Kementerian Keuangan melaporkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 tetap berada dalam kondisi yang solid dan terjaga di tengah dinamika ketidakpastian global.
Berdasarkan data Konferensi Pers APBN KITA yang dipaparkan pada 13 November 2026, keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp114,8 triliun dengan defisit anggaran yang terkendali pada level 1,47% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp379,3 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2026 mampu berjalan secara efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus merespons berbagai tekanan eksternal.
Dari sisi pendapatan negara, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp2.618,0 triliun atau mencapai 83,0% dari target APBN, yang mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 23,9% secara tahunan (year-on-year / yoy). Penerimaan perpajakan mendominasi pencapaian tersebut dengan perolehan sebesar Rp2.064,0 triliun atau 76,6% dari target, didukung oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang kuat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi nasional serta implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax yang semakin optimal.
Selain perpajakan, komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja yang sangat gemilang dengan realisasi mencapai Rp551,8 triliun atau setara dengan 120,2% dari target APBN. Pertumbuhan PNBP yang melesat 37,0% secara yoy ini terutama didorong oleh kenaikan pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) migas dan nonmigas menyusul pergerakan harga komoditas global, serta kontribusi dari Badan Layanan Umum (BLU) dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
Di sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78,0% dari total pagu APBN, tumbuh 15,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Pemerintah Pusat menyerap Rp2.343,6 triliun, yang mencakup alokasi signifikan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.239,1 triliun serta belanja non-K/L sebesar Rp1.104,5 triliun untuk pembayaran subsidi, kompensasi, dan pensiunan.
Percepatan realisasi belanja ini difokuskan pada program-program prioritas pemerintah guna memastikan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara luas. Beberapa program utama yang mendominasi penyerapan anggaran meliputi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah merealisasikan anggaran belanja barang sebesar Rp173,2 triliun bagi 58,2 juta penerima, serta penyaluran berbagai bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
Sementara itu, kinerja perekonomian makri nasional pada Triwulan III-2026 turut mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif di angka 5,47% (yoy), menguat dari capaian kuartal sebelumnya yang sebesar 5,29%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berada di jajaran atas kelompok negara-negara peers global, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga yang terjaga, serta akselerasi sektor manufaktur dan investasi.
Dari sektor eksternal, surplus neraca perdagangan Indonesia tetap berlanjut didukung oleh kinerja ekspor non-migas yang kuat serta impor bahan baku dan barang modal yang produktif. PMI Manufaktur Indonesia pada Oktober 2026 juga mencatatkan level tertinggi sejak Maret 2024 di angka 54,0, mencerminkan ekspansi sektor industri yang terus berlanjut di tengah ketidakpastian rantai pasok global dan fluktuasi harga energi.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan fungsi APBN sebagai shock absorber untuk meredam gejolak kenaikan harga energi global terhadap daya beli masyarakat. Realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi serta non-energi tercatat mencapai Rp415,8 triliun hingga akhir Oktober 2026, yang mencakup jangkauan luas mulai dari BBM, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, hingga pupuk bagi petani.
Di bidang pembiayaan anggaran, pengelolaan utang negara tetap dijaga pada jalur yang aman (on-track), terukur, dan prudent. Pembiayaan utang neto hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar Rp629,3 triliun atau 75,6% dari pagu APBN, dengan dukungan kepercayaan investor global yang tetap kuat tercermin dari suksesnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik maupun internasional seperti penerbitan Panda Bonds kedua.
Menutup laporan kinerja tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa APBN 2026 akan terus dioptimalkan sebagai instrumen vital untuk menumbuhkan ekonomi, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun turut memastikan pelayanan publik dasar di seluruh pelosok tanah air berjalan secara optimal demi kemakmuran rakyat. 
KOMENTAR ANDA