post image
KOMENTAR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia telah memberikan kemakmuran besar bagi dua negara asing pada era yang berbeda, yakni Hindia Belanda melalui VOC di masa lalu serta sebuah negara kecil pada masa kini melalui praktik transfer pricing dan under invoicing. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan pidato kunci dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi” di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Jumat, 20 November 2026.

Menurut Tamsil, tantangan utama bangsa Indonesia terkait Pasal 33 UUD 1945 saat ini bukan lagi terletak pada perdebatan tafsir, melainkan pada keberanian untuk mengimplementasikannya secara nyata. Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 lahir dari pengalaman sejarah ketika komoditas Nusantara, seperti tembakau Deli dan karet Sumatera Timur, diangkut ke luar negeri selama berabad-abad sementara masyarakat lokal tetap berada dalam kemiskinan.

Tamsil menyoroti bahwa ketimpangan tersebut masih terlihat hingga saat ini, dengan mencontohkan kondisi di Kabupaten Batu Bara. Meskipun wilayah tersebut menjadi lokasi berdirinya industri nasional besar seperti Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung, data menunjukkan bahwa satu dari sepuluh warga setempat masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Ia menuturkan bahwa pemerintah saat ini berupaya mengoreksi kondisi tersebut, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mengambil alih jutaan hektare lahan untuk dikelola negara demi kepentingan masyarakat. Selain itu, ia menyebut berbagai program prioritas pemerintah—mulai dari renovasi sekolah dan Puskesmas, rumah bersubsidi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Kampung Nelayan Merah Putih—sebagai bentuk pengembalian manfaat ekonomi SDA kepada publik.

Dalam kesempatan yang sama, Tamsil juga menyinggung pengambilalihan kembali Inalum oleh pemerintah Indonesia pada 9 Desember 2013 sebagai bukti nyata penerapan prinsip Pasal 33 di Sumatera Utara. Terkait pembangunan infrastruktur, ia mengingatkan agar Pelabuhan Kuala Tanjung di tepi Selat Malaka berfungsi sebagai pusat pengembangan industri dan penciptaan nilai tambah bagi Sumatera Utara, bukan sekadar jalur cepat ekspor bahan mentah.

Tamsil turut mengapresiasi terbentuknya sekitar 6.100 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Sumatera Utara yang dinilai potensial diintegrasikan dengan pengelolaan SDA mandiri. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan tata kelola agar koperasi tersebut benar-benar memiliki kekuatan ekonomi untuk menyerap hasil produksi petani kopi di Mandailing dan Sidikalang maupun hasil tangkapan nelayan di Belawan dan Sibolga.

Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah akademisi dan tenaga ahli yang memberikan pandangan terkait penguatan ekonomi daerah dan perlindungan hak warga. Wakil Rektor I UISU Marzuki Lubis mengingatkan agar cabang produksi yang penting bagi negara tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar guna mencegah ketimpangan ekonomi, sementara akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Devi Yulida menekankan pentingnya menyelaraskan hak menguasai negara dengan hak warga atas tanah serta kelestarian lingkungan.

Dari sisi pengembangan industri, Tenaga Ahli Wakil Ketua DPD RI Jusman Dalle memaparkan bahwa hilirisasi mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) dan menyerap tenaga kerja formal, berkaca pada keberhasilan rantai pasok industri otomotif di Karawang yang mencapai tingkat komponen dalam negeri hingga 80 persen. Sejalan dengan itu, akademisi UISU Zulkifli Siregar mendorong optimalisasi hilirisasi minyak sawit mentah (CPO) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai motor penggerak ekonomi Sumatera Utara.

Menutup kegiatan tersebut, Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memiliki kewenangan konstitusional untuk terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang terkait pengelolaan SDA dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Ia berharap forum diskusi ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk dibawa ke parlemen dan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai aspirasi daerah.


Ternyata Penangkapan Pemilik Akun “CHAKZ” Tidak Terkait Sufmi Dasco Ahmad

Sebelumnya

Bab Terakhir Pelajaran Cinta, Sebuah Pertemuan Lintas Generasi

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional