah Rp20.000 per kilogram.

Bagi KWJK, jurang data yang menganga lebar ini bukan sekadar urusan salah ketik atau beda metodologi hitung, melainkan cerminan dari kegagalan negara dalam memahami kehidupan nyata rakyat miskinnya.

Kritik tajam disampaikan oleh juru bicara KWJK, Iswadi Gombloh, yang menegaskan bahwa ketika data sosial-ekonomi disusun di balik meja tanpa verifikasi lapangan yang jujur, kebijakan publik yang dihasilkan hanya akan melanggengkan ketidakadilan struktural. Kemiskinan tidak bisa direduksi sekadar menjadi deretan angka statistik di dalam aplikasi komputer; kemiskinan memiliki wajah, tangisan, kontrakan berdinding triplek yang harus dibayar, serta perut anak-anak yang harus diisi setiap hari tanpa kompromi.

Penderitaan akibat salah urus data ini ternyata juga menjerat warga rentan lainnya yang tercantum dalam lampiran investigasi lapangan KWJK. Pak Lamin (75 tahun), seorang lansia yang tinggal bersama istrinya yang bekerja sebagai buruh kupas bawang di kontrakan seharga Rp500.000 per bulan, harus hidup tanpa topangan jaminan sosial apa pun karena terdata di Desil 6 hingga 10 dan belum pernah tersentuh program bantuan khusus lansia seperti Kartu Lansia Jakarta.

Nasib yang lebih memprihatinkan dialami oleh Pak Dedi Rusli (43), seorang buruh lepas yang harus menanggung satu anak disabilitas di ruang sempit berukuran 1x6 meter selama bertahun-tahun di ruangan bekas Sekolah Pertiwi tanpa rumah tetap. Meskipun tergolong sangat miskin dan masuk dalam kategori Desil 6 hingga 10, anaknya tidak pernah menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan bantuan khusus disabilitas senilai Rp300.000 hanya diterimanya sebanyak dua kali sepanjang hidup mereka.

Melihat akumulasi ketidakadilan administratif tersebut, KWJK secara tegas merumuskan dan mendesak lima poin tuntutan mendesak kepada pemerintah. Pertama, membuka indikator desil dan mentransparansikan seluruh kriteria pendataan kepada publik. Kedua, melakukan evaluasi serta pemutakhiran data secara faktual dengan melibatkan komunitas warga secara langsung.

Ketiga, menyediakan ruang koreksi data serta mekanisme sanggah yang mudah diakses oleh warga miskin yang terdepak dari sistem. Keempat, memastikan penyaluran bansos berbasis kondisi riil di lapangan, bukan sekadar algoritma administratif. Kelima, melakukan investigasi terbuka atas simpang siur informasi besaran upah buruh kupas bawang di ruang publik.

Sebagai penutup, KWJK menegaskan bahwa negara tidak boleh terus-menerus memaksa rakyat miskin untuk membuktikan kemiskinannya berulang kali hanya demi menutupi kecacatan sistem data birokrasi. Jika data yang ada terbukti tidak sesuai dengan realitas di lapangan, maka data tersebut yang harus segera diperbaiki secara total, alih-alih memaksa rakyat kecil untuk terus menanggung beban dan menyesuaikan diri dengan kesalahan birokrasi negara. []