Kesan saya adalah Presiden Prabowo memiliki pandangan yang menganggap bahwa posisi Indonesia ditengah pertarungan geopolitik dunia mestilah dijaga dengan hati-hati.
Oleh: Andi Rahmat, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2009-2014
SEWAKTU pertama kali membaca isi perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, rasanya saya cukup tegang dan agak emosi. Pertama-tamba karena sebelum membacanya secara utuh, saya terlebih dahulu mendengar dan membaca berbagai ulasan kritis yang pada dasarnya “marah” terhadap isi perjanjian ini. Judul Perjanjiannya sendiri berbunyi “Agreement Between The United States Of America And The Republic Of Indonesia Om Reciprocal Trade”.
Hal kedua yang juga memancing emosi adalah karena dalam hampir setiap klausul perjanjian ini, selalu saja dipergunakan term “Shall” yang jelas memberi impresi bahwa Indoensia harus dalam posisi subjugasi dalam melaksanakan kewajiban yang disepakatinya. Sementara klausula yang mengindikasikan kewajiban dua pihak hanya ada dalam ...klausula.
Hal ketiga yang juga di temukan dalam berbagai klausula yang mewajibkan Indonesia untuk mematuhi atau mengikuti atau menyesuaikan dengan kebijakan perdagangan AS dan kepentingan nasional AS.
Yang keempat adalah kewajiban Indonesia untuk membeli produk-produk dari Amerika Serikat, mulai dari pesawat terbang, Minyak Bumi, berikut produk turunannya, LNG dan juga produk-produk pertanian dan peternakan AS.
Lantas kemudian saya membacanya ulang, memperhatikan setiap Klausula Section, Annex dan Appendixnya. Semakin saya baca semakin hilang rasa emosi saya dan mulai mencerna implikasinya, baik yang mungkin negatif maupun yang positif terhadap kepentingan nasional Indonesia.
Karena terlalu banyak subjek yang terdapat di dalam perjanjian ini, saya mencoba menuliskannya secara ringkas dalam bentuk poin-poin yang memudahkan pembaca dan pemerhati isu ini untuk bersama-sama mencernanya.
Saya teringat dalam pengarahannya di hadapan Peserta Retret KADIN Indonesia 2025 di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan banyak sekali pandangannya terutama yang berkaitan dengan keadaan Geopolitik Global yang dinamis dan diwarnai ketegangan persaingan antara kekuatan-kekuatan besar (Great Power) dunia.
Kesan saya adalah Presiden Prabowo memiliki pandangan yang menganggap bahwa posisi Indonesia ditengah pertarungan geopolitik dunia mestilah dijaga dengan hati-hati. Strategi Ambivalensi yang didasarkan pada politik Non-Blok dan Bebas Aktif harus benar-benar diperankan secara tepat. Indonesia tidak boleh terjebak pada keberpihakan proksionalitas diantara kekekuatan besar dunia yang tengah berkompetisi.
Saya kira ini relevan dalam membaca konteks dan relevansi perjanjian” Resiprokal Perdagangan “ antara Indonesia dan AS. Dalam kerangka ini, saya berkeyakina bahwa Presiden Prabowo pada dasarnya telah mencapai tujuan strategisnya untuk meyakinkan Pemerintah AS bahwa Indonesia adalah tetap merupakan partner yang bisa diandalkan dan strategis bagi AS di kawasan, khususnya di Asia Tenggara, dan bahkan Dunia.
Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bisa disebut sebagai yang pertama menandatangani suatu perjanjian “resiprokal perdagangan” dengan AS, selain Jepang, Korea Selatan, Inggris dan mungkin, India.
Dalam satu dekade terakhir, terutama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, memang ada kesan bahwa Indonesia cenderung tidak terlalu membina hubungan yang baik dengan AS. Alih-alih malah lebih cenderung kepada China. Di era itu, China berinvestasi besar-besaran di Indonesia dan hubungan perdagangan Indonesia, kendati Indonesia mengalami defisit yang cukup besar dalam hubungan dagangnya ini, mencapai titik tinggi senilai USD 135 Miliar.
Kalau dibaca dengan cermat, banyak sekali klausul yang pada intinya merupakan “penyesuaian” dari kegelisahan pihak AS terhadap apa yang mungkin mereka persepsikan sebagai absennya perlakuan yang setara terhadap AS. Banyak sekali klausul yang menyiratkan “kegelisahan” itu yang pada gilirannya dituangkan dalam bentuk materi perjanjian yang berisikan kewajiban Indonesia memenuhi tuntutan AS untuk pula di perlakukan setara dengan perlakuan Indonesia selama ini dengan pihak China.
