Untuk Indonesia, respons paling cerdas adalah memperlakukan ini sebagai “stress test” dengan memperkuat manajemen risiko energi, menjaga kredibilitas kebijakan inflasi-fiskal, dan mengurangi kerentanan struktural terhadap shock harga impor energi.
Oleh: Perdana Wahyu Santosa, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
PER 3–4 Januari 2026, sejumlah laporan media internasional menyebut AS melakukan operasi militer di Venezuela yang berujung pada “penangkapan/ekstraksi” Presiden Nicolás Maduro dan istrinya untuk dibawa ke AS, dengan basis tuduhan “narco-terrorism” (narkotika–terorisme) yang terkait dakwaan federal di New York.
Dalam membaca dampaknya, titik kuncinya bukan sekadar dramanya melainkan juga bagaimana tindakan itu mengubah risk map geopolitik, aliran minyak, dan premi ketidakpastian global.
Geopolitik: preseden intervensi, polarisasi, dan premi ketidakpastian
Operasi militer ini dinilai sebagiann ilegal dan segera memicu kecaman dan pernyataan keras dari berbagai pemimpin dunia (Amerika Latin, China, hingga beberapa pihak Eropa) terkait kedaulatan dan norma hukum internasional. Secara geopolitik, ada tiga lapis implikasi yang perlu mendapat perhatian utama.
Pertama, preseden. Ketika perubahan rezim pemerintahan yang dipersepsikan dipercepat oleh kekuatan eksternal, pasar cenderung memasukkan “premi risiko intervensi” ke kawasan—bahkan untuk negara yang tidak terlibat langsung. Itu muncul dalam bentuk wider spreads (kenaikan imbal hasil obligasi global) untuk emerging markets tertentu, kehati-hatian bank, dan penundaan investasi lintas-batas karena risiko sanksi dan ketidakpastian kontrak.
Kedua, polarisasi blok. Venezuela selama ini berada dalam orbit dukungan tertentu (termasuk relasi energi dengan mitra non-Barat). Axios melaporkan bahwa reaksi “shock” dari China dan sorotan dari berbagai pihak mempertegas bahwa isu ini mudah menjadi panggung kompetisi pengaruh.
Bagi pasar global, polarisasi bukan cuma urusan diplomasi, hal tersebut menaikkan biaya transaksi seperti asuransi pengapalan, compliance sanksi, dan kehati-hatian lembaga keuangan untuk memproses pembayaran terkait Venezuela/PDVSA.
Ketiga, risiko rambatan regional. Ketegangan politik di Venezuela tentu berpotensi mendorong migrasi, instabilitas politik domestik, dan friksi antarnegara di kawasan. Reuters melaporkan bahkan Kuba menilai tindakan AS sebagai “state terrorism” dan situasi ini sensitif bagi suplai energi Kuba. Ketika dampak regional membesar, pasar cenderung memilih mode “cash & safe assets”, menekan aset berisiko global.
Catatan kritis: asumsi bahwa operasi ini otomatis “menstabilkan” kawasan itu dinilai rapuh. Justru fase transisi sering paling volatil yaitu siapa otoritas sah, bagaimana kontrol keamanan, dan apakah ada perlawanan/fragmentasi di dalam negeri—semua itu menentukan apakah risiko menurun atau meledak.
Risiko ekonomi global dan minyak
Kanal dampak ekonomi tercepat yang terdampak adalah minyak—bukan karena Venezuela mendominasi pasokan dunia, tetapi karena struktur pasarnya tidak simetris.
Reuters melaporkan ekspor minyak Venezuela “paralyzed/terhenti” di tengah kekacauan politik serta pengetatan sanksi/embargo, dengan tanker tertahan dan kapasitas penyimpanan mendekati penuh. Di saat yang sama, sumber Reuters menyebut fasilitas minyak utama tidak mengalami kerusakan berarti akibat serangan—jadi gangguan lebih banyak berasal dari logistik, izin pelabuhan, pembatasan, dan ketidakpastian tata kelola. Ini jenis shock yang berbahaya: bukan supply destruction permanen, melainkan administrative choke yang bisa membaik cepat—atau macet lama tergantung politik dan sanksi.
Bloomberg mengidikasikan beberapa analisis pasar menilai dampak harga minyak global bisa “terbatas” dalam jangka sangat pendek, bergantung pada kelimpahan pasokan global dan bagaimana situasi berkembang. Namun ada dua alasan mengapa Indonesia tetap perlu waspada:
1. Kualitas crude dan rantai kilang. Venezuela banyak menghasilkan heavy crude. Jika aliran heavy crude ke Asia terganggu, kilang tertentu harus mencari substitusi (Middle East heavy, Kanada, dan lainnya). Peralihan ini menaikkan biaya freight, memperlebar crude differentials, dan bisa mendorong harga produk (diesel/avtur) meski Brent tidak melonjak ekstrem.
2. Premi risiko dan volatilitas. Ketika pasar tidak yakin apakah transisi memicu eskalasi (sanksi balasan, gangguan pelabuhan, konflik internal), volatilitas naik. Volatilitas itu sendiri tentunya punya harga, memicu hedging lebih mahal, margin trading naik, dan perusahaan menambah buffer kas.
Implikasi spesifik untuk Indonesia (sebagai net-importer minyak) biasanya datang lewat empat jalur seperti inflasi energi, beban subsidi/kompensasi, neraca perdagangan/defisit transaksi berjalan, dan tekanan kurs. Jika harga minyak/produk impor naik cepat, pemerintah menghadapi dilema klasik: menahan harga domestik (beban fiskal) atau menyesuaikan harga (tekanan inflasi dan daya beli). Di level korporasi, biaya logistik dan energi berpotensi merembet ke makanan-minuman, manufaktur, hingga tarif transportasi.
Rekomendasi praktis (untuk Indonesia):
• Hedging yang disiplin untuk impor minyak/BBM (Pertamina dan pelaku besar) dengan tata kelola risiko yang transparan; fokus pada proteksi volatilitas, bukan spekulasi arah harga.
• Desain subsidi BBM yang lebih “tepat sasaran dan elastis”: mekanisme penyesuaian bertahap + perlindungan untuk kelompok rentan, agar APBN tidak menjadi shock absorber tunggal saat harga melonjak.
• Diversifikasi pasokan dan optimalisasi kilang: siapkan skenario substitusi heavy crude dan perkuat kontrak alternatif untuk diesel/avtur bila differentials melebar.
• Koordinasi BI–Kemenkeu untuk menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas kurs ketika volatilitas global meningkat (terutama jika risk-off menekan emerging markets).
KOMENTAR ANDA