DPR tidak harus langsung menyimpulkan Gibran bersalah. Tetapi, DPR juga tidak boleh menjadikan rumitnya prosedur sebagai dalih untuk tidak melakukan apa-apa.
Peristiwa 1998
Kita tentu tidak menginginkan gejolak seperti 1998 terulang. Situasi hari ini berbeda. Sejarah tidak boleh dipakai untuk menakut-nakuti. Tapi, ada pelajaran penting: ketika saluran politik dan hukum dianggap buntu, ketidakpuasan publik dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang jauh lebih besar.
Karena itu, jalan konstitusional harus dibuka sebelum kemarahan masyarakat menemukan saluran lain sulit dikendalikan. Pemakzulan bukan soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Bukan pula pembenaran untuk menghakimi seseorang hanya berdasarkan kecurigaan. Ini soal memastikan bahwa persyaratan jabatan publik dapat diperiksa secara tuntas. Juga untuk mengingatkan siapa saja, bahwa setiap pejabat tunduk pada hukum dan konstitusi.
Jika Gibran memenuhi syarat, buktikan dengan terang. Jika ada persoalan mendasar yang memenuhi alasan konstitusional untuk pemberhentian, jangan tutupi. Biarkan mekanisme hukum bekerja sampai tuntas.
Puan dan Dasco punya posisi strategis untuk memastikan DPR tidak berpaling. Megawati dan Prabowo punya pengaruh politik yang dapat menentukan arah sikap partai. Masyarakat punya hak untuk menuntut jawaban.
Jangan menyimpan sampah di bawah karpet. Sebab, yang disembunyikan hari ini bisa menjadi sumber bau busuk yang jauh lebih menyengat esok hari. Jangan tunggu kemarahan rakyat meledak hanya untuk menyadari bahwa suara mereka seharusnya didengar sejak awal. 
KOMENTAR ANDA