ZT. Pemerintah menyepakati kerja sama pemanfaatan tiga bandara. Yaitu, Bandara Sentani di Papua, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, dan Bandara HAS Hanandjoeddin di Bangka Belitung.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung Penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani Jayapura, UPBU Fatmawati Bengkulu, UPBU H. AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, di Jakarta pada akhir pekan kemarin.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diwakili oleh Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 Faik Fahmi dan Direktur PT. Angkasa Pura 2 M. Awaluddin.
PT AP 1 akan mengelola Bandara Sentani - Jayapura dan PT AP 2 akan mengelola H. AS Hanandjoeddin - Tanjung Pandan serta Bandara Fatmawati - Bengkulu.
Masa konsesi kerja sama ini akan berlaku selama 30 tahun. Disampaikan oleh Menhub, bahwa kerja sama pemanfaatan yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi APBN sekitar Rp 100 miliar per tahunnya.
"Hari ini ada tiga bandara yang dikerjasamakan, setelah sebelumnya Bandara Tjilil Riwut di Palangkaraya dan yang akan datang ada ada satu lagi yaitu Bandara Labuan Bajo. Jadi total ada lima bandara yang dikerjasamakan. Satu bandara bisa menghemat kira-kira Rp 100 miliar setahun, baik capex (capital expenses) dan opex (operational expenses). Jadi pemerintah bisa melakukan penghematan kira-kira Rp 500 miliar per tahun," ungkapnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (14/10).
Dengan penghematan ini diharapkan dapat mengalihkan anggaran untuk memaksimalkan pembangunan dan perawatan bandar udara lain yang ada di pelosok Indonesia. Skema kerjasama pemanfaatan ini juga diharapkan dapat mendorong pihak swasta lain agar melalukan kerjasama dengan pemerintah.
"Satu sisi pasti memberikan suatu ruang APBN bagi Ditjen Udara untuk bisa memanfaatkan membangun, merawat bandara-bandara di pinggiran dan di pelosok yang selama ini belum maksimal kita lakukan," tutur Menhub.
"Saya pikir ini suatu iklim investasi yang bagus, karena dengan pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk berkembang maka banyak lagi swasta yang percaya bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang baik," tambahnya.
Total aset yang dikerjasamakan, mencapai Rp 11,068 triliun dengan rincian: Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu mencapai Rp 2,504 triliun, Bandar Udara H. As. Hanandjoeddin Tanjung Pandan mencapai Rp 1,759 triliun, dan Bandar Udara Sentani Jayapura mencapai Rp 6,804 triliun.
Menhub meminta pada pihak PT AP 1 dan PT AP 2 untuk dapat mengelola dan melakukan pengembangan pada tiga bandara ini dengan profesional.
"Kami harapkan AP 1 dan AP 2 bisa membangun merawat bandara ini lebih profesional. Untuk logistik, wisata, dan untuk kebanggaan masing-masing daerah," tutupnya. 
KOMENTAR ANDA