Kebijakan impor tidak bisa dipandang sekadar solusi praktis, melainkan harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak struktural terhadap perekonomian.
Oleh: Hotman Auditua, Pemerhati Kebijakan Fiskal
RENCANA pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit truk dan pikap dari India senilai lebih dari Rp24 triliun demi mendukung operasional Koperasi Merah Putih menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan komitmen hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian ekonomi.
Kebijakan ini memang memberi manfaat jangka pendek berupa kendaraan operasional yang memperlancar distribusi hasil pertanian, logistik, dan mobilitas anggota koperasi. Namun, dalam jangka panjang, impor masif berisiko melemahkan industri otomotif nasional, mengurangi peluang kerja, serta menurunkan multiplier effect ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Fakta perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan impor tidak bisa dipandang sekadar solusi praktis, melainkan harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak struktural terhadap perekonomian.
Karena itu, isu ini tidak bisa dikesampingkan di tengah komitmen pemerintah terhadap 17 program prioritas dan 8 agenda prioritas yang menekankan hilirisasi, industrialisasi, dan keadilan ekonomi. Publik berhak mempertanyakan konsistensi janji politik pemerintah, apakah benar agenda besar tersebut dijalankan secara utuh atau sekadar retorika. Alternatif solusi seperti kolaborasi dengan produsen lokal, skema hybrid impor-produksi, atau program kendaraan desa berbasis kebutuhan masyarakat dapat menjadi jalan tengah.
Dengan langkah tersebut, pemerintah tetap mampu memenuhi kebutuhan koperasi sekaligus menjaga ruang tumbuh industri otomotif nasional, sehingga pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada rakyat dapat terwujud.
Solusi Cepat vs. Multiplier Effect: Arah Kebijakan yang Dipertanyakan
Kebijakan impor 105.000 unit truk dan pikap dari India senilai lebih dari Rp24,66 triliun menghadirkan dilema besar. Dari sisi positif, pemerintah dapat segera menyediakan kendaraan operasional bagi koperasi desa dan kelurahan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, logistik, dan mobilitas anggota. Kendaraan dengan spesifikasi 4x4 dinilai sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.
Dengan adanya kendaraan siap pakai, koperasi bisa meningkatkan efisiensi kerja, memperluas layanan, serta memperkuat peran sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Selain itu impor Completely Built Up (CBU) dianggap lebih efisien dibanding menunggu produksi dalam negeri. Pihak Agrinas Pangan mengklaim dengan impor CBU pihaknya bisa menghemat hingga 50% lebih murah. Direktur Agrinas menyatakan selisih harganya antara Rp120 juta sampai Rp150 juta per unit.
Namun, dampak jangka panjang menimbulkan kekhawatiran serius. Kadin menegaskan bahwa impor masif berpotensi mematikan industri otomotif lokal karena pasar domestik diisi produk asing, sehingga peluang kerja hilang dan multiplier effect ekonomi berpindah ke negara asal. Kebijakan ini juga dinilai bertentangan dengan Asta Cita dan agenda industrialisasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika tren impor berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan momentum membangun industri otomotif mandiri dan berdaya saing global.
Dari sisi tenaga kerja, produksi lokal seharusnya bisa menjaga utilisasi pabrik dan menyerap ribuan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Produksi dalam negeri meningkatkan TKDN, memperkuat rantai pasok lokal, dan mendorong inovasi teknologi. Terkahir dari sudut pandang fiskal produksi lokal memberi multiplier effect lainnya berupa penerimaan pajak (PPnBM, PPN, PPh) dan memperkuat fiskal negara. Fakta perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan impor tidak bisa dipandang sekadar solusi praktis, melainkan harus dikaji menyeluruh agar pemerintah tidak terjebak pada efisiensi sesaat dan tetap konsisten dengan visi pembangunan berkelanjutan berbasis hilirisasi, industrialisasi, dan keadilan ekonomi.
Menguji Konsistensi Janji Pemerintah dan Menawarkan Jalan Alternatif
Keputusan pemerintah untuk mengimpor 105.000 unit truk dan pikap dari India senilai dari Rp24,66 triliun menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi arah kebijakan dengan janji politik yang menekankan hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian ekonomi. Hilirisasi bertujuan memperkuat rantai nilai produksi dalam negeri, sementara industrialisasi diharapkan menciptakan lapangan kerja dan multiplier effect bagi masyarakat.
Namun, praktik impor massal kendaraan justru terlihat bertolak belakang dengan semangat tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih memilih solusi sesaat dibanding membangun fondasi jangka panjang. Ketika pasar domestik yang seharusnya menjadi ruang tumbuh bagi produsen lokal diisi produk impor, arah kebijakan menjadi kontradiktif dengan komitmen yang telah diumumkan, dan konsistensi pemerintah pun dipertanyakan.
Ketidakkonsistenan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan nasional. Rakyat berharap janji industrialisasi membuka lapangan kerja baru, memperkuat koperasi, dan menciptakan multiplier effect lintas sektor.
Namun, jika kebijakan justru melemahkan industri otomotif lokal, manfaat jangka panjang yang dijanjikan tidak akan tercapai. Karena itu, kritik terhadap impor truk bukan sekadar soal teknis pengadaan kendaraan, melainkan menyangkut kredibilitas pemerintah dalam menjalankan komitmen pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Jalan Tengah antara Kebutuhan Mendesak dan Pembangunan Berkelanjutan
Kritik terhadap kebijakan impor truk Koperasi Merah Putih bukan berarti menolak kebutuhan koperasi, melainkan menekankan pentingnya solusi yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang. Pemerintah sebenarnya dapat menggandeng produsen otomotif lokal yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 400.000 unit per tahun untuk memenuhi kebutuhan koperasi, termasuk kendaraan 4x4 yang sesuai dengan kondisi geografis sulit.
Langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan logistik koperasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat rantai nilai industri nasional. Selain itu, skema hybrid dapat diterapkan, di mana sebagian kebutuhan mendesak dipenuhi melalui impor terbatas, sementara sisanya diproduksi dalam negeri. Dengan cara ini, koperasi tetap mendapat kendaraan operasional secara cepat, tetapi ruang pasar bagi produsen lokal tetap terjaga.
Alternatif lain adalah meluncurkan program khusus “Kendaraan Desa” yang dirancang sesuai kebutuhan koperasi dan masyarakat pedesaan, seperti yang dilakukan India dan Tiongkok dengan menggandeng industri otomotif lokal mereka. Pemerintah juga dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak, kredit lunak, atau subsidi harga bagi koperasi yang memilih produk dalam negeri, sehingga biaya tidak membebani koperasi dan pasar bagi produsen lokal tetap stabil.
Terakhir, transparansi dan partisipasi publik harus dijaga dengan melibatkan DPR, asosiasi industri, dan koperasi dalam pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. 
KOMENTAR ANDA