Partai Masyumi dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto meluruskan kiblat pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan membersihkan kabinet dari antek oligarki.
Permintaan Partai Masyumi ini disampaikan dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Ahmad Yani dan Sekretaris Jenderal MH Samsudin Dayan, Senin, 5 Januari 2026.
Yani mengingatkan bahwa Prabowo Subianto adalah penulis buku “Paradox Indonesia” yang mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah kapal yang bocor di sana-sini karena aset SDA-nya dirampas asing dan dicuri oleh oligarki lokal.
Saat menulis buku itu Prabowo tampak seperti antitesa rezim antek asing, antitesa rezim boneka oligarki, dan sang pendekar dambaan rakyat Indonesia.
Tahun 2019 adalah titik balik ketika Prabowo masuk ke kapal bocor itu untuk bisa menambalnya dari dalam. Siapa sangka, ia kemudian melebur menjadi satu. Sang pendekar menjadi bagian dari tim kapal yang bocor itu. Mungkin seperti judul film jadul: “Sang Pendekar di Sarang Penyamun”.
Sementara kini Prabowo adalah nakhoda bagi kapal yang masih bocor itu. Memang masih lantang akan melawan perampasan SDA dan memburu koruptor, bahkan meyakini “menjadi suatu kehormatan” apabila harus mati membela rakyat.
“Sungguh, Prabowo seorang patriot. Tetapi, apakah kebocoran sudah berhasil ditambal?” tanya Partai Masyumi.
“Apakah koruptor berhasil dikejar sampai ke Antartika? Apakah perampasan SDA berhasil dihentikan? Apakah pelaku kejahatan ekologis berhasil ditangkap? Apakah pertumbuhan ekonomi meroket 8% dan mafia-mafia berhasil diberantas? Tahun 2026 adalah kegelisahan dan ketidakpastian; apakah benar Prabowo masih sang patriot penulis Paradox Indonesia, atau ia sendiri telah menjadi paradoks bagi dirinya sendiri?”
Dalam pernyataan itu Partai Masyumi menyampaikan empat pandangan dan keyakinan Partai Masyumi mencermati proses pembangunan yang sedang terjadi, yaitu:
1. Paradoks Pertumbuhan
Visi Prabowo sangat jelas dan menantang: pertumbuhan 8% menuju Indonesia Emas 2045; crystal clear. Tetapi saat ini, lebih dari 50% tim kabinetnya adalah warisan lama, yang sebelumnya stagnan di angka 5% dan tidak berkualitas (low quality growth). Bagaimana mungkin hasil yang berbeda dicapai dengan metode yang sama; sapu yang kotor dipergunakan untuk membersihkan? Partai Masyumi melihat bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah “the wrong man on the strategic place”. Adalah berbahaya sekali memberikan kekuasaan kepada mereka yang tidak memiliki kredibilitas (tidak kompeten dan tidak berintegritas).
2. Paradoks Sumber Daya Alam
Patriotisme Prabowo jelas: SDA harus untuk kesejahteraan rakyat, pencuri dan perampas harus dihukum berat. Tetapi saat pelaku kejahatan ekologis (seperti bencana di Sumatera) tidak segera diusut, insentif fiskal (tax holiday) bagi investasi asing tidak tajam dievaluasi, pengaturan tata ruang tanah berlangsung tidak adil, dan pajak rakyat dipaksa tidak berkeadilan, maka SDA menjadi kutukan (resource curse) dan bencana alam menyengsarakan rakyat. Terbukti bahwa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari SDA semakin menurun dan alokasi keuntungan bagi negara (government take) sangat kecil.
3. Paradoks Pemberantasan Korupsi
Garangnya Prabowo jelas: “Saya tidak takut, saya akan kejar koruptor-koruptor itu, bila perlu sampai ke Antartika”. Tetapi ketika inefisiensi pembiayaan IKN ditanggung negara, kerugian Whoosh diambil alih oleh negara, kemelut ijazah palsu hanya didiamkan, indikasi korupsi oknum-oknum di tubuh rezim Joko Widodo dibiarkan, danpenyerobotan tanah-tanah rakyat oleh oligark terus berlangsung, hal itu menyiratkan bahwa “Sang Macan sudah ompong”. Alih-alih mengusut dugaan korupsi, yang terjadi malah mengambil alih kekisruhan inefisiensi itu menjadi beban negara.
4. Paradoks Kenegarawanan
Inilah paradoks yang paling melukai rasa keadilan rakyat. Teriakan Prabowo “Hidup Jokowi…”, sungguh paradoks nyata antara Prabowo sebagai Presiden Indonesia atau sebagai Presiden pendukung Pilpres. Paradoks antara memburu koruptor dan pencuri SDA dengan adagium yang diyakininya, bahwa “1000 kawan kurang, 1 musuh terlalu banyak”.
Bagaimana jika musuh itu masuk dalam selimutnya, seperti yang disebutkan oleh Menhannya sendiri: “Kita menghadapi musuh dalam selimut, kita menghadapi negara di dalam negara”? Negarawan bukan berpihak pada pendukung atau yang membiayainya. Negara berpihak pada kebenaran dan keadilan. Energinya bukan dari pendukung, tapi dari idealisme publik (kepentingan publik).
Berangkat dari pandangan itu, Partai Masyumi menyampaikan empat tuntutan sebagai berikut:
1. Luruskan Kiblat Bernegara pada Konstitusi
Mendesak Presiden Prabowo untuk meluruskan kiblat pemerintahan, bahwa ia adalah Presiden Republik Indonesia yang mengayomi seluruh rakyat, bukan presiden bagi kelompok pendukung Pilpres semata. Pemilu sudah selesai, maka kembalikan idealisme penyelenggaraan negara secara murni berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan berdiri sebagai negarawan.
2. Bersihkan Kabinet dari Oligarki dan Residu Masa Lalu
Menuntut Presiden untuk segera melakukan "bersih-bersih" total di tubuh kabinet. Keluarkan anasir oligarki dan warisan rezim lama yang terbukti tidak berkinerja (non-performing), tidak memiliki kredibilitas, serta membebani negara dengan rekam jejak (track record) yang buruk. Ganti mereka dengan figur-figur yang memiliki integritas moral (akhlak) dan kompetensi profesional demi tercapainya target pembangunan.
3. Penegakan Hukum Radikal dan Keadilan Ekologis
Mendesak Presiden Prabowo membuktikan janjinya, mengejar koruptor hingga ke antartika. Lakukan pemberantasan korupsi dan mafia—baik mafia hukum, tanah, maupun tambang—secara masif dan tanpa pandang bulu. Segera usut tuntas pelaku kejahatan ekologis yang telah memicu bencana kemanusiaan, serta lakukan penyusunan ulang tata ruang nasional yang berkeadilan secara sosial dan ekologis, bukan tata ruang pesanan pemodal.
4. Kedaulatan Sumber Daya Alam untuk Kemakmuran Rakyat
Kembalikan mandat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hentikan praktik ekonomi yang menghamba pada oligarki dan investor asing yang merugikan negara. Pastikan setiap jengkal pemanfaatan SDA memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan sekadar angka statistik pertumbuhan yang semu.
“Partai Masyumi menegaskan bahwa tuntutan ini adalah wujud cinta kami kepada Indonesia. Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi, dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh. Mari kita selamatkan Indonesia sebelum terlambat,” tulis pernyataan itu pada bagian akhir. 
KOMENTAR ANDA