Oleh: Dr. Teguh Santosa, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia
DALAM beberapa dekade terakhir, perbincangan global mengenai kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kerap terjebak dalam dikotomi yang kaku dan menyederhanakan realitas. Di satu sisi, terdapat narasi Barat yang memandang kemajuan ekonomi Tiongkok semata-mata sebagai hasil dari otoritarianisme negara yang mematikan kreativitas individu. Di sisi lain, muncul kekaguman yang terkadang terasa naif bahwa model Tiongkok adalah formula ajaib yang dapat disalin secara mentah-mentah oleh negara berkembang lainnya.
Melalui karyanya yang monumental, “The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism” (2023), ekonom terkemuka lulusan Harvard yang mengajar di London School of Economics (LSE), Keyu Jin, mendekonstruksi kedua mitos tersebut dengan ketajaman analisis empiris dan kedalaman perspektif kultural. Buku karya Keyu Jin ini tidak sekadar membedah angka-angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), melainkan menyingkap arsitektur sosial, institusional, dan psikologis yang menopang transformasi Tiongkok dari negara agraris miskin menjadi kekuatan teknologi dan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Artikel ini terinspirasi sambutan yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Dr. Syahganda Nainggolan, ketika membuka diskusi bertema “Ruang Dengan Anak Muda: Memahami Shifting Paradigm, Memaksimalkan Jangkauan Pesan Pemerintah ke Generasi Muda, dan Mitigasi Risiko Komunikasi di Tengah Era DFK” di Hotel Aryadutha, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Dalam kegiatan yang dihadiri kreator konten dan influencer muda itu, Dr. Syahganda menguraikan dengan sangat fasih keterkaitan antara dinamika politik global dengan pergeseran paradigma yang strategis di Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutan itu, Dr. Syahganda menggunakan “The New China Playbook” sebagai alat pembanding yang mempertajam analisisnya.
Di sisi lain, bagi saya secara pribadi, menyelami “The New China Playbook” bukanlah sekadar menelaah teori ekonomi dari kejauhan, melainkan mengonfirmasi dan memperdalam pengamatan langsung di lapangan selama lebih dari dua dekade. Sejak tahun 2003, saya telah mengunjungi Tiongkok lebih dari dua puluh kali dalam berbagai kapasitas—mulai dari perjalanan jurnalistik, forum akademik, hingga interaksi kelembagaan.
Kunjungan demi kunjungan ke berbagai kota di negeri itu—dari Kunming di barat hingga Harbin di timur, dari Xi'an di utara hingga Haikou serta kota-kota lain di selatan—memberikan kesan yang sangat kuat bahwa laju pertumbuhan Tiongkok dalam dua dekade terakhir memang luar biasa di berbagai bidang. Setiap kali saya kembali menginjakkan kaki di Tiongkok tersebut, selalu ada wajah baru, infrastruktur yang kian mutakhir, konektivitas yang makin mulus, serta denyut aktivitas ekonomi yang bergerak dengan kecepatan tinggi.
Pengalaman menyusuri keragaman geografis dan tingkat perkembangan antarwilayah di Tiongkok itu juga memperlihatkan bahwa kebangkitan mereka tidak berlangsung seragam dalam semalam, melainkan melalui proses akumulasi kapasitas yang konsisten dan terukur. Di Kunming dan wilayah barat, tampak upaya integrasi konektivitas regional dan transformasi ekonomi lokal; di Harbin dan wilayah timur laut, terlihat dinamika revitalisasi industri serta adaptasi iklim dan pariwisata; di Xi'an, perpaduan antara warisan sejarah peradaban kuno dan pusat riset serta teknologi modern terasa begitu kental; sementara di Haikou dan kawasan selatan, geliat perdagangan, logistik, dan keterbukaan ekonomi sangat menonjol.
Keseluruhan mozaik lapangan ini membuat analisis Keyu Jin terasa hidup dan membumi, karena apa yang diuraikan secara konseptual sejalan dengan perubahan fisik dan sosial yang saya saksikan langsung dari satu kunjungan ke kunjungan berikutnya.
Menuju Perangkap Thucydides
Dari akumulasi fakta empiris dan pengalaman perjalanan lintas kota selama lebih dari dua puluh tahun itulah, tidak mengherankan apabila Tiongkok kini tampil sebagai penantang utama dominasi Amerika Serikat di tatanan global. Fenomena pergeseran keseimbangan kekuatan ini telah dipopulerkan secara luas oleh Graham Allison dalam karyanya yang berpengaruh, “Destined for War” (2017), melalui kerangka yang dikenal sebagai Thucydides Trap atau Perangkap Thucydides. Konsep yang merujuk pada sejarah persaingan antara Athena dan Sparta di Yunani kuno ini menggambarkan situasi berbahaya ketika sebuah kekuatan yang sedang bangkit (rising power) mengancam posisi kekuatan dominan yang sudah mapan (ruling power), sehingga memicu ketegangan struktural, kecurigaan strategis, dan potensi konflik terbuka.
