Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan
DEMOKRASI ribet. Harus pemilu, harus debat, harus bayar biaya mahal. Monarki sederhana : lahir langsung pakai mahkota, dipuja. Kalau rakyat lapar, itu ujian. Kalau raja kaya, itu berkah. Lihatlah daftar monarki dipuja:
Brunei: Sultan Hassanal Bolkiah punya istana 1.788 kamar, 5.000 mobil mewah, dan jet pribadi berlapis emas. Rakyatnya tidak perlu pusing mikir pajak karena tidak ada pajak. Mereka cukup mikir: "Apakah hari ini sultan sehat?" Kalau sakit, satu negara istighfar.
Malaysia: 9 raja bergiliran jadi Yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun. Seperti arisan raja. Rakyat bangga karena rajanya tidak dipilih, tapi ditakdirkan. Kalau Agong berganti, foto di kantor ganti. Demokrasi boleh gaduh, tapi raja tidak boleh diganggu.
Liechtenstein: Negara sekecil kabupaten tapi Pangeran Hans-Adam II punya bank dan perusahaan sendiri. Dia bilang: "Saya bukan hanya kepala negara, saya juga pemilik negara." Rakyatnya setuju, karena kalau protes, bisa pindah ke Swiss dalam 20 menit.
Monako: Pangeran Albert II memimpin negara yang luasnya lebih kecil dari Bandara Soetta. Tapi di sana ada kasino dan balapan F1 di jalan raya. Rakyatnya tidak punya pajak penghasilan, hanya punya kewajiban: tersenyum saat keluarga kerajaan lewat.
Spanyol: Raja Felipe VI dibayar untuk menjadi simbol persatuan. Setelah skandal ayahnya Juan Carlos kabur ke Abu Dhabi karena korupsi, rakyatnya tetap hormat. Kata mereka: "Raja boleh nakal, asal jangan jadi republik."
Inggris: Ratu Elizabeth II memerintah 70 tahun, tidak pernah membuat satu kebijakan pun, tapi disembah seperti kebijakan itu sendiri. Charles III naik, dan orang Inggris tetap antre 24 jam untuk melihat peti mati. Demokrasi yang paling tua di dunia ternyata masih perlu ratu untuk merasa punya sejarah.
Benelux - Belanda, Belgia, Luksemburg: Raja Willem-Alexander bisa jadi pilot pesawat KLM. Raja Philippe bisa bahasa tiga bahasa. Grand Duke Henri bisa... tetap jadi Grand Duke. Mereka semua hidup dari pajak rakyat, tapi rakyatnya menganggap itu biaya sewa untuk dongeng yang nyata.
UEA, Qatar, Oman, Arab Saudi: Di sini monarki bukan simbol, tapi pemilik. Sheikh Mohammed bin Zayed, Emir Tamim, Sultan Haitham, MBS — mereka adalah negara itu sendiri. Minyak milik mereka, tanah milik mereka, hukum milik mereka. Kritik? Itu namanya kurang bersyukur. Rakyat dapat gaji besar, rumah gratis, dan satu syarat: jangan tanya siapa pemilik kilang.
Yogyakarta: Di Indonesia ada monarki yang hidup di dalam republik. Sultan Hamengkubuwono X adalah Gubernur sekaligus Raja. Tidak perlu pemilu, tapi rakyat Jogja tetap cinta. Sebab raja di sana tidak punya Rolls-Royce emas, tapi punya filosofi: _Hamemayu Hayuning Bawana_. Jika raja lain dipuja karena kaya, Sultan dipuja karena bisa menjadi raja sekaligus birokrat yang tidak korupsi.
Singapura zaman LKY: Ini yang paling unik. Singapura tidak punya raja, tapi punya Lee Kuan Yew yang de facto diperlakukan seperti raja. LKY tidak memakai mahkota, tapi memakai kemeja putih yang disetrika rapi.
Dia memerintah 31 tahun, menghapus oposisi dengan cara halus, memarahi rakyatnya seperti bapak, dan rakyatnya menerima karena bapaknya membawa mereka dari kampung kumuh jadi negara kaya. Singapura adalah monarki tanpa mahkota: dipuja bukan karena darah biru, tapi karena hasil nyata.
Paradoksnya begini: di dunia, orang membenci politisi karena dipilih. Mereka memuja raja karena tidak dipilih. Manusia ternyata lebih nyaman diatur oleh orang yang tidak bisa diganti, daripada oleh orang yang bisa mereka ganti tapi tidak mereka pahami.
Monarki dipuja bukan karena raja sempurna. Tapi karena rakyat lelah berharap dari demokrasi yang selalu menjanjikan tapi sering menipu.
Kalau raja gagal, itu takdir. Kalau presiden gagal, itu kesalahan yang memilih.
Dan manusia selalu lebih suka menyalahkan takdir daripada menyalahkan pilihan mereka sendiri. 
KOMENTAR ANDA