Pengamat penerbangan nasional, Alvin Lie, melontarkan kritik tajam terkait penggunaan pesawat jenis Airbus A320 yang mengusung corak atau livery kepresidenan resmi, namun digunakan oleh Presiden Republik Indonesia dalam lawatannya.
Sorotan utama dari kritik tersebut tertuju pada status registrasi pesawat tersebut yang ternyata menggunakan registrasi asing, yakni T7-ESJ yang terdaftar di wilayah San Marino.
Menurut Alvin Lie, tindakan kepala negara menggunakan pesawat berregistrasi luar negeri untuk keperluan mobilitas resmi kepresidenan merupakan hal yang sangat tidak patut dan perlu dipertanyakan.
Padahal, pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara telah memiliki pesawat kepresidenan resmi berjenis Boeing 737-8U3 (Boeing Business Jet 2 / BBJ2) dengan nomor registrasi A-001.
Selain pesawat BBJ2 tersebut, Indonesia juga memiliki armada pendukung lainnya yaitu pesawat Boeing 737–73Q (BBJ) dengan registrasi nasional PK–GRD yang juga berstatus sebagai Pesawat Kepresidenan.
Tidak hanya itu, untuk keperluan penerbangan jarak jauh kepala negara, pemerintah biasanya memanfaatkan armada Boeing 777–300ER milik Garuda Indonesia dengan registrasi PK–GIF dan PK–GIG yang juga telah dilengkapi livery resmi kepresidenan.
Dengan ketersediaan berbagai armada resmi milik negara dan maskapai nasional tersebut, Alvin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada alasan logis mengapa Presiden RI harus menggunakan pesawat berregistrasi asing sebagai sarana transportasi utamanya.
Penggunaan pesawat sewaan atau berregistrasi asing ini dinilai mencederai semangat nasionalisme serta mengabaikan aset-aset penerbangan VVIP milik negara yang sudah dipersiapkan secara khusus.
Dari sisi kedaulatan penerbangan, penggunaan tanda pendaftaran domestik pada pesawat kepresidenan memegang peranan penting sebagai representasi martabat dan identitas bangsa di kancah internasional.
Kritikan terbuka yang disampaikan oleh Alvin Lie ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak istana dan lembaga pengelola transportasi VVIP agar lebih bijak dalam memilih sarana penerbangan kenegaraan ke depannya.
KOMENTAR ANDA