Namun, membaca “The New China Playbook” sembari mengingat dinamika Thucydides Trap memberi nuansa yang lebih kaya: kebangkitan Tiongkok bukan sekadar dorongan ambisi kekuasaan geopolitik, melainkan bertumpu pada mesin transformasi domestik yang bekerja keras membenahi kapasitas produksi, teknologi, dan tata kelola. Di saat yang sama, kita juga perlu membaca Thucydides Trap secara kritis dan tidak fatalistis—bahwa ketegangan antara kekuatan lama dan kekuatan baru memang nyata dan harus diwaspadai, tetapi bukan takdir yang tidak dapat dikelola melalui diplomasi, saling pengertian, dan aturan main internasional yang mencegah eskalasi destruktif.
Bagi Indonesia yang kini tengah memasuki babak baru kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, membaca karya Keyu Jin — ditambah refleksi atas dinamika global sebagaimana dibingkai dalam Thucydides Trap — menjadi kebutuhan strategis. Pemerintahan Presiden Prabowo hadir dengan visi besar “Asta Cita” dan target ambisius untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran delapan persen, serta mewujudkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri.
Dalam konteks ini, “The New China Playbook” menawarkan cermin komparatif yang sangat berharga mengenai bagaimana sebuah negara besar mengelola kontradiksi internalnya—antara kontrol negara dan dinamika pasar, antara pemerataan sosial dan efisiensi ekonomi, serta antara kemandirian nasional dan keterbukaan global.
Ekonomi Wali Kota
Salah satu tesis paling mendasar yang diajukan Keyu Jin adalah bahwa ekonomi Tiongkok tidak dapat dipahami melalui lensa kapitalisme pasar bebas Barat maupun sosialisme komando klasik ala Uni Soviet. Jin memperkenalkan konsep “ekonomi wali kota” (mayor economy), di mana pemerintah pusat menetapkan visi makro dan target strategis jangka panjang, sementara pemerintah daerah—mulai dari tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten—berkompetisi secara sengit untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mendorong inovasi lokal.
Desentralisasi eksekusi yang dipadukan dengan sentralisasi arah strategis inilah yang menciptakan mesin pertumbuhan yang sangat adaptif. Pemerintah daerah di Tiongkok tidak bertindak sebagai birokrat pasif, melainkan sebagai wirausahawan negara yang mempertaruhkan karier politik mereka pada keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing.
Fenomena “ekonomi wali kota” ini memiliki resonansi yang kuat dengan tantangan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak era reformasi dan otonomi daerah, Indonesia sering kali menghadapi kesenjangan antara visi besar pemerintah pusat di Jakarta dan kapasitas eksekusi di tingkat daerah. Birokrasi daerah kerap terjebak pada rutinitas administratif yang lamban dan takut mengambil terobosan.
Pelajaran dari analisis Jin menunjukkan bahwa keberhasilan program-program prioritas Presiden Prabowo—seperti pembangunan kawasan industri hilirisasi, lumbung pangan (food estate), hingga program Makan Bergizi Gratis yang menggerakkan ekonomi desa—sangat bergantung pada sejauh mana kepala daerah mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang akuntabel, kompetitif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Bayang-bayang Mematikan
Lebih jauh lagi, Jin mematahkan anggapan umum bahwa sektor swasta di Tiongkok berada di bawah bayang-bayang mematikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyajikan data yang mengejutkan bagi banyak pengamat: bahwa sektor swasta Tiongkok menyumbang sekitar 60 persen dari PDB, 70 persen dari inovasi teknologi, 80 persen dari lapangan kerja perkotaan, dan 90 persen dari penciptaan lapangan kerja baru. Keajaiban ekonomi Tiongkok justru lahir dari simbiosis yang unik, meski terkadang penuh ketegangan, antara BUMN dan perusahaan swasta.
BUMN di Tiongkok diarahkan untuk menguasai sektor-sektor strategis yang membutuhkan modal raksasa, risiko tinggi, dan jangka waktu pengembalian yang panjang—seperti infrastruktur dasar, energi, dan telekomunikasi—yang pada gilirannya menciptakan ekosistem yang memungkinkan sektor swasta berkembang pesat di atasnya.
Konsep simbiosis antara negara dan pasar ini sangat relevan dengan filosofi ekonomi konstitusional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni "ekonomi Pancasila" atau kapitalisme yang berkeadilan sosial dengan peran negara sebagai katalisator sekaligus pelindung kepentingan nasional.
Di bawah pemerintahan Prabowo, BUMN Indonesia melalui pembentukan badan pengelola investasi strategis seperti Danantara diharapkan tidak lagi sekadar menjadi pemburu rente atau pesaing yang mematikan pengusaha swasta nasional. Sebaliknya, seperti yang digambarkan Jin dalam konteks Tiongkok, BUMN dan institusi investasi negara harus berfungsi sebagai pembuka jalan (pathfinder) dan penyedia infrastruktur dasar yang menurunkan biaya logistik serta biaya modal, sehingga pelaku usaha swasta dan UMKM di tanah air dapat tumbuh berlipat ganda.
Persimpangan Demografi



KOMENTAR ANDA