Ketika simbol sudah diberikan, sulit untuk berdiri terlalu jauh. Apalagi berseberangan. Simbol menciptakan rasa memiliki. Dan rasa memiliki sering kali melahirkan kompromi.
Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior
PRESIDEN Prabowo Subianto bergerak cepat. Kurang dari dua pekan, satu demi satu kepingan kekuasaan disusun rapi. Yang selama ini bersuara keras dipanggil ke istana. Yang kritis diajak duduk dan berdialog. Ormas-ormas besar dirangkul, diberi simbol penghormatan dan fasilitas yang tak kecil nilainya. Lalu, pada satu malam di Hambalang, lima taipan papan atas duduk dalam satu lingkaran bersama presiden.
Bagi yang jeli, ini bukan sekadar silaturahmi politik. Ini konsolidasi berlapis. Pertama, lapisan moral. Kelompok kritis yang sebelumnya berada di luar pagar kini diajak masuk. Pesannya sederhana: tak ada lagi jarak. Tidak ada lagi oposisi keras. Semua bisa dibicarakan. Kritik dipeluk, bukan dipukul.
Taktik ini efektif. Kritik yang tadinya tajam perlahan menjadi lebih lunak. Nada tinggi berubah menjadi kalimat diplomatis. Publik melihat rekonsiliasi. Kekuasaan mendapat ruang napas. Prabowo menang banyak.
Kedua, lapisan simbolik. Ormas keagamaan besar diberi panggung dan pengakuan. Gedung megah 40 lantai di jantung ibu kota bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol. Simbol kedekatan, simbol penghormatan, sekaligus simbol keterikatan.
Ketika simbol sudah diberikan, sulit untuk berdiri terlalu jauh. Apalagi berseberangan. Simbol menciptakan rasa memiliki. Dan rasa memiliki sering kali melahirkan kompromi.
Ketiga, lapisan ekonomi. Pertemuan dengan para pemilik kapital besar bukan peristiwa biasa. Lima nama dengan jejaring bisnis dari energi, properti, sawit, pertambangan hingga perbankan duduk bersama kepala negara.
Itu pesan yang sangat jelas: negara dan modal akan berjalan beriringan. Labelnya keren: Indonesia Incorporated!
Dalam skema seperti ini, keputusan strategis dipastikan aman dari gejolak pasar. Proyek besar terlindungi dari gangguan politik. Tapi selalu ada pertanyaan sunyi: dalam orkestrasi raksasa itu, rakyat ditempatkan sebagai subjek atau sekadar angka dalam presentasi?
Inilah arsitektur perlindungan kekuasaan. Sebuah benteng yang dibangun bukan dari beton, melainkan dari konsensus elite.
Program-program mahal dan berisiko memang membutuhkan dua hal: legitimasi dan stabilitas. Legitimasi diperoleh dari dukungan moral dan simbolik. Stabilitas dijamin oleh pemilik modal. Tanpa dua ini, kebijakan mudah diguncang. Pasar bergejolak. Elite pecah. Kritik membesar.
Maka semua potensi resistensi dirangkul dalam satu ruangan.
Demokrasi Pura-pura?
Lalu kita sampai pada pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apakah konsolidasi total seperti ini sehat bagi demokrasi?
Demokrasi membutuhkan jarak. Ia memerlukan suara yang tak nyaman. Demokrasi hidup dari gesekan. Bukan dari harmoni semu. Ketika politik, agama, dan ekonomi berada dalam satu orbit yang terlalu rapat, pengawasan melemah. Demokrasi bisa berubah menjadi prosedur lima tahunan, sementara keputusan strategis ditentukan di meja tertutup.
Di sisi lain, rakyat tetap berhadapan dengan kenyataan keras. Harga kebutuhan pokok terus merangkak. Banjir di berbagai daerah berulang tanpa solusi tuntas. Lapangan kerja tak kunjung terbuka luas, padahal janji 19 juta kesempatan pernah digaungkan.
Di dapur-dapur rakyat, stabilitas elite belum tentu terasa sebagai kesejahteraan. Kontras itu nyata. Di atas, konsolidasi berjalan rapi. Di bawah, kehidupan tetap jungkir-balik.
Negara memang membutuhkan dunia usaha. Tak ada pembangunan tanpa modal. Tetapi kolaborasi berbeda dengan ketergantungan. Dukungan berbeda dengan penguasaan.
Masalahnya bukan pada siapa yang dirangkul. Masalahnya pada siapa yang tak pernah diajak duduk: RAKYAT. Ketika elite terlalu rapat berbaris, publik berhak bertanya: di mana posisi kami dalam lingkaran itu?
Kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang steril dari kritik. Justru kekuasaan yang percaya diri membiarkan kritik tetap hidup. Jika oposisi melemah, ormas terikat simbol, dan kapital merasa nyaman, struktur politik memang menjadi sangat stabil. Stabil, tetapi sekaligus terkunci.
Stabilitas semacam ini bisa menjadi fondasi kesejahteraan. Tapi bisa pula menjadi pagar tinggi yang melindungi keputusan-keputusan elite dari koreksi publik.
Sejarah mengajarkan, benteng yang terlalu kokoh sering kali dibangun bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk melindungi penghuninya.
Tameng sudah terpasang. Benteng telah tuntas dibangun. Lingkaran sudah dibentuk. Kini ujian sesungguhnya bukan pada kecerdikan strategi, melainkan pada keberpihakan. Apakah semua ini benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak? Atau sekadar memastikan tak ada yang cukup kuat mengguncang kursi kekuasaan hingga 2029?
Jawabannya bukan pada pidato. Bukan pada foto pertemuan. Jawabannya akan terlihat di piring rakyat kecil. Apakah isinya makin layak, atau tetap sekadar cukup untuk bertahan hidup. Atau, jangan-jangan tak ada sebutir nasi pun yang mengisi perut lapar mereka. 
KOMENTAR ANDA