Misalnya dalam klausula yang memuat isu jaringan telekomunikasi, sektor pertambangan mineral kritikal, isu re-ekspor produk yang berasal dari negara yang sedang berkompetisi dengan AS, dan sebagainya.
Kembali kepada tujuan tulisan ini, kami akan membicarakan poin-poin perjanjian yang termuat dalam perjanjian Resiprokal Perdagangan ini.
Poin pertama, dalam Section Pertama, berkaitan dengan tarif dan kuota. Dalam hal tarif, Indonesia berkewajiban untuk memperlakukan produk AS dalam kategori Indonesia Most Favaourable Nation 2022, yang pada intinya memuat tarif bea masuk produk AS mulai dari Nol. Pembacaan lanjutan pada klausul berikutnya termasuk dengan Annexnya, termasuk juga pada penghilang PPn Impor.
Selain itu section ini juga memuat penghilangan pembatasan kuantitas dan lisensi import yang dianggap menghambat arus importasi barang AS, kecuali yang sudah diatur di dalam kesepakatan GATT 1994. Yang perlu di catat adalah kewajiban ini tetap dinyatakan tunduk pada kesepakatan Technical Trade Barriers WTO.
Kesepakatan ini pada dasarnya merupakan kewajiban bagi Indonesia untuk memperlakukan produk AS yang diatur berdasarkan perjanjian ini secara non diskriminatif, atau sekarang-kurangnya memperlakukannnya setara dengan produk-produk negara lain. Atau dengan kata lain, nyata sekali keinginan AS agar Indonesia memperlakukan produk-produknya sekurangnya-kurangnya setara dengan negara-negara yang dianggap sebagai kompetitornya.
Poin kedua, sebagaimana lazimnya suatu perjanjian dagang, banyak juga isi perjanjian ini yang membuka peluang bagi Indonesia Di antaranya:
1. Perjanjian ini memuat kesepakatan untuk memperkuat hubungan dagang sektor pertahanan. Ini menguntungkan bagi Indonesia, karena selama ini sangat sulit untuk mencapai suatu kesepakatan dagang dengan AS di sektor ini. Padahal kebutuhan pertahanan nasional juga sangat memerlukan hubungan yang baik dengan AS.
2. Ketertarikan Amerika Serikta untuk berinvestasi disektor mineral kritikal dan strategis, termasuk mineral tanah jarang ( rare earth mineral ). Yang menarik adalah ketertarikan ini berhubungan dengan kepentingan AS untuk mengamankan jalur supply chainnya atas mineral kritis ini. Hal ini dapat dibaca dalam “Preamble” perjanjian ini. Perlu dicatat, Indonesia sendiri membutuhkan partner strategis yang kuat seperti AS untuk mengimbangi “penguasaan “ yang hampir mutlak oleh China atas mineral kritis Indonesia. Selain itu AS juga berkomitmen untuk membiayai investasi ini melalui EXIM Bank AS dan US International Development Finance Corporation (DFC).
3. Di sektor keuangan, ada keinginan kuat dari pihak AS untuk berpartisipasi aktif di pasar dan industri keuangan Indonesia. Itu tercermin dari kesepakatan yang meminta Indonesia untuk memberi akses yang luas kepada AS di sektor ini. Salah satu isu lama yang hingga kini tidak terselesaikan dengan baik doseltor keuangan adalah isu yang berkaitan dengan dangkalnya ( shallowing) sektor keuangan Indonesia. Yang memperoleh manfaat besar dari keadaan ini adalah negara tetangga kita Singapura. Regulasi mereka membuat institusi keuangan AS yang kuat dan besar bisa beroperasi di Singapura dan uniknya, melayani kebutuhan dunia usaha Indonesia. Indonesia perlu kehadiran nyata institusi besar seperti JP Morgan, Blackrock, Goldman, dan banyak lagi untuk memperdalam pasar keuangan kita.
4. Di dalam perjanjian ini, ada kewajiban Indonesia untuk tidak memfasilitasi praktik re-ekspor barang-barang dari negara yang dianggap merugikan kepentingan AS. Dampaknya adalah, produk-produk yang selama ini menggunakan Indonesia sebagai fasilitator transhipment ke AS mesti merubah strateginya. Bisa dengan membangun fasilitas produksinya penuh di Indonesia ( Made In Indonesia) atau pengusaha lokal sendiri yang mengambil peluang ini untuk menggantikan posisi produk itu terhadap pasar AS.
KOMENTAR ANDA