Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin mengundang Panglima TNI Jenderal Agus Sudibyo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Rapat Satgas Penerbtiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan, Senin pagi, 13 Juli 2026.
Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan disebutkan rapat membahas optimalisasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH guna memastikan pelaksanaan penertiban kawasan hutan berjalan secara efektif sesuai amanat Peraturan Presiden 5/2025.
Usai rapat, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait memberikan keterangan kepada awak media. Barita menyampaikan bahwa rapat secara rutin dilaksanakan sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas PKH, sekaligus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menjalankan fungsi penertiban kawasan hutan.
“Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Satgas. Secara rutin Badan Pengarah dan Badan Pelaksana melakukan evaluasi untuk menyusun strategi dan langkah-langkah dalam mencapai target sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” jelas Barita.
Lebih lanjut, Barita menegaskan bahwa Satgas PKH bekerja berdasarkan prinsip tata kelola yang akuntabel dengan sistem organisasi yang berada di bawah kendali Presiden. Melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga, Satgas terus melaksanakan penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta pemulihan aset secara terukur dan berkelanjutan.
Evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan semakin memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Satgas dalam menjaga tata kelola kawasan hutan demi kepentingan bangsa dan negara.
Selain Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Jaksa Agung, pejabat lain yang hadir adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Staf Umum TNI, serta Kuntadi. 
KOMENTAR ANDA