Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat persatuan, kesatuan, dan soliditas di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmantha Nasir dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) yang diselenggarakan di Filipina, 14 November 2026.
Dalam forum diplomasi tingkat tinggi regional tersebut, Menlu RI menyoroti pentingnya menjaga sentralitas dan keutuhan ASEAN di tengah dinamika geopolitik global yang semakin bergejolak dan penuh ketidakpastian. Menurut Jakarta, persatuan kawasan bukan sekadar instrumen diplomatik, melainkan syarat mutlak agar ASEAN tetap menjadi jangkar utama bagi perdamaian, stabilitas, serta pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
Pertemuan AMM di Filipina ini menjadi momentum krusial bagi para menteri luar negeri di Asia Tenggara untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan arsitektur keamanan kawasan, penguatan kerja sama ekonomi inklusif, hingga penanganan berbagai tantangan lintas batas. Di tengah potensi perbedaan pandangan di antara negara anggota, Indonesia konsisten memposisikan diri sebagai jembatan dialog yang konstruktif dan penengah yang adil.
Lebih lanjut, dalam sesi pembahasan yang berlangsung di Manila, delegasi Indonesia menekankan bahwa kredibilitas institusional ASEAN sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjaga independensi serta mematuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Piagam ASEAN.
Penguatan efektivitas mekanisme pengambilan keputusan di tubuh organisasi regional ini dinilai krusial agar ASEAN tidak kehilangan relevansi di hadapan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Isu stabilitas di kawasan perairan strategis serta dinamika hubungan dengan para mitra wicara utama ASEAN turut mendominasi pembahasan. Indonesia kembali menyuarakan pentingnya seluruh pihak untuk menahan diri, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional—termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982—serta mendorong percepatan substansi negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan guna mencegah eskalasi konflik.
Konsistensi diplomasi yang ditunjukkan Indonesia dalam forum ini mencerminkan pengejawantahan politik luar negeri yang bebas aktif. Jakarta berpandangan bahwa kerja sama konkret dan saling menguntungkan harus terus dikedepankan, alih-alih membiarkan kawasan Asia Tenggara terseret menjadi arena rivalitas kuasa besar global.
Menutup rangkaian agenda diplomasi di Manila, Indonesia mengajak seluruh negara anggota untuk terus merawat semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Menghadapi tantangan global yang kian multidimensional, solidaritas regional dipandang sebagai benteng pertahanan paling kokoh untuk memastikan kawasan Asia Tenggara tetap aman, harmonis, dan berdaya tahan tinggi di masa depan. 
KOMENTAR ANDA