Oleh: Tommy Tamtomo, Wakil Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) dan Dewan Pengawas Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
Pendahuluan: Dua Visi Global, Satu Persoalan Indonesia
Pidato Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam rangkaian APEC ke-33 di Shenzhen memperlihatkan perubahan fundamental ekonomi politik Asia-Pasifik. Pertumbuhan tidak lagi cukup ditopang sumber daya alam, tenaga kerja murah, atau pembangunan infrastruktur fisik. Kecerdasan buatan, integrasi data, produktivitas, konektivitas, dan kapasitas kelembagaan kini menjadi penentu daya saing.
Dalam transkrip, IMF menyebut pertumbuhan global 3,1%, pertumbuhan APEC 3,4%, perdagangan dunia 4,6%, serta inflasi global 4,7%. Angka-angka ini perlu diverifikasi terhadap publikasi resmi IMF sebelum digunakan sebagai statistik final.
Sementara itu, Xi Jinping menawarkan empat pilar komunitas Asia-Pasifik: perdagangan, konektivitas, inovasi, dan pembangunan inklusif.
Pertanyaannya: apakah pemerintahan Prabowo Subianto sedang membangun Indonesia sebagai bagian dari ekonomi berbasis pengetahuan, atau masih mengandalkan mobilisasi politik, ekstraksi sumber daya, dan ekspansi proyek fisik?
Pertanyaan tersebut memerlukan analisis sistemik, bukan sekadar penilaian terhadap retorika kepemimpinan.
1. Pergeseran Paradigma: Dari Resource-Based Economy Menuju Intelligence-Based Economy.
Georgieva menyampaikan bahwa AI mulai memberikan kontribusi material terhadap pertumbuhan ekonomi global. Perubahan ini menunjukkan bahwa daya saing semakin bergantung pada kemampuan menggabungkan komputasi, energi, data, modal, dan tenaga kerja terampil.
AI bukan sekadar aplikasi chatbot. AI merupakan general-purpose technology yang dapat mengubah industri, transportasi, pertanian, logistik, kesehatan, pertahanan, dan administrasi negara.
Indonesia menghadapi persoalan mendasar. Kekayaan mineral, kelapa sawit, batu bara, dan pasar domestik besar belum otomatis menghasilkan keunggulan teknologi.
Hilirisasi tanpa penguasaan teknologi, penelitian, dan kekayaan intelektual berisiko mempertahankan Indonesia sebagai pemasok bahan dan lokasi produksi, sementara nilai tambah terbesar dinikmati pemilik teknologi.
Di sinilah muncul tantangan strategis pertama: menyamakan penguasaan sumber daya dengan penguasaan rantai nilai ekonomi.
2. Paradoks Energi: Kekayaan Sumber Daya Belum Menjamin Ketahanan.
IMF menekankan bahwa gangguan energi akibat konflik Timur Tengah memengaruhi inflasi, suku bunga, dan stabilitas fiskal.
Bagi Indonesia, dampaknya tidak terbatas pada harga minyak. Gangguan Selat Hormuz, Bab el-Mandeb, atau Selat Malaka dapat memengaruhi biaya logistik, impor energi, perdagangan, dan ketahanan industri.
Sementara itu, pembangunan AI membutuhkan pasokan listrik yang andal, pusat data, sistem pendinginan, jaringan komunikasi, dan keamanan siber.
Dengan demikian, ketahanan energi harus dipandang sebagai bagian dari ketahanan digital dan industri nasional.
Kebijakan energi yang berorientasi pada produksi atau subsidi jangka pendek, tanpa integrasi dengan transformasi teknologi, berisiko menciptakan ketergantungan baru.
3. Voluntarisme Politik versus Systems Thinking.
Salah satu kelemahan yang perlu diuji dalam pendekatan pembangunan Prabowo adalah kecenderungan mengandalkan besarnya target, pengerahan personel, pembentukan organisasi, dan percepatan proyek sebagai indikator keberhasilan.
Dalam systems thinking, keberhasilan tidak ditentukan oleh intensitas mobilisasi, melainkan oleh hubungan sebab-akibat, kapasitas pelaksanaan, mekanisme umpan balik, serta kemampuan sistem beradaptasi.
Program ketahanan pangan, kemandirian energi, modernisasi pertahanan, dan digitalisasi pemerintahan memerlukan integrasi lintas sektor.
Penambahan lembaga tanpa interoperabilitas justru dapat memperbesar biaya koordinasi dan memperlambat keputusan.



KOMENTAR ANDA