Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan
PADA 9 Oktober 2026, Malaysia menutup sekolah. Bukan karena libur. Bukan karena pemilu. Bukan karena Covid. Karena udara tidak layak dihirup lagi.
Menteri Pendidikan Malaysia Fadhlina Sidek mengumumkan penutupan di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan distrik Rompin di Pahang. Reuters mencatat 37 wilayah dengan Application Programming Interface (API) tidak sehat pagi itu. Di Seremban API 186, di Segamat 183. Di atas 150, menurut titah Sultan Ibrahim, anak tidak boleh sekolah.
Ini ratapan yang berulang tiap tahun. Asap dari hutan Sumatera dan Kalimantan menyeberang Selat Malaka. Titik panas yang satelit baca bukan sekadar angka. Ia adalah gambut yang dibakar. Gambut adalah karbon ribuan tahun yang kita ubah jadi asap dalam seminggu.
Data Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menyebut Januari-Juli 2026 saja 202 ribu hektare terbakar, 69 persen lebih luas dari 2025. Pemantau independen Nusantara Atlas mencatat hampir 896 ribu hektare hingga akhir Agustus. Apapun angkanya, keduanya bilang: ini bukan gangguan musiman biasa.
Di Kuala Lumpur, Menara Kembar Petronas samar. Di Singapura, balapan Formula 1 tetap jalan di bawah langit kelabu. Di Johor, pemerintah memperpanjang libur hingga 12-16 Oktober karena angin dari Kalimantan masih membawa racun.
Dan ada duka yang tidak masuk statistik API.
Di Pontian, Johor, tiga kakak beradik - Nor Daniel Aiman 18 tahun, Nor Daniel Fikri 11 tahun, Puteri Naufa Raisha 8 tahun - tewas Kamis pagi 8 Oktober. Mereka hanya ingin memastikan apakah sekolah benar-benar tutup. Ibunya sudah melarang. Rasa penasaran anak kecil mengantar mereka ke jalan berkabut, 200 meter dari rumah, bertabrakan dengan truk di Jalan Kampung Parit Haji Siraj. Mereka mati karena asap membuat mereka ragu pada keputusan negara.
Inilah kelirumologi ekologis : menutup sekolah untuk menyelamatkan paru-paru anak, tapi asap yang sama membuat anak tidak melihat truk di tikungan.
Kita selalu bilang karhutla adalah masalah pembukaan lahan, masalah ekonomi, masalah korporasi sawit. Memang benar. Tapi pada hari ketika sekolah Malaysia tutup, ia adalah masalah hak asasi paling dasar: hak anak untuk belajar tanpa sesak napas. Lebih mendasar ketimbang MBG.
ASEAN punya Perjanjian Asap Lintas Batas sejak 2002. Tapi tiap Oktober, Perdana Menteri Malaysia harus menelepon Presiden Indonesia lagi. Presiden Prabowo bilang setuju ambil langkah, Malaysia tawarkan bantuan personel. Dialog yang sama sejak 1997.
Hutan tidak mengenal paspor. Asap tidak minta visa. Ketika satu hektare gambut di Riau dibakar, satu kelas di Johor batuk, satu bandara di Palembang menunda 15 penerbangan, satu anak di Pontian tidak pulang.
Ratapan ini bukan hanya untuk Malaysia. Ratapan ini untuk kita yang masih mengira Karhutla sekadar urusan pemadam api kebakaran hutan, bukan urusan sekolah, bukan urusan pernapasan, bukan urusan malu sebagai bangsa. 
KOMENTAR ANDA