Permasalahan banjir di Jakarta dan Semarang tidak bisa lagi dilihat secara sederhana. Kedua kota ini menghadapi ancaman ganda (double threat) yang saling terkait.
Oleh: Hendra Manurung1 dan Bayu Setiawan2
ANCAMAN tenggelamnya pesisir utara Pulau Jawa (Pantura) bukan lagi sekedar prediksi futuristik, melainkan sebuah kenyataan yang kian terasa. Jakarta dan Semarang, sebagai dua sentra pertumbuhan ekonomi utama di Pulau Jawa, berada di garis terdepan krisis ini. Kombinasi antara kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim (climate change) dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang drastis telah menciptakan situasi darurat yang memerlukan solusi luar biasa (extraordinarry solution).
Dalam konteks inilah, Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa menjadi penting dipahami. Proyek ambisius yang membentang dari Banten hingga Gresik, dengan prioritas utama di Jakarta dan Semarang, digadang-gadang sebagai benteng terakhir penyelamat Jawa. Tulisan ini berupaya untuk mengupas tuntas urgensi, desain, serta tantangan dari megaproyek GSW di kedua kota tersebut.
Permasalahan banjir di Jakarta dan Semarang tidak bisa lagi dilihat secara sederhana. Kedua kota ini menghadapi ancaman ganda (double threat) yang saling terkait. Pertama, kenaikan muka air laut yang dipicu oleh pemanasan global. Mencairnya es di kutub secara masif telah mendorong peningkatan volume dan permukaan air laut, sebuah fenomena global yang dampak lokalnya sangat terasa di kawasan Pantura.
Kedua, dan yang lebih krusial, adalah penurunan muka tanah. Fenomena ini terutama disebabkan oleh eksploitasi air tanah secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan industri dan permukiman. Di Jakarta, penurunan muka tanah mencapai 15-17 cm per tahun, sementara di Semarang angkanya bisa serupa, bahkan di beberapa titik lebih parah. Akibatnya, wilayah daratan menjadi lebih rendah dari permukaan laut, menciptakan kondisi ideal bagi banjir rob untuk merendam kawasan pesisir.
Dampak dari kombinasi ini sangat nyata. Kerugian ekonomi akibat banjir rob dan abrasi di kawasan Pantura diperkirakan mencapai Rp 2,5 hingga 10 triliun per tahun . Di Jakarta saja, banjir rob telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, gangguan sanitasi, serta terhambatnya aktivitas ekonomi di kawasan industri vital.
Sementara itu, di sekitar pesisir Semarang dan Demak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga oleh masyarakat yang berdampak kehilangan mata pencaharian akibat penurunan hasil tangkapan ikan dan abrasi yang meluas. Tanpa intervensi skala besar, kerugian ekonomi dan sosial ini diprediksi akan terus meningkat menjadi bencana yang tidak terhindarkan.
Menghadapi ancaman multidimensional tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas merancang GSW sebagai solusi terpadu. Proyek ini bukan sekadar tanggul konvensional, melainkan sebuah sistem infrastruktur kompleks dengan desain futuristik dan multifungsi. Dengan total panjang mencapai 500 hingga 946 km dari Banten hingga Jawa Timur, yang mana pembangunannya diproyeksikan memakan waktu 15-20 tahun dengan nilai investasi sekitar US$ 80 miliar atau setara Rp1.300 triliun .
Secara konseptual, pembangunan GSW dibagi dalam dua tahapan utama. Tahap awal adalah pembangunan Tembok Laut Luar (Outer Sea Wall), yaitu tanggul raksasa yang dibangun lebih jauh di lepas pantai untuk membentuk teluk atau laguna. Tanggul ini berfungsi sebagai penahan utama gelombang pasang dan banjir rob. Sedangkan tahap kedua adalah rehabilitasi dan penguatan Tembok Laut Dalam (Inner Sea Wall), yaitu tanggul-tanggul yang sudah ada di sepanjang garis pantai untuk memberikan perlindungan tambahan.
Lebih dari sekadar penghalang fisik, GSW dirancang sebagai infrastruktur terintegrasi. Di Jakarta, proyek ini merupakan perluasan dari proyek NCICD yang sempat menuai kontroversi karena terkait dengan reklamasi pulau. Di Semarang, pembangunan GSW terintegrasi dengan proyek Jalan Tol Semarang–Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut.
Ruas tol ini diklaim akan menjadi bagian dari sistem perlindungan pantura di Jawa Tengah, yang mencakup wilayah Sayung, Demak, hingga Jepara. Sehingga, untuk memastikan kawasan di belakang tanggul tetap kering, sistem ini akan dilengkapi dengan sistem polder canggih berupa kanal, pompa air, dan stasiun pengendali yang memompa air hujan dan air rob kembali ke laut.
Komitmen pemerintah terhadap proyek ini sangat kuat, ditandai dengan ditetapkannya GSW sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Perpres No. 12 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa proyek yang pertama kali digagas sejak tahun 1995 ini tidak boleh lagi ditunda. Dalam pidato yang disampaikan pada Konferensi Infrastruktur 2025, dinyatakan bahwa tahap pertama akan difokuskan di wilayah dengan kerentanan tertinggi, yaitu Jakarta dan Semarang Raya.
Selanjutnya, untuk Jakarta, pembangunan tahap awal di Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan biaya US$ 8-10 miliar, yang akan dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara di kawasan Semarang Raya, prioritas diberikan kepada wilayah Semarang, Demak, Pekalongan, dan Brebes. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pemerintah bahkan berencana membentuk badan otorita khusus untuk mengawasi pelaksanaan proyek raksasa ini, menandakan keseriusan dan skala proyek yang luar biasa.
