Ancaman terhadap wilayah kedaulatan negara juga dimungkinkan muncul dari hilangnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan permukaan laut.
Oleh: Hendra Manurung1 dan Oktaheroe Ramsi2
Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan global, melainkan telah menjadi ancaman eksistensial terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ancaman perubahan iklim global secara umum mencakup kenaikan suhu bumi yang memicu cuaca ekstrem (badai, banjir, kekeringan), kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir, hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan produksi pangan, serta peningkatan risiko kesehatan dan bencana hidrometeorologi.
Perubahan iklim mengancam keamanan nasional Indonesia melalui peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, pergeseran tanah, kekeringan berkepanjangan), yang dapat memicu krisis pangan, air, serta pengungsian penduduk besar-besaran. Ancaman terhadap wilayah kedaulatan negara juga dimungkinkan muncul dari hilangnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan permukaan laut.
Tantangan perubahan iklim global telah mempercepat munculnya ketidakstabilan politik dan ekonomi di sejumlah negara dan di seluruh dunia (Manurung, dkk, 2022). Pada masa mendatang kemungkinan akan terjadi lebih banyak kejadian cuaca ekstrem yang lebih sering dan lebih mematikan; menciptakan kerawanan pangan dan air di berbagai wilayah; naiknya permukaan laut, mengakibatkan perubahan iklim dan mendorong migrasi masyarakat, dan hingga menimbulkan risiko mendasar bagi komunitas yang paling rentan.
Selanjutnya, perubahan iklim mengancam negara berkembang secara tidak proporsional. Negara-negara berkembang tersebut justru menghadapi dampak terberat seperti gagal panen, kelangkaan air, dan bencana iklim, namun memiliki sumber daya terbatas untuk beradaptasi. Kerentanan ini mengakibatkan melebarnya ketimpangan global dan mengancam pencapaian target pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs). Selain itu, ancaman perubahan iklim mengancam negara berkembang secara tidak proporsional, khususnya dalam menghadapi dampak terberat seperti gagal panen, kelangkaan air, dan bencana iklim, dengan keterbatasan sumber daya beradaptasi. Kerentanan ini pada akhirnya memperdalam ketimpangan global dan mengancam pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Tidak hanya di Asia Tenggara, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1,904,569 km2 dengan jumlah pulau sekitar 17 ribu lebih (Anjani, 2021). Selain itu, Indonesia sangat dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjang, sumber daya alam yang melimpah, dan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian serta kelautan, namun Indonesia juga merupakan salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Jelas dibutuhkan komitmen politik yang kuat dan konsistensi kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dan transformasi ekonomi yang tepat, ancaman ini dapat diubah menjadi peluang untuk pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa aksi iklim ambisius merupakan kepentingan nasional Indonesia yang mutlak, dengan memahami persoalan yang ditimbulkan, respons kebijakan, dan peluang strategis di tengah transisi global menuju ekonomi rendah karbon (global transition to a low-carbon economy).
Perubahan iklim dipicu oleh sejumlah aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah caca (greenhouse gases) dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan tata guna lahan, telah meningkatkan suhu rata-rata global. Peningkatan suhu ini memicu fenomena cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, dan gangguan sistem iklim yang pada akhirnya mengancam ekosistem dan peradaban (IPCC, 2022).
Bagi pemerintah Indonesia, ancaman ini bersifat multidimensional. Letak posisi geografis di khatulistiwa, dengan karakteristik sebagai negara maritim dan agraris, membuat sangat sensitif terhadap perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, dan dinamika laut. Oleh karena itu, memitigasi dampak perubahan iklim dan beradaptasi terhadap kemunculan efek buruk yang tidak terhindarkan bukan lagi sekedar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan untuk terus menjamin keberlangsungan hidup negara-bangsa dan pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
Dampak Perubahan Iklim
Perubahan iklim berdampak signifikan di kawasan Asia Tenggara melalui peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, badai tropis, dan kekeringan. Hal ini mengancam ketahanan pangan, merusak infrastruktur kawasan pesisir, serta meningkatkan risiko kesehatan dan potensi migrasi penduduk. Lebih lanjut, ancaman perubahan iklim di Indonesia meliputi cuaca ekstrem yang semakin intens, seperti terjadinya banjir besar dan kekeringan panjang yang mengganggu sektor pertanian di sejumlah wilayah. Kenaikan muka air laut turut mengancam permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, terjadi pergeseran musim yang mempersulit prediksi pola tanam dan meningkatkan risiko kebakaran hutan.
Kedaulatan Wilayah dan Keamanan Maritim. Kenaikan muka air laut (sea level rise) merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan teritorial Indonesia. Ribuan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang dihuni oleh populasi padat berisiko tenggelam atau mengalami abrasi parah. Studi terkini menunjukkan bahwa tanpa upaya adaptasi yang memadai, kenaikan air laut dapat mengakibatkan hilangnya daratan dan mempersempit zona ekonomi eksklusif (ZEE), berpotensi memicu sengketa batas maritim (Nurhati et al., 2021). Selain itu, bencana hidrometeorologi seperti banjir rob dan badai tropis yang semakin intens mengancam infrastruktur strategis di kawasan pesisir, termasuk pelabuhan, kawasan industri, dan instalasi militer.
