Ekonom Harvard, Dani Rodrik, sudah mengingatkan hal itu. Menurutnya, tidak ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua negara. Sama persis dengan doktrin: There’s no one size fit for all.
Setiap negara memiliki sejarah, struktur ekonomi, budaya, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kebijakan publik juga harus berbeda.
Singkatnya, pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Bukan sekadar meniru negara lain.
Saya yakin pasti Pak Menko sepakat dengan pikiran ini. Karena di dalam buku ‘Paradoks Indonesia dan Solusinya’ yang ditulis Presiden Prabowo, jelas memiliki jalan pikiran bahwa kepentingan nasional adalah yang utama. Meskipun kita tetap menjaga hubungan baik dalam pergaulan internasional.
Oiya Pak Menko, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur pernah menyampaikan langsung hal ini kepada Presiden Prabowo. Saat Presiden bertemu dengan pengurus KADIN se-Indonesia di Istana, akhir Juli lalu.
Mendengar hal itu, Presiden langsung menyinggung pentingnya Regulatory Impact Assessment (RIA). Memang begitulah teorinya. Sebelum merilis aturan, negara wajib melakukan uji dampak.
Untuk sektor tembakau, instrumen RIA ini vital. Negara harus menghitung detail seluruh risikonya. Apa dampaknya ke kas negara? Bagaimana nasib tenaga kerja? Apakah petani bisa bertahan? Bagaimana nasib UMKM di rantai pasok? Sebesar apa ancaman ledakan rokok ilegal? Semua harus ditimbang sejajar dengan target kesehatan masyarakat yang diincar.
Jadi, tolong dipikirkan dengan jernih. Apa jadinya jika potensi penerimaan APBN terkoreksi dari sektor Industri Hasil Tembakau? Apa jadinya jika impor tembakau meningkat? Bagaimana jika jutaan orang yang terlibat hidupnya dalam ekosistem tembakau menjadi beban baru negara?
Bukankah Pak Menko sedang mengkaji dan menghitung biaya untuk program Pendidikan Gratis yang sumbernya juga dari APBN? 
KOMENTAR ANDA