Kegaduhan yang belakangan muncul dari lingkungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum menuai kritik pedas. Praktisi hukum Luhut Parlinggoman Siahaan menilai, para menteri di dua pos kementerian tersebut sudah kehilangan fokus dan malah sibuk membuat kontroversi yang merugikan publik.
Luhut menegaskan, menteri seharusnya bekerja dalam sunyi untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan justru menjadi sumber kegaduhan yang memperkeruh suasana politik. Ia menilai gaya komunikasi Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan dan dinamika di internal Kementerian PU sudah keterlaluan.
"Menteri itu pelayan publik, bukan pesohor yang sibuk cari panggung lewat kegaduhan. Kalau kerjanya cuma bikin pusing rakyat dan memicu polemik sana-sini, buat apa dipertahankan? Sudah saatnya Presiden tegas, copot saja alias reshuffle," ujar Luhut dengan nada tinggi, Sabtu, 18 Juli 2026.
Menurut Luhut, di tengah kondisi negara yang butuh kerja nyata, perilaku menteri yang tidak bisa menjaga etika komunikasi adalah racun bagi kabinet. Ia menyindir bahwa kegaduhan ini adalah bukti ketidakmampuan menteri dalam mengelola kementeriannya sendiri.
Alih-alih melahirkan kebijakan strategis yang solutif, yang muncul justru gesekan yang tidak perlu.
"Jangan sampai Presiden Prabowo disandera oleh menteri yang minim prestasi tapi maksimal dalam menciptakan keonaran. Rakyat sudah capek melihat drama.
Kalau memang tidak mampu bekerja tenang dan berintegritas, lebih baik mundur atau diganti. Tidak ada ruang untuk menteri yang hanya jadi beban," tegasnya.
Luhut menutup pernyataannya dengan tantangan agar Presiden segera melakukan evaluasi total. Ia menekankan bahwa perombakan kabinet bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak agar pemerintahan kembali berada di jalur yang benar.
Hingga saat ini, belum ada respons dari pihak Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait kritikan keras yang dilayangkan tersebut. 
KOMENTAR ANDA