Meskipun digadang-gadang sebagai penyelamat wilayah pantai utara Jawa, rencana megaproyek GSW tidak luput dari kritik tajam. Sejumlah akademisi dan organisasi lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace menyebut proyek ini sebagai solusi semu yang hanya mengatasi gejala permukaan tanpa menyentuh akar persoalan. Pandangan yang disampaikan terkait selama penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah tidak dihentikan, membangun tanggul setinggi apa pun pada akhirnya akan sia-sia karena daratan akan terus tenggelam.
Lebih lanjut, tantangan lainnya adalah dari aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Proyek ini diprediksi akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dengan nelayan tradisional. Sekitar 56,2% nelayan di Pantura menolak proyek ini karena khawatir tanggul akan menghalangi akses memnagkap ikan ke laut dan menurunkan hasil tangkapan ikan, yang di beberapa proyek serupa dilaporkan turun hingga 38%. Namun, dari sisi lingkungan, pembangunan tanggul dan reklamasi terancam merusak ekosistem mangrove yang tersisa. Padahal, hutan mangrove memiliki nilai jasa ekosistem yang sangat tinggi sebagai penahan abrasi alami dan penyerap karbon. Kritik juga datang dari sisi pembiayaan, di mana rasio manfaat-biaya (EIRR) proyek ini tercatat 6,8%, lebih rendah dari ambang kelayakan infrastruktur nasional.
Kesinambungan proyek Giant Sea Wall Jakarta-Semarang tidak dapat dilepaskan dari situasi darurat yang dihadapi kedua kota tersebut. Proyek ini adalah langkah heroik dan mungkin tak terelakkan untuk melindungi jutaan jiwa serta aset ekonomi bernilai triliunan rupiah dari ancaman tenggelam. GSW menawarkan solusi struktural yang komprehensif dan terpadu, jauh melampaui upaya-upaya tambal sulam yang selama ini dilakukan.
Namun, penting untuk dipahami bahwa GSW bukanlah satu-satunya solusi. Proyek ini harus diiringi dengan kebijakan tegas yang mengatasi akar permasalahan, terutama penghentian ekstraksi air tanah melalui penyediaan alternatif air baku yang masif. Selain itu, partisipasi publik dan kajian lingkungan yang mendalam harus menjadi fondasi pelaksanaannya. Seperti diingatkan oleh para kritikus, pembangunan GSW tidak boleh menjadi alat untuk penguasaan ruang publik oleh kepentingan kapital (accumulation by dispossession).
Harapan ke depan, jika dikelola dengan bijak, transparan, dan berkeadilan, GSW bisa menjadi warisan peradaban (heritage of civilization) yang menyelamatkan Jawa. Namun jika gagal mengakomodasi aspek sosial dan lingkungan, proyek ini justru kemungkinan besar menciptakan masalah baru yang tidak kalah rumit dari persoalan yang ingin dipecahkan. 
Referensi:
Colven, E. (2020). Subterranean infrastructures in a sinking city: The politics of visibility in Jakarta. Critical Asian Studies, 52(3), 311-331. DOI. https://doi.org/10.1080/14672715.2020.1793210
Erlangga, C. D. (2025, Juni 16). Mengenal proyek Tanggul Laut Raksasa, Giant Sea Wall. MetroTVNews.com. https://www.metrotvnews.com/play/N9nC2l26-mengenal-proyek-tanggul-laut-raksasa-giant-sea-wall
Fatahillah, M. (2026, Januari 2). Megaproyek The Giant Sea Wall, solusi atau masalah baru? Republika. https://analisis.republika.co.id/berita/t87mys393/megaproyek-the-giant-sea-wall-solusi-atau-masalah-baru
Hadi, S. P., Anggoro, S., Purnaweni, H., Yuliastuti, N., Ekopriyono, A., & Hamdani, R. S. (2025). Assessing the giant sea wall for sustainable coastal development: Case study of Semarang City, Indonesia. Penelitian, Universitas Diponegoro. https://scholar.undip.ac.id/en/publications/assessing-the-giant-sea-wall-for-sustainable-coastal-development-/fingerprints/
Italian Trade Agency. (2025, Maret 25). Giant Sea Wall phase one proposed in three locations, including Jakarta. ICE. https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/281484
Mohd Iswandi Kasan Anuar. (2025, Juni 12). Indonesia to begin construction of long-delayed US$80 bln Giant Sea Wall. Bernama. https://www.bernama.com/en/region/news.php/sports/news.php?id=2433595
Nursolih, A. (2025, Juli 9). 1.280 triliun? Mega proyek Giant Sea Wall Indonesia: Menyoal tanggul raksasa, siapa yang diselamatkan, siapa yang dikorbankan. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/ahmadnursolih1440/686e48ebed6415614e23eeb2/1-280-triliun-mega-proyek-giant-sea-wall-indonesia-menyoal-tanggul-raksasa-siapa-yang-diselamatkan-siapa-yang-dikorbankan
Sanny, T. (2025, Juni 16). Demak masuk wilayah strategis proyek Giant Sea Wall. MetroTVNews.com. https://www.metrotvnews.com/play/NA0CE8jr-demak-masuk-wilayah-strategis-proyek-giant-sea-wall
Tim Lipsus. (2025, September 5). Giant Sea Wall penyelamat Jawa. Disway. https://disway.id/read/896188/giant-sea-wall-penyelamat-jawa
van der Wulp, S. A., Dsikowitzky, L., Hesse, K. J., & Schwarzbauer, J. (2016). Master Plan Jakarta, Indonesia: The Giant Seawall and the need for structural treatment of municipal waste water. Marine Pollution Bulletin, 110(2), 686-693. DOI. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.05.048
Penulis:
1 Hendra Manurung, Dosen Magister Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)
2 Bayu Setiawan, Dosen Magister Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)
KOMENTAR ANDA