Nilai tambah bocor ke luar negeri melalui impor input (produk) antara, sementara penciptaan lapangan kerja sebagian besar berada di sektor dengan produktivitas rendah.
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
SELAMA lebih dari dua puluh tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Capaian ini tampak impresif. Namun, di tingkat masyarakat, pertumbuhan tersebut tidak terasa sepenuhnya. Kesejahteraan tidak meningkat secara merata, kualitas pendapatan tenaga kerja stagnan, dan daya saing ekonomi jangka panjang tetap rapuh.
Masalah utamanya bukan pada berapa cepat ekonomi bertumbuh, tetapi bagaimana pertumbuhan terbentuk.
Analisis Input–Output terhadap struktur industri Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian nasional berkembang secara dangkal. Keterkaitan antarsektor lemah, ketergantungan pada impor tinggi, dan aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor primer dan manufaktur dengan teknologi rendah. Akibatnya, setiap kenaikan permintaan akhir—baik dari konsumsi domestik maupun ekspor—tidak menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi di dalam negeri.
Nilai tambah bocor ke luar negeri melalui impor input (produk) antara, sementara penciptaan lapangan kerja sebagian besar berada di sektor dengan produktivitas rendah.
Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pada 2005, ekonomi Indonesia secara struktural baru mencapai sekitar 70 persen dari potensinya, yang seharusnya dapat dicapai apabila struktur industrinya lebih terintegrasi. Artinya, sekitar 30 persen PDB hilang karena arah kebijakan pembangunan industri dan perdagangan yang tidak tepat.
Permasalahan Struktural Utama
Persoalan mendasar pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada struktur industri nasional yang lemah. Dalam struktur yang sehat, sektor hulu, antara, dan hilir saling terhubung secara kuat, sehingga kenaikan permintaan akhir (final demad) mendorong produksi domestik secara berlapis. Tetapi, hasil analisis Input–Output menunjukkan bahwa banyak sektor dengan potensi Production Inducement Coefficient (PIC) tinggi—seperti mesin, elektronik, kimia, dan logam— justru memiliki PIC aktual yang rendah karena ketergantungan besar pada impor produk antara.
Di lain sisi, sektor-sektor yang dominan dalam struktur ekonomi Indonesia adalah sektor berbasis sumber daya alam dan manufaktur padat karya dengan teknologi rendah. Sektor-sektor ini memang mampu mendorong pertumbuhan jangka pendek dan ekspor, tetapi gagal membangun basis industrialisasi yang mendalam dan berkelanjutan. Ketergantungan pada sektor tersebut membuat pertumbuhan ekonomi mudah tertekan oleh fluktuasi harga global dan lemahnya penciptaan nilai tambah domestik.
Yang lebih mengkhawatirkan, sektor-sektor yang melayani pasar domestik—termasuk pangan dan kebutuhan dasar—justru menunjukkan tingkat impor yang tinggi. Hal ini mencerminkan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dari produksi dalam negeri, sebuah indikator kuat sebagai kegagalan industrialisasi.
Dampak terhadap Pendapatan dan Ketimpangan
Kerapuhan struktur industri tercermin langsung dalam distribusi pendapatan nasional. Lebih dari separuh PDB Indonesia berasal dari surplus usaha (keuntungan bagi pemodal), sementara porsi upah dan gaji tenaga kerja relatif kecil. Ketimpangan pendapatan antarsektor sangat tajam, dengan rasio pendapatan rata-rata pekerja di sektor tertinggi dan terendah mencapai ratusan kali lipat.
Struktur ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan menurunkan kemiskinan, tetapi justru berkontribusi pada pelebaran ketimpangan. Pertumbuhan Indonesia bersifat capital-biased, menguntungkan sektor ekstraktif dan korporasi besar, tetapi gagal meningkatkan produktivitas serta pendapatan mayoritas tenaga kerja.
Implikasi Kebijakan
Tanpa perubahan arah kebijakan, Indonesia berisiko terjebak secara permanen dalam pertumbuhan berkualitas rendah. Pertumbuhan semacam ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja produktif, tidak memperkuat basis industri, dan tidak menyediakan fondasi fiskal yang kokoh. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut meningkatkan risiko sosial, fiskal, dan politik.
Selama ini, kebijakan ekonomi Indonesia terlalu menekankan stabilitas makro dan liberalisasi perdagangan, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong peningkatan kualitas industri. Temuan empiris dalam studi ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak terbukti. Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan menuju status negara maju justru secara aktif membangun struktur industrinya melalui kebijakan industri yang terarah, selektif, dan dijalankan secara bertahap.
Rekomendasi Kebijakan Utama
Indonesia perlu menggeser paradigma pembangunan dari pendekatan berbasis pertumbuhan agregat menuju pendekatan berbasis struktur industri. Kebijakan industri harus difokuskan pada sektor-sektor dengan potensi pengganda tinggi dan keterkaitan erat, khususnya industri antara dan manufaktur dengan teknologi menengah.
Kebijakan perdagangan perlu diselaraskan dengan tingkat kesiapan industri domestik. Liberalisasi simetris tanpa mempertimbangkan struktur industri hanya akan memperdalam ketergantungan impor. Strategi yang lebih realistis adalah keterbukaan yang asimetris dan bertahap, disertai kebijakan substitusi impor strategis untuk input antara.
Perencanaan pembangunan nasional perlu menjadikan analisis Input–Output sebagai alat utama dalam evaluasi kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Tanpa pemetaan struktural yang jelas, kebijakan ekonomi akan terus bersifat parsial, reaktif, dan tidak efektif. 
KOMENTAR ANDA