Pemerintah berbagai negara di seluruh dunia dilaporkan berada di jalur yang salah atau tertinggal dalam upaya memenuhi target historis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di bidang keanekaragaman hayati. Target ambisius tersebut mengharuskan setiap negara melindungi setidaknya 30 persen daratan dan lautan di planet bumi pada tahun 2030 mendatang.
Berdasarkan studi terbaru yang dirilis oleh kelompok lingkungan hidup Campaign for Nature dan Together for the Ocean, saat ini baru sekitar 20 persen daratan dan perairan darat yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau dilindungi. Angka ini merupakan perkembangan lanjutan sejak kesepakatan target 30x30 ditandatangani secara global pada akhir tahun 2022 silam.
Laporan tersebut menambahkan, apabila seluruh negara anggota mampu merealisasikan komitmen kuantitatif yang telah ada sepenuhnya, persentase perlindungan daratan diperkirakan hanya akan meningkat hingga mencapai 27 persen pada akhir dekade ini. Angka proyeksi tersebut masih berada di bawah ambang batas minimal 30 persen yang telah ditetapkan dalam kerangka kesepakatan global.
Target 30x30 sendiri sebelumnya diadopsi di bawah Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal pada konferensi COP15. Dalam perjanjian penting itu, hampir 200 negara turut ambil bagian dengan menandatangani komitmen serta menjanjikan pendanaan sedikitnya USD 200 miliar setiap tahunnya guna meredam laju krisis hilangnya keanekaragaman hayati.
Kendati sektor daratan menghadapi tantangan besar, situasi yang jauh lebih mengkhawatirkan justru terjadi pada sektor kelautan global. Studi itu mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap lautan dunia saat ini masih tertinggal jauh, di mana cakupannya baru mencapai 10 persen dari total lautan global dan diprediksi hanya akan menyentuh angka 12 persen pada tahun 2030.
Perwakilan Together for the Ocean menyatakan bahwa lautan kini muncul sebagai salah satu tantangan implementasi paling berat dalam agenda 30x30. Berbagai ekosistem laut yang sangat penting, terutama kawasan lepas pantai dan habitat laut dalam, dinilai masih berada dalam posisi yang rentan terhadap kerusakan.
Selain kelompok pemerhati lingkungan, Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB selaku traktat resmi yang mengurus target alam global juga telah mengeluarkan peringatan serupa. Lembaga PBB tersebut menegaskan bahwa berbagai negara di dunia saat ini tidak berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target-target penyelamatan lingkungan yang telah disepakati bersama.
Salah satu hambatan terbesar yang disorot dalam laporan tersebut adalah masalah pendanaan konservasi alam yang masih mengalami defisit parah. Riset mencatat bahwa dana yang dibutuhkan guna mencapai target tahun 2030 berkisar antara USD 100 miliar hingga USD 180 miliar setiap tahunnya, sementara realisasi anggaran tahunan saat ini baru mencapai USD 24 miliar.
Kesenjangan anggaran tersebut terlihat sangat mencolok pada sektor kelautan, di mana kebutuhan dana diperkirakan mencapai USD 16 miliar per tahun, namun realisasi belanja konservasi laut baru menyentuh angka sekitar USD 1,8 miliar. Angka ini menunjukkan adanya disparitas pembiayaan yang masif antara kebutuhan riil di lapangan dan komitmen finansial yang diberikan.
Sebagai langkah lanjutan untuk mengatasi kendala ini, para delegasi dari berbagai negara dijadwalkan akan berkumpul dalam KTT keanekaragaman hayati PBB di Yerevan mulai 19 Oktober mendatang. Dalam forum internasional tersebut, setiap negara akan membahas kekurangan capaian serta merumuskan strategi konkret agar agenda penyelamatan ekosistem bumi dapat kembali sesuai target. 
KOMENTAR ANDA