Tentu ''mentereng''-nya jabatan menteri juga jadi faktor penggoda. Kapan lagi jadi menteri. Dari 270 juta orang hanya 32 yang bisa jadi menteri –ketika kabinet belum gemuk.
Saya ingat waktu awal dirayu masuk pemerintahan. Juga begitu. Berkali-kali. Ada yang sampai tengah malam. Bayangan ingin membangun negeri pun pelan-pelan muncul. Lalu bersedia. Juga ada faktor ''ego laki-laki'': kalau sudah sukses di satu bidang ingin menunjukkan bisa sukses di bidang lain. Penyakit laki-laki.
Itu sudah seperti prostat: 50 persen laki-laki di atas 50 tahun memilikinya.
Lalu untung-untungan. Yang nasibnya baik, prostat itu tidak berkembang menjadi kanker. Yang nasibnya tidak beruntung jadilah seperti Nadiem: jadi tersangka. Atau seperti orang senasib dengannya: Tom, Ira, Lino, Karen.
Maka orang tua seperti Nono dan Tika bisa ibarat orang sehat yang divonis dokter: Anda terkena kanker.
Saya dengar Nono dan Tika selalu hadir di pengadilan –saat Nadiem mengajukan praperadilan. Sebagai aktivis antikorupsi –yang namanya begitu harum– saya bisa bayangkan perasaan mereka. Nono-Tika harus melihat anak kebanggaaan jadi tersangka kasus korupsi.
Praperadilan itu ditolak. Kini Nadiem masuk ke proses peradilan. Tahapnya sampai pada pembacaan eksepsi: penyangkalan atas dakwaan jaksa. Setelah ini jaksa menjawab eksepsi Nadiem itu. Adu argumentasi. Lalu hakim akan membuat putusan sela: perkara ini ditolak atau sidang pengadilan diteruskan.
Di samping eksepsi dari pengacaranya, Nadiem sendiri membacakan eksepsi pribadi: 10 halaman. Saya mendapat kiriman copy-nya: dari mantan Pemred TEMPO Bambang Harimurti. Dan juga dari lain-lainnya.
Dari situ baru terjawab apa yang jadi pertanyaan hati saya berbulan-bulan: mengapa Nadiem jadi tersangka korupsi.
Tidak disinggung di situ ada hubungannya dengan politik. Misalnya karena Nadiem adalah orangnya Presiden Jokowi –yang harus dikorbankan dalam persidangan kekuasaan.
Tidak disinggung juga bahwa ia jadi pelanduk di tengah persaingan jabatan: siapa yang bisa menersangkakan orang terkenal akan naik jabatan.
Dua-duanya ternyata tidak. Lalu apa?
Nadiem menjelaskan bahwa ia tidak menerima uang sepeser pun. Ia uraikan secara rinci dari mana dan ke mana uang ratusan miliar yang dituduhkan kepadanya itu.
Nadiem juga tidak merasa ikut memutuskan harus pakai Chromebook. Semuanya atas dasar kajian tim. Juga sudah mendapat pendapat hukum dari instansi penegak hukum. Sudah pula diaudit BPKP.
Anehnya, kata Nadiem, setelah ia jadi tersangka, barulah BPKP diminta menghitung kerugian negara. Hasil audit BPKP menyebut ada kerugian negara miliaran rupiah tadi.
"Berarti saya sudah ditetapkan jadi tersangka sebelum ada bukti kerugian negara," kata Nadiem.
Mungkin saatnya ada yang berani menggugat BPKP: dari tidak menemukan apa-apa menjadi menemukannya. Atau pejabat BPKP yang dulu tidak menemukan itu harus diapakan.
Yang jelas-jelas disebutkan di eksepsi Nadiem adalah: persaingan bisnis. Yakni tidak dipergunakannya lagi sistem lama.
Sistem lama itu sudah bertahun-tahun dipakai. Sudah pula menjadi kenikmatan. Dengan ambisi mengubah teknologi hilanglah sejumlah kenikmatan lama. Nadiem tetap berpendapat Chromebook lebih baik untuk anak sekolah. Chromebook membuat siswa tidak bisa terpapar pornografi dan judi online.
Faktor lain yang disebut dalam eksepsi Nadeim: sakit hatinya orang-orang di dalam Kementerian Pendidikan yang kehilangan objekan. Ditambah sakitnya perasaan akibat tampilnya anak-anak muda dari luar.
Apalagi mereka itu merombak-rombak. Khas anak muda. Hanya fokus pada pekerjaannya. Tidak tolah-toleh. Tidak membangun komunikasi. Kesannya: mereka sombong-sombong. Mereka memang terbiasa dengan prinsip bahwa ''sombong'' itu tidak melanggar hukum –kecuali di Indonesia.
Tentu itu versi Nadiem. Saya mencoba bertanya ke banyak orang. Aktivis yang anti-korupsi. Juga orang yang dekat dengan Kementerian Pendidikan –karena pernah menjabat di sana. Lebih lima orang. Jawab mereka seragam: "Rasanya, kalau Pak Nadiem menerima uang, tidaklah. Selebihnya saya tidak tahu".
Bersih itu baik, bersih dan membersihkan bisa jadi salah. 
KOMENTAR ANDA