Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, Peng Chi-ming, mengungkapkan bahwa krisis iklim global sepanjang tahun 2026 semakin nyata akibat gelombang panas ekstrem yang memicu kekeringan, kebakaran hutan, serta mengancam kesehatan publik dan ekonomi global.
Taiwan sendiri tidak luput dari dampak tersebut, menghadapi berbagai tantangan iklim mulai dari suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, hingga badai topan yang menguji ketahanan nasional.
Menghadapi situasi ini, tata kelola iklim global didorong untuk bergerak dari sekadar penetapan target menuju implementasi konkret pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31). Meskipun bukan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Taiwan tetap berkomitmen selaras dengan Perjanjian Paris dengan menerjemahkan target penurunan emisi ke dalam aksi nyata lintas lembaga pemerintah.
Dalam upaya menyelaraskan diri dengan norma internasional yang transparan, Taiwan telah resmi menyetujui program aksi pengurangan gas rumah kaca tahap ketiga untuk periode 2026-2030 yang mencakup enam sektor utama. Program ini memuat 20 rencana aksi mitigasi unggulan serta 63 indikator kinerja yang dievaluasi secara berkala guna memastikan target nasional tercapai.
Inventarisasi gas rumah kaca terbaru menunjukkan bahwa emisi netto Taiwan pada tahun 2024 berhasil turun sebesar 6,59 persen di bawah tingkat tahun 2005 dan mencatat penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Menariknya, penurunan ini terjadi di tengah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus berlanjut, yang menandakan terjadinya pemisahan bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon.
Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan sistem pungutan karbon pada tahun ini dan berhasil menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Dana dari pungutan tersebut disalurkan melalui Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca untuk memberikan subsidi bunga dan jaminan kredit guna mendukung teknologi pengurangan emisi serta adaptasi iklim.
Sebagai langkah lanjutan, Taiwan berencana mengembangkan sistem perdagangan emisi (cap-and-trade) yang disebut Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS) agar berjalan berdampingan dengan pungutan karbon. Kebijakan harga karbon Taiwan ini bahkan telah diakui oleh Britania Raya sebagai skema harga karbon yang memenuhi syarat di bawah Mekanisme Penyesuaian Batas Perbatasan Karbon (CBAM).
Selain mitigasi karbon, Taiwan juga merevisi Undang-Undang Promosi Sirkulasi Sumber Daya dan Pembuangan Limbah untuk memperkuat penerapan ekonomi sirkular di delapan sektor utama. Sektor ekonomi sirkular ini kini melibatkan 69 perusahaan publik dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun, yang sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok dan daya saing hijau nasional.
Dalam aspek adaptasi iklim, Taiwan meningkatkan ketahanan wilayah perkotaan dengan meluncurkan Program Kanopi Hijau Nasional di bawah arahan Presiden Lai Ching-te. Program ini memanfaatkan teknologi penginderaan jauh LiDAR dan kembar digital 3D untuk memetakan titik panas perkotaan guna membangun jaringan hijau terestrial yang tangguh terhadap cuaca ekstrem.
Prinsip keadilan sosial juga menjadi inti dari transisi netral karbon di Taiwan melalui penerapan just transition berdasarkan Undang-Undang Tanggapan Perubahan Iklim. Pemerintah aktif melakukan konsultasi pemangku kepentingan di enam sektor utama serta menggunakan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca untuk mendukung para pekerja, industri, dan kelompok rentan yang terdampak transisi.
Terakhir, Taiwan terus memperluas kemitraan global melalui diplomasi iklim yang pragmatis, seperti kerja sama penandatanganan nota kesepahaman dengan Paraguay. Menyongsong COP31, Taiwan menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional serta menyerukan dukungan agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kerangka kerja UNFCCC demi masa depan global yang berkelanjutan. 
KOMENTAR ANDA