Menanggapi polemik penggunaan pesawat berregistrasi asing T7-ESJ dalam lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Manila, Federasi Serikat Pekerja Penerbangan Indonesia (FSPPI) menegaskan bahwa keselamatan kepala negara dan keamanan negara harus selalu menjadi pertimbangan utama.
Sekretaris Umum FSPPI, Budi Cahyono, menyatakan bahwa pemilihan sarana transportasi kepresidenan tidak bisa dilepaskan dari aspek teknis perawatan pesawat, keamanan komunikasi, serta tingkat kesiapan untuk menjalankan misi kenegaraan secara optimal.
Dalam pandangannya sebagai praktisi perawatan pesawat, Budi menjelaskan perlunya pemahaman yang tepat mengenai tipe pesawat, negara pabrikan, hingga registrasi. T7-ESJ diketahui merupakan jenis Airbus A320-232 buatan Toulouse, Prancis, dengan nomor seri pabrikan 2403 dan menggunakan mesin IAE V2527-A5, di mana kode T7 menunjukkan pesawat terdaftar di San Marino.
Sebagai perbandingan, pesawat kepresidenan resmi Indonesia yang dikenal sebagai RI-1 dengan identitas A-001 adalah Boeing 737-800 BBJ2 buatan Amerika Serikat yang dioperasikan oleh TNI AU. Selain itu, terdapat pula pesawat PK-GRD—yang sebelumnya memakai registrasi San Marino T7-BMB—menunjukkan bagaimana satu pesawat dapat berganti negara registrasi dengan tetap membawa identitas pabrikan dan tipe yang sama.
Terkait penggunaan pesawat carter, Budi mengungkapkan bahwa praktik penyewaan pesawat VIP berregistrasi asing merupakan hal yang lazim dalam dunia penerbangan bisnis internasional. Melalui skema charter dengan awak, pengguna dapat memanfaatkan layanan penerbangan sesuai kebutuhan perjalanan tanpa harus membeli pesawat atau mendaftarkannya ulang sebagai PK.
Dari sudut pandang pemeliharaan (maintenance) dan operasional, setiap pesawat yang akan digunakan wajib melalui pemeriksaan kelaikudaraan yang ketat. Aspek tersebut mencakup sertifikat kelaikudaraan, status inspeksi, pemenuhan Airworthiness Directives, batas jam terbang komponen, kualifikasi awak, hingga perhitungan berat, keseimbangan, dan kecukupan bahan bakar.
Selain aspek teknis fisik pesawat, isu mengenai potensi penyadapan yang sempat beredar menegaskan betapa krusialnya perlindungan komunikasi kepresidenan selama dalam perjalanan. Presiden harus dapat menerima informasi strategis, berkoordinasi, dan mengambil keputusan melalui sarana komunikasi yang telah diuji serta diamankan oleh pihak berwenang.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, FSPPI menyatakan dukungannya terhadap penggunaan pesawat T7-ESJ asalkan pesawat, operator, awak, dan pengamanan komunikasinya memenuhi seluruh persyaratan misi kepresidenan. Jika hasil penilaian menunjukkan pesawat tersebut paling siap, penggunaan charter dapat menjadi keputusan yang bertanggung jawab.
Pemerintah juga dinilai perlu menjelaskan dasar pemilihan pesawat serta skema penggunaannya kepada publik sejauh informasi tersebut dapat dibuka untuk umum. Transparansi ini penting guna menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan akuntabilitas anggaran yang digunakan.
Pada akhirnya, FSPPI mengingatkan bahwa anggaran dan biaya operasional harus tetap dipertanggungjawabkan dengan menempatkan keselamatan Presiden Prabowo Subianto dan keamanan negara sebagai prioritas mutlak di atas segalanya.



KOMENTAR ANDA