Rakyat sipil tidak boleh menjadi korban tekanan politik antarnegara. Hak atas kesehatan, listrik, dan pangan adalah hak dasar manusia, tidak boleh dijadikan alat tekan menekan dalam diplomasi antar negara. Demikian antara lain disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyikapi tekanan Amerika Serikat yang semakin meningkat.
Dalam keterangan kepada redaksi, Teguh mengatakan, dalam hubungan antar negara mungkin sekali ada tindakan sanksi yang diberikan satu negara terhadap negara lain. Namun, sambungnya, “sanksi yang tepat sasaran” harus memisahkan isu politik dan isu kemanusiaan.
Teguh mengingatkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 melarang tegas “serangan ke sasaran sipil” termasuk blokade ekonomi yang tak proporsional. Sementara Resolusi PBB 377 (V) 1950 menyatakan sanksi harus “sesuai hukum internasional, proporsional, dan tidak melanggar HAM”.
Teguh menambahkan, embargo AS terhadap Kuba yang berlangsung lebih dari 60 tahun ditambah eskalasi sanksi beberapa tahun terakhir berdampak langsung pada akses obat, suku cadang pembangkit listrik, dan pangan pokok warga sipil.
Teguh juga mengecam secondary sanction atau sanksi sekunder AS kepada negara ketiga yang ingin bekerja sama dengan Kuba. Menurutnya, kebijakan ini memaksa negara lain memilih antara pasar AS atau kerja sama dengan Havana. Akibatnya, investasi asing, impor alat medis, hingga proyek energi terbarukan di Kuba terhambat.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyarankan agar AS dan Kuba membangun koridor kemanusiaan dengan menyepakati daftar barang esensial yang dikecualikan dari sanksi seperti obat, alat medis, suku cadang listrik, dan pangan. Mekanisme pengawasan bisa melibatkan Palang Merah Internasional atau PBB.
Dia juga mendorong agar AS dan Kuba membuka peluang dialog yang melibatkan pihak ketiga untuk isu-isu yang tidak terkait langsung dengan ketegangan di antara kedua negara. Misalnya, dialog energi alternatif dengan melibatkan Uni Eropa atau China.
Selain itu, Teguh juga menawarkan mekanisme bertahap “snap back” di mana setiap langkah keterbukaan yang dilakukan Kuba langsung dibalas dengan pencabutan sanksi spesifik oleh AS, dan sebaliknya.
Pda bagian lain Teguh mendorong pemerintah Indonesia mengambil peran yang lebih besar dalam meredakan ketegangan di Karibia. 
KOMENTAR ANDA