Pemerintah Kuba melancarkan kecaman keras terhadap tindakan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB yang dinilai telah melakukan pertunjukan penuh kepalsuan. Dalam sebuah forum tertutup di markas besar PBB, perwakilan AS tersebut dilaporkan melontarkan serangan verbal dan tuduhan tendensius terhadap Kuba. Tindakan ini dinilai melanggar etika diplomatik serta mencederai marwah institusi multilateral dunia.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrila menilai manuver itu tidak mengindahkan agenda resmi, topik kepentingan negara-negara anggota, maupun norma konferensi yang berlaku di PBB. Alih-alih membahas isu global yang mendesak, sang duta besar justru menggelar pertemuan di ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh segelintir undangan khusus. Pertemuan itu dikabarkan melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang selama ini dituding hidup dari anggaran federal pemerintah AS melalui agenda politik anti-Kuba.
Pemerintah Kuba menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara dan pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak memiliki legitimasi. Tidak ada satu pun agenda atau pernyataan dalam forum tersebut yang didukung oleh resolusi resmi PBB. Langkah sepihak ini juga dinilai tidak mendapat dukungan internasional serta bertentangan secara frontal dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.
Melalui pernyataan resminya, Havana menegaskan bahwa berbagai retorika dan skenario politik yang dibuat Washington tidak akan pernah mampu menutupi kenyataan di lapangan. Segala bentuk rekayasa diplomatik dinilai gagal mengalihkan perhatian dunia dari dampak kebijakan luar negeri AS yang merugikan rakyat Kuba. Penyelenggaraan forum tertutup itu dipandang sebagai upaya pengalihan isu atas tekanan ekonomi yang terus berlangsung.
Kuba kembali menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan atau menutupi apa yang mereka sebut sebagai kejahatan genosida Amerika Serikat terhadap rakyat Kuba. Kebijakan embargo dan blokade ekonomi yang diterapkan selama puluhan tahun telah dikategorikan sebagai bentuk agresi sistematis. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga mencederai hakasasi manusia secara mendasar.
Selain blokade ekonomi secara umum, Kuba menyoroti dampak buruk dari kebijakan blokade energi yang diberlakukan oleh Washington. Pembatasan pasokan bahan bakar dan energi telah memicu krisis multidimensional yang melumpuhkan berbagai sektor vital di pulau tersebut. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat terdampak secara langsung oleh pembatasan yang diberlakukan secara sepihak.
Tekanan ekonomi yang berlapis-lapis ini disebut oleh Havana sebagai bentuk hukuman kolektif yang kejam terhadap seluruh rakyat Kuba. Kebijakan tersebut dirancang secara sistematis untuk menciptakan kesulitan hidup di tengah masyarakat dengan harapan memicu ketidakstabilan sosial.
Pemerintah Kuba menilai bahwa tindakan semacam ini merupakan bentuk terorisme ekonomi modern yang mengabaikan penderitaan warga sipil.
Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, solidaritas internasional terhadap Kuba terus mengalir dari berbagai belahan dunia. Sejumlah negara dan organisasi internasional berulang kali mendesak Washington untuk segera mengakhiri kebijakan anarkis yang merugikan kemajuan ekonomi Kuba. Desakan pencabutan embargo ekonomi terus disuarakan dalam berbagai Sidang Umum PBB setiap tahunnya dengan dukungan mayoritas mutlak negara anggota.
Sebagai respons atas eskalasi retorika dan aksi provokatif tersebut, kampanye solidaritas global kembali digelorakan melalui media sosial. Tanda pagar #CubaNoEsUnaAmenaza atau "Kuba Bukanlah Sebuah Ancaman" bergema luas sebagai bentuk penolakan terhadap narasi sesat yang dibangun oleh Amerika Serikat. Kampanye ini menegaskan posisi Kuba sebagai negara berdaulat yang cinta damai dan tidak pernah menjadi ancaman bagi keamanan internasional.
Menutup pernyataannya, Kuba menegaskan bahwa blokade ekonomi, keuangan, dan perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat adalah akar permasalahan utama dari berbagai tantangan pembangunan di negara tersebut.
Kuba menuntut agar AS segera menghentikan segala bentuk agresi ekonomi dan menghormati Piagam PBB serta hukum internasional. Perjuangan melawan kebijakan blokade ini akan terus disuarakan di berbagai forum internasional hingga keadilan benar-benaritegakkan. 
KOMENTAR ANDA