Anggota Jaringan 98 Resolution, Yosef Sampurna Nggarang, mengkritik hasil survei sejumlah lembaga survei politik yang dirilis belakangan ini. Ia menilai survei-survei tersebut berpotensi menjadi instrumen politik untuk memobilisasi dan membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Survei-survei yang disajikan saat ini harus dibaca secara kritis karena berpotensi menjadi instrumen pembentukan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Namun, pemerintah sendiri tidak perlu terganggu,” ujar Yosef di Jakarta.
Menurut Yosef, kredibilitas sebuah survei tidak cukup hanya diukur dari angka statistik yang disajikan, tetapi juga harus dinilai berdasarkan independensi penyelenggara, transparansi sumber pembiayaan, serta akuntabilitas metodologi yang digunakan.
Ia mempertanyakan objektivitas hasil survei dari sejumlah lembaga yang dinilainya memiliki kecenderungan sikap politik berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
“Beberapa lembaga survei memiliki preferensi politik yang jelas. Karena itu, independensi dan integritasnya dalam menyelenggarakan survei patut dipertanyakan. Jangan sampai otoritas akademik digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik,” tegasnya.
Yosef juga menantang lembaga-lembaga survei tersebut untuk membuka secara transparan sumber pembiayaan dan metodologi yang digunakan agar publik dapat menguji independensi serta validitas hasil survei.
“Siapa yang membiayai survei ini dan bagaimana metodologinya? Publik berhak mengetahui. Jangan meminta masyarakat percaya hanya karena survei mengatasnamakan ilmu pengetahuan,” katanya.
Menurutnya, survei politik dapat berubah menjadi instrumen propaganda apabila digunakan untuk menggiring opini publik tanpa disertai pertanggungjawaban ilmiah yang memadai.
“Propaganda politik tidak selalu menggunakan slogan. Angka statistik dan klaim akademis juga bisa menjadi instrumen propaganda apabila digunakan untuk membentuk persepsi politik tertentu,” ujarnya.
Yosef menilai upaya pembentukan persepsi negatif terhadap pemerintah berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, bahkan membentuk preferensi politik publik menjelang pemilu mendatang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah harus tetap menghormati hasil survei dan pandangan publik yang berbeda. Menurutnya, pemerintah justru membutuhkan survei yang objektif dan kredibel sebagai instrumen evaluasi kinerja serta dasar perbaikan kebijakan publik.
“Pemerintah membutuhkan survei yang benar untuk mengukur kinerjanya, bukan survei yang sekadar memenangkan pertarungan persepsi. Kalau pemerintah salah, kritik berdasarkan data. Kalau berhasil, akui berdasarkan data,” tegasnya.
Yosef mengingatkan agar lembaga survei tetap menjaga integritas keilmuan dan tidak membiarkan hasil penelitian digunakan semata-mata sebagai alat pertarungan kepentingan politik.
“Jangan sampai ilmu pengetahuan kehilangan integritasnya karena dijadikan alat pertarungan politik. Pemerintah tidak perlu takut terhadap survei, tetapi publik harus kritis terhadap survei yang independensinya dipertanyakan,” pungkas Yosef. 
KOMENTAR ANDA