Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. FWK mengingatkan agar momentum perombakan besar ini tidak sekadar menjadi ajang rotasi jabatan, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah dan pemenuhan kebutuhan rakyat sesuai amanat Asta Cita.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk evaluasi kinerja pemerintah yang diselenggarakan FWK di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2021, Hendry Ch Bangun, menilai perombakan kabinet di tingkat elit sering kali belum dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat luas, khususnya kelompok rentan yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
"Sebagian masyarakat, terutama ibu rumah tangga, tidak terlalu memusingkan ada atau tidaknya reshuffle. Fokus utama mereka saat ini adalah bagaimana bertahan di tengah merosotnya daya beli dan melonjaknya harga bahan-bahan pokok," ujar Hendry.
Soroti Kepolisian dan Diplomasi
Dalam perombakan kali ini, Presiden Prabowo melantik 18 pejabat negara di Istana Negara, Jakarta. Perombakan tersebut mencakup pelantikan tiga menteri koordinator, dua menteri, satu wakil menteri koordinator, empat wakil menteri, serta sejumlah kepala lembaga dan pejabat setingkat menteri.
Beberapa posisi strategis yang dirombak di antaranya jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang kini dijabat Jenderal Suyudi Ario Seto—sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, posisi Menteri Luar Negeri kini dipercayakan kepada diplomat karier Arrmanatha Nasir, menggantikan pejabat sebelumnya.
Arrmanatha Nasir memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Luar Negeri, di antaranya pernah mengemban tugas sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York (2021–2024), Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO (2019–2021), serta Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024.
Mengenai pergantian pimpinan Polri, Hendry berharap kepemimpinan baru dapat membawa perbaikan nyata pada aspek profesionalisme, pelayanan publik, serta perbaikan citra kepolisian di mata masyarakat. Di DPR, Suyudi berkomitmen memperkuat pelayanan publik melalui pendekatan "Polisi Bersama Masyarakat".
Efektivitas Organisasi dan Tantangan Ekonomi
Diskusi yang diikuti sejumlah wartawan senior seperti M. Nasir, Yesayas Oktovianus, dan Dr. Budi Nugraha tersebut juga menelaah efektivitas pembentukan kementerian dan lembaga baru. Beberapa yang disoroti antara lain Kantor Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang kini dipimpin Komjen Dedi Prasetyo.
Di sisi lain, penempatan sejumlah perwira tinggi Polri pada jabatan sipil dan lembaga negara turut menjadi catatan diskusi. Mantan Kapolri General Listyo Sigit Prabowo kini dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), sementara mantan Asops Kapolri Jenderal Muhammad Fadil Imran ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa.
M. Nasir dan Budi Nugraha mengingatkan bahwa jajaran menteri dan kepala lembaga yang baru dilantik dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang berat. Ketidakpastian geopolitik, potensi kenaikan harga minyak dunia, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi ancaman serius bagi daya beli masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menekankan pentingnya peran dua Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik, yakni Luky Afirman dan Nurkolisoh Ibnu Aman.
"Penunjukan dua Wamenkeu baru diharapkan mampu mengawal pelaksanaan APBN 2026 dan penyusunan APBN 2027 secara optimal. Fokus utamanya harus pada jaring pengaman sosial untuk melindungi daya beli masyarakat dari gejolak ekonomi global," kata Herry. 
KOMENTAR ANDA