Pemerintah Kuba secara resmi melayangkan tuduhan keras terhadap Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio.
Havana menuding bahwa Washington tengah berupaya keras menekan para pemimpin asing demi mengubah posisi dukungan mereka.
Tekanan diplomatik tersebut diduga kuat dilancarkan menjelang pemungutan suara penting di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Agenda utama dalam sidang tersebut adalah pemungutan suara mengenai resolusi yang menuntut penghentian embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap pulau tersebut.
Resolusi tahunan yang mendesak pencabutan sanksi ekonomi ini sifatnya tidak mengikat, namun secara historis selalu mendapat dukungan luas dari komunitas internasional.
Pemerintah Kuba menilai langkah-langkah yang digalang oleh Menteri Luar Negeri AS tersebut sebagai bentuk pemaksaan dan upaya intimidasi. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat catatan kutipan langsung resmi dari Marco Rubio yang secara terbuka merespons tudingan spesifik tersebut di dalam teks berita sumber.
Di sisi lain, Amerika Serikat telah mempertahankan kebijakan embargo ekonomi terhadap Kuba selama beberapa dekade dengan dalih mendorong perubahan politik di negara komunis tersebut.
Kendati demikian, pihak Havana secara konsisten menyatakan bahwa pembatasan ekonomi yang ketat ini justru mendatangkan penderitaan berat serta merugikan masyarakat luas di Kuba.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan terperinci terkait negara atau entitas mana saja yang dimaksud dalam tuduhan tersebut.
Ketegangan diplomatik ini diprediksi akan kembali memicu perdebatan sengit dalam sidang pleno PBB ketika resolusi terkait embargo ekonomi Kuba resmi diajukan. 
Pemerintah Kuba secara resmi melayangkan tuduhan keras terhadap Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio.
Havana menuding bahwa Washington tengah berupaya keras menekan para pemimpin asing demi mengubah posisi dukungan mereka.
Tekanan diplomatik tersebut diduga kuat dilancarkan menjelang pemungutan suara penting di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Agenda utama dalam sidang tersebut adalah pemungutan suara mengenai resolusi yang menuntut penghentian embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap pulau tersebut.
Resolusi tahunan yang mendesak pencabutan sanksi ekonomi ini sifatnya tidak mengikat, namun secara historis selalu mendapat dukungan luas dari komunitas internasional.
Pemerintah Kuba menilai langkah-langkah yang digalang oleh Menteri Luar Negeri AS tersebut sebagai bentuk pemaksaan dan upaya intimidasi. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat catatan kutipan langsung resmi dari Marco Rubio yang secara terbuka merespons tudingan spesifik tersebut di dalam teks berita sumber.
Di sisi lain, Amerika Serikat telah mempertahankan kebijakan embargo ekonomi terhadap Kuba selama beberapa dekade dengan dalih mendorong perubahan politik di negara komunis tersebut.
Kendati demikian, pihak Havana secara konsisten menyatakan bahwa pembatasan ekonomi yang ketat ini justru mendatangkan penderitaan berat serta merugikan masyarakat luas di Kuba.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan terperinci terkait negara atau entitas mana saja yang dimaksud dalam tuduhan tersebut.
Ketegangan diplomatik ini diprediksi akan kembali memicu perdebatan sengit dalam sidang pleno PBB ketika resolusi terkait embargo ekonomi Kuba resmi diajukan.
KOMENTAR ANDA