Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencermati laporan Google mengenai penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia. Langkah pencermatan ini dilakukan seiring berkembangnya diskusi publik mengenai temuan dalam laporan triwulanan raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut.
Dalam keterangan Kamis petang, 19 November 2026, Komdigi menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Meski demikian, Komdigi menegaskan bahwa setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.
Masih menurut Komdigi, laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Penjelasan yang dapat diuji dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan atribusi serta penafsiran keliru di ruang publik, sekaligus memastikan kebebasan berekspresi berlaku bagi seluruh pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google sekaligus mendorong dibukanya data atribusi serta bukti penindakan secara transparan kepada publik. Komdigi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan dan adil agar ruang digital Indonesia terbebas dari prasangka maupun manipulasi serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat secara menyeluruh.
Sebelumnya, Kamis siang, 19 November 2026, Juru Bicara Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa dokumen “Influence Operations Bulletin Q3 2026” yang dirilis Google pada 30 Oktober 2026 tidak pernah menyebut 19.389 kanal YouTube yang ditutup dikelola, dibiayai, maupun diarahkan oleh pemerintah. Dalam empat entri yang berkaitan dengan Indonesia, laporan tersebut hanya mendeskripsikan kecenderungan konten dan tidak mencantumkan nama aktor, instansi pemerintah, maupun pihak pendana.
Teguh menjelaskan bahwa penanda “linked to Indonesia” dalam buletin tersebut merupakan label geografis yang juga dipakai Google untuk negara lain dalam laporan itu. Ia menambahkan bahwa ketika memiliki bukti kuat terkait aktor di balik operasi pengaruh, Google lazimnya menyebutkan identitasnya secara eksplisit, seperti pada kasus Internet Research Agency maupun aktor yang terhubung dengan intelijen Rusia, sehingga ketiadaan nama pelaku menunjukkan aspek atribusi belum tersentuh.
Selain soal atribusi, Bakom RI turut menyoroti ketertutupan metodologi di balik angka penutupan 19.389 kanal sepanjang kuartal III-2026 yang dilakukan secara berantai pada Juli, Agustus, dan September 2026 melalui sistem penautan otomatis dan peninjauan manual. Menurut Teguh, mekanisme penautan otomatis memiliki rekam jejak kekeliruan—termasuk salah menautkan kanal kreator besar Enderman ke akun tak dikenal serta kesalahan penghapusan massal pada Oktober 2024 yang harus dipulihkan keesokan harinya—sementara detail seperti definisi keterkaitan, jumlah penonton, dan persentase konten politik belum dibuka secara transparan.
Teguh juga menilai pembandingan skala operasi pengaruh antarnegara hanya berdasarkan jumlah kanal yang ditutup dapat menyesatkan karena jaringan serupa pada laporan sebelumnya kerap didominasi spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup. Terlebih, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan satu operator tunggal mengendalikan hingga seribu akun sekaligus, sehingga jumlah akun tidak otomatis mencerminkan besarnya jumlah pelaku maupun jangkauan pengaruh.
Teguh menekankan bahwa pemerintah tidak membela jaringan akun terkoordinasi apa pun narasinya, dan justru mendukung penuh penindakan apabila sebagian kanal yang ditutup terbukti menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Sikap menolak manipulasi opini publik disebut telah berulang kali diingatkan Presiden Prabowo Subianto—mulai dari Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, peringatan HUT ke-28 PAN pada 18 September 2026, hingga forum Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026—karena operasi buzzer dan akun robot berbasis pemodal besar dinilai dapat memecah belah masyarakat dan merusak iklim demokrasi.
“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” ujar Teguh.



KOMENTAR ANDA