Pemerintah Indonesia akhirnya membuka diri terhadap uluran tangan dunia internasional dalam menghadapi musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pria yang akrab disapa Tata itu menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terkait tawaran bantuan yang datang dari negara-negara tetangga.
"Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," ujar Arrmanatha di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Kendati demikian, pihak Kementerian Luar Negeri belum merinci secara detail bentuk maupun jenis bantuan spesifik yang akan dikirimkan oleh negara sahabat. Menurut Tata, saat ini proses pembahasan sedang digodok secara mendalam pada tingkat teknis operasional.
Pembahasan teknis di lapangan tersebut melibatkan koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku garda terdepan penanganan darurat bencana.
"Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini," tambahnya menjelaskan alur koordinasi bantuan luar negeri tersebut.
Di samping membuka opsi bantuan internasional, Menlu menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan atensi serius dari Presiden Prabowo. Pemerintah pusat diklaim tidak tinggal diam dan terus mengerahkan puluhan ribu personel gabungan ke enam provinsi prioritas.
Pengerahan kekuatan domestik ini mencakup sekitar 60 ribu personel serta pemanfaatan aset udara berskala besar seperti helikopter dan pesawat khusus untuk operasi water bombing serta rekayasa cuaca.
Selain penanggulangan langsung di dalam negeri, Indonesia juga aktif berkoordinasi menangani isu polusi kabut asap lintas batas melalui mekanisme ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Indonesia disebut telah memenuhi seluruh kewajiban pelaporan secara berkala sejak pusat koordinasi interim tersebut diaktifkan di Sekretariat ASEAN pada Agustus lalu.
Berdasarkan laporan terakhir yang diterima pemerintah, upaya terpadu penanganan karhutla menunjukkan tren perkembangan positif di lapangan yang ditandai dengan mulai berkurangnya jumlah titik panas (hotspot) setiap harinya.
KOMENTAR ANDA