Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026. Kehadiran Kepala Negara disambut dengan antusiasme tinggi oleh ribuan kader dan simpatisan persyarikatan yang memadati arena acara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, serta jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Turut hadir pula para menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga tinggi negara.
Mengawali pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi yang mendalam serta penghormatan tinggi kepada keluarga besar Muhammadiyah. Ia menilai bahwa organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat nyata dan konsisten bagi kemajuan bangsa.
Menurut Kepala Negara, kontribusi Muhammadiyah tidak hanya dirasakan di sektor keagamaan, melainkan juga sangat masif di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Organisasi ini mengelola 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, ribuan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah, serta 20.000 taman kanak-kanak.
Memasuki substansi pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mengembalikan arah perekonomian nasional agar selaras dengan jiwa Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dinilai krusial agar kekayaan alam bumi pertiwi sepenuhnya dikuasai oleh negara.
Presiden menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi dibiarkan dibawa keluar tanpa memberikan nilai tambah yang memadai bagi kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Negara wajib hadir untuk memastikan bahwa sumber daya strategis dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh masyarakat.
Sebagai langkah konkret dari komitmen tersebut, pemerintah telah mengeluarkan instruksi tegas terkait perizinan sektor pertambangan. Setiap izin usaha pertambangan (IUP) baru wajib menetapkan minimal 70 persen kepemilikan dan manfaatnya dinikmati oleh negara dan bangsa Indonesia.
Selain sektor ekonomi, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya reformasi politik dan pemberantasan korupsi di tanah air. Ia secara terbuka mengkritik tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang kerap melibatkan dana hingga puluhan miliar rupiah.
Biaya politik yang terlampau tinggi tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi merusak esensi demokrasi serta membuka celah bagi para pemodal tidak halal untuk menyandera arah kebijakan publik. Oleh karena itu, perbaikan sistem politik menjadi sebuah keharusan yang mendesak.
Di tengah berbagai tantangan dan dinamika kekuasaan, Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah gentar menghadapi tekanan, fitnah, maupun ancaman politik. Tekad utamanya adalah membersihkan sistem yang keliru serta membebaskan rakyat dari cengkeraman kemiskinan dan kelaparan.
Dalam aspek tata kelola keuangan negara, pemerintahan di bawah kepemimpinannya terus menggenjot langkah efisiensi anggaran. Rasionalisasi dilakukan secara ketat pada pos belanja barang dan jasa baik di tingkat pusat maupun daerah guna mencegah pemborosan dan praktik penggelembungan anggaran.
Hasil dari penghematan anggaran tersebut tidak disimpan, melainkan dialokasikan kembali untuk memperkuat pembangunan di daerah-daerah. Pemerintah menyiapkan tambahan dana khusus bagi ibu kota provinsi serta kabupaten dan kota guna mendanai program-program kerakyatan yang langsung menyentuh masyarakat.
Isu kemandirian nasional juga menjadi sorotan utama dalam pidato tersebut, di mana Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi bagi kedaulatan bangsa. Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada kekuatan asing.
Acara peresmian tersebut kemudian ditutup secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pemukulan alat musik tradisional. Pemukulan katulistiwa atau katula ini menandai dimulainya rangkaian sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2026 di Kota Palu.
Melalui momentum Tanwir dan Milad ke-114 ini, sinergi antara pemerintah dan persyarikatan Muhammadiyah diharapkan semakin kokoh. Kolaborasi strategis ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. 
KOMENTAR ANDA