Republik Mali secara tegas menegaskan kembali dukungannya terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Kerajaan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk wilayah Sahara.
Mali juga mengonfirmasi ulang dukungannya terhadap Rencana Otonomi yang diajukan Maroko sebagai satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis untuk menyelesaikan perselisihan regional tersebut.
Sikap ini tertuang dalam Komunike Bersama yang diadopsi pada penutupan Sidang Komisi Bersama Tingkat Tinggi ke-4 Kerjasama Maroko-Mali yang berakhir pada Jumat, 24 Juli 2026, di Bamako.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Negara Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, serta Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Mali, Abdoulaye Diop.
Dalam komunike tersebut, Mali mengulangi dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya, sekaligus menegaskan Rencana Otonomi Maroko sebagai solusi tunggal sesuai dengan Resolusi 2797 yang diadopsi Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025.
Penegasan posisi diplomatik ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Pemerintah Mali pada 10 April 2026 lalu, yang secara resmi mengumumkan penarikan pengakuan Republik Mali terhadap entitas separatis "sadr".
Langkah yang disepakati di akhir rangkaian pertemuan komisi bersama pada 21-24 Juli tersebut semakin memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis antara Bamako dan Rabat. 
KOMENTAR ANDA