Oleh: Adhie M Massardi, Inisiator Gerakan Menemukan Kembali Peradaban Bangsa
KEGAGALAN intelektual suatu bangsa bukan hanya ketika ia tidak mampu menemukan jawaban atas persoalannya, tetapi juga ketika ia gamang menjawab pertanyaan akibat jawabannya.
Ada yang ganjil dalam percakapan bangsa Indonesia belakangan ini. Sebuah dokumen pendidikan bernama ijazah mampu menyita perhatian publik begitu lama, melibatkan begitu banyak pakar, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, hingga Mahkamah Konstitusi. Namun, semakin jauh diperdebatkan, semakin banyak pula persoalan baru bermunculan.
Padahal, ijazah termasuk produk administrasi yang semestinya paling mudah ditelusuri. Ia tidak lahir dari ruang kosong. Ada proses penerimaan siswa, pencatatan kegiatan belajar, evaluasi, kelulusan, penerbitan dokumen, dan penyimpanan arsip. Seluruhnya membentuk rangkaian administrasi pendidikan yang memiliki penanggung jawab.
Jika keaslian sebuah ijazah dipersoalkan, rangkaian itulah yang diperiksa. Jika terdapat ketidaksesuaian, harus diketahui di mana letaknya. Jika ditemukan pelanggaran, harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa konsekuensinya.
Sesederhana itu prinsipnya.
Namun, polemik ijazah Joko Widodo dan anaknya, Gibran, memperlihatkan betapa rumitnya persoalan ketika pembuktian administratif memasuki wilayah kekuasaan, hukum, dan kepercayaan publik.
Dalam kasus Joko Widodo, Bareskrim Polri pada Mei 2025 telah menyatakan ijazah Universitas Gadjah Mada miliknya asli berdasarkan pemeriksaan dokumen dan laboratorium forensik. Kesimpulan resmi itu merupakan fakta penting yang tidak boleh diabaikan.
Sementara dalam perkara Gibran, persoalannya berbeda. Yang dipersoalkan adalah pemenuhan persyaratan pendidikan untuk pencalonan wakil presiden, khususnya dasar penyetaraan pendidikan luar negeri.
Dua perkara berbeda, dua objek pembuktian berbeda, tetapi sama-sama mengundang pertanyaan tentang kemampuan sistem kelembagaan menghasilkan kepastian yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat.
Di sinilah muncul sebuah paradoks.
Sistem yang memiliki begitu banyak pintu pengawasan justru kehilangan kunci untuk membuka kebenarannya.
Bukan berarti kebenaran tidak pernah ditemukan. Persoalannya, kebenaran administratif, kepastian hukum, dan kepercayaan publik tidak selalu bertemu pada satu titik.
Putusnya Rantai Komando Akal Sehat
Saya melihat polemik ijazah ini sebagai cermin dari persoalan yang lebih besar: melemahnya rantai komando akal sehat terdidik dalam kehidupan berbangsa.
Yang dimaksud bukan hierarki orang-orang pintar yang memerintahkan masyarakat untuk menerima suatu kebenaran. Melainkan kesinambungan penalaran, dari fakta menuju pembuktian, dari pembuktian menuju kesimpulan, dan dari kesimpulan menuju pertanggungjawaban.
Sebuah ijazah merupakan benda konkret. Ada dokumennya, ada penerbitnya, ada arsipnya, dan ada prosedur untuk memeriksanya.
Jika terhadap sesuatu yang konkret saja kita mengalami kesulitan membangun kepastian bersama, bagaimana ketika bangsa ini harus mempercakapkan persoalan yang jauh lebih abstrak: demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan masa depan peradaban?
Di sinilah kerja intelektual diperlukan.
Kerja intelektual dalam kehidupan berbangsa setidaknya berlangsung dalam dua wilayah.
Responsif, yakni memahami persoalan yang sedang dihadapi dan menemukan jalan keluarnya.
Antisipatif, yakni memperhitungkan persoalan yang mungkin muncul akibat jalan keluar tersebut, termasuk tantangan yang akan dihadapi bangsa dalam beberapa dasawarsa mendatang.
Kedua wilayah itu tidak dapat dipisahkan.
Sebab, penyelesaian suatu persoalan hampir selalu mempunyai konsekuensi. Dan justru di sinilah letak kegelisahan saya terhadap percakapan mengenai ijazah.
Sejak awal, kita kurang sungguh-sungguh membicarakan untuk apa persoalan tersebut harus diselesaikan, dan apa yang harus dilakukan setelah jawabannya ditemukan.
KOMENTAR ANDA