Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PERJALANAN delapan dekade ini memperlihatkan bagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi pertahanan negara bertransformasi dari sebuah laskar perjuangan rakyat menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan.
Perayaan hari ulang tahun kali ini mestinya bukan sekadar momentum seremonial untuk menoleh ke belakang dengan rasa bangga semata. Lebih dari itu, momentum ini sekali lagi menuntut refleksi yang mendalam mengenai cara negara memandang ancaman di tengah lanskap global yang bergerak ke arah ketidakpastian ekstrem.
Dunia hari ini sedang menyaksikan pergeseran geopolitik yang belum pernah terjadi sejak era Perang Dingin berakhir. Kompetisi sengit antar-negara besar (great powers), fragmentasi rantai pasok global, serta instabilitas kawasan menciptakan sebuah atmosfer ketakutan struktural yang menjangkiti sistem antarbangsa.
Dalam kerangka studi Hubungan Internasional, fenomena ini sangat lekat dengan konsep security dilemma atau dilema keamanan yang pertama kali dipopulerkan oleh John Herz dan dikembangkan secara analitis oleh Robert Jervis. Konsep ini menjelaskan bagaimana upaya sebuah negara meningkatkan keamanan nasionalnya justru sering kali memicu persepsi ancaman bagi negara tetangga atau rivalnya.
Dilema klasik tersebut kini termanifestasi secara nyata di kawasan Indo-Pasifik, yang telah berubah menjadi episentrum kompetisi strategis global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Peningkatan postur militer dan modernisasi alutsista yang masif di kawasan ini kerap menciptakan perlombaan senjata terselubung yang merapuhkan stabilitas regional.
Bagi Indonesia, terjebak dalam arus perlombaan senjata regional bukanlah pilihan politik luar negeri yang bijak maupun selaras dengan prinsip bebas aktif. Posisi geopolitik Indonesia yang berada di antara dua samudra menuntut kejelian strategis agar modernisasi pertahanan tidak direspons sebagai ancaman ofensif oleh aktor-aktor lain di kawasan.
Di sinilah urgensi mendasar bagi Indonesia untuk segera mendefinisikan ulang doktrin pertahanan nasionalnya secara komprehensif. Pertahanan yang kuat di abad ke-21 tidak bisa lagi hanya diukur dari seberapa banyak jumlah dan kecanggihan perangkat keras militer yang dibeli dari pasar global.
Kapasitas militer yang modern memang merupakan sebuah keniscayaan mutlak di tengah era peperangan nir-militer, siber, dan teknologi kecerdasan buatan. Tanpa penguasaan alutsista canggih, kedaulatan wilayah maritim dan udara nusantara yang sangat luas akan rentan terhadap penetrasi kekuatan asing.
Kendati demikian, modernisasi fisik tersebut harus diletakkan di bawah payung doktrin pertahanan yang bersifat inklusif, humanis, dan berakar kuat pada esensi pertahanan semesta. Doktrin pertahanan inklusif berarti menolak pandangan sempit bahwa keamanan nasional adalah monopoli eksklusif institusi militer semata.
Pendekatan inklusif menuntut adanya integrasi sinergis antara kekuatan pertahanan konvensional dengan ketahanan sosial, ekonomi, ekologis, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Keamanan nasional di era kontemporer tidak akan kokoh jika rakyatnya masih terbelenggu oleh kerentanan struktural, ketimpangan sosial, dan krisis lingkungan.
Sebagaimana ditekankan dalam berbagai diskursus geopolitik modern, keamanan komprehensif harus mampu menjembatani perlindungan teritorial negara dengan keselamatan manusia (human security). Militer yang kuat harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar penjaga batas teritorial yang teralienasi dari denyut kehidupan sosial masyarakatnya.
Transformasi doktrin pertahanan ini juga harus mampu merespons bentuk ancaman nir-tradisional yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan transnasional, terorisme, hingga krisis iklim global. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan, misalnya, kini diakui oleh para pakar strategis sebagai threat multiplier yang dapat memicu konflik sumber daya di masa depan.
Dalam konteks diplomasi pertahanan, Indonesia perlu terus mempromosikan arsitektur keamanan kawasan yang inklusif melalui sentralitas ASEAN. Pendekatan dialogis dan inclusive security architecture terbukti ampuh meredam potensi eskalasi konflik terbuka di Asia Tenggara selama dekade-dekade sebelumnya.
Oleh karena itu, peringatan HUT ke-81 TNI harus dijadikan titik balik strategis untuk merumuskan doktrin pertahanan yang adaptif terhadap dinamika zaman. TNI yang profesional, modern, dan dicintai rakyat harus menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan sekaligus arsitek perdamaian regional.
Dengan memadukan kekuatan alutsista berteknologi tinggi dan prinsip inklusivitas yang merangkul segenap potensi bangsa, Indonesia akan mampu menavigasi badai dilema keamanan global dengan percaya diri.
Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81, teruslah menjadi pengawal kedaulatan bangsa yang bermartabat di pentas dunia! 
KOMENTAR ANDA