Tentu, yang penting, kebutuhan batubara dalam negeri harus tercukupi. Jangan sampai produksi direm tapi kebutuhan dalam negeri dikalahkan.
Sayang, kebijakan yang begitu baik hancur oleh lambatnya pelayanan dan buruknya komunikasi. Tujuan mulianya tidak tersampaikan ke publik. Justru iklim bisnis yang menjadi sangat negatif.
Masih banyak kasus negatif lainnya: Anda bisa menambahkan sendiri. Banyak yang seperti itu. Intinya: hukum bisnis seperti kalah dari hukum kekuasaan.
Salah satunya dicerminkan dalam kian banyaknya jabatan direktur, komisaris dan pimpinan lembaga yang diserahkan ke tokoh militer. Tentu itu tidak melanggar hukum, tapi mengganggu persepsi.
Faktanya, mungkin, sebenarnya mereka pun mampu dan bisa. Tidak kalah dari yang non militer. Tapi di zaman medsos ini fakta kalah dengan persepsi.
Persepsi pada umumnya: negatif.
Lalu meledaklah krisis saham di akhir Januari 2026. Kekuatan asing ternyata begitu perkasanya: mampu mengguncang pasar modal dalam sekejap.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditanya dalam satu forum bahasa Inggris: soal FDI –foreign direct investment. Apakah dalam persepsi seperti itu bisa diharap modal asing akan mau masuk ke Indonesia.
Saya sangat setuju dengan jawaban Purbaya: "kalau ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6,7,8 persen, modal asing akan datang sendiri ke Indonesia". Modal asing akan selalu mencari lokasi di mana pun yang bisa mendapat keuntungan.
"Saya tidak mau ngemis-ngemis ke mereka di saat ekonomi kita not good," katanya.
Itu benar sekali. Buktinya, modal asing tetap membanjir ke Tiongkok. Termasuk modal dari negara kampiun demokrasi. Padahal, Tiongkok, yang mereka sebut sebagai otoriter, harusnya mereka benci. Tetapi karena ekonomi Tiongkok baik mereka pun mengabaikan kebencian itu.
Maka Purbaya bertekad menumbuhkan ekonomi dengan kekuatan sendiri dulu. Sampai tumbuh enam persen. Ia optimistis bisa. Asal swasta digerakkan.
Di zaman Jokowi, katanya, swasta tidak bisa bergerak. Akibatnya ekonomi berhenti tumbuh di lima persen. Padahal proyek dibangun di mana-mana. Besar-besaran.
Di zaman SBY, katanya, pemerintah tidak berbuat apa-apa. Ekonomi bisa tumbuh enam persen. Itu karena swasta bergerak.
Tesis Purbaya itu tentu banyak tantangan: bagaimana swasta bisa bergerak kalau persepsi dunia bisnis begitu negatif.
Sesuatu yang baik ternyata bisa jadi negatif oleh pelaksanaan yang kurang tepat. Termasuk soal waktu.
Purbaya terlambat datang di kabinet Prabowo. Seharusnya ekonomi tumbuh enam-tujuh persen dulu. Baru penertiban sawit, batubara, gabah dan lainnya dilakukan: alangkah tepat dan baik hasilnya.
Semua sudah terjadi. Maka kita tunggu tumbuh enam persen itu. Lalu kita tunggu FDI datang.
Lebih dari itu: kita tunggu apa yang akan terjadi. 
KOMENTAR ANDA