Masih soal keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP). Global Insight Forum (GIF) menilai keputusan itu merupakan langkah geopolitik strategis yang membuka peluang diplomasi global, namun sekaligus mengandung risiko struktural dalam dinamika kekuatan besar.
Penilaian tersebut mengemuka dalam webinar nasional bertajuk “Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia?” yang diselenggarakan secara daring dan diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional.
Webinar menghadirkan Teuku Rezasyah, Ph.D (Direktur Eksekutif GIF) sebagai Keynote Speaker, serta para pemateri Chandra Purnama, M.S., Ph.D (Senior Fellow GIF), Faisal Nurdin Idris, M.Sc., Ph.D (Senior Fellow GIF), dan Innayathul Fitrie, S.Sos (Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional). Diskusi dipandu oleh Aan Fatwa S., S.Psi., M.Sc (Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM).
Dalam pemaparannya, Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi kritis, khususnya dalam memperjuangkan isu Palestina di forum internasional. Namun, ia mengingatkan adanya risiko dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam struktur BoP, terlebih keduanya bergabung sehari sebelum Indonesia.
Teuku Rezasyah menegaskan, “Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang tidak sepenuhnya transparan. Jika kepentingan nasional dan idealisme diabaikan, Indonesia memiliki kredibilitas untuk mengambil sikap tegas.”
Sementara itu, Chandra Purnama menyoroti problem struktural BoP sebagai institusi multilateralisme baru yang dinilai selektif dan sarat dominasi kekuasaan. Keanggotaan yang terbatas serta indikasi konsentrasi pengaruh pada aktor tertentu berpotensi menggeser tatanan hukum internasional menuju pola berbasis hegemoni.
“Indonesia sebagai middle power harus mengembangkan otonomi strategis dan memimpin koalisi Global South untuk menjaga multilateralisme berbasis hukum internasional,” ujarnya.
Dari perspektif realisme politik, Faisal Nurdin Idris menjelaskan bahwa keputusan Indonesia mencerminkan kalkulasi kepentingan nasional dan stabilitas regional. Dari rangkaian diplomatik di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September 2025, pembentukan Dewan Perdamaian secara hipotesis merupakan simbiosis mutualisme dari inisiatif 8 negara anggota OKI dan persetujuan Presiden Trump untuk menghentikan perang Gaza di tengah konstelasi geopolitik global. AS (Presiden Trump) dipandang mampu untuk mempengaruhi Israel agar menghentikan perang Gaza.
Faisal mengatakan, “Dalam logika realisme, negara bertindak untuk menjaga kepentingannya. Namun Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar (bandwagoning), melainkan harus memanfaatkan posisi middle power secara strategis dalam misi perdamaian (militer dan sipil).”
Sementara itu, Innayathul Fitrie memaparkan analisis media internasional yang menunjukkan persepsi terbelah terhadap langkah Indonesia. Sejumlah media seperti ABC Australia dan BBC menilai keputusan ini sebagai langkah berisiko dan berpotensi menempatkan Indonesia dalam agenda kekuatan besar. Namun media lain seperti The Straits Times dan Channel News Asia memandangnya sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
“Publik internasional dan domestik akan menagih konsistensi realisasi komitmen Indonesia, terutama dalam mendukung Palestina secara nyata,” jelasnya.
Moderator Aan Fatwa menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP harus disertai transparansi pendanaan, pengawasan mandat, serta pelibatan masyarakat sipil dan akademisi agar kebijakan luar negeri tidak bersifat elitis, melainkan demokratis dan inklusif.
Para narasumber sepakat bahwa BoP dapat menjadi game changer dalam diplomasi perdamaian, tetapi hanya jika Indonesia mampu menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif, memperkuat kekuatan moral dan solidaritas global, serta memastikan multilateralisme tetap menjadi fondasi utama.
Webinar ini merekomendasikan agar Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam koalisi Global South, membangun konsensus domestik yang inklusif, serta melakukan monitoring berkelanjutan terhadap implementasi mandat BoP guna menjaga kredibilitas dan kepentingan nasional. 
KOMENTAR ANDA