Tudingan yang mengaitkan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mencuatnya kembali isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibantah.
Kali ini bantahan datang dari pendiri Jaringan Nusantara, Aam S. Menurut Aam, upaya menyeret nama SBY dalam isu tersebut tidak didukung fakta empiris dan lebih mencerminkan rekayasa politik berbasis spekulasi.
“Tidak ada satu pun bukti objektif yang menunjukkan keterlibatan SBY dalam desain, orkestrasi, atau penyebaran isu dugaan ijazah Jokowi. Tuduhan ini murni fitnah politik yang dikonstruksi untuk kepentingan tertentu,” kata Aam dalam keterangan kepada redaksi, Jumat, 9 Januari 2026.
Aam menilai, sebagai seorang negarawan, SBY memiliki rekam jejak yang konsisten dalam menjaga etika kekuasaan. Selama dua periode menjabat sebagai presiden, SBY tidak pernah menggunakan isu personal, termasuk latar belakang pendidikan, sebagai instrumen politik terhadap lawan maupun penerusnya.
“SBY tidak memiliki preseden politik untuk melakukan praktik semacam itu. Sepanjang masa kepemimpinannya, beliau justru dikenal menghindari politik personal dan memilih jalur institusional,” ujarnya.
Menurut Aam, mencuatnya kembali isu ijazah Jokowi dalam konteks politik pasca-kekuasaan justru menunjukkan adanya krisis narasi dan konflik internal di sejumlah kelompok politik. Dalam situasi tersebut, figur besar seperti SBY kerap dijadikan sasaran karena dianggap mampu mengalihkan perhatian publik.
“Ini pola klasik dalam politik Indonesia: ketika konflik substantif tidak terselesaikan, maka dibangun isu simbolik dengan menyeret nama besar agar kegaduhan meningkat,” kata Aam.
Ia juga menegaskan bahwa upaya mengaitkan SBY melalui figur Roy Suryo merupakan logika yang keliru. Roy Suryo, menurut Aam, sudah tidak lagi memiliki hubungan struktural maupun politis dengan Partai Demokrat maupun SBY.
“Roy Suryo berdiri sebagai individu. Bahkan yang bersangkutan secara terbuka menyatakan bahwa SBY tidak terlibat dalam isu ijazah Jokowi. Secara logika dan fakta, narasi keterlibatan SBY gugur dengan sendirinya,” tegasnya.
Aam melihat adanya pola serangan sistematis terhadap SBY dalam beberapa waktu terakhir, yang menurutnya bukan sekadar kritik, melainkan upaya membangun persepsi negatif melalui framing berulang di ruang publik, terutama media sosial.
“Isu ijazah Jokowi hanyalah pintu masuk. Target utamanya adalah delegitimasi moral SBY sebagai tokoh bangsa yang masih memiliki pengaruh simbolik,” ujarnya.
Ia menilai, posisi SBY yang tetap menjaga jarak dari hiruk-pikuk kekuasaan justru membuatnya rentan diserang, karena tidak terlibat langsung dalam konflik politik praktis yang sedang berlangsung.
“SBY tidak menyerang siapa pun. Namun justru karena sikap itu, beliau dijadikan sasaran untuk dilemahkan secara reputasional,” kata Aam.
Lebih jauh, Aam mengingatkan publik agar membedakan antara kritik berbasis data dengan tuduhan tanpa dasar. Demokrasi, menurutnya, tidak akan sehat jika ruang publik dipenuhi spekulasi dan fitnah yang dikemas seolah-olah sebagai kebenaran.
“Kritik harus berbasis verifikasi, bukan asumsi. Jika tidak, yang rusak bukan hanya individu, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Aam mengajak masyarakat bersikap rasional dan tidak terjebak dalam narasi adu domba antar tokoh bangsa.
“Demokrasi membutuhkan klarifikasi dan fakta, bukan framing dan fitnah. Publik harus cerdas memilah mana informasi dan mana manipulasi,” pungkasnya. 
KOMENTAR ANDA