Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior
ADA yang jauh lebih menyakitkan daripada ancaman. Namanya pengkhianatan. Apalagi jika pengkhianatan itu datang dari orang yang selama ini dipercaya, dipertahankan, bahkan diberi tempat terhormat dalam lingkaran kekuasaan.
Itulah kesan paling kuat dari cerita Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan tentang pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Widya Chandra.
Dalam program Rosi di Kompas TV, Syahganda mengungkapkan pengalamannya bertemu langsung dengan Prabowo pada 5 November 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu terjadi setelah mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Syahganda, saat peristiwa itu terbongkar, Prabowo bukan sedang diliputi ketakutan. Presiden justru mengalami syok. Prabowo tak habis pikir, mengapa dia bisa dikhianati oleh orang yang selama ini dipercaya dan dipertahankannya.
Di situlah letak persoalannya. Prabowo mungkin tidak takut menghadapi ancaman. Dia seorang mantan jenderal yang sepanjang hidupnya akrab dengan risiko, pertempuran, bahkan kematian. Tapi dikhianati orang yang selama ini diberi kepercayaan tentu merupakan perkara berbeda. Ada luka psikologis yang serius. Juga sekaligus persoalan politik yang tidak sederhana.
Memercayai, Dikhianati
Sekarang mari kita lihat hubungan Prabowo dan Listyo Sigit. Ketika Prabowo menjadi presiden, Sigit tetap dipertahankan sebagai Kapolri. Padahal, pergantian kepemimpinan nasional biasanya membuka ruang bagi presiden baru untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat strategis peninggalan pemerintahan sebelumnya. Namun Prabowo memilih mempertahankan Sigit.
Dalam perjalanannya dia memang dicopot. Tentu ada sejumlah pertimbangan Presiden yang melatarbelakangi. Salah satunya, Sigit tercatat sebagai salah satu Kapolri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Polri. Setelah sekitar lima tahun delapan bulan memimpin Korps Bhayangkara, pergantian akhirnya dilakukan.
Listyo bukan sekadar dicopot dari jabatan Kapolri. Pada 1 Oktober 2026, ia digantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Pada hari yang sama dia dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kemudian, pada 4 November 2026, dia diberhentikan dari jabatan KSP menyusul penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan.
Artinya, kepercayaan yang diberikan Prabowo bukan perkara kecil. Sigit bukan sekadar pejabat yang menjalankan tugas institusional. Ia ditempatkan dalam posisi strategis yang menuntut tingkat kepercayaan tinggi dari seorang kepala negara.
Karena itu, jika dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti melibatkan orang-orang dalam lingkaran kekuasaan, persoalannya menjadi sangat serius. Bagaimana mungkin orang yang seharusnya ikut menjaga keamanan dan kehormatan Presiden justru diduga melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keduanya?
Ini bukan lagi sekadar soal penyadapan. Ini soal loyalitas, integritas, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Dalam politik, lawan yang terang-terangan berhadapan masih lebih mudah diantisipasi. Kita tahu siapa dia dan dari mana ancamannya datang. Tapi pengkhianatan dari orang dekat jauh lebih berbahaya. Sebab, ia datang dari seseorang yang justru mendapatkan akses, kepercayaan, dan kesempatan untuk berada di jantung kekuasaan.
Kerja Apa, untuk Siapa?
Ada cerita lain dari Syahganda yang tidak kalah menarik. Prabowo disebut sempat mendengar suara berisik yang mencurigakan di kediamannya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kemudian memeriksa sumber suara tersebut. Setelah menemukan kabel WiFi yang mengeluarkan suara, Teddy langsung mencabutnya.
Tentu, kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa kabel tersebut merupakan bagian dari perangkat penyadapan. Hubungan antara suara berisik, kabel WiFi, dan dugaan operasi penyadapan masih memerlukan penjelasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, cerita ini memberikan gambaran tentang suasana kewaspadaan yang menyelimuti kediaman presiden. Bayangkan, seorang kepala negara sampai harus mempertanyakan keamanan komunikasi di rumahnya sendiri. Bukankah presiden memiliki sistem pengamanan berlapis? Bukankah komunikasi kepala negara semestinya dilindungi dengan standar keamanan tertinggi?
Jika benar ada operasi penyadapan ilegal yang menembus lingkaran pengamanan presiden, ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini alarm keras bagi seluruh sistem keamanan negara. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya privasi Prabowo sebagai pribadi. Informasi yang dibicarakan presiden bisa menyangkut strategi pemerintahan, kebijakan nasional, pertahanan, hingga kepentingan negara.
Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memperoleh informasi itu? Untuk kepentingan siapa? Dan apa tujuan akhirnya?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka dan tuntas.
Kepercayaan Penting, Tapi Loyalitas Harus!
Ada satu pelajaran penting dari peristiwa ini. Kekuasaan tidak boleh dibangun hanya di atas kepercayaan personal. Seorang presiden memang membutuhkan orang-orang kepercayaan. Tetapi negara tidak boleh bergantung pada asumsi bahwa semua orang dekat pasti loyal. Harus ada sistem pengawasan, mekanisme kontrol, dan pertanggungjawaban yang berjalan tanpa pandang bulu.
Namun, loyalitas yang dimaksud bukanlah loyalitas buta kepada pribadi presiden. Loyalitas sejati harus berpijak pada konstitusi, kepentingan negara, dan amanah jabatan. Sebab, negara bukan milik seorang presiden. Juga, kekuasaan bukan milik orang-orang di sekelilingnya.
Jika dugaan penyadapan itu terbukti, Prabowo tidak cukup hanya mengganti orang atau merombak jabatan. Dia harus memastikan seluruh mata rantai operasi tersebut terbongkar. Siapa pelakunya? Siapa yang menjadi bagian dari skenario itu? Siapa yang memerintahkan? Dan siapa yang menikmati hasilnya?
KOMENTAR ANDA