Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara berlangsung di New York dari tanggal 28 hingga 30 Juli.
Amerika Serikat dan Israel tidak berpartisipasi.
Dikutip dari laman PBB, Prancis dan Arab Saudi, sebagai ketua bersama konferensi tersebut, menyerukan kepada seluruh Negara Anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang mendesak tindakan kolektif guna mengakhiri perang di Gaza dan mencapai penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng.
Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara menguraikan langkah-langkah politik, kemanusiaan, dan keamanan yang akan diambil berdasarkan batas waktu dan tidak dapat diubah.
Para ketua bersama mendesak negara-negara untuk mendukung deklarasi tersebut selambat-lambatnya akhir sesi ke-79 Majelis Umum, awal September, jika mereka menginginkannya. Bertindaklah sebelum terlambat
Dalam pidato pembukaannya yang tegas pada hari Senin, 28 Juli 2025, Sekretaris Jenderal Guterres menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama dan mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut, sekaligus memperingatkan bahwa tidak ada alternatif lain.
“Realitas satu negara di mana warga Palestina tidak mendapatkan hak yang sama dan dipaksa hidup di bawah pendudukan dan ketidaksetaraan yang terus-menerus? Realitas satu negara di mana warga Palestina diusir dari tanah mereka? Itu bukanlah perdamaian. Itu bukanlah keadilan. Dan itu tidak dapat diterima,” ujarnya.
Ia mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan skala respons militer Israel, menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata segera dan permanen, pembebasan sandera tanpa syarat, dan akses kemanusiaan tanpa batas.
“Konflik ini tidak dapat dikelola. Konflik ini harus diselesaikan,” pungkas Guterres. “Kita harus bertindak sebelum terlambat.” Sekretaris Jenderal António Guterres berpidato pada konferensi tingkat tinggi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara.
Selama tiga hari, lebih dari 125 pembicara hadir dalam debat umum, termasuk perwakilan tingkat tinggi dari seluruh dunia dan organisasi regional dan internasional utama seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
Para delegasi menggarisbawahi urgensi langkah-langkah konkret untuk mewujudkan solusi dua negara, menyoroti perlunya memberdayakan dan mereformasi Otoritas Palestina, membangun kembali Gaza, dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional.
Prancis, yang menjadi salah satu ketua konferensi, mengingat kembali dukungannya terhadap Israel saat negara itu bergabung dengan komunitas bangsa-bangsa dan menegaskan bahwa Palestina berhak atas tanah air yang sama.
"Di saat solusi dua negara semakin terancam, Prancis siap mengakui sepenuhnya Negara Palestina," ujar Jean-Noël Barrot, Menteri Eropa dan Luar Negeri. Pengakuan tersebut, tambahnya, akan tercapai pada bulan September ketika para pemimpin kembali berkumpul untuk sesi ke-80 Majelis Umum.
Wakil Ketua Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan al Saud, menekankan penderitaan ribuan warga sipil di Gaza akibat pemboman, sementara permukiman Israel meluas di Yerusalem dan Tepi Barat yang mengubah demografi wilayah tersebut.
"Perdamaian dan keamanan tidak terjadi melalui perampasan hak atau kekerasan," ujarnya, menggarisbawahi perlunya proses perdamaian yang sejati dan tidak dapat diubah.
Menteri Luar Negeri David Lammy dari Inggris berpidato pada konferensi tingkat tinggi.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menguraikan langkah-langkah nasional terkini, termasuk penangguhan ekspor senjata dan sanksi terhadap pemukim ekstremis serta pemulihan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNWRA).
“Dengan tangan sejarah di pundak kita, Pemerintah Yang Mulia bermaksud untuk mengakui Negara Palestina ketika Majelis Umum PBB bersidang pada bulan September di New York,” tegasnya.
“Kami akan melakukan ini kecuali Pemerintah Israel bertindak untuk mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, mengakhiri kampanye militernya, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara.” 
KOMENTAR ANDA