Oleh: Abdullah Rasyid, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
IMIGRASI mempertemukan negara dengan banyak harapan. Ada orang tua yang mengurus paspor untuk beribadah, mahasiswa yang bersiap melanjutkan pendidikan, pekerja migran yang berharap bisa membantu keluarganya, dan warga yang ingin pulang. Kebutuhan mereka berbeda, tetapi ada keinginan yang sama: mendapat penjelasan yang jelas, diperlakukan dengan baik, dan bepergian dengan aman.
Pertemuan dengan petugas mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun, pengalaman singkat itu bisa menentukan cara seseorang memandang pemerintah. Penjelasan yang sabar, antrean yang tertib, serta biaya yang pasti sering lebih mudah diingat daripada pidato panjang tentang perbaikan pelayanan.
Dari pengalaman sehari-hari itulah kerja nyata dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dinilai. Angka capaian membantu kita melihat seberapa jauh pekerjaan telah dilakukan. Namun, masyarakat juga ingin tahu apa yang berubah dalam kehidupan mereka.
Selama dua tahun ini, ada kemajuan dalam pelayanan keimigrasian, pelindungan warga, dan pembinaan di pemasyarakatan. Hasilnya patut mendapat perhatian, termasuk kerja petugas yang jarang terlihat. Apresiasi itu tetap perlu disertai kesediaan melihat kekurangan. Warga yang masih menghadapi kesulitan tentu ingin keluhannya didengar dan diselesaikan.
Negara di pintu perjalanan
Pada 2025, sebanyak 306 autogate melayani lebih dari 27,63 juta transaksi perlintasan. Sepanjang Januari–September 2026, jumlah pemeriksaan keimigrasian tercatat hampir 39,81 juta.
Besarnya perlintasan itu memperlihatkan betapa sibuknya pekerjaan di pintu masuk dan keluar Indonesia. Petugas harus melayani perjalanan sekaligus memeriksa kemungkinan pelanggaran. Teknologi dapat membantu pemeriksaan rutin dan memberi waktu untuk mendalami perlintasan yang berisiko.
Bagi pengguna, manfaatnya terasa jika pemeriksaan berjalan lancar. Meski begitu, tidak semua orang terbiasa memakai perangkat digital. Penumpang lanjut usia, orang yang baru pertama bepergian, atau keluarga dengan anak kecil mungkin membutuhkan bantuan.
Di tengah penggunaan teknologi, kesabaran petugas tetap penting. Orang yang bingung memerlukan seseorang untuk bertanya. Kalau sistem bermasalah, mereka membutuhkan penjelasan dan penyelesaian. Pengalaman semacam ini menentukan apakah pembaruan layanan benar-benar memudahkan warga.
Keamanan pun harus tetap terjaga. Pemeriksaan yang teliti dan pelayanan yang ramah sama-sama diperlukan di tengah mobilitas yang terus berlangsung.
Harapan yang perlu dijaga
Bagi calon pekerja migran, berangkat ke luar negeri bisa menjadi keputusan paling berat dalam hidupnya. Ada tabungan yang dikumpulkan, utang yang mungkin dibuat, dan keluarga yang menunggu kiriman. Dalam keadaan terdesak, tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar mudah dipercaya.
Pada 2025, kementerian mencatat 8.821 penundaan keberangkatan dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tercatat pula pemulangan 1.442 WNI terkait penanganan kedua persoalan tersebut.
Angka penundaan belum menunjukkan berapa orang yang berhasil diselamatkan. Namun, pemeriksaan sebelum keberangkatan memberi kesempatan untuk menemukan risiko lebih awal, ketika seseorang masih berada di Indonesia dan lebih mudah memperoleh bantuan.
Kita juga perlu memahami kecemasan mereka yang tertunda berangkat. Tiket sudah dibeli, keluarga sudah diberi kabar, pekerjaan sudah dibayangkan. Dalam situasi itu, petugas perlu menjelaskan alasan penundaan dan langkah yang dapat ditempuh. Penjelasan yang baik membantu warga memahami tindakan yang diambil untuk melindunginya.
Pada capaian program aksi 2026, PIMPASA menjangkau 1.126 desa binaan. Kehadiran petugas di desa memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya sebelum memutuskan berangkat. Mereka membutuhkan informasi yang bisa dipercaya dan tempat meminta bantuan ketika meragukan tawaran pekerjaan.
Bekal untuk pulang
Di pemasyarakatan, ada penantian yang berlangsung lebih panjang. Keluarga menghitung waktu. Warga binaan memikirkan apa yang akan dihadapi setelah bebas: apakah bisa bekerja, bagaimana bertemu anak, dan apakah lingkungan bersedia menerima mereka kembali.
Kegelisahan itu layak dipahami, tanpa mengabaikan kesalahan yang dilakukan maupun penderitaan korban. Hukuman harus dijalani. Selama masa tersebut, kesempatan belajar dan memperbaiki diri perlu tersedia.
Pada 2025, tercatat 4.772 warga binaan bersertifikat keterampilan. Sebanyak 16 lapas juga dilaporkan mengekspor produk ke 11 negara. Hasil ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dipelajari di lapas dapat menghasilkan karya yang diterima pasar.
Capaian 2026 mencatat 9.075 peserta aktif dalam pendidikan kesetaraan, pendidikan formal, dan pendidikan tinggi. Angka tersebut berasal dari 385 dari 532 satuan kerja, sehingga belum mencakup seluruh layanan.
Bagi orang yang pernah putus sekolah, kembali belajar bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Begitu pula ketika seseorang berhasil menguasai keterampilan. Ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk mencari penghasilan setelah bebas.
Tentu, sertifikat saja belum cukup. Mereka masih membutuhkan kesempatan kerja, dukungan keluarga, dan pendampingan. Di sinilah Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan agar persiapan selama di lapas tersambung dengan kehidupan setelah pulang.
KOMENTAR ANDA