Bagi Indonesia, pesannya terasa dekat: penanganan karhutla perlu berlanjut setelah api padam. Ada lahan yang harus dipulihkan, penghidupan yang perlu dijaga, dan pengelolaan wilayah rawan yang mesti diperbaiki.
Itulah yang dalam tulisan sebelumnya saya sebut sebagai tobat ekologis: mengakui kerusakan, kemudian mengubah kebiasaan dan keputusan yang menyebabkannya.
Pemerintah memperbaiki pengawasan izin. Perusahaan memenuhi kewajiban pencegahan dan pemulihan. Masyarakat memperoleh dukungan untuk mengelola lahan secara aman.
Bagi petani kecil, larangan membakar perlu disertai pilihan yang terjangkau. Bagi perusahaan, pencegahan kebakaran harus menjadi bagian dari ongkos usaha.
Terlalu mahal bagi rakyat jika keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara biaya pemadaman, pengobatan, dan pemulihan terus dibayar bersama.
Kerja Sama Yang Memberi Ruang Kepada Warga
Chris Ansell dan Alison Gash, dalam kajian collaborative governance (2008), menempatkan dialog dan kepercayaan sebagai bagian penting kerja sama. Mereka juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dan sumber daya memengaruhi hasilnya.
Pelajaran ini berguna ketika pemerintah mempertemukan perusahaan, organisasi lingkungan, dan warga terdampak.
Pertemuan sulit menghasilkan perbaikan jika warga datang tanpa data, sementara pihak lain menguasai informasi dan keputusan. Masyarakat perlu mendapat kesempatan menyampaikan pengalaman serta menguji penjelasan.
Warga terdampak harus mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
Greenpeace dapat menjalankan pengawasan tanpa kehilangan daya kritisnya. Pemerintah mendengar, memutuskan, lalu menjelaskan alasan keputusannya.
Ketegasan Hukum Harus Mengikuti Bukti
Dorongan memperberat sanksi bagi pembakar hutan perlu ditindaklanjuti secara cermat. Istilah “terorisme ekologi”, sebagaimana disampaikan dalam materi Bakom, memperlihatkan beratnya ancaman yang hendak ditekankan.
Namun, istilah itu masih harus ditempatkan sebagai usulan. Penggunaannya dalam hukum memerlukan perumusan yang jelas dan dasar pembuktian yang kuat.
Ketegasan akan lebih dipercaya ketika pemeriksaan menjangkau pihak yang bertanggung jawab. Jika relevan dengan perkara, hubungan pengendalian perusahaan, pembiayaan, dan rantai pasok juga perlu ditelusuri.
Hubungan usaha tidak otomatis membuktikan kesalahan. Besarnya perusahaan atau hubungan lintas negara pun tidak boleh menjadi alasan menghentikan pemeriksaan.
Komunikasi Pemerintah Harus Membantu Warga
Bakom mempunyai pekerjaan penting di tengah semua itu. Warga membutuhkan informasi kualitas udara, layanan kesehatan, perkembangan penanganan, dan penggunaan bantuan.
Keluhan yang masuk perlu diteruskan kepada instansi berwenang, kemudian dipantau penyelesaiannya. Kekurangan sarana dan hambatan penanganan perlu dijelaskan agar segera mendapat perhatian.
Mengabarkan pekerjaan pemerintah akan lebih meyakinkan jika disertai kesediaan menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas.
Kepercayaan tumbuh ketika informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang dialami warga.
Hasil Yang Dirasakan Menjadi Jawaban
Spanduk di Bundaran HI mengajukan pertanyaan keras. Pemerintah sudah menjawabnya dengan sikap terbuka, arahan penanganan, dan dukungan anggaran.
Jawaban berikutnya ditunggu di daerah: bantuan yang tiba, api yang terkendali, warga yang terlindungi, serta pelanggaran yang ditindak.
Kelak, ketika anak-anak kembali berangkat sekolah tanpa mencemaskan asap, pertanyaan tentang kerja pemerintah akan mendapat jawaban yang paling mudah dipahami. 
KOMENTAR ANDA