Ketahanan Pangan dan Air. Perubahan pola curah hujan dan musim mengancam sektor pertanian, tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kekeringan yang lebih panjang dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan seperti padi dan jagung, sementara hujan ekstrem dapat memicu banjir dan gagal panen (World Bank, 2021). Hal ini berisiko terhadap stabilitas harga pangan dan meningkatkan impor. Di sisi lain, krisis ketersediaan air bersih akibat perubahan pola hujan dan intrusi air laut ke akuifer pesisir telah menjadi kenyataan di banyak daerah, memicu potensi konflik sosial.
Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan tata kelola sektor-sektor yang rentan iklim. Kerusakan akibat bencana alam terkait iklim (banjir, tanah longsor, kekeringan) pada akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi langsung yang besar setiap tahun. Sektor kelautan dan perikanan, yang merupakan sumber protein dan penghidupan jutaan nelayan, terancam oleh pemanasan suhu permukaan laut dan pemutihan terumbu karang (coral bleaching) yang masif, yang merusak ekosistem penunjang ikan (Eddy et al., 2021). Selain itu, tekanan global untuk menerapkan pajak karbon (carbon border adjustment mechanism) dapat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia jika tidak diantisipasi dengan transisi industri yang tepat.
Kesehatan dan Stabilitas Sosial. Perubahan iklim turut memperburuk beban penyakit, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria, seiring dengan perluasan wilayah hidup vektor penyakit. Gelombang panas berkepanjangan mengakibatkan peningkatan risiko kematian dan penurunan produktivitas kerja. Lebih lanjut, dampak iklim seperti gagal panen dan bencana dapat memicu migrasi massal (climate-induced migration) dari daerah terdampak ke kota-kota besar, meningkatkan tekanan sosial, kemiskinan, dan potensi konflik di daerah penerima (McMichael, 2022).
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan keseriusan terhadap upaya mengantisipasi perubahan iklim global dengan menetapkan target Nationally Determined Contribution/NDC, khususnya untuk mengurangi emisi 31,89% (atau 43,20% dengan dukungan internasional) secara mandiri pada 2030, serta mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Implementasi kebijakan yang diambil antara lain: 1) Kebijakan Fiskal. Penerapan pajak karbon (2022) dan rencana perdagangan karbon; 2) Sektor Kehutanan. Moratorium permanen izin baru hutan alam primer dan lahan gambut, serta program perhutanan sosial; 3) Energi. Peta jalan transisi energi menuju Net Zero, dengan berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT), biofuel (B35), dan pengurangan PLTU batubara melalui program pensiun dini (early retirement); dan 4) Tata Kelola. Pembentukan Dewan Pengendalian Perubahan Iklim yang diketuai Presiden untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara terkait.
Meski kerangka kebijakan yang diterapkan progresif, namun tantangan implementasi di tingkat bawah seperti penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan kebutuhan alokasi pendanaan yang besar masih perlu terus diatasi bersama.
Komitmen dan Implementasi Kebijakan
Indonesia telah menunjukkan komitmen politik di tingkat global dengan meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan menyampaikan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang diperbarui pada 2022. Dalam ENDC, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca secara mandiri menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional menjadi 43,20% pada tahun 2030 (Kementerian LHK, 2022). Komitmen ini diperkuat dengan target jangka panjang untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Strategi utama untuk mencapai target tersebut tertuang dalam Rencana Operasional NZE, yang berfokus pada:
Pertama, Pengurangan Emisi dari Pemanfaatan Kehutanan dan Lahan (Reducing Emissions from Forestry and Land Use). Dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memperkuat moratorium izin baru untuk hutan alam dan lahan gambut, restorasi ekosistem gambut, serta program perhutanan sosial.
Kedua, Transisi Energi (energy transition). Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), percepatan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara, dan pengembangan kendaraan listrik.
Ketiga, Adaptasi dan Ketahanan Iklim (adaptation and climate resilience). Penguatan sistem peringatan dini, infrastruktur tangguh iklim, dan pertanian cerdas iklim.
Namun, tantangan implementasi masih besar, konflik antar-sektoral diantara pembuat kebijakan, khususnya terkait dengan target pencapaian pengurangan deforestasi dan rencana perluasan lahan untuk komoditas tertentu, yang masih terjadi. Transisi energi juga masih menghadapi kendala investasi, penggunaan teknologi maju, dan ketergantungan struktural pada batubara sebagai sumber pendapatan negara (devisa) dan energi berbiaya murah (low-cost energy).
KOMENTAR ANDA