Oleh: Salamuddin Daeng
DANANTARA sukses membangun rumah Hunian Sementara (Huntara) dalam tempo yang sangat cepat di Aceh. Rumah untuk membantu ribuan korban banjir memiliki tempat tinggal yang nyaman untuk sementara waktu, hingga pemerintah dapat menyelesaikan puluhan ribu rumah Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir di Aceh.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Huntara dibangun di dalam masa tanggap darurat. Pembangunan Huntap dapat dilakukan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, tahap selanjutnya setelah masa tanggap darurat dinyatakan berakhir. Pembangunan Huntara di dalam masa tanggap darurat berada dibawah komando Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan rumah di dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi dikomandoi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Dalam kunjungan ke Banda Aceh 1 Januari 2026 Presiden Prabowo menyatakan "Kita sudah bertekad membangun rumah rumah untuk mengganti rumah rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu" tegas Presiden Prabowo. Hunian tersebut akan dibangun di atas lahan negara dan diberikan cuma cuma bagi korban bencana yang membutuhkan. Presiden Prabowo menegaskan perlunya percepatan dalam penanganan bencana dan memginstruksikan lembaga terkait agar bekerja ekstra terutama dalam pembangunan hunian atau rumah.
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyebutkan total rumah yang terdampak banjir Sumatera mencapai 178.099 rumah. Kategori rusak ringan sebanyak 80.142 rumah, rusak sedang 45.092 rumah, rusak berat 37.381 rumah dan hanyut sebanyak 15.488 rumah (data ini masih dinamis). Untuk kategori rusak ringan dan sedang akan dibantu perbaikan rumah sesuai kebutuhan dan untuk kategori rusak berat dan hanyut akan direlokasi ke tempat yang baru dan dibangun di atas lahan milik negara.
Mengacu pada data tersebut di atas maka setidaknya rumah yang harus direlokasi mencapai 52.869 unit rumah. Untuk biaya setiap unit rumah termasuk Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) adalah maksimum senilai Rp. 190 juta. Dengan demikian maka biaya secara keseluruhan yang ditanggung pemerintah untuk relokasi rumah dapat mencapai Rp. 10 triliun. Presiden Prabowo menyatakan bahwa biaya bagi seluruh tahapan penanganan bencana sumatera dialokasikan senilai Rp. 60 triliun. Dengan demikian maka relokasi rumah akan menghabiskan 17% anggaran penanganan bencana sumatera yang diputuskan pemerintah.
Perlu Gotong Royong Rumah Gratis
Seluruh biaya yang diperlukan bagi relokasi dalam rangka pembangunan hunian tetap (Huntap) senilai Rp. 10 triliun tersebut dengan asumsi bahwa seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah dengan dianggarkan langsung melalui APBN Sekaligus. Konsep pembangunan Hunian tetap tersebut mengandalkan sistem rumah (Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang selama ini digunakan. Konstruksi RISHA tersebut umumnya dibuat di daerah lain yang dikirim dalam bentuk yang sudah jadi ke lokasi bencana. Ide RISHA didasarkan pada kebutuhan membuat rumah dengan cepat karena tanah disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Namun berdasarkan keterangan pengembang yang terbiasa membantu pemerintah dalam pembangunan perumahan pasca bencana, biaya RISHA dan PSUnya senilai Rp. 190 juta ini masih dapat ditekan agar lebih efisien. Caranya Pemerintah dapat mengadopsi konsep pengembang rumah subsidi dengan anggaran hanya senilai Rp. 168 juta maka sudah dapat membangun rumah yang layak beserta sertifikat kepemilikan tanah, listrik, air dan juga PSU sesuai standar Pemerintah.
Untuk membantu meringankan beban keuangan negara para pengembang rumah subsidi yang selama ini cukup berpengalaman dalam pembangunan rumah beserta kontraktor swasta terpercaya, menyatakan siap berkontribusi bagi pembangunan perumahan subsidi bagi korban bencana. Menurut keterangan pengembang, pembangunan rumah saja dengan standar rumah subsidi hanya memerlukan anggaran sekitar Rp. 70 juta belum termasuk PSU dan asumsi tanah disediakan oleh pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan para pengembang dapat mencari tanah atau lahan sendiri dengan asumsi biaya senilai rumah RISHA yang selama dibangun oleh pemerintah bagi korban bencana.
Agar para pengembang rumah subsidi dapat terlibat maka yang diperlukan adalah keputusan politik pemerintah. Prinsipnya sama yakni menyediakan rumah bagi korban bencana secara gratis dengan konsep rumah subsidi yang dibiayai melalui perbankkan atau pembiayaan, yang nantinya angguran dan bunga ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Konsep ini akan jauh lebih murah, inclusive dan sekaligus dapat menggerakkan ekonomi daerah yang terdampak bencana dikarenakan masyarajat korban dapat juga terlibat sebagai pekerja dalam membangun perumahan pasca bencana.
Sebagaimana pesan Presiden Prabowo rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara cepat, efektif dan tepat sasaran. Sehingga keterlibatan semua pihak untuk bergotong royong sangat diperlukan. Sebelumnya Yayasan Budha Tzu Chi menyatakan akan menyumbang 2500 rumah baru bagi korban bencana dan Menteri PKP Maruarar Sirait secara pribadi menyatakan akan menyumbangkan 100 rumah. Gotong royong adalah cara terbaik bagi kita bangsa Indonesia dalam mengatasi masalah bencana. Mudah mudahan masa depan bangsa dan negara lebih baik. 
KOMENTAR ANDA