Setelah mendengar penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memberikan dukungan pada keputusan pemerintah bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Dia mengudang sekitar 40 tokoh dari ormas agama dan MUI.
Di antara yang hadir adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Wakil Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketum Hidayatullah Naspi Arsyad, juga tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka atau Babah Alun serta beberapa pimpinan pondok pesantren.
Dukungan MUI disampaikan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar usai pertemuan. Katanya, MUI mendukung sepanjang BoP berjuang untuk kemaslahatan umat.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar kepada wartawan.
Di hadapan para tokoh agama, menurut Anwar Iskandar, Prabowo menyampaikan komitmennya memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Karena itu pula Prabowo memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian.
“Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaianini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” jelasnya.
“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” demikian Anwar.
Dari catatan redaksi, hampir semua pemerhati isu geopolitik mengecam keputusan Prabowo bergabung dengan BoP yang menurut mereka adalah organisasi bentukan Donald Trump.
Sejauh ini, satu-satunya pihak yang dengan tegas sejak awal mendukung keputusa Prabowo Subianto adalah GREAT Institute. Direktur Geopolitik lembaga think tank itu, Teguh Santosa, dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa BoP dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) yang mengadopsi Rencana Komprehensive yang disampaikan Donald Trump selain pertimbangan-pertimbangan dari sejumlah negara Muslim seperti Mesir dan UEA.
“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam webinar bertema “Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina” yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG), Minggu malam, 1 Februari 2026.
Setelah fase negative peace, fase berikutnya adalah fase positive peace di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara bertetangga.
“Dalam bahasa Dasasila Bandung (Konferensi Asia Adrika 1955), fase positive peace ini disebut sebagai peaceful coexistence,” ujar Teguh. 
KOMENTAR ANDA