post image
Dari kiri ke kanan: M. Hatta Rajasa, Sufmi Dasco Ahmad, Andi Amran Sulaiman
KOMENTAR

Kelompok relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, yakni Relawan Warung Prabowo 08 dan Masker Prabowo 08, secara resmi menyampaikan pandangan mengenai tiga tokoh nasional yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan.

Ketiga figur yang disorot oleh dua organisasi relawan tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Muhammad Hatta Rajasa, dan Andi Amran Sulaiman. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang dirilis di Jakarta pada 20 November 2026.

Dalam rilis tersebut, pihak relawan turut memaparkan landasan konstitusional mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah periode pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Tata Tertib MPR RI. Proses tersebut diawali melalui rapat gabungan pimpinan MPR untuk mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Presiden, dilanjutkan dengan pengusulan dua nama calon oleh Presiden selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna.

Setelah tim verifikasi MPR memeriksa kelengkapan dokumen maksimal tujuh hari, Sidang Paripurna diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi untuk memilih dan melantik Wakil Presiden terpilih guna meneruskan sisa masa jabatan.

Ketua Umum Relawan Masker Prabowo 08 (Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo 08), Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan sejumlah variabel krusial dalam menentukan sosok pendampingnya.

Variabel pertama adalah keselarasan karakter atau chemistry serta kepatuhan terhadap etika politik (fatsun), mengingat Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Selain perlunya kesepakatan pembagian kerja yang jelas agar tidak tumpang tindih, Tody menilai optimalisasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sebagai unit pemantau capaian kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mengorkestrasi visi Presiden.

Variabel kedua yang disoroti oleh Tody Ardiansyah Prabu adalah kemampuan figur Wakil Presiden dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029, sekaligus memberikan kepastian bagi iklim ekonomi dan investasi demi kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan untuk merangkul berbagai partai politik dan elemen masyarakat dinilai menjadi faktor pendukung. Sementara pada variabel ketiga, Tody menegaskan pentingnya komitmen awal agar Wakil Presiden tidak menjadi kompetitor politik bagi Presiden Prabowo pada kontestasi 2029 mendatang, melainkan fokus mendukung keberlanjutan program pemerintahan.

Terkait kandidat pertama yang dinilai memenuhi kriteria tersebut, relawan menyoroti rekam jejak Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. di bidang legislatif, politik, dan akademik. Sebagai Wakil Ketua DPR RI dua periode (2019–2024 dan 2024–2029) dengan perolehan suara pemilu yang terus meningkat dari daerah pemilihan Banten III, Dasco juga tercatat pernah memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo–Gibran pada 2024 serta menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.

Atas pengabdiannya di parlemen dan pemerintahan, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan sekaligus Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (2020–2025) ini telah menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana (2024) dan Bintang Republik Indonesia Utama (2025).

Kandidat kedua yang diusulkan oleh Ketua Umum Relawan Masker Prabowo 08 adalah Dr. (H.C.) Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa, yang memiliki pengalaman panjang sebagai teknokrat, politisi senior, dan menteri lintas empat portofolio kabinet. Hatta Rajasa pernah mengemban amanah sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001–2004), Menteri Perhubungan (2004–2007), Menteri Sekretaris Negara (2007–2009), hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2009–2014) yang menggagas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta kerja sama Metropolitan Priority Area (MPA) bersama Jepang.

Mantan Ketua Umum DPP PAN dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejak 2026 ini juga mengantongi sejumlah penghargaan nasional maupun internasional, seperti Bintang Mahaputera Adipradana (2013), Gwanghwa Medal dari Korea Selatan (2012), The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Jepang (2024), serta gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung.

Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Warung Prabowo 08 (Warga Pendukung Prabowo Subianto 08), Rinno Hadinata, S.Sos., mengajukan nama ketiga, yakni Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. Sosok yang menjabat sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional tersebut dinilai memiliki capaian signifikan dalam mendorong swasembada dan peningkatan cadangan pangan nasional.

Berdasarkan catatan yang dipaparkan relawan, pada periode pertamanya (2014–2019) Indonesia mencapai surplus beras sebesar 2,38 juta ton pada 2019, sedangkan pada masa jabatan berikutnya produksi beras nasional 2025 tercatat menyentuh 34,69 juta ton dengan cadangan beras pemerintah sekitar 4,56 juta ton pada Oktober 2026.

Rinno Hadinata juga merinci berbagai terobosan kebijakan Andi Amran Sulaiman di sektor pertanian, mulai dari deregulasi sekitar 145 aturan distribusi pupuk bersubsidi yang menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, modernisasi alat dan mesin pertanian, hingga pembentukan hampir 5.000 kelompok Brigade Pangan hingga November 2026 untuk mengelola sekitar 989.000 hektare lahan secara kolektif. Selain memperketat tata kelola yang mengantarkan Kementerian Pertanian meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2016–2019, pendiri Tiran Group dan pemegang lima hak paten di bidang pertanian ini juga dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana (2020), Bintang Jasa Utama (2026), serta penghargaan Tokoh Regenerasi Petani (2026).

Melalui pemaparan profil dan rekam jejak ketiga tokoh tersebut, Relawan Warung Prabowo 08 dan Masker Prabowo 08 memandang bahwa kombinasi pengalaman legislatif, teknokrasi ekonomi, serta eksekusi kebijakan sektor riil yang dimiliki masing-masing figur relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.

Kedua kelompok relawan menyatakan bahwa kesiapan komunikasi kelembagaan dan kesamaan visi dengan Presiden menjadi elemen penting dalam menjaga efektivitas jalannya roda pemerintahan.

Sebagai penutup dari pernyataan sikapnya, gabungan relawan ini menyerahkan sepenuhnya pertimbangan serta keputusan konstitusional kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif dalam mengusulkan calon pendamping kepada MPR apabila situasi kekosongan jabatan tersebut terjadi.

Relawan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya program strategis pemerintahan demi terwujudnya stabilitas nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.


Claudia Sheinbaum dan Tradisi Kelas Ekonomi

Sebelumnya

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Baru dengan Tiongkok Senilai 15 Miliar Dolar AS

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Dunia