Di tengah situasi Timur Tengah yang terus memanas, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta tantangan yang dihadapi Eropa, Indonesia tetap memegang teguh prinsip non-blok yang aktif. Jakarta bertekad untuk menjadi penengah yang netral demi menjaga stabilitas dunia tanpa memihak blok kekuatan mana pun.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam wawancara dengan Jean-Sébastien Ferjo, pemimpin redaksi media Perancis, The Atlantico. Wawancara itu diterbitkan Minggu, 7 Juni 2026.
Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama terkait kebebasan navigasi maritim. Ia menyatakan bahwa meskipun aturan internasional sangat penting, aturan tersebut tidak akan memiliki kekuatan tanpa kapasitas pertahanan yang memadai. Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang memperkuat kapasitas angkatan bersenjatanya, bukan untuk tujuan agresi, melainkan untuk memastikan bahwa tatanan berbasis aturan dapat ditegakkan di wilayahnya.
Menanggapi dinamika hubungan antara Washington dan Beijing, Presiden Prabowo menilai bahwa dunia akan jauh lebih makmur jika kedua negara tersebut bekerja sama secara harmonis. Ia secara terbuka mengakui bahwa Indonesia telah mendapatkan keuntungan dari relokasi industri akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok. Meskipun demikian, ia tetap menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat berkorelasi positif dengan stabilitas ekonomi kedua negara adidaya tersebut.
Terkait isu sensitif Taiwan, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap kebijakan "Satu Tiongkok". Ia menyatakan keyakinannya bahwa pihak Beijing akan tetap bersikap rasional dalam menangani masalah tersebut. Hal ini mencerminkan upaya hati-hati Indonesia dalam menjaga hubungan dagang dengan Tiongkok sembari tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kedaulatan negara.
Dalam hubungan luar negeri, Presiden Prabowo menempatkan kemitraan dengan Prancis sebagai salah satu prioritas yang signifikan. Ia memandang Prancis sebagai mitra strategis yang berbagi nilai-nilai kebebasan dan perdamaian. Hubungan ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama pertahanan yang erat, termasuk rencana akuisisi alutsista canggih dari Prancis, Spanyol, dan Italia, yang dipandang sebagai wujud dukungan terhadap otonomi strategis Eropa.
Mengenai tuduhan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia, Presiden Prabowo memberikan sanggahan tegas. Ia menyatakan keyakinannya pada sistem demokrasi yang, meskipun tidak sempurna, dianggap sebagai sistem terbaik yang ada. Ia menekankan bahwa perannya sebagai presiden didapat melalui proses demokratis yang panjang dan menyatakan bahwa pelibatan militer dalam program pembangunan, seperti rekonstruksi pasca-bencana, dilakukan semata-mata untuk mencapai hasil yang cepat bagi rakyat.
Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo membela program strategisnya, termasuk pembentukan Danantara dan program makan gratis bagi masyarakat. Ia menepis kekhawatiran internasional mengenai risiko fiskal dengan menyatakan bahwa program-program tersebut memerlukan pengawasan langsung dari presiden untuk memastikan efektivitasnya. Baginya, langkah ini adalah cara untuk memastikan kekayaan negara digunakan secara langsung untuk kesejahteraan rakyat.
Terkait tata kelola anggaran, Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya telah melakukan upaya besar untuk memerangi korupsi dan kebocoran dana negara. Pada awal 2025, ia mengklaim telah memangkas anggaran yang tidak efisien sebesar 18 miliar dolar AS. Menurutnya, dana tersebut sebelumnya justru mengalir ke kantong pribadi oknum pejabat, bukan untuk kepentingan publik.
Presiden Prabowo juga menyoroti masalah rendahnya rasio pajak terhadap PDB di Indonesia yang masih berada di kisaran 11 hingga 12 persen, jauh di bawah rata-rata negara G20 yang mencapai 30 persen. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup celah-celah kebocoran ekonomi, termasuk kerugian akibat praktik bawah faktur (under-invoicing) yang nilainya sangat besar. Ia optimistis bahwa dengan reformasi ini, ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh jauh lebih besar di masa depan.
Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan visi Presiden Prabowo Subianto tentang Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang global yang berdaulat. Dengan mengombinasikan kebijakan non-blok di panggung internasional dan reformasi ekonomi yang ambisius di dalam negeri, ia berusaha membawa Indonesia naik kelas sebagai pemain kunci dalam geopolitik dan ekonomi dunia di abad ke-21. 
KOMENTAR